Samarinda, biwara.co – Komisi III DRPD Kalimantan Timur (Kaltim) melaksanakan rapat kerja (Raker) bersama mitra kerja yakni Dinas PUPR PERA, Dinas Kehutanan, dan Dinas ESDM Kaltim, di Blue Sky Hotel Balikpapan, belum lama ini.
Raker tersebut akan membahas kegiatan program kerja tahun anggaran 2023. Raker dibagi dalam tiga sesi diskusi, di mana sesi pertama diisi dengan paparan dari Dinas PUPR-PERA Kaltim, kemudian dilanjut sesi kedua dengan paparan dari Dinas Kehutanan Kaltim dan sesi ketiga paparan dari Dinas ESDM Kaltim.
Ketua Komisi III DPRD Kaltim Veridiana Huraq Wang secara langsung memimpun berlangsungnya raker tersebut. Ia didampingi Wakil Ketua Komisi III DPRD Kaltim Syafruddin dan Sekretaris Komisi III DPRD Kaltim Sarkowi V Zahry serta seluruh anggota komisi.
Selain itu hadir juga Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Mas’ud dan Sekretaris Dewan Muhammad Ramadhan, Kepala Dinas PUPR-PERA Kaltim Aji Muhammad Fitra Firnanda bersama sejumlah kepala bidang dan kepala UPTD, Kepala Dinas Kehutanan Kaltim Joko Istanto bersama kepala bidang dan kepala UPTD KPHP, dan Kepala Dinas ESDM Kaltim Munawwar bersama kepala bidang.
Hasanuddin Mas’ud dalam sambutannya mengatakan sesuai dengan tupoksi, tugas dan fungsi DPRD, selain legislasi juga penganggaran dan pengawasan.
“Tugas monitoring ini yang agak berat karena tugas ini kadang-kadang kita lalai. Padahal kita ini di provinsi mewakili 3,5 juta penduduk Kaltim. Kita ini terpilih, 55 ini dari 495 orang, jadi betul-betul sudah tersaring, dan punya tugas dan fungsi salah satunya sesuai dengan sumpah jabatan itu bagaimana kita memperjuangkan dapil di mana kita dipilih,” jelasnya.
Sementara itu, Veridiana mengatakan raker ini untuk membahas sejauh mana realisasi pekerjaan dari masing-masing dinas pada 2022 dan program apa saja yang telah dan akan dikerjakan di 2023.
Kemudian dalam rangka meningkatkan sinergitas DPRD Kaltim dengan mitra kerja agar selalu berjalan seiring dan bisa bekerjasama lebih erat dan lebih baik lagi.
Perhatian lanjutnya bahwa ada sekitar 201 kilometer atau sekitar 22,5 persen jalan provinsi di Kaltim yang kondisinya rusak.
“Kami harap ini menjadi perhatian dan prioritas terutama pada koneksi jalan yang menjadi nadi ekonomi,” pungkasnya. (Adv/DprdKaltim/AL)
