Samarinda, biwara.co – Komisi III DPRD Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat (PUPR-Pera) untuk monitoring dan evaluasi pembangunan di Kaltim tahun anggaran 2022, serta program rencana pembangunan di tahun 2023.
Ketua Komisi III Veridiana Huraq Wang didampingi Wakil Ketua Syafruddin dan Sekretaris Sarkowi V Zahry serta anggota lainnya rapat di Gedung E DPRD Kaltim bersama jajaran Dinas PUPR-Pera, dan mendengar langsung apa capaian kerja yang telah dilakukan serta program yang direncanakan.
“Satu kita bersilaturahmi dengan mitra kerja, karena kita baru di Komisi III, kemudian ada peralihan Alat Kelengkapan Dewan (AKD) kemarin, Dinas PUPR-Pera ini kan salah satu mitra kerja kita. Kedua kita ingin mendapatkan informasi terkait progres belanja tahun 2021-2022 dan progres di tahun 2023,” ungkap Veridiana usai rapat, pada Selasa (22/3/2022).
Veridiana juga menyampaikan yang menjadi fokus pihaknya mengawasi dalam kinerja Dinas PUPR-Pera dalam tiga bulan pertama agar anggaran tahun 2022 segera bisa dipercepat, karena jika lamban daya serap menjadi tidak maksimal.
“Tapi kalau kendalanya langsung ditanyakan kepada Pak Kadis, sampai bulan 3 ini bagaimana dan seperti apa,” sebutnya.
Dalam rapat yang berlangsung tertutup itu, infrastruktur juga menjadi pembahasan dua pihak.Termasuk program untuk penanganan banjir. Meski masuk dalam program Dinas PUPR-Pera, Komisi III menganggap persoalan ini tidak begitu saja bisa tuntas.
“Tidak langsung banjir hari ini, langsung turun hari ini juga kan. Ada mekanismenya, anggarannya, perencanaan dan sebagainya, semua itu sudah masuk dalam perencanaan dan anggaran 2022,” terangnya.
Selebihnya di tahun 2023, politisi PDI Perjuangan ini mengungkapkan bahwa ada usulan Komisi III terkait jalan di beberapa daerah Kaltim.
Sebut saja misalnya Kabupaten Mahulu, yang sampai saat ini masih jauh dari pembangunan.
“Kabupaten Mahulu itu kan jangan sampai jadi daerah 3T (daerah tertinggal, terdepan, dan terluar), maka kita mendorong, terutama untuk jalan non status kita berusaha, makanya kita rapat dengan Dinas PUPR-Pera supaya ada solusi secepatnya,” tegasnya.
Terkait hal itu, kepala dinas PUPR-Pera Fitra Firnanda menyampaikan, di 2021 anggaran yang terserap sebesar 80 persen sebab adanya penghematan dari sisa lelang.
“Bukan karena tidak dikerjakan. Kemudian dari pelaksanaan kontrak sendiri kita memang ada beberapa yang terlambat tapi bukan berarti tidak selesai,” ungkapnya.
Dirinya mengakui, bahwa pengerjaan pembangunan akan tetap terselesaikan di tahun 2023, sehingga program yang menjadi indikator kinerja dinas PUPR hingga saat ini telah tercapai.
“Memang ada yang belum misalnya seperti penanganan banjir memang belum kita capai tapi masalah inikan kompleks ya bukan karena hanya masalah teknis banyak juga masalah sosial disana belum lagi masalah kewenangan,” jelas Fitra.
“Dan menjadi kewenangan kami sendiri untuk misalnya di sangata ini kita kerjakan sejak 2021 2022 dan 2023 juga sudah di programkan untuk normalisasi sungai,” imbuhnya.
Diakhir, Wakil ketua komisi III DPRD Kaltim Syafruddin menegaskan, bahwa DPRD provinsi, Pemprov dan PUPR berkomitmen untuk membantu percepatan penanganan banjir.
“Yang pasti PUPR berkomitmen untuk membantu percepatan penanganan banjir. Kalau mau hilang dipasang bendungan di sungai sangatta,” tegasnya.(*)
Penulis : Cyn
