Tuduh Bung Karno ‘Tukang Penjarakan Ulama’ Haikal Hasan Di Laporan ke Bareskrim Polri

Jakarta, biwara.co – Video lawas Haikal Hasan kembali viral beredar menuding Bung Karno tukang penjarakan ulama, lantaran hal tersebut organisasi sayap PDI Perjuangan, Relawan Perjuangan Demokrasi (REPDEM) geram dengan pernyataan tersebut.

Sebelumnya, Haikal dalam video lawas tersebut juga menuding Bung Karno bersama PNI, PKI dan para Nasakomnya ‘ngatai-ngatai’ para ulama yang sedang melakukan muktamar pada tahun 1957 tersebut. Kata Haikal, bung Karno menuduh pertemuan rapat muktamar itu amoral.

“Jangan ditutup-tutupi ini, sejarah ini, sejarah. Bung Karno kan proklamator, iye bung Karno berjasa gue tahu. Bung Karno hebat, setuju. Tapi jangan lupa, Bung Karno tukang penjarain para ulama. Silakan bantah kalau bisa,” kata Haikal dalam video yang beredar tersebut.

Perihal itu, REPDEM melaporkan Haikal Hasan ke Bareskrim Polri, pada Jum’at (11/02/2022) di Jakarta.

“Iya benar, kami laporkan Haikal Hasan ke Bareskrim Polri untuk diproses hukum atas tuduhan keji dan fitnah yang menyudutkan Bung Karno sebagai tukang penjarain para ulama. Mulutnya harus diberi pelajaran agar tidak hobi menyesatkan sejarah yang berpotensi mengadu domba anak bangsa,” ujar Ketua Umum REPDEM, Wanto Sugito.

Kata Wanto, bagaimana bung Karno mau benci para Ulama, gurunya saja H.O.S Tjokroaminoto. “Nasionalisme dan Islam, sudah jelas terpatri di dalam jiwa dan raga Bung Karno” paparnya.

Dikesempatan yang sama, Ketua DPN Repdem bidang Keagamaan dan Kepercayaan Kepada Tuhan Yang Maha Esa, Irfan Fahmi mengatakan, seharusnya Haikal Hasan menceritakan sejarah mengapa muktamar Alim Ulama yang diadakan pada 8 September 1957 di Palembang itu digelar.

Muktamar itu digelar, kata Irfan sebagai langkah beberapa ulama dan tokoh Islam untuk menyuarakan keluhan dan tuntutan kepada pemerintah pusat setelah jalur representative formal melalui anggota dewan yang terpilih pada pemilu 1955 tidak banyak memberi hasil.

“Lagipula, Muktamar itu tidak mempresentasikan keseluruhan ulama dan umat Islam di Indonesia. Buktinya NU tidak menghadiri muktamar itu,” kata Irfan yang ditunjuk sebagai tim Advokasi DPN REPDEM.

Hal tersebut juga diutarakan Ketua DPN Repdem Bidang Politik dan Ideologi Simson Simanjutak. Menurutnya, situasi politik setelah proklamasi kemerdekaan dan pada tahun 50’an itu adalah tahun penuh dengan tekanan situasi yang sangat tidak stabil.

“Berbagai macam pemberontakan dan konflik politik lainnya. Sehingga pada masa itu dibutuhkan ketegasan sikap bagi siapapun yang mengancam NKRI dan kestabilan negara,” kata Simson, saat di hubungi media.

Aktivis 98 itu juga mengingatkan Haikal Hasan, sebagai seorang publik figur harusnya tidak hobi menyebar fitnah dan tidak mengarang cerita bebas yang berpotensi membangun konflik sesama anak bangsa.

Dikatakannya, bila ada perbedaan pendapat dan idelogi dengan beberapa tokoh Islam yang kebetulan juga menjadi ulama, itu memang benar dan hal itu sangat wajar dalam negara yang sedang belajar menjalankan demokrasi. Namun tidak lantas menuding bahwa Soekarno benci para ulama.

Agar tidak menjadi sejarah yang salah, maka kata Simson, Repdem akan menindak oknum-oknum seperti ini.

“Agar ke depannya tidak ada lagi agama terus-terusan dijadikan bahan untuk mengadu domba rakyat, apalagi memfitnah sejarah,” ujarnya.

Ketua Bidang Politik DPP Repdem, Simson Simanjuntak mengonfirmasi upaya pelaporan ke Bareskrim. Kata dia pelaporan dilakukan pada pukul 14.30 WIB hari ini oleh para pengurus Repdem.

“Jam 14.30 WIB ya, Pengurus DPN, yang dibawa bukti rekaman,” tutupnya. (*)

Penulis : Cyn