Samarinda, biwara.co – Sekretaris Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kaltim Veridiana Huraq Wang, mewakili masyarakat Kutai Barat (Kubar), menyampaikan, sudah Satu Minggu lamanya jalan penghubung dari Samarinda menuju Kubar terkhusus di daerah Kelurahan Lambing, Kecamatan Muara Lawa, Kabupaten Kubar terendam banjir.
Hal itu, disampaikannya saat menginterupsi, dalam Rapat Paripurna (Rapur) ke-35 DPRD Kaltim masa sidang III, membahas terkait Tangapan atau Jawaban Gubernur Kaltim terhadap Pandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD Kaltim atas Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022, pada Jum’at (9/9/2022).
“Pertama, memang kondisi alam kita saat ini curah hujan cukup tinggi dan sungai Mahakam memang meluap. Tetapi sebelum-sebelum ini tidak ada kejadian-kejadian yang sangat dahsyat seperti ini,” ucap Veri.
Dia menyebut, bahwa ada faktor-faktor penyebab banjir itu terjadi, ialah karena adanya kegiatan pertambangan yang dilakukan oleh tiga perusahaan tambang yang berada di wilayah tersebut.
“Tiga perusahaan itu ialah PT Teguh Sinar Abadi, PT Firman Ketaun Perkasa dan kontraktor miningnya adalah PT Trubaindo Core mining. Ini masuk dalam Bayan group,” ungkapnya.
“Nah kita tahu Bayan grup ini kan sangat murah hati CSR-nya dilempar keluar Pulau Kalimantan tetapi sekarang banjirnya kita yang panen,” sambung Veri.
Ketua komisi III DPRD Kaltim itu, juga mengaku bahwa, dia menerima telpon dari Bupati Kubar sebanyak 5 kali, untuk mengingatkan provinsi, agar dapat bersifat tegas khususnya pada masalah pertambangan ini.
“Mohon sikap tegas, karena ini satu-satunya jalur yang menghubungkan antara Provinsi, Kutai Kartanegara (Kukar) dan kabupaten lain menuju ke Kutai Barat dan Mahakam ulu,” pintanya.
Sebab, menurut Veri, alternatif lain hanya bisa lewat kapal atau jalur air saja, jadi tidak ada jalan lain selain jalan tersebut.
“Ini terendam khususnya di daerah Kaju, di situ ada dua fly over yang kegiatan pertambangannya sangat aktif di situ, mohon pemerintah Provinsi, Gubernur dalam hal ini mengambil sikap tegas,” tegasnya.
Karena penugasan terhadap pengawasan sekarang sudah dilimpahkan ke provinsi. Lanjut Politisi perempuan fraksi PDI Pejuangan itu, menyampaikan untuk dinas terkait, dirinya meminta untuk segera mengambil tindakan turun kelapangan untuk menyikapi hal tersebut.
“Apakah dinas pertambangan maupun lingkungan hidup segera action turun ke lapangan untuk menyikapi ini. Saya minta atas nama masyarakat ketika perusahaan ini segera merealisasikan CSR-nya untuk membantu kampung-kampung yang terendam di sana terutama dalam membantu meringankan beban mereka akibat banjir,” harap Veri.
Dia meminta, sikap tegas dari pemerintah provinsi Kaltim untuk menyikapi permasalahan tersebut. Sebab dari pihak DPRD sendiri, Veri mengatakan, pada tanggal 20 telah memanggil ketiga perusahaan terkait, serta Balai Basar Pelaksana Jalan Nasional (BBPJN) Kaltim, PU, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) dan Pertambangan.
“Jadi mohon sikap tegas dari Pemerintah provinsi Kaltim. Karena ini sudah satu minggu tidak bisa dilewati, sementara ini jalan itu mereka kalau lewat dialihkan lewat Jalan Tambang. Jadi muter, karena memang tidak bisa dilewati. Mohon diperhatikan Pak,” tandasnya.
Sehubungan dengan itu, Wakil Ketua DPRD Kaltim Muhammad Samsun, meminta dukungan pemerintah daerah, karena menurutnya, apabila yang memanggil langsung adalah Gubernur Kaltim, akan lebih efektif.
“Kondisi jalan dari Kukar ke Kubar yang hari ini Banjir Pak, harapannya agar perusahaan-perusahaan tambang di sana seperti Bayan grup, kami mohon ketegasannya untuk segera di konkritkan itu biar segera turun csr-nya di sana untuk mengatasi banjir,” pintanya.
“Sebab kita coba di ini kan, kemarin kita juga sudah panggil tiga perusahaan itu sekitar tanggal 20. Hanya saja kita minta dukungan pemerintah daerah, kalau pak gubernur yang call kan langsung jalan itu Pak dibandingkan dengan dewan,” pungkas Samsun.(*)
Penulis : Cyn
