Hadapi Akhir Tahun, Komisi II DPRD Kaltim Minta Disperindagkop Pastikan Ketersediaan Bahan Pokok di Pasaran

Samarinda, biwara.co – Komisi II DPRD Kaltim mengadakan rapat dengar pendapat (RDP) dengan Disperindagkop dan UKM Kaltim pada hari Jumat, tanggal 3 November 2023.

Dalam RDP tersebut, Nidya Listiyono selaku Ketua Komisi II DPRD Kaltim menyampaikan bahwa mereka meminta Disperindagkop dan UKM Kaltim untuk memastikan ketersediaan bahan pokok menjelang akhir tahun 2023.

Rapat ini dilaksanakan sebagai upaya untuk meningkatkan koordinasi antara Komisi II DPRD Kaltim, Disperindagkop, dan UKM Kaltim dalam menjaga stabilitas harga dan ketersediaan bahan pokok di wilayah Kalimantan Timur.

Dengan adanya sinergi antara pemerintah daerah dan pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UKM), diharapkan dapat tercipta kondisi ekonomi yang stabil dan berkelanjutan bagi masyarakat Kalimantan Timur.

Nidya juga menekankan pentingnya memastikan ketersediaan pangan yang cukup untuk masyarakat jelang akhir tahun 2023 hingga awal tahun 2024.

Hal ini dilakukan agar masyarakat tidak mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka.

“Saya ingin memastikan juga terkait ketersediaan pangan kita jelang akhir tahun 2023 hingga 2024 aman,” kata Nidya, Jumat (3/11/2023).

“Jangan sampai ada kelangkaan-kelangkaan yang kemarin terjadi, misalnya seperti minyak, beras dan lain sebagainya,” lanjutnya.

Dalam sebuah rapat yang diadakan, dibahaslah mengenai realisasi program kerja tahun 2023 dan rencana program kerja tahun 2024.

“Rapat yang dilakukan dalam rangka mengevaluasi kinerja instansi, baik di 2023 dan tahun mendatang,” jelasnya.

Namun meskipun demikian, Nidya memberikan apresiasi terhadap perkembangan dan inovasi yang terus digaungkan oleh Disperindagkop UKM Kaltim serta kontribusinya terhadap semua sektor perekonomian.

Tentunya hal-hal yang berkaitan dengan peningkatan ekonomi masyarakat akan selalu didukung secara penuh oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) dan fasilitas semaksimal mungkin akan diberikan, tegasnya.

“Tentunya hal-hal yang berhubungan dengan peningkatan ekonomi masyarakat, pasti Pemerintah Provinsi (Pemprov) mendukung penuh dan memberikan fasilitas semaksimal mungkin,” tegasnya. (SR/Adv/DPRDkaltim)