Samarinda, biwara.co – Penolakan terhadap kebijakan penghapusan tenaga honorer yang diumumkan Presiden Joko Widodo terus bergema di kalangan masyarakat.
Penolakan tak hanya disuarakan oleh individu-individu biasa, namun juga oleh pemimpin daerah seperti Sigit Wibowo, Wakil Ketua DPRD Kaltim.
Sigit mengungkapkan ketidaksetujuannya terhadap keputusan tersebut dan meminta Presiden Jokowi untuk membatalkan kebijakannya.
Ia menyoroti bahwa penghapusan tenaga honorer berdampak negatif pada banyak aspek, termasuk kesejahteraan para pekerja honorer itu sendiri.
“Kami di Provinsi Kaltim menegaskan tidak setuju dengan penghapusan tenaga honorer di Indonesia. Kami akan tetap memperjuangkan mereka, terutama di Kaltim,” kata Sigit, Jumat (10/11/2023).
Sigit menekankan pentingnya memberikan perlindungan dan hak-hak yang layak bagi tenaga honorer di Indonesia.
Mereka akan menyuarakan penolakan mereka terhadap kebijakan tersebut dan berupaya menggalang dukungan pemerintah daerah.
Tujuannya untuk mencari solusi yang lebih baik bagi para honorer yang terkena dampak kebijakan tersebut.
Adapun langkah-langkah konkret yang akan diambil oleh DPRD Kaltim dalam upaya mengatasi permasalahan ini masih akan dibahas dan ditentukan bersama dengan stakeholders terkait demi mencapai hasil yang optimal dalam jangka panjang.
“Kami akan menghubungi pemerintah pusat melalui asosiasi gubernur, bupati, dan wali kota. Kami minta agar penghapusan itu dibatalkan. Kami akan berjuang supaya bupati, wali kota, dan gubernur tetap mempertahankan tenaga honorer,” tegasnya.
“Penolakan ini sebagai bentuk dukungan kami kepada teman-teman tenaga honorer. Kami menganggap mereka sangat penting untuk menjaga keberlanjutan pekerjaan di daerah. Kami berharap, Pemerintah Pusat, yakni Bapak Jokowi, bisa mendengar aspirasi kami,” pungkasnya. (SR/Adv/DPRDkaltim)
