Tekan Angka Kemiskinan di Teluk Pamedas, Pemkab Kukar Terjunkan Tim Survey

Tenggarong, biwara.co – Dalam rangka menekan angka kemiskinan, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Kartanegara (Kukar) menerjunkan langsung Tim Survey yang ditugaskan ke Kelurahan Teluk Pemedas Kecamatan Samboja selama sepekan.

Disampaikan oleh Tim Validasi Data Kukar Ikhwan Soleh Nasution, bahwa Bupati Kukar Edi Damansyah sudah mengarahkan Tim melalui Dinas Sosial untuk mencari keabsahan data di 2 tempat, diantaranya Kecamatan Samboja hingga Kecamatan Muara Kaman.

“Kita dalam melaksanakan tugas ini sebetulnya memvalidasi data, pertama yang harus kita ambil sampelnya itu ada 2 Kecamatan sesuai dengan arahan Pak Bupati melalui Dinas Sosial di Kecamatan Muara Kaman dan Kecamatan Samboja,” Ucapnya pada media, Senin (22/11/2021).

Tujuan dari adanya peninjauan di Kelurahan tersebut, dikatakan untuk mengetahui jumlah masyarakat yang telah berpindah dan meninggal dunia, agar dapat diperhitungkan per-tahun.

“Intinya kita ingin mengetahui data-data itu mana tau ada yang sudah meninggal atau ada yang sudah pindah, atau mungkin ada yang bertambah, itu pun perlu kita validasi kembali, karena data tersebut dibutuhkan setiap tahunnya,” ujarnya.

Dilanjutkan Ikwan, setelah data terkumpul selanjutnya dievaluasi agar tidak terjadi kesalahan, kemudian hasil perolehan tersebut dilaporkan ke Dinas Sosial untuk diproses sesuai dengan prosedur.

“Maka saya sampaikan kepada kawan-kawan setelah data ini dikumpulkan, akan ada evaluasi dalam rangka pelaporan data, supaya data tersebut bisa di realkan agar tidak terjadi double data, Jika ada kesalahan data misalkan ada yang meninggal atau orang itu sudah mampu, saya sudah meminta kepada pihak Kelurahan agar semuanya bisa ditinjau ulang, kinerja kita ini sesuai dengan S.O.P dari RT mengususlkan ke Kelurahan kemudian ke Kecamatan, dari Kecamatan mengusulkan lagi ke dinas sosial,” sebutnya.

Ikhwan menambahkan, keabsahan data tersebut nantinya akan ditindak lanjuti oleh Pemerintah dan Dinas Sosial guna mempertimbangkan jumlah masyarakat yang berhak mendapatkan bantuan.

“Setelah keabsahan data diketahui, kemungkinan pemerintah daerah akan menggantikan data tersebut untuk di berikan bantuan bagi masyarakat yang berhak mendapatkannya, intinya Pemerintah berupaya untuk menekan angka kemiskinan,” Pungkasnya. (adv/nei)