Pandangan Umum Fraksi Terhadap RAPBD Kukar 2022 Ditanggapi Rendi Solihin

Tenggarong, biwara.co — Wakil Bupati Kutai Kartanegara (Kukar) Rendi Solihin memberikan tanggapan atas pandangan umum fraksi DPRD Kukar terhadap Nota Keuangan Rancangan APBD Kukar tahun anggaran 2022, pada Rapat Paripurna ke-21 di Ruang Sidang Utama DPRD Kukar, Kamis (25/11/2021).

Menanggapi pandangan umum Fraksi Golkar, persentase anggaran dalam program atau kegiatan pengentasan kemiskinan, penurunan jumlah pengangguran sebesar 0.16 persen dari APBD. Sedangkan anggaran operasional untuk vaksinasi, penanganan dan penanggulangan dampak Pandemi Covid-19 dianggarkan dalam Belanja Tidak Terduga (BTT).

“Proyeksi terhadap pendapatan dari masing masing BUMD dan investasi daerah lainnya sebesar Rp 37 miliar,” kata Wabup Rendi Solihin.

Program infrastruktur yang menjadi prioritas dalam RAPBD TA 2022 merupakan belanja langsung yang terkait dengan percepatan pembangunan fasilitas pelayanan publik dan ekonomi.

Pemkab ucap Rendi, mengapresiasi tinggi kepada Fraksi Gerindra dan Fraksi PDI-P yang telah menjadi partner setia dalam mengawal pelaksanaan pembangunan melalui berbagai masukannya yang konstruktif. Sedangkan Partai Gerindra yang siap mengirimkan kader-kader terbaik untuk terlibat aktif dalam penyusunan kebijakan pemulihan ekonomi pasca Covid-19. Kemudian, Fraksi PDI-P telah mengawal pelaksanaan pembangunan melalui berbagai masukan yang konstruktif.

“Namun demikian kami sampaikan dalam RAPBD tahun anggaran 2022, sesuai dengan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kukar 2021-2026,” sebutnya.

Kepada fraksi-fraksi yang lain, yaitu PAN, PKB, Nasdem-Hanura-Perindo (NHP), PPP, dan PKS. Rendi juga mengapresiasi karena telah menyampaikan pandangan umumnya melalui juru bicaranya masing-masing, pada prinsipnya dapat menerima terhadap Penyampaian Nota Keuangan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2022.

“Seluruh rekomendasi atau saran yang telah disampaikan oleh seluruh fraksi pada prinsipnya kami dapat menerima dan menjadi perhatian untuk perbaikan penyelenggaraan pemerintahan ke depan” ujar Rendi. (adv/nei)