Samarinda, biwara.co – Sapto Setyo Pramono, anggota Komisi II DPRD Kaltim, mengungkapkan keprihatinannya terhadap situasi di mana Bumi Mulawarman belum mampu memenuhi sendiri kebutuhan daging sapi.
Menurutnya, sekitar 72 persen daging sapi yang dikonsumsi di daerah tersebut harus didatangkan dari luar daerah, sementara hanya 28 persen yang dapat diproduksi oleh peternak lokal di Kaltim.
Ia mendorong OPD terkait segera memperbaiki program-program yang ada, khususnya pada tahun 2024 mendatang.
“Untuk menghilangkan ketergantungan suplai sapi dari luar Kaltim membutuhkan waktu yang tidak sebentar. Namun bukan suatu hal yang mustahil apabila ditopang dengan program yang jelas dan terarah,” kata Sapto, Senin (6/11/2023).
Sapto tegaskan kondisi ini sangat memprihatinkan, terlebih karena pemerintah pusat telah memberikan bantuan sapi indukan lokal sebanyak 1000 ekor pada akhir tahun 2021.
“Jawa Timur dan Sulawesi provinsi penyuplai sapi di Kaltim. Untuk itu pada pertemuan dengan Dinas Peternakan hari ini Komisi II meminta agar di tahun depan program nya jelas dan perlu juga nanti selaras dengan kabupaten/kota,” lanjutnya.
Program swasembada daging dan pangan bukan lagi sekedar wacana, melainkan cita-cita yang harus terus dikejar dan diraih secara bertahap dengan program yang jelas dan terencana dengan baik.
Diperlukan penentuan wilayah yang tepat, menyediakan sarana prasarana yang memadai seperti irigasi, bibit pertanian dan sapi indukan yang berkualitas, serta pola pemeliharaan dan penggemukan sapi dengan cara yang benar.
Selain itu, program ini akan memberi dampak positif bagi ekonomi negara dalam rangka meningkatkan produksi pertanian dan peternakan.
Sehingga dibutuhkan kerjasama antara semua pihak terkait. Petani harus dilibatkan dalam menentukan jenis tanaman apa saja yang cocok ditanam di wilayahnya.
Sementara itu, peternak perlu mendapat bantuan dari pemerintah dalam menyediakan bibit sapi induk berkualitas serta fasilitas penggemukan sapi.
Dalam menjalankan program ini juga perlu memperhatikan aspek lingkungan agar tidak merusak kelestarian alam.
Penggunaan pupuk organik serta teknologi pertanian modern dapat membantu mengurangi dampak negatif pada lingkungan.
Semu upaya tersebut dilakukan agar peternak lokal dapat meningkatkan produksinya dan mengurangi ketergantungan terhadap pasokan daging sapi dari luar daerah.
“Kedepan, Komisi II akan melakukan sinkronisasi antara pertanian, perkebunan, dan peternakan agar bisa melihat seluruh potensi yang ada dan apa yang menjadi kendala selama ini bisa diatasi bersama,” tegasnya. (SR/Adv/DPRDkaltim)
