Status Pegawai Honorer Satpol PP Terus Diperjuangkan DPRD Kaltim Hingga Jadi PPPK

Balikpapan, biwara.co – Hasanuddin Mas’ud, Ketua DPRD Kaltim, mengutarakan dukungannya untuk mengangkat para pegawai honorer Satpol PP menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Ia memperjuangkan kesejahteraan para pegawai dan menegaskan bahwa pengangkatan mereka sebagai PPPK adalah langkah penting untuk meningkatkan kesejahteraan dan status mereka di dalam pemerintahan.

Dalam hal ini, Hasanuddin Mas’ud sangat mendukung upaya-upaya yang dilakukan untuk memperbaiki kondisi kerja dan kehidupan para pegawai Satpol PP.

“Andaikan bisa kita gunakan APBD daerah saja untuk sekitar tiga ribu ASN seluruh Kaltim. Saya kira kita cukup, tapi aturan yang membenturkan itu,” kata Hasan Masud, Selasa (7/11/2023).

Di sisi lain, Seno Aji, Wakil Ketua II DPRD Kaltim, mendorong agar status anggota Satpol PP yang saat ini masih berstatus honorer bisa diubah menjadi PPPK. Hal ini terlihat sangat penting karena pihaknya sudah menerima surat dari Kemenpan RB yang membahas mengenai hal tersebut.

Oleh karena itu, ia meminta kepada eksekutif untuk segera memberikan jawaban agar teman-teman Satpol PP yang sesuai dengan UU bahwa Satpol adalah PNS dapat dimasukkan ke dalam sistem tersebut.

Ungkapan tersebut diutarakan dengan tegas olehnya.

“Ini sangat perlu, kita sudah mendapatkan surat dari Kemenpan RB terkait hal ini. Kita minta eksekutif untuk segera menjawab, supaya status teman-teman Satpol PP yang sesuai UU bahwa Satpol adalah PNS itu kita bisa masukan,” ungkapnya.

“Maka kita mendorong Pak Pj Gubernur Kaltim untuk membuat surat ke menteri, bahwa nanti semua Satpol bisa jadi P3K,” lanjutnya.

Dalam konteks ini, Seno Aji menegaskan bahwa suatu hal sedang dijalankan dan ada harapan untuk tindakan lebih lanjut. Pernyataan ini berlaku untuk seluruh kabupaten/kota, bahkan mungkin seluruh Indonesia.

Namun ia meminta agar Kaltim dan seluruh kabupaten/kota menjadi bagian dari program PPPK.

“Ini untuk seluruh kabupaten/kota, kemungkinan bisa seluruh Indonesia. Tapi kita tetap minta, Kaltim dan seluruh kabupaten/kota semua jadi bagian PPPK,” tegasnya. (SR/Adv/DPRDkaltim)