Samarinda, biwara.co – Akses jalan di empat desa di Kabupaten Kutai Barat (Kubar) menjadi perhatian serius DPRD Kaltim. Bahkan, Komisi III DPRD Kaltim, gelar rapat dengar pendapat (RDP), mengundang pihak terkait guna membahas persoalan jalan rusak di empat desa tersebut.
Dipimpin Ketua Komisi III DPRD Kaltim, Veridiana Huraq Wang, RDP tersebut fokus membahas rencana penanganan jalan rusak di Desa Lemper, Desa Tanjung Soke, Desa Deraya dan Desa Gerunggung.
Veridiana memaparkan, hasil kesepakatan dalam RDP, untuk perbaikan jalan akses ke empat desa tersebut akan menggunakan skema bantuan keuangan. Hal itu lantaran status jalan rusak tersebut merupakan kewenangan dari Pemkab Kubar.
“Karena status jalannya kabupaten, maka yang bisa kita lakukan melalui bantuan keuangan (bankeu). Disarankan usulan yang disampaikan itu adalah prioritas,” kata Veridiana.
Selain itu, perbaikan akses jalan empat desa Kubar, juga disarankan melalui skema pembiayaan APBN. Diketahui, usulan dari Pemkab Kubar, total anggaran untuk perbaikan jalan sepanjang 20 kilometer itu diusulkan sebesar Rp 187 miliar. Rinciannya yakni, Rp 50 miliar (APBD Kubar), Rp 50 miliar (Bankeu), Pemprov Kaltim) Rp 87 miliar (APBN).
Komisi III DPRD Kaltim, juga akan mengupayakan memanggil perusahaan yang beraktivitas di empat desa tersebut. Pihaknya mendorong pihak perusahaan agar bisa melakukan pemeliharaan jalan.
“Nanti kita akan memanggil satu perusahaan di situ, minimal dia ada pemeliharaan jalan,” sebutnya.
Hal senada juga disampaikan Aji Muhammad Fitra Firnanda, Kepala Dinas PUPR Kaltim, memaparkan untuk perbaikan jalan desa akan diusulkan lewat bantuan keuangan.
“Pemprov belum bisa mengalokasikan di ruas jalan tersebut, itu menyangkut kewenangan. Akses Deraya sampai ke Simpang KM88, itu kan jalan kabupaten. Kawasannya masih kawasan Hak Pengusahaan Hutan (HPH),” ungkapnya.
“Dewan pun seperti itu karena itu bukan kewenangan provinsi, tapi jalan kabupaten, sehingga opsinya dengan bankeu provinsi,” pungkasnya. (Adv/DprdKaltim/AL)
