Soroti Serapan Anggaran Rendah UMKM di Kaltim, Komisi II DPRD Berharap Alokasi Kegiatan Tepat Sasaran

Samarinda, biwara.co – Sapto Setyo Pramono, Anggota Komisi II DPRD Kaltim, menyoroti rendahnya serapan anggaran untuk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Provinsi Kalimantan Timur, yang masih sangat rendah.

Menurut informasi yang diperoleh, serapan UMKM di Bumi Mulawarman masih berada di bawah 60 persen, termasuk untuk sektor industri, pangan, dan sektor lainnya.

Oleh karena itu, Sapto meminta agar ada pemaparan mengenai kendala-kendala yang menyebabkan anggaran tidak terserap dengan baik.

“Kami minta pemaparan apa kendala anggaran kurang terserap,” kata Sapto, Jumat (3/11/2023).

Sapto beri saran penting bagi pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kaltim, agar data tentang UMKM disinkronkan dengan Dinas Sosial dan BPS
.
“Jangan sampai alokasi kegiatan untuk pembinaan UMKM sebesar Rp12 miliar tidak tepat sasaran atau tidak terserap tepat sasaran,” lanjutnya.

Selain itu, Sapto juga menegaskan bahwa Disperindagkop Kaltim belum menyampaikan rencana kerja mereka secara utuh untuk tahun 2024.

Meski begitu, ia tahu bahwa salah satu program yang akan dilakukan adalah membangun food station dan melakukan digitalisasi UMKM seluruh Kaltim.

Dengan begitu, pengembangan UMKM di Kaltim dapat berjalan dengan baik dan memberikan dampak positif bagi perekonomian daerah serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat.

Sapto menegaskan pentingnya upaya optimalisasi nilai tambah hasil bahan baku lokal oleh UMKM. Semua upaya ini bertujuan mengembangkan UMKM secara efektif dan memajukan ekonomi daerah secara keseluruhan.

“Namun, yang perlu disadari adalah mengupayakan optimalisasi nilai tambah hasil bahan baku lokal oleh UMKM, bagaimana mereka mendesain dari hulu ke hilir untuk 2025 agar ada modernisasi pangan menjadi produk kemasan,” tegasnya.

Sapto minta agar Disperindagkop Kaltim memaksimalkan program agar anggarannya dapat terserap dengan baik untuk meningkatkan kapasitas UMKM.

Menurutnya, program tersebut harus dimulai dari pelatihan, pengelolaan usaha, pengemasan, digitalisasi, hingga pemasaran. Dengan cara ini, UMKM akan semakin berkembang dan mampu berkontribusi positif terhadap perekonomian Indonesia.

“Keberadaan UMKM amat vital agar Indonesia tidak mengalami inflasi. Jika UMKM mandek dampaknya negara mengalami kemerosotan ekonomi,” pungkasnya. (SR/Adv/DPRDkaltim)