Samarinda, biwara.co – Pernyataan Gubernur Kaltim Isran Noor yang menyinggung pengangkatan pegawai honorer di lingkungan Pemprov Kaltim menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) direspon Ketua DPRD Kaltim, Hasanuddin Mas’ud.
Hamas sapaan Hasanuddin Mas’ud itu menilai sikap Gubernur Isran Noor yang tak ingin pegawai berstatus honor dikeluarkan lantaran adanya amanat pemerintah pusat yang akan menghapuskan tenaga honor 2023 mendatang, berpotensi menjadi polemik khususnya dalam masalah penganggaran atau kekuatan financial pada APBD Kaltim.
Hal tersebut disampaikan Hamas sapaan Hasanuddin Mas’ud usai Rapat Paripurna ke-46 di Gedung D Lantai 6 Kantor DPRD Kaltim, Selasa (1/11/2022).
“Itu menjadi polemik, karena harus disesuaikan dengan kemampuan daerah. Kalau semua pegawai honorer diangkat, anggaran untuk menggaji cukup atau tidak? Karena dananya langsung dipotong, jadi itu harus menjadi pertimbangan,” papar Hamas kepada awak media.
Akan hal tersebut, politisi asal Partai Golkar itu berharap Pemprov Kaltim dapat mempertimbangkan secara matang langkah mengangkat seluruh tenaga honor menjadi PPPK.
Hamas tegaskan, apabila dana APBD memang mencukupi, maka DPRD Kaltim memastikan akan mendukung sepenuhnya. (Nyi/Adv/DprdKaltim)
