Samarinda, biwara.co – Sapto Setyo Pramono, Anggota Komisi II DPRD Kaltim, menyoroti pentingnya Pemerintah Provinsi Kaltim menciptakan pengembangan energi baru terbarukan (EBT) sebagai bagian dari upaya untuk mencapai visi zero emisi karbon pada tahun 2050.
“Kita harus mendukung program pemerintah untuk mengurangi ketergantungan pada energi fosil dan beralih ke EBT yang lebih ramah lingkungan dan berkelanjutan,” kata Sapto, Jumat (10/11/2023).
Menurut Sapto, EBT memiliki potensi besar untuk dimanfaatkan di Kaltim, seperti energi surya, angin, air, dan biogas.
Namun demikian, dirinya mengkritik pemerintah provinsi karena belum konsisten dalam membuat produk-produk EBT yang dapat memberikan manfaat bagi masyarakat.
Dalam pandangan Sapto, langkah-langkah konkret perlu dilakukan untuk meningkatkan produksi dan penggunaan EBT di daerah tersebut.
Ini termasuk investasi dalam infrastruktur yang mendukung pengembangan EBT serta peningkatan kesadaran masyarakat tentang manfaat menggunakan sumber daya alami yang berkelanjutan.
“EBT tidak hanya sebatas pengadaan panel surya yang ditaruh di tempat terpencil. EBT harus meliputi seluruh aspek, mulai dari hulu sampai hilir, dari produksi, distribusi, hingga konsumsi,” jelasnya.
“EBT harus menjadi solusi untuk mengatasi masalah ketahanan energi dan pangan, serta hilirisasi industri,” lanjutnya.
Sapto menjelaskan bahwa limbah sawit yang melimpah di Kaltim dapat diolah menjadi biogas yang bermanfaat.
“Kalau Kaltim bisa mengolah biogas dari hasil sawit, itu akan menjadi nilai tambah bagi petani dan pengusaha sawit” tegasnya.
Biogas ini dapat digunakan sebagai bahan bakar untuk pembangkit listrik, baik skala rumah tangga maupun industri.
Selain itu, pengolahan limbah sawit menjadi biogas juga dapat membantu mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan.
Para petani sawit tidak hanya bisa menjual tandan buah segar (TBS), tetapi juga bisa memanfaatkan biogas untuk menghasilkan listrik dan meningkatkan pendapatan mereka.
Dengan memanfaatkan sumber daya yang ada, hal ini akan membantu menghemat biaya operasional.
Sapto berharap pemerintah provinsi dapat segera menyusun rencana aksi pengembangan energi baru terbarukan (EBT) yang terukur dan terintegrasi dengan baik.
Ia juga meminta agar pemerintah provinsi dapat bekerja sama dengan berbagai pihak terkait seperti pemerintah pusat, DPRD, perguruan tinggi, swasta, dan masyarakat guna mewujudkan pengembangan EBT yang lebih optimal dan efektif bagi Kaltim.
“Kaltim harus punya roadmap EBT yang jelas dan terstruktur. Pemerintah harus tahu sumber EBT apa saja yang ada di Kaltim, berapa kapasitasnya, bagaimana cara mengelolanya, dan siapa yang bertanggung jawab. Harus punya target dan indikator yang dapat dipantau dan dievaluasi secara berkala,” pungkasnya. (SR/Adv/DPRDkaltim)
