Samarinda, biwara.co – Komisi II DPRD Kaltim menggelar rapat dengar pendapat (RDP) dengan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (DPKH) Kaltim, Jumat (3/11/2023) kemarin.
Agenda RDP ini membahas soal menangkap peluang sektor peternakan mnjelang kepindahan Ibu Kota Nusantara (IKN) mulai tahun 2024.
Sapto Setyo Pramono, Anggota Komisi II DRPD Kaltim, mendorong agar sektor peternakan di wilayah tersebut dapat mempersiapkan diri dengan baik dalam menghadapi perubahan besar ini.
Ia juga menyampaikan keinginannya untuk mengetahui lebih lanjut kawasan mana saja yang cocok untuk pengembangan peternakan.
“Kami ingin mengetahui kawasan mana saja yang cocok untuk pengembangan peternakan. Apakah sentra ekonomi peternakan di satu kawasan atau ada di daerah lain,” kata Sapto.
Dalam upaya mewujudkan kedaulatan pangan dan rencana pembangunan jangka menengah 2024-2026, DPRD telah mendorong sektor peternakan untuk memenuhi kebutuhan daerah secara mandiri terlebih dahulu.
Dalam hal ini, Kaltim harus meningkatkan kemandirian pangan dengan memproduksi daging, telur, susu, dan komoditas lainnya di daerah. Selain itu, penting juga untuk menjaga konsistensi dan kualitas produk yang dihasilkan.
Untuk mendukung peternak dalam mencapai tujuan tersebut, DPRD telah mendorong realisasi program peternakan dan memberikan hibah-hibah pemerintah yang dapat memacu ekonomi kerakyatan di sektor peternakan.
Dengan demikian, diharapkan sektor peternakan dapat menjadi salah satu sektor yang berperan aktif dalam meningkatkan kemandirian pangan dan pembangunan ekonomi di daerah.
“Kaltim harus meningkatkan kemandirian pangan, seperti memproduksi daging dan telur di daerah, disamping menjaga konsistensi dan kualitasnya. Kami juga mendorong peternak memanfaatkan hibah-hibah pemerintah untuk memacu ekonomi kerakyatan di sektor peternakan,” jelasnya.
Menurut Sapto, produksi daging dan telur di Kaltim masih jauh dari mencukupi kebutuhan daerah.
Bahkan, hanya 28 persen kebutuhan daging sapi tingkat provinsi yang dapat dipenuhi oleh peternak lokal.
Namun, untuk komoditas telur ayam, peternak di Samarinda mampu memenuhi 40-60 persen permintaan tingkat provinsi.
Sapto juga menekankan bahwa sektor peternakan di Kaltim seharusnya tidak hanya fokus pada produksi daging sapi saja.
Ada potensi ekonomi yang besar dari ternak lain yang perlu dikembangkan, agar tercipta peluang usaha baru bagi masyarakat dan meningkatkan perekonomian daerah secara keseluruhan.
“Sementara, sektor peternakan di Kaltim semestinya bukan hanya daging sapi, tetapi juga ada kambing, lebah, walet, dan hasil ternak lain yang punya potensi ekonomi,” tegasnya.
Dirinya menekankan pentingnya koordinasi lintas sektoral dalam hal peternakan. Dia juga menyebutkan akan bekerja sama dengan dinas terkait dan mengundang Kementerian terkait dalam rapat selanjutnya.
“Jangan sampai ada tumpang tindih antar-sektor. Kami juga akan mengundang Kementerian Pertanian dan Peternakan Pusat dalam rapat Komisi II, agar lebih komplit,” pungkasnya.
Komisi II DPRD Kaltim juga akan melakukan sinkronisasi sektor peternakan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kaltim 2022-2024 yang disahkan pada Maret 2023.
Hal ini bertujuan untuk memberikan kepastian klasifikasi wilayah provinsi untuk lahan sektor pertanian, sektor perkebunan, dan sektor peternakan.
Dengan demikian, langkah ini diharapkan dapat mendukung pengembangan peternakan di daerah tersebut secara berkelanjutan. Oleh karena itu, kerja sama antar-sektor dan sinkronisasi rencana tata ruang wilayah sangatlah penting untuk mencapai tujuan tersebut. (SR/Adv/DPRDkaltim)
