Buntut Rapor Merah Jokowi, Samsun Usul Pengadaan Vaksin Mandiri: APBD Kaltim Kuat

Samarinda, Biwara.co – Presiden Joko Widodo atau Jokowi sudah mengumumkan secara resmi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 4 yang berlaku hingga 23 Agustus mendatang.

Perpanjangan PPKM Level 4 kali ini terpaksa dilakukan, lantaran tren peningkatan kasus Covid-19 masih terjadi. Khususnya di Provinsi Kalimantan Timur.

Terkait hal tersebut, Wakil Ketua DPRD Kaltim Muhammad Samsun menyampaikan bahwa upaya penanggulangan kasus corona di Benua Etam memang belum optimal.

“Malu lah sebagai masyarakat Kaltim mendapatkan rapor merah. Programnya saja tidak jelas, bagaimana mau mengatasi masalah, sumber masalahnya saja tidak tahu,” tegasnya, 9 Agustus 2021.

“Kita baru bisa mengatasi masalah kalau akar masalahnya di ketahui. Ini tidak teridentifikasi kata Gubernur kurang lebih begitu,” tambahnya.

Politikus PDI Perjuangan itu menilai, upaya memutus mata rantai penyebaran corona selama penerapan PPKM Level 4 terdahulu tidak serius. Penyekatan antar wilayah yang dilakukan oleh masing-masing pemerintah daerah nyatanya berlangsung sekadarnya.

“Menurut saya ini tak dapat di bendung dengan penyekatan sana sini, terkesan tidak serius dalam pemberlakuan di lapangan. Karena penyekatan tersebut menggunakan durasi yang mana masyarakat bebas keluar masuk ketika penyekatan dalam kondisi tidak siap siaga,” tutur politisi yang karib disapa Samsun ini.

Sebagai solusi atas evaluasi tersebut, Samsun mendesak agar Pemprov Kaltim mengejar kekurang stok vaksinasi bagi masyarakat. Menurut catatanya, vaksinasi dosis pertama baru 18,37%. Sedangkan dosis kedua baru mencapai 11,97%.

“Kalau perlu dan memang boleh, kita pengadaan sendiri vaksinasi. Iya tidak APBD (Kaltim) kita kuat kok,” pungkasnya.

Penulis: M Abdul Rachman