Samarinda, biwara.co – Komisi III DPRD Kaltim, Veridiana Huraq Wang memastikan perhatian Pemerintah Pusat untuk peningkatan jalan Kalimantan Timur terbilang cukup.
Politisi PDI Perjuangan itu menerangkan hingga saat ini perbaikan yang kewenangannya dari Pemerintah Pusat telah banyak dilakukan, hal itu karena turut didukung kehadiran IKN, yang dianggap menjadi pemicu pemerataan pembangunan khususnya infrastruktur jalan di Kaltim.
“Menurut saya karena dukungan IKN jadi salah satunya, tidak mungkin Pemerintah Pusat tinggal diam melihat infrastruktur yang lain begitu saja,” sebutnya.
Ia menyampaikan khusus untuk tahun ini Pemerintah Pusat telah menggelontorkan anggaran sebesar Rp 10 triliun yang peruntukannya buat peningkatan jalan bersumber dari APBN, walaupun sebagian besarnya dilarikan untuk pembangunan jalan di wilayah IKN.
Kendati demikian tidak hanya karena kedatangan IKN, Veri membeberkan hampir sebagian besar jalan poros di Kaltim juga didominasi oleh status jalan nasional, sehingga hal itu juga menjadi poin tambahan terhadap kondisi jalan yang ada saat ini.
“Hampir sebagian besar jalan poros kabupaten kota milik nasional, yang menjadi kewenangan provinsi tidak sebanyak nasional,” ungkapnya. (Adv/DprdKaltim/AL)
