Samarinda, biwara.co – Muhammad Samsun, Wakil Ketua DPRD Kaltim, mempertegas penolakannya terhadap penghapusan tenaga honorer di instansi pemerintahan.
Menurutnya, keputusan untuk menghapus tenaga honorer akan berdampak pada ribuan bahkan jutaan orang yang bergantung hidup pada profesi tersebut, bahkan ada yang telah mengabdi selama bertahun-tahun.
Presiden Joko Widodo telah meresmikan penghapusan tenaga honorer mulai Desember tahun depan setelah menandatangani Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN).
Namun, Samsun menyebut bahwa jika kebijakan ini diterapkan tanpa adanya jaminan menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), maka akan menambah gejolak yang terjadi di tengah masyarakat.
Samsun juga mempertimbangkan dampak sosial ekonomi dari kebijakan ini. Jika tenaga honorer dihapus dan tidak ada jaminan menjadi PPPK, maka banyak orang akan kehilangan penghasilan mereka sehingga dapat memperburuk kondisi ekonomi masyarakat.
Oleh karena itu, Samsun menekankan perlunya mencari solusi alternatif untuk menjaga kesejahteraan tenaga honorer tanpa harus menghapus profesi mereka secara keseluruhan.
“Kaltim ini bisa jutaan perut yang menggantungkan nasibnya pada pekerjaan ini. Kenapa saya katakan jutaan perut, karena tenaga honorer punya istri, anak yang bisa jadi tak hanya satu barangkali mereka punya orangtua yang jadi tanggungan,” kata Samsun, Selasa (7/11/2023).
Sebagai wakil rakyat, Samsun juga menyerukan dukungan dari seluruh pihak untuk menemukan solusi yang tepat agar tidak ada lagi gejolak sosial akibat penghapusan tenaga honorer.
Dia berharap bahwa kebijakan pemerintah dapat memberikan perlindungan dan kesejahteraan bagi semua tenaga honorer yang bekerja keras dan setia dalam mendukung kinerja pemerintah dan kemajuan negara.
Dalam upaya untuk menjaga keberlangsungan tenaga honorer, Ia dengan tegas menyatakan bahwa pihaknya telah memberikan komitmen yang kuat untuk mempertahankan mereka dan tidak mengizinkan adanya penghentian kerja.
Samsun juga memohon kepada pemerintah pusat untuk memberikan keistimewaan dan dukungan yang diperlukan agar situasi ini dapat diselesaikan secara efektif.
“Kaltim minta keistimewaan kalau seperti itu. Karena kami sudah komitmen untuk mempertahankan honorer tidak ada yang boleh keluar atau diberhentikan. Sebab itu adalah kebutuhan mereka,” ujarnya.
Samsun juga menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim sedang melakukan berbagai upaya untuk memperjuangkan nasib tenaga honorer, terutama di sektor pendidikan dan kesehatan.
Dalam hal ini, Samsun berharap agar semua tenaga honorer dapat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tanpa ada satu pun yang tertinggal.
“Kalau dihapus dan perubahan status PPPK tanpa mengurangi honorer yang ada, harus ada jaminan honorer jadi PPPK jangan sampai ada satupun yang tertinggal. Jangan menumpah piring nasi mereka, ini yang mesti dipertimbangkan,” tegas politisi dari Partai Demokrat Indonesia Perjuangan tersebut.
Samsun memberikan pandangannya bahwa keuangan daerah masih mampu untuk membayar tenaga honorer. Ia tidak setuju dengan penghapusan tenaga honorer kecuali mereka masuk PPPK.
“APBD kita mampu untuk membayar honorer. Kami tidak sepakat menghapus honorer kecuali honorer masuk PPPK,” pungkasnya. (SR/Adv/DPRDkaltim)
