Samarinda, biwara.co – Pada proses pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN), Tim Transisi Pendukung Persiapan, Pembangunan, dan Pemindahan IKN, melaksanakan Seminar Tata Kelola dalam Proses Pelaksanaan IKN untuk memastikan aspek-aspek pemerintahan atau tata kelola pada pelaksanaannya, dari pembangunan IKN dapat terjaga dengan baik.
Kepala Badan Otorita IKN Bambang Susantono, menyampaikan bahwa dalam seminar ini pihaknya akan mampu menyelaraskan dan menyatukan misi seluruh pemangku kepentingan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, terkhusus bagi yang akan terlibat.
“Bahkan sudah ada yang terlibat, Seperti kontraktor konsultan suplier dan sebagainya, untuk bersama-sama menegakkan misi kita tadi. Tata kelola government yang baik,” katanya usai membuka seminar Tata Kelola dalam Proses Pelaksanaan IKN di Hotel Mercure Samarinda, pada Senin (15/08/2022).
“Karena kami berkeyakinan reputasi atau kredibilitas dari otorita ini di bidang tata kelola government akan sangat menentukan bagaimana kita bisa membangun ke depan,” sambung Bambang.
Bambang menyatakan bahwa terdapat 3 poin yang menjadi penilaian investor untuk menanamkan uangnya ke mega proyek nasional ini. Yaitu lingkungan, sosial, dan pemerintahan.
“Dengan tiga hal ini yang selalu ditanyakan di dalam dan luar negeri pada waktu kita ingin mencari dana pada swasta nantinya. Kita tahu ke depan, kita banyak menggunakan instrumen-instrumen swasta untuk membangun IKN ini. Walaupun pada tahap awal ini, kita masih menggunakan APBN,” ujarnya.
Semakin baik pemangku kepentingan membuat reputasi atau kredibilitas yang baik dengan terpenuhinya 3 poin tersebut, maka semakin tertarik pula investor swasta dalam negeri dan luar negeri untuk berinvestasi dalam pembangunan IKN.
“Karena kita ingin membuat kepercayaan pasar dulu, pasar harus percaya dulu. Ini benar tidak emang membangun, kita ingin membuktikan kepada mereka kita akan bangun IKN sampai 2024,” jelas Bambang.
Dirinya juga menyampaikan, bahwa ada target-target yang perlu dipenuhi untuk Tahun 2024. Bambang menyatakan, Kementerian PUPR akan melengkapi ekosistem infrastruktur kurang lebih 291 hektar.
Dengan infrastruktur yang akan dibangun ialah kawasan inti pusat pemerintahan, kantor kebangsaan, kantor Kemenko PMK, dan fasilitas pendukung lainnya. Seperti, fasilitas pendidikan, fasilitas kesehatan, fasilitas warung makan dan cafe.
“Kita pelaksanaannya ingin benar-benar menjaga dari sisi lingkungan dan dari sisi sosial juga. Jadi kita akan melihat secara fisik, secara kasat mata, ada istana presiden, istana wakil presiden, unsur kebangsaan, kantor kemenko, dan juga kelengkapan ekosistem, seperti ada beberapa sekolah, dan fasilitas rumah sakit,” tegasnya.
“Jika ekosistem infrastruktur ini terpenuhi di Tahun 2024, investor dipastikan yakin bahwa pembangunan IKN ini tidak hanya sekedar proyek semata. Tetapi, proyek yang berkelanjutan,” pungkas Bambang.(*)
Penulis : Cyn
