Samarinda, biwara.co – Anggota Komisi II DPRD Kalimantan Timur (Kaltim), Ely Hartati Rasyid melontarkan pendapatnya mengenai dana Bantuan Keuangan (Bankeu) di Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) dari Pemprov Kaltim dinilai kurang.
Ely Hartati Rasyid menyebut, nilai Bankeu dari Pemprov hanya Rp 3,8 Miliar. Menurutnya angka tersebut terlalu kecil dan Pemerintah Provinsi perlu meningkatkannya.
Saat melakukan kunjungan dapil atau kundapil, Ely mengaku malu melihat besaran anggaran itu, karena Kukar merupakan daerah penyumbang terbesar pendapatan terhadap Bumi Etam, namun justru seolah diremehkan oleh Bankeu.
“Saya sebagai perwakilan dapil merasa malu untuk menyatakan bahwa segitunya aja. Kukar itu penyumbang terbesar pendapatan Kaltim, tapi kenapa sangat diremehkan oleh bankeu Pemprov, harusnya dipikirkan,” kata Ely.
Menurut Ely, nilai anggaran itu perlu di tingkatkan juga supaya lebih berkeadilan dalam hal keuangan.
Menilik tahun sebelumnya, Ely menyebutkan nilai Bankeu yang diberikan kepada Kukar ialah sekitar Rp40 Miliar. Anggaran tersebut pun terbilang kurang dan masih harus di tombok.
“Kalau tahun sebelumnya cuman Rp 40 sekian Miliar, walaupun itupun juga ada kekurangan bayarnya harus ditombok sekian miliar kan. Yah nanti kita lihat lah angka-angka persisnya,” imbuh Ely.
Politikus PDI Perjuangan itu juga menyinggung jika Kukar adalah wilayah luas di Kaltim dengan penduduk yang sangat banyak, dan tentunya secara politik kepada pemerintah Provinsi sangat berpengaruh sehingga wajib diperhatikan.
Berangkat dari itu, Ely menegaskan pada tahun 2024 mendatang akan mengusulkan besaran Bankeu untuk Kabupaten Kukar sebesar Rp 100 Miliar. Dengan harapan, dari nilai anggaran tersebut dapat menjadi awal baik untuk penyelesaian akses jalan penghubung antar wilayah.
“Kita punya akses yang harus kita tembus yaitu Batuah ke Bukit Biru itu belum, akses ke IKN, kemudian arah Jonggon ke IKN, lalu arah L2 ke APT Pranoto, itu juga yang harus kita selesaikan, karena merupakan akses ekonomi, serta jalur-jalur vital,” kata Ely.
“Karena semua proyek strategis itu harus dibantu dan itu harus benar-benar selesai supaya Kaltim tidak hanya menjadi penonton Ibukota Nusantara,” pungkas Ely. (Adv/DprdKaltim/AL)
