Kutai Kartanegara, biwara.co – Akses Jalan Hauling PT. Lembuswana Perkasa kembali ditutup oleh masyarakat. Aliansi Masyarakat Bersatu Bukit Merdeka (AMB-BM) di Samboja, Kutai Kartanegara (Kukar) kembali melakukan aksi tersebut disebabkan karena geram dengan jarak galian lubang tambang.
Diketahui terhitung hingga berita ini terbit, sudah lima hari warga melakukan blokade jalan Hauling itu, sebab warga geram melihat jarak galian lubang tambang oleh PT. Lembuswana Perkasa yang berdekatan dengan pemukiman.
“Sehingga ini menimbulkan banyak dampak negatif untuk warga sekitar, seperti kerusakan lingkungan dan beberapa kerusakan fasilitas warga diantaranya itu, ada tujuh rumah, satu rumah ibadah, dan satu Sekolah Dasar terdampak,” kata Asri, Ketua RT 22, kelurahan Bukit Merdeka, kecamatan Samboja, kabupaten Kukar, Sabtu (17/06/2023).
Selain itu, Asri juga menyampaikan, bahwa pada tahun 2020 pernah terjadinya longsor dan adanya pergeseran tanah sehingga menyebabkan beberapa rumah warga, tempat ibadah dan sekolah dasar, mengalami keretakan.
Tidak diam saja melihat hal tersebut, dirinya menyampaikan, bahwa warga sudah beberapa kali melaporkan kejadian tersebut kepada beberapa pihak instansi dan perusahaan akan tetapi sampai saat ini belum ada respon.
“Kami sudah melaporkan hal tersebut kepada beberapa pihak namun sampai saat ini tidak ada tanggapan sehingga melalui aliansi masyarakat bersatu turun melakukan blokade jalan Hauling PT Lembuswana sebagai bentuk kekecewaan,” ucapnya, saat dimintai keterangan.
Ia menyampaikan, aliansi masyarakat bersatu Bukit Merdeka sudah melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) beberapa waktu lalu bersama Komisi l DPRD Provinsi, Pansus Tambang, PT. Lembuswana Perkasa, dan PT Rep, kemudian pernah berjanji akan menutup bekas lubang galian batubara, faktanya sampai saat ini tidak ada realisasi.
“Waktu itu kami RDP bersama Komisi I DPRD Kaltim untuk membuktikan pengaduan warga dan hadiri beberapa pihak perusahaan dan pihaknya berjanji akan menutup dan mengupayakan, namun dalam RDP tersebut tidak beri jangka waktu kapan akan ada pengerjaan,” ujarnya.
Asri juga mengatakan, bahwa masyarakat kebingungan menyampaikan laporan tersebut akan tetapi ia bersama masyarakat terus berkomitmen melakukan upaya-upaya hukum agar keluhan mereka dapat tersampaikan.
“Kami berkomitmen tetap melakukan upaya-upaya hukum dan sejauh ini kami sudah layangkan surat beberapa instansi agar kembali merespon keluhan masyarakat, jika memang sampai saat ini tidak ada tanggapan kami bersama masyarakat turun akan melakukan aksi damai dan menutup akses jalan hauling,” tegasnya.
Untuk itu, dirinya berharap kepada pihak pemerintah provinsi Kalimantan Timur dan seluruh stakeholder menanggapi hal ini di karenakan akibat galian lubang tambang masyarakat setempat mengalami dampak yang luar biasa.
“Kami berharap kepada pemerintah provinsi Kaltim menanggapi permasalahan tersebut karena pemerintah merupakan harapan dan pundak masyarakat untuk mengadu,” pungkas Asri.
(Rdm)
