Samarinda, biwara.co – Dalam Rapat Paripurna ke 11 DPRD provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) Wakil Gubernur (Wagub) Kaltim Hadi Mulyadi, menyampaikan capaian Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim selama tahun 2022, saat penyampaian laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ) Pemprov Kaltim tahun 2022.
Salah satu capaiannya, yakni yang berkaitan dengan pembangunan sumber daya manusia (SDM). Dalam misi pembangunan SDM, pemerintah melaksanakan dua tujuan dan enam sasaran agar target dapat tercapai. Tujuan pertama, mewujudkan masyarakat yang berkarakter, berahlak mulia dan berdaya saing.
Berdasarkan Indeks Pembangunan Manusia, Provinsi Kaltim memiliki target kinerja sebesar 77,25 persen dengan realisasi sekitar 77,44 persen. Itu artinya, capaiannya kira-kira sebesar 100,25 persen dari target yang telah ditentukan sebelumnya.
Adapun empat sasaran yang dilakukan dalam menunjang tujuan pertama ini diantaranya pemerataan taraf pendidikan masyarakat dan peran pemuda dalam pembangunan semakin meningkat. Bahkan, pemerataan ketahanan kesehatan dan partisipasi aktif perempuan dalam pembangunan juga semakin meningkat.
Sedangkan tujuan kedua, pemerintah telah melakukan peningkatan kesejahteraan pada masyarakat Kaltim. Hal itu bisa dilihat, dari turunnya tingkat kemiskinan sebesar 6,31 persen. Lalu, tingkat pengangguran terbuka yang turun hingga 5,71 persen.
“Kita lakukan beberapa sasaran agar tujuan kedua bisa tercapai. Salah satunya, dengan meningkatkan keberdayaan masyarakat perdesaan dan menyerap tenaga kerja di Kaltim sebanyak-banyaknya,” ujarnya, di Gedung B (Utama) kantor DPRD Kaltim, Selasa (28/3/2023).
Menanggapi itu, Wakil Ketua DPRD Kaltim Muhammad Samsun, mengatakan LKPJ Pemprov Kaltim tahun 2022 telah disampaikan Wakil Gubernur Hadi Mulyadi. Namun, semua itu tetap harus dievaluasi oleh legislatif.
“Ada beberapa prestasi dan kerja-kerja yang sudah dilakukan. Namun, tetap kita evaluasi untuk memastikan keakuratannya. Makanya kita bentuk pansus, agar dapat mengevaluasi dan memverifikasi kembali kinerja gubernur,” jelas Samsun.
“Kalau tanggapan secara pribadi its ok, hanya saja memang ada beberapa pekerjaan rumah (PR) yang belum diselesaikan Gubernur Kaltim. Contohnya, beberapa target yang belum tercapai secara maksimal. Seperti kemiskinan, stunting dan sebagainya. Banyak, makanya harus kita evaluasi bersama,” sambungnya.
Nantinya, Pansus LKPJ Gubernur Kaltim tahun 2022 akan melakukan pemeriksaan secara detail. Tujuannya, untuk mengetahui bahwa kinerja pemerintah provinsi sudah efektif dan benar-benar menyasar masyarakat Kaltim.
“Barangkali banyak capaian-capaian yang sudah dilakukan. Akan tetapi, tanda kutip ‘ada asasnya’. Kan asasnya itu harus bermanfaat untuk rakyat. Kira-kira apakah sudah efektif untuk rakyat atau belum. Contohnya gini, pemerintah mengerjakan A-C. Tapi rupanya dilapangan, masyarakat justru membutuhkan D-F,” tutur Bendahara DPD PDI Pejuangan Kaltim itu.
Dirinya juga menegaskan bahwa pemerintah harus benar-benar memegang teguh asas kemaslahatan masyarakat dan asas manfaat untuk rakyat. Sebab, itu yang nantinya akan dikelola untuk rakyat,
“Saya harap, Pansus LKPJ bisa memverifikasi kevalidan data dan keefektifan program yang dilakukan pemerintah untuk masyarakat,” pungkas Samsun.(*)
(Cyn)
