Samarinda, biwara.co – Ketua Komisi III DPRD Kaltim, Veridiana Huraq Wang menyoroti kinerja serapan APBD Kaltim sepanjang 2022.
Terlebih, Kaltim masuk ke dalam 10 besar provinsi dengan realisasi belanja terendah se-Indonesia.
Berdasarkan data dari Kemendagri RI, serapan anggaran belanja APBD Provinsi Kaltim hanya mencapai 77,77 persen. Hal itu membuat Kaltim menduduki posisi 8 di atas Maluku Utara dan Papua.
Politisi PDI Perjuangan Kaltim itu berpendapat, Komisi III terus melakukan evaluasi terhadap kegiatan mitra kerjanya. Itu karena kegiatan belanja daerah mayoritas berada dalam naungan mitra kerja Komisi III yakni di bidang pekerjaan umum (PU).
“Beberapa pekan lalu kami sudah ada rapat dengan Dinas PUPR-PERA Kaltim untuk melihat bagaimana prosesnya. Kalau dari mereka kan laporannya bagus-bagus saja, karena daya serap anggaran sudah di atas 60 persen. Hanya saja karena saat itu masih di awal Desember 2022, sehingga laporan penagihan belum masuk semua,” ucap Veridiana.
Ia mendorong Dinas PUPR-PERA Kaltim meningkatkan kinerja pada tahun ini. Terlebih, peningkatan kegiatan dalam bidang pembangunan infrastruktur.
“Kami sangat sayangkan kinerja Pemprov Kaltim sendiri dalam melakukan proses lelang karena terlalu kaku dengan aturan. Menurut saya boleh saja mengikuti aturan, tapi janganlah terlalu kaku karena mereka bukan orang baru di situ,” tekannya.
Veridiana berharap kepada Pemprov Kaltim agar tidak mengulangi minimnya serapan anggaran belanja pada tahun 2023. Hal itu dikarenakan APBD Kaltim pada tahun 2023 menyentuh angka Rp 17,2 triliun dan bisa bertambah menjadi Rp 20 triliun.
“Ini kan sangat langka kita mendapat anggaran yang cukup besar. Jadi kalau saya berharap karena Dapil saya masih belum tersentuh, Pemprov Kaltim bisa memberi perhatian kepada dapil saya yang berada di Kutai Barat dan Mahakam Ulu. Karena dua kabupaten itu infrastruktur masih jauh tertinggal,” tutupnya. (Adv/DprdKaltim/AL)
