Samarinda, Biwara.co – Perpanjangan masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) level 4 hingga 9 Agustus 2021 harus diikuti dengan kedisiplinan masyarakat terhadap upaya pemerintah untuk memutus mata rantai penyebaran Covid-19.
Perpanjangan PPKM Level 4 yang berlaku di 21 provinsi dengan 25 kabupaten/kota di luar Pulau Jawa-Bali ini pun turut berlaku di sejumlah daerah di Kaltim.
Terkait hal tersebut, Wakil Ketua DPRD Kaltim Muhammad Samsun menyebut, di tengah keterbatasan ekonomi masyarakat, membatasi gerak masyarakat memang bukan pekerjaan yang mudah.
“Ketika kebutuhan sulit dipenuhi, maka dia (masyarakat) tetap akan keluar,” katanya dikonfirmasi pada Kamis 05 Agustus 2021.
Karena, lanjut politisi PDI Perjuangan ini jika PPKM ini kembali dibuka, hilir-mudik masyarakat akan kembali tinggi.
“Dengan begitu, tidak menutup kemungkinan akan seiring juga dengan meningkatnya sebaran Covid-19. Jelas ini seolah menjadi mata rantai yang tak ada habisnya,” tuturnya.
Selain disiplin menegakkan protokol kesehatan, Samsun juga mendesak agar pemerintah mempercepat vaksinasi untuk mendorong terciptanya herd immunity. Dengan demikian, kekebalan tubuh masyarakat terhadap corona semakin meningkat dan berdampak pada turunya risiko atau rasio angka kematian terhadap warga yang terpapar oleh virus asal Wuhan, Tiongkok itu.
“Kekebalan ini kan terbentuk hanya dengan dua, secara alamiah yaitu dia pernah tertular, dan yang kedua adalah dengan cara vaksin, vaksin ini mestinya terus digenjot,” jelas Samsun.
Legislator Karang Paci – sebutan DPRD Kaltim itu menyayangkan, di tengah gencarnya imbauan pemerintah agar warga mau ikut vaksinasi Covid-19, ternyata tidak sebanding dengan ketersediaan vaksin di lapangan. Per Selasa (3/8/2021), realisasi vaksin dosis pertama saja baru mencapai 17% atau 514.282 orang. Sedang dosis kedua baru 11 persen atau 316.190 orang.
Padahal, lanjut Samsun, Pemprov Kaltim menargetkan jumlah penerima vaksin di Benua Etam ini mencapai 2.874.401 orang, atau 70% se-Kaltim.
“Di Kaltim yang divaksin masih rendah. Jadi harus ada terobosan–terobosan antar lembaga,” beber Samsun.
Kekinian, surat vaksin dosis pertama pun ditetapkan sebagai syarat perjalanan. Tak sedikit, masyarakat mengeluh, apalagi stok vaksin di Kaltim saat ini belum juga tercukupi. Terkait itu, Samsun mengaku, DPRD Kaltim telah bersurat ke Pemerintah Pusat untuk menambah stok vaksin di Kaltim.
“Kami di DPRD sudah mengirim surat ke pusat untuk penambahan vaksin. Yang terjangkit sudah banyak. Kami memandang perlu agar gugus Covid–19 di pusat untuk mengirim lebih banyak dosis vaksin,” pungkasnya. (*)
Penulis: M Abdul Rachman
