Kutai Kartanegara, biwara.co – Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2023 sebesar 7,2 triliun disahkan dalam Rapat Paripurna ke-12 Masa Sidang III Tahun 2022.

Pengesahan yang terselenggara pada Sabtu (29/10/2022) ini dilakukan Ketua DPRD Kukar Abdul Rasid didampingi Wakil I Alif Turiadi dan Wakil II Didik Agung Eko Wahono serta disaksikan Wakil Bupati Kukar Rendi Solihin beserta Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kukar.

Pengesahan ini kata Ketua DPRD Kukar Abdul Rasyid, lebih cepat dibandingkan kabupaten/kota lainnya di Provinsi Kalimantan Timur. Semuanya berkat kolaborasi serta sinergitas antara lembaga eksekutif dan legislatif.

Dengan disahkannya APBD 2023 ini, politikus Golkar itu berharap agar berbagai kegiatan OPD bisa secepatnya dijalankan secara maksimal. “Saya berharap di awal tahun kegiatan yang ada di Organisasi Perangkat Daerah bisa berjalan. Dengan demikian serapan anggaran kegiatan APBD bisa maksimal,” harapnya.

Sementara itu, Wakil Bupati Rendi Solihin menjelaskan bahwa proses pembahasan APBD Kukar tahun 2023 sudah dilakukan sejak bulan Juli hingga Agustus 2022. Sedangkan nota kesepakatan dan nota keuangan berlangsung akhir Agustus 2022.

Pada kesempatan itu, ia membeberkan adanya peningkatan APBD 2023 yang berasal dari Dana Bagi Hasil (DBH). Hal itu terjadi karena ada perubahan dari Perpres 104 menjadi perpres 98 tentang Kenaikan DBH untuk Kabupaten Kukar.

Ia memastikan peningkatan ini tidak keluar dari mandatoring spanding yang sudah disiapkan melalui aturan atau peraturan perundang-undangan. Maka dengan adanya peningkatan ini, slot anggaran pendidikan dan kesehatan juga ikut naik.

“Begitu juga dengan mandatoring spanding yang lainnya, termasuk belanja infrastruktur. Maka saya tegaskan agar pengerjaan harus on time ditahun 2023. Semoga pengesahan yang cepat ini membuat berbagai kegiatan besar bisa segera mulai dikerjakan pada bulan Januari 2023 mendatang,” harapnya.

Sekedar informasi, Pemerintah Kabupaten Kukar akan membangun dan menata ulang Pasar Tangga Arung, Rumah Sakit Muara Badak dan pembangunan jalan poros Kahala pada tahun 2023 mendatang. (Dey/Adv/KominfoKukar)

Kutai Kartanegara, biwara.co – Pemerintah Kabupaten melalui Dinas Pemuda dan Olahraga gelar Lomba Ketangkasan Pemadaman Kebakaran dan Penyelamatan sebagai salah satu bentuk eksistensi bagi keberadaan Barisan Relawan Kebakaran (balakar) di Kutai Kartanegara.

Kegiatan yang terselenggara pada Sabtu (29/10/2022) di Halaman Kantor Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara jalan Wolter Monginsidi Kawasan Timbau Tenggarong ini turut bekerja sama dengan Kwartir Cabang Pramuka Kutai Kartanegara.

Dilaporkan Ketua Panitia Pelaksana Aspianur Sandi, Lomba Ketangkasan Tim Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan terlaksana dalam rangka memperingati Hari Sumpah Pemuda ke-94 tahun 2022.

Tujuannya, meningkatkan profesionalisme, meningkatkan wawasan dan pengetahuan, mengasah keterampilan dan kekompakan para peserta serta sebagai ajang evaluasi kemampuan personel balakar.

Adapun jumlah peserta yang terdaftar lanjut Wakil Ketua Kwarcab Kukar itu, sebanyak 43 tim. Rinciannya, 23 tim lomba pemadam kebakaran (fire fighter) dan 20 tim lomba penyelamatan (rescue).

“8 tim dari Kecamatan Tenggarong, 6 tim Loa Janan, 3 tim Tenggarong Seberang. Lalu masing-masing 1 tim untuk Loa Kulu, Muara Badak, Anggana, Sanga-Sanga dan Sebulu serta 2 tim dari Kota Samarinda,” bebernya.

Menanggapi itu, Bupati Edi Damansyah memberikan apresiasinya atas digelarnya kegiatan positif ini dan mengucapkan terima kasih terhadap kontribusi komunitas balakarcana dalam mengatasi bencana kebakaran di Kutai Kartanegara.

“Lomba ini untuk mengevaluasi pengetahuan, keterampilan, dan ketangkasan tim balakacarna. Semangatnya adalah lomba, tetapi kegiatan ini untuk memperkuat persaudaraan dan silaturahmi,” ungkapnya.

“Balakarcana Kutai Kartanegara harus selalu siap siaga dalam menangani kebakaran di lingkungan pemukiman, banjir dan tanah longsor. Dalam event ini saya berharap ada prestasi yang dicapai, menambah wawasan dan pengetahuan bagi para peserta,” lanjutnya.

Menurutnya, lomba Ini merupakan salah satu momentum untuk mengukur capaian hasil pembinaan yang dilakukan selama ini. Sehingga kedepannya, pihak terkait harus memberikan supporting peningkatan kualitas sumber daya manusia balakarcana di Kukar.

Pasalnya lanjut Edi, Kabupaten Kukar sering mendapatkan cobaan musibah kebakaran, banjir, tanah longsor, dan bencana alam lainnya, sehingga lomba ini menjadi salah satu bentuk kesiapsiagaannya.

“Jadi lomba ini tidak hanya bagaimana kita menampilkan keterampilan dan ketangkasan peserta, tapi ini adalah bentuk kesiapsiagaan kita,” tutupnya. (Dey/ADV/KominfoKukar)

Balikpapan, biwara.co – Upaya pemerintah untuk mencegah peredaran Narkotika, anggota DPRD provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) Eddy Sunardi Darmawan, menggelar Sosialisasi Peraturan Daerah (Perda) Nomor 4 Tahun 2022 tentang Fasilitasi Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, dalam upaya untuk mengingatkan serta memberikan pengetahuan kepada anak bangsa.

Maka, untuk menunjang pencegahan penyalahgunaan Narkotika di masyarakat terkhusus bagi generasi muda bangsa. Sosialisasi Perda (Sosper) kali ini digelar di Aula Serbaguna Kelurahan Damai ilir, Kecamatan Balikpapan Kota, pada Jum’at (28/10/2022).

“Dengan adanya perda tersebut, maka harus disosialisasikan dan disebarluaskan ke masyarakat, agar dapat memberi pengetahuan lebih kepada warga untuk selalu memperhatikan lingkungan sekitar mereka,” ujarnya

Dengan begitu, Sosper ini bertujuan untuk pencegahan penyalahgunaan narkotika ini sebagai bentuk kepedulian pemerintah kepada generasi muda.

“Maka sasaran yang dituju pada sosper kali ini ialah generasi muda,” sebut Eddy sapaan akrabnya.

Untuk penjelasan yang lebih rinci, Eddy mendatangkan Jetri Palangan sebagai narasumber 1 dan Darwanto Aktivis sebagai narasumber 2 untuk memberikan penjelasan lebih rinci untuk Sosper kali ini terkait Perda tersebut, serta dipandu oleh moderator Hendra Gita.

Eddy juga menerangkan, bahwa adanya perda tentang narkotika adalah wujud cinta pemerintah kepada rakyatnya, agar tak saja terhindar tapi juga menyelamatkan mereka yang terlanjur menjadi korban narkotika, melalui rehabilitasi.

“Aturan perda narkotika ini adalah bentuk kecintaan pemerintah terhadap masyarakat, untuk setidaknya mampu meminimalisir penyalahgunaan narkotika,” ucapnya.

Eddy menyebutkan, dirinya memilih perda tentang narkotika untuk disosialisasikan, ini sebagai wujud kepeduliannya terhadap generasi muda bangsa. Karena jika legislator hanya terfokus pada bidang lain, ia khawatir permasalahan terkait generasi muda jadi terpinggirkan.

“Saat ini banyak jenis-jenis baru dari narkotika yang beredar di masyarakat, sehingga perlu adanya informasi yang benar, agar mereka mampu membentengi diri untuk tidak terpengaruh,” ucapnya.

“Jadi perda ini adalah bentuk kehadiran pemerintah dan juga legislatif untuk menyelamatkan generasi muda kita,” tandasnya.(*)

Penulis : Cyn

Kutai Kartanegara, biwara.co – Sosialisasi Wawasan Kebangsaan (Sosbang) mulai digelar di masing-masing kabupaten/kota se-Kalimantan Timur oleh seluruh anggota DPRD Provinsi Kaltim, dengan tujuan guna mempertegas wawasan empat pilar kebangsaan Republik Indonesia (RI).

Untuk itu, kegiatan Sosbang itu mulai dilaksanakan oleh anggota komisi II DPRD Kaltim Ely Hartati Rasyid, dimana dirinya menggelar Sosialisasi Wawasan tentang Pancasila tersebut, di daerah pemilihan (dapil) nya, Desa Jembayan Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar), pada Jum’at (28/10/2022).

“Juga tujuan di selenggarakan sosialisasi kebangsaan agar masyarakat tetap bersatu dalam satu pemikiran dan sepaham mengenai kebangsaan dalam NKRI,” ucapnya.

Dirinya melanjutkan, agar anak muda bangsa ataupun seluruh warga negara Indonesia tidak mudah untuk dipecah belah oleh paham-paham yang sengaja untuk memecah persatuan bangsa dan merusak kebhinekaan negara Republik Indonesia.

“Agar tidak mudah dipecah belah mengingat sekarang masyarakat kita sangat mudah dipecah belah dengan paham-paham yang memecah persatuan bangsa dan merusak kebhinekaan,” tegas Ely.

Ia mengharapkan pada pelaksanaan Sosbang kedepannya dapat menambah pengetahuan tentang wawasan kebangsaan kepada seluruh masyarakat di Kaltim dan menjauhkan masyarakat Kaltim terlibat dalam kasus radikalisme.

Untuk menjelaskan serta merincikan dengan baik dan benar kepada masyarakat tentang wawasan Pancasila tersebut, Ely mendatangkan dua narasumber yaitu Erwinsyah dosen Unikarta dan Bripka (purn) Suyanto, serta yang memandu kegiatan Sosbang hari ini Edly Rachmadi sebagai moderator.

Sehubungan dengan itu, Erwinsyah menyampaikan dukungannya dengan terlaksananya Sosbang, yang dimana menurutnya, saat ini nilai-nilai Pancasila sudah mulai diabaikan oleh masyarakat.

“Saya sangat mendukung dengan penyelenggaraan sosialisasi kebangsaan dimana sekarang nilai-nilai Pancasila sudah mulai ditinggalkan dan diabaikan oleh masyakarat, serta anak bangsa jaman sekarang,” katanya.

Pengaruh paham-paham yang memecah persatuan dan kesatuan serta kebhinekaan juga menjadi salah satu faktor yang membuat banyak masyarakat gampang untuk di adu domba.

“Ditambah lagi dengan kemajuan dunia teknologi komunikasi seperti medsos yang kerap menyebarkan berita-berita bohong atau hoax juga turut andil dalam tidak diterapkannya Pedoman dan pegangan hidup bangsa Indonesia yaitu Pancasila dalam kehidupan sehari-hari,” jelas Erwin.

“Karenanya program kerja ini sangat bagus dalam memupuk kembali persatuan dan kesatuan bangsa serta kebhinekaan dan menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari,” pungkasnya. (*)

Penulis : Cyn

Kutai Kartanegara, biwara.co – Anggota DPRD Kaltim Siti Rizky Amalia mengungkapkan
Perda bantuan hukum sangat penting untuk masyarakat tidak mampu.

Hal ini disampaikannya pada Sosialisasi Peraturan Daerah (Sosper) yang dilakukan, di KM 38 Desa Batuah, Loa Janan, Kukar, Jumat 28 Oktober 2022.

Dalam Sosper kali ini Politisi PPP tersebut menyampaikan terkait Perda Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum.

Dirinya melanjutkan adanya Perda Bantuan Hukum, maka tidak ada lagi alasan bagi warga kurang mampu untuk tidak terfasilitasi hak konstitusionalnya.

Perda ini menurutnya adalah bagaimana tanggung jawab negara melalui pemerintah dalam hal ini Kaltim untuk memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma bagi masyarakat tak mampu yang mengalami masalah hukum.

Sebab menurutnya banyak masyarakat yang tersangkut masalah hukum tetapi tidak memiliki akses pendampingan disebabkan ketiadaan biaya.

“Selama ini warga memiliki banyak permasalahan yang tentu dalam penyelesaiannya kebingungan,” ucap Wakil Rakyat Daerah Pemilihan Kutim, Bontang dan Berau ini.

Jadi lanjutnya harus dibuat sistem mulai dari yang terkecil seperti tingkat RT agar masyarakat bisa bertukar pandangan dan masyarakat tidak sungkan ketika meminta bantuan hukum.

Selain itu dirinya juga memohon untuk masyarakat yang sudah mengerti dan mendapatkan informasi diberitahukan juga kepada keluarga, tetangga bahwa pemerintah sudah memberikan bantuan hukum untuk publik.

“Dengan itu, Perda ini dapat berguna bagi masyarakatnya luas,” ucapnya.

Sebagai informasi dalam sosper kali ini Siti Rizky Amalia menghadirkan Dosen Hukum Universitas Mulawarman Najidah.

Sosper kali ini dihadiri secara antusias oleh tokoh pemuda, tokoh masyarakat dan tokoh agama di Desa Batuah. (Nn/Adv/DprdKaltim)

Penajam Paser Utara, biwara.co – Peringatan Hari Sumpah Pemuda ke-94 dirayakan secara khusus dan khidmat di lokasi Titik Nol Ibu Kota Nusantara (IKN), Jumat (28/10/2022).

Peringatan ini turut dihadiri oleh Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Zainudin Amali, Gubernur Kaltim Isran Noor, Anggota DPR RI Hetifah Saifudian, Pangdam VI Mulawarman Mayjen TNI Tri Budi Utomo, Kapolda Kaltim Irjen Pol Imam Sugianto, Pj Gubernur Gorontalo Hamka Hendra Noer, Plt Bupati PPU Hamdam Pongrewa, jajaran dari Dispora Kaltim, serta DPRD Kaltim yang diwakilkan oleh Ketua Komisi IV DPRD Kaltim Akhmed Reza Fachlevi.

Pada kesempatan itu, Gubernur Kaltim Isran Noor turut menyampaikan sambutannya. Ia menyampaikan bahwa peringatan Hari Sumpah Pemuda di Ibu Kota Nusantara menjadi sangat penting karena merupakan kegiatan kenegaraan pertama yang dilakukan di IKN.

“Sekali lagi, IKN ini bukan untuk Kaltim. Bukan hanya untuk Indonesia, tapi bangsa-bangsa di dunia. Semua berkepentingan,” ujarnya.

Kemudian Menpora Zainudin Amali saat meyampaikan sambutan Presiden RI mengatakan bahwa mandat pemuda hari ini adalah menjadikan nilai persatuan di atas segala-galanya. Mandat keragaman adalah anugerah besar yang harus dirangkai menjadi kekuatan luar biasa demi mencapai kejayaan Indonesia.

“Pemuda bukan hanya menjadi pelaku penting ketangguhan bangsa menuju visi besar Indonesia Maju 2045, tapi juga tulang punggung kejayaan Indonesia sepanjang masa,” ujar nya saat membacakan sambutan Presiden.

“Bermula dari Titik Nol Ibu Kota Nusantara, kami mengajak seluruh elemen bangsa menguatkan semangat bergerak, mendorong pemuda dengan segala kompetensinya untuk mencapai kejayaan bangsa,” tutup Menpora Zainudin Amali.

Selanjutnya Akhmed Reza Fachlevi saat diminta tanggapan usai acara mengatakan, dengan peringatan Hari Sumpah Pemuda ke-94 yang dilaksanakan di Titik Nol IKN ini adalah hal yang positif.

Menurutnya, ini adalah tonggak sejarah bagi bangsa Indonesia dan provinsi Kaltim yang menjadi keseriusan pemerintah dalam rangka pemindahan Ibu Kota Negara.

Politisi partai Gerindra ini berharap, dengan adanya peringatan Hari Sumpah Pemuda di IKN tersebut, dapat membangkitkan semangat dan bersatunya pemuda pemudi yang ada di Kaltim.

“Saya harap dengan peringatan Hari Sumpah Pemuda, maka semangat pemuda pemudi Kaltim untuk bersatu, agar dapat membangun daerah dan membantu pemerintah dalam rangka mensukseskan pembangunan daerah maupun pembangunan nasional,” pungkasnya. (Nyi/Adv/DprdKaltim)

Kutai Kartanegara, biwara.co – Kepala Desa memiliki tugas dalam penyelenggaraan pemerintahan desa seperti pembangunan infrastruktur, pembinaan ataupun pemberdayaan masyarakat dan fungsi lainnya sesuai wewenang serta ketentuan peraturan perundang-undangan.

Atas dasar itu, Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara Edi Damansyah memberikan pesan kepada 86 kepala desa yang sudah dilantik dan diambil sumpahnya pada Kamis (27/10/2022) di Gedung Putri Karang Melenu (PKM), Kecamatan Tenggarong Seberang, Kutai Kartanegara.

Kurang lebih dua bulan lagi kata Edi, tahun 2022 akan berakhir. Maka seiring dengan berakhirnya tahun anggaran 2022, sebanyak 86 kepala desa di Kabupaten Kukar pun sudah dilantik dan diambil sumpahnya.

“Sehingga tanggung awab penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di desa wilayah masing-masing akan menjadi tanggung jawab bapak ibu sekalian selaku kepala desa,” ungkapnya.

Untuk itu, Edi meminta agar para camat dapat memfasilitasi dengan cepat serah terima jabatan para kepala desa yang baru saja dilantik ini. Pasalnya, mereka akan bergerak cepat sesuai tupoksinya dan segera melakukan evaluasi dengan baik.

“Kurun waktu dua bulan menuju tahun 2023 ini, penyelenggaraan pemerintahan serta pelaksanaan pembangunan dan pertanggungjawaban APBD Desa itu ada dipundak bapak ibu sekalian,” jelasnya.

Oleh karenanya, Edi meminta agar pihak terkait segera melakukan evaluasi dengan baik. “Sehingga didalam pelaksanaannya, kepala desa terpilih segera bergerak cepat mengevaluasi rencana kerja pemerintahan desa untuk penetapan APBD Desa tahun 2023,” paparnya.

Terutamanya lanjut pria kelahiran 1965 tersebut, dalam menyusun program kerja di desa itu diharuskan sejalan dengan program pembangunan pemerintah daerah.

“Segera susun perencanaan pembangunan desa berupa Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Desa dalam jangka waktu tiga bulan sejak dilantik. Harus diperhatikan, adanya kesesuaian atau sinkronisasi antara RPJM Desa dengan RPJMD Kabupaten,” pintanya .

Bagi kades yang sudah dilantik ini, Edi berharap agar segera mengevaluasi dan meningkatkan kinerja perangkat desa. Dengan tetap memperhatikan potensi desa dan juga pemberdayaan kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM).

“Jadi tidak asal rombak, harus berhati-hati. Utamakan kemajuan dan peningkatan kinerja. Jangan berdasarkan sikap emosional ataupun masih memikirkan siapa yang memilih atau tidak memilih pada pemilihan lalu. Tetapi untuk kemajuan masing-masing desa kedepannya,” tegasnya. (Dey/ADV/KominfoKukar)

Samarinda, biwara.co – Pemerataan pembangunan secara berkesinambungan di Kalimantan Timur (Kaltim) sangat dipengaruhi oleh rencana kerja yang tepat.

Hal ini diungkapkan oleh Anggota DPRD Kaltim Ali Hamdi, Kamis (27/10/2022).

Ia mengatakan prioritas pembangunan harus disusun lebih selektif berdasarkan kemampuan dalam percepatan pencapaian tingkat pelayanan dan ketersediaan sumber daya serta waktu guna mengoptimalkan akselerasi pencapaian indeks prestasi manusia yang diinginkan.

“Pendanaan APBD tahun anggaran 2023 diarahkan untuk kegiatan yang benar-benar prioritas yaitu pada bidang kesehatan terutama dalam insentif tenaga kesehatan dan penanganan Covid-19,” ujarnya.

“Bantuan terhadap UMKM yang terdampak, bidang pendidikan terutama penambahan ruang belajar dan sekolah di Balikpapan, Samarinda dan beberapa kabupaten/kota,” sambungnya.

Selain itu, fokus kepada infrastruktur yang tidak memadai yaitu konektifitas antar kabupaten/kota dan jalan usaha tani, perlindungan sosial dan industri kreatif masyarakat juga perlu didorong dengan memberikan bimbingan dan pembinaan.

Untuk pembangunan kantor OPD baru lanjut dia perlu dilakukan kajian dan keterbukaan kepada komisi terkait di DPRD. Sehingga tidak menimbulkan kegaduhan.

“Kami menyarankan kepada seluruh OPD untuk benar-benar jeli di dalam membuat program, dan proses penganggaran bukan hanya sekedar menyusunnya saja, tetapi juga disiplin dalam merealisasikan agar tepat waktu dan tepat sasaran sehingga tidak menimbulkan SILPA di kemudian hari,” pungkasnya. (Nyi/Adv/DprdKaltim)

Kutai Kartanegara, biwara.co – Bupati Kutai Kartanegara Edi Damansyah resmi melantik 86 kepala desa pada Kamis (27/10/2022) di Gedung Putri Karang Melenu (PKM), Kecamatan Tenggarong Seberang, Kutai Kartanegara.

Acara pelantikan ini pun diawali dengan pembacaan berita acara pelantikan dan pembacaan fakta integritas oleh perwakilan kades terpilih, pengambilan sumpah jabatan, dan penandatanganan berita acara pelantikan.

Sebelumnya pada bulan September 2022 lalu, 86 kades yang telah diambil sumpah jabatannya tersebut sudah mengikuti Pemilihan Kades (Pilkades) serentak di Kabupaten Kutai Kartanegara. Pada akhirnya, mereka terpilih menjadi kades di wilayahnya masing-masing.

Edi pun mengucapkan selamat teruntuk 86 kades yang telah dilantik pada hari ini. “Atas nama Pemkab Kukar, saya ucapkan selamat untuk kepala desa yang barusan diambil sumpahnya dan dilantik pada hari ini,” ungkapnya.

Selain itu, ia juga mengucapkan terima kasih pada para kades periode 2016- 2022 yang selama ini telah mengabdikan diri. “Terima kasih atas dedikasi serta pengabdiannya selama menjabat sebagai kepala desa kurun waktu periode 2016- 2022,” terangnya.

“Semoga torehan, karya dan kerjanya untuk masyarakat selama ini dicatat menjadi amal ibadah, mendapat ridho dan berkah dari Allah SWT,” harap orang nomor satu di Kabupaten Kukar tersebut.

Dalam kesempatan ini, ia juga berharap agar para kades yang sekarang sudah resmi menjabat untuk bisa menyesuaikan diri dan langsung bekerja sesuai dengan tugas dan kewajibannya. “Bekerjalah sesuai tupoksinya masing-masing,” tegasnya.

Adapun pejabat yang hadir dalam pelantikan tersebut diantaranya Bupati Kutai Kartanegara Edi Damansyah, Ketua DPRD Kukar Abdul Rasid, unsur Forkorpimda, Wakil Ketua I DPRD Kukar H. Alif Turiadi, Anggota DPRD Kukar Johansyah, Kepala OPD, Camat, Lurah, BPD, Ketua RT dan undangan lainnya. (Dey/ADV/KominfoKukar)

Samarinda, biwara.co – Rencana Tata Ruang Wilayah atau RTRW Kaltim 2022-2042 kini masih dalam tahap pembahasan para legislator dan pemerintah. Regulasi ini bakal menjadi kebijakan mendasar dalam urusan pembangunan daerah.

DPRD Kaltim pun sudah membentuk panitia khusus atau pansus untuk menuntaskan rancangan perda tersebut. Ketuanya adalah Baharuddin Demmu dari Komisi I. Panitia ini pula yang akan memastikan kebutuhan tiap daerah dapat diakomodir serta masyarakat terlibat.

Wakil Ketua DPRD Kaltim, Muhammad Samsun pun sepakat jika keterlibatan masyarakat dalam penyusunan perda RTRW begitu diperlukan. Jadi, ada dua hal krusial yang akan nantinya bakal dituntaskan, mulai dari keikutsertaan masyarakat serta penyelarasan pola ruang darat dan laut.

“Semua rencana pembangunan, termasuk RPJMD harus berpijak pada RTRW yang sekarang masih dibahas dan masih berupa Rancangan Perda RTRW,” ucap Samsun pada, Rabu (26/10/2022).

Lantaran menjadi pijakan serta rujukan pembangunan dua dekade ke depan, kata dia, pembahasannya pun tak bisa sembarangan. Tak hanya itu, pemikiran yang dituangkan juga harus detail, presisi, matang serta berkelanjutan. Dengan demikian, aturan tersebut punya bobot sebelum disahkan menjadi perda nanti.

“Saya minta semua tim yang terlibat dalam pansus RTRW bisa lebih cermat dalam melihat berbagai permasalahan di daerah,” katanya.

Pekan lalu Pansus RTRW menggelar rapat kerja bersama Organisasi Perangkat Daerah (OPD) tingkat provinsi dan kabupaten/kota se- Kaltim. Pertemuan itu membahas substansi dan sinkronisasi revisi berita acara Rancangan Perda RTRW Kaltim, termasuk membahas kesesuaian draf rancangan perda RTRW daerah.

Sementara Ketua Pansus RTRW Baharuddin Demmu mengatakan, sebelum pertemuan pekan lalu, pihaknya juga telah melakukan pertemuan dengan kabupaten/kota, hasil pertemuan antara pansus dengan tim penggagas RTRW dan OPD dari 10 kabupaten/kota, masih ada hal yang perlu disinkronkan.

“Beberapa hal yang mereka sepakati sebelumnya ternyata masih ada juga tambahan lagi sehingga dari hasil pertemuan yang lalu, beberapa catatan tambahan kemudian disesuaikan lagi,” ujar Baharuddin.

Banyak hal, sambung dia, yang harus dipastikan antara dokumen di atas kertas dengan kondisi di lapangan. Ia menyebutkan luasan pertambangan, pertanian, hutan hingga area tangkap nelayan sebagai contoh. Semua harus disesuaikan dan dicek ulang alasannya ketika ada perubahan.

“Apa yang melatarbelakangi jika ada perubahan? Semua itu harus diperiksa lagi,” tuturnya.

Demmu memastikan, pansus akan terbuka dalam tiap pembahasannya. Ia bahkan memberi garansi jika dokumen yang dibahas bisa diakses dengan mudah. Kelompok-kelompok masyarakat dipastikan bisa melihat kinerja pansus ini.

“Baik itu lembaga, perorangan, akademisi yang berurusan dengan revisi RTRW, silakan datang ke DPRD Kaltim jika membutuhkan,” pungkasnya. (Nyi/Adv/DprdKaltim)