Samarinda, biwara.co – Pemindahkan sekitar 100.000 tenaga kerja dari luar pulau kalimantan Timur (Kaltim) ke Sepaku, Penajam Paser Utara (PPU), akan dilakukan Pemerintah pada Juli 2022 mendatang untuk percepatan pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.
Hal tersebut diungkapkan langsung oleh Direktur Kawasan, Perkotaan, dan Batas Negara Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri Thomas Umbu Pati dalam diskusi bertajuk ‘Pemindahahan Ibu Kota dan Tinjauan Masa Depan Jakarta Dalam Prespektif Pemda se-Jabodetabek di Jakarta, pada Senin (23/5).
Terkait hal tersebut, Wakil Ketua DPRD Kaltim Muhammad Samsun merespon, bahwa ini adalah peluang bagus bagi masyarakat Kaltim. Lantaran dari jumlah 100.000 tenaga kerja yang di ambil, ada sekitar 30 persen tenaga kerja yang diharapkan dari pekerja lokal.
“Kalau begitu bagus ada skala prioritas. Artinya terpenuhinya 30 persen dulu baru 70 persennya dari luar. Jangan terbalik, terpenuhi 70 persennya dulu baru 30 persen yang dicari. Kita harap ada kepastian memang agar pekerja lokal dapat terakomodasi,” tegas Samsun saat dikonfirmasi awak media, Senin (6/06/2022).
Dirinya mengatakan, dari jumlah pekerja yang di rekrut. Misalnya sejumlah 150.000 tenaga kerja, otomatis 20-30 persennya pasti sekitar 50.000 pekerja. Jika dibandingkan dengan pekerja di sektor informal, dan kontruksi 50.000 pekerja ini cukup atau tidak.
“Nah itu juga salah satu alasan. Artinya kemampuan dari SDM kita juga. Kemudian semangat dan kemauan para tenaga kerja kita, apakah dari tenaga kerja yang nganggur mau kerja di situ semua. Tapi intinya saya sepakat bahwa tenaga kerja lokal Kaltim itu di prioritaskan,” kata Samsun.
Diakuinya memang, cukup tidaknya jumlah pekerja itu relatif. Maksudnya, lanjut Samsun, kuota 30 persen yang setara 50.000 pekerja ini bisa dipenuhi seutuhnya dari pekerja lokal asal Kaltim sendiri.
“Meski cukup tidaknya adalah relatif. Maksudnya, kuota 30 persen sekitar 50.000 orang. Ternyata yang mau kerja di sana hanya 10.000, itu saja sudah banyak,” ungkapnya.
“Ya jadi kita tidak saklek untuk urusan itu. Niatan baik dari pemerintah pusat dan pemerintahan IKN untuk melibatkan pekerja lokal 30 persen itu sudah apresiasi yang luar biasa. Nah komitmennya ayo kita libatkan semaksimal mungkin tenaga kerja lokal yang mau. Karena kalau tidak mau kita tidak bisa paksakan juga,” pungkasnya. (*)
Penulis : Cyn
