Balikpapan, biwara.co – Wakil Ketua DPRD Kaltim Seno Aji menghadiri acara Pra Rapat Kerja Nasional (Rakernas)Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) dan serah terima jabatan Ketua Umum APPSI masa bakti 2019-2023 di Hotel Novotel Balikpapan beberapa waktu lalu.

Acara tersebut diawali dengan serah terima jabatan dari Anies Rasyid Baswedan selaku Ketua Umum APPSI masa bakti 2019-2022 kepada Isran Noor selaku Ketua Umum APPSI masa bakti 2022-2023 dengan ditandai penyerahan bendera APPSI dari Anies Rayid Baswedan kepada Isran Noor.

Isran Noor selaku Gubernur Kaltim membuka secara resmi kegiatan Rakernas APPSI yang dihadiri Gubernur dan perwakilan Gubernur se- Indonesia, Wakil Gubernur Hadi Mulyadi, Ketua Dewan Pakar APPSI M Ryaas Rasyid, Forkopimda Kaltim, Bupati dan Walikota se- Kaltim dan pimpinan OPD dilingkup Pemprov Kaltim.

Anies Rasyid Baswedan mengatakan, kami mulai bertugas di akhir tahun 2019 dalam hitungan 3 bulan Indonesia mengalami pandemi sehingga hampir semua kegiatan-kegiatan yang direncanakan di tahun 2020 itu praktis difokuskan pada aktivitas-aktivitas domestik masing-masing.

“Sebagaimana diamanatkan di dalam ART bab 4 paragraf kedua bahwa bila ketua umum APPSI berakhir masa jabatannya bersamaan dengan berakhirnya masa jabatan Gubernur maka selanjutnya digantikan oleh wakil ketua, dan kita ketahui wakil ketua selama ini adalah Bapak Gubernur Kalimantan Timur, jadi terima kasih bahwa proses berjalan dengan baik dan malam hari ini kita bersama-sama menjadi saksinya,” ujar mantan Gubernur DKI Jakarta itu.

Isran Noor dalam sambutannya menyatakan untuk memperjuangkan nasib tenaga honorer se- Indonesia agar tetap bekerja serta bagaimana memikirkan keadilan dalam perimbangan keuangan daerah yang selama ini jauh dari harapan seluruh daerah di Indonesia.

“Jadi, masalah itu datang pergi datang. Contohnya yang kini berkembang, yaitu tenaga honorer yang mau dihapus. Untuk itu, APPSI akan memperjuangkan nasib mereka dengan bersama-sama APKASI dan APEKSI,” tegasnya.

Selanjutnya Seno Aji mengatakan, dilihat dari visi misi yang disampaikan Gubernur Kaltim, selaku pimpinan DPRD merasa ikut senang dan mendorong terhadap masalah tenaga honorer untuk tidak dihapuskan.

“Mudah-mudahan ada perubahan sehingga para honorer ini juga tidak dihapuskan dan mungkin bahkan bisa ditingkatkan menjadi PNS, karena kalau tenaga honorer dihapuskan maka pemerintah provinsi akan lumpuh nantinya, kita sudah memetakan itu,” kata Seno Aji saat diwawancara usai acara.

Selanjutnya, menurut Seno Aji bahwa selama kepemimpinan Anies, program APPSI berjalan cukup baik dan lancar. Setiap bulan mereka melakukan pertemuan dan berdiskusi tentang bagaimana pemerintahan provinsi bisa berkembang dan memberikan kepastian hukum.

“Nah ini yang kita harapkan memang, apalagi Indonesia ini negara maritim. Saya pikir ini langkah yang cukup baik,” pungkasnya. (Nn/Adv/DprdKaltim)

Samarinda, biwara.co – Beredar sebuah akun Facebook menggunakan foto dan mengatasnamakan Wakil Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Timur Muhammad Samsun beberapa waktu ini. Berdasarkan informasi yang ditemukan media, pelakunya mencoba menghubungi orang-orang yang dikenal politikus PDI Perjuangan tersebut melalui aplikasi Messenger dengan menanyakan kabar terlebih dahulu.

Pelaku meminta nomor rekening korban dengan iming-iming akan memberikan sejumlah uang dan mentransfer sedikit rezekinya sebesar Rp. 650 ribu. Lalu, meminta korban untuk membelikan pulsa secepatnya ke nomor 081387850438 sebanyak Rp. 150 ribu.

Namun rupanya, hasil atau bukti transfer BRI berupa screenshot atas nama Muhammad Samsun yang dikirimkan itu palsu. Setelah dicek melalui aplikasi deteksi, nomor itu ditandai sebagai ‘penipu’.

Saat dikonfirmasi, Muhammad Samsun membenarkan ada akun fake yang mengatasnamakan dirinya. “Ya, profil saya dikloning oleh orang yang tidak dikenal. Memang tidak ada kerugian, hanya saja mengatasnamakan akunku dan minta dikirimi pulsa,” ungkapnya, Rabu (26/10/2022).

Hingga saat ini, ia belum mengetahui siapa pelaku yang mengkloning akun profil Facebooknya. Namun, kejadian ini bukan kali pertama. Melainkan sudah dua kali terjadi. “Ini sudah kali kedua, dan nggak tau sudah berapa banyak orang yang dimintai,” katanya, saat dihubungi melalui telpon seluler.

Pria kelahiran Jember itu juga sudah mengumumkan kepada warga Facebook dan Instagram bahwa akunnya dikloning orang yang tidak bertanggungjawab. “Sudah saya umumkan di media sosial atas kejadian ini,” paparnya.

Anggota DPRD Kaltim Dapil Kutai Kartanegara ini pun meminta agar pihak yang dihubungi tidak menanggapi permintaan pertemanan, messenger atau iming-iming janji yang dilontarkan akun fake ‘Muhammad Samsun’.

“Mohon hal tersebut tidak ditanggapi karena saya tidak pernah meminta dan menjanjikan sesuatu melalui Facebook. Mohon maaf atas ketidaknyamanan ini,” tegasnya. (Nn/Adv/DprdKaltim)

Kutai Kartanegara, biwara.co – Bupati Edi Damansyah merasa bahwa Tentara Nasional Indonesia (TNI) benar-benar berperan terhadap pembangunan di daerah. Salah satunya melalui program Karya Bakti TNI Kodim 0906/Kukar.

Program ini wujud operasi bakti TNI yang dilaksanakan secara terintegrasi bersama masyarakat. Tujuannya, meningkatkan percepatan pembangunan di daerah pedesaan khususnya desa-desa tertinggal.

Maka untuk mengoptimalkan kegiatan itu, harus dibahas melalui rapat koordinasi guna melakukan inventarisir, memetakan akomodasi dan seluruh potensi yang ada dari pihak-pihak terlibat termasuk dunia usaha.

Oleh sebabnya, diselenggarakan rapat koordinasi I persiapan pelaksanaan Karya Bakti TNI Kodim 0906/Kukar pada Rabu (26/10/2022) di Ruang Serbaguna Kantor Bupati Kutai Kartanegara, Timbau, Tenggarong.

Dikatakan orang nomor satu Kabupaten Kutai Kartanegara itu, pelaksanaan karya bakti bisa terintegrasi, sinergis, kolaboratif serta lancar dan sukses. “Saya memberikan apresiasi dan mendukung rencana Karya Bakti TNI di Kukar oleh Kodim 0906,” ungkapnya.

Pada dasarnya, pemerintah berkomitmen memperhatikan, berpartisipasi serta ikut terlibat secara aktif dan positif dalam kegiatan yang terdampak langsung bagi pembangunan di daerah.

Rapat koordinasi ini diharapkan mampu memformulasikan agenda rencana kerja sesuai permasalahan yang melibatkan partisipasi aktif semua pihak baik dari unsur pemerintah, swasta/perusahaan maupun masyarakat.

Lokus penetapan pelaksanaannya lanjut Edi, yaitu di Muara Kaman dan Sebulu. Setiap program yang direncanakan itu dipastikan dapat terealisasi dengan tepat dan penerima manfaat utamanya adalah masyarakat Kutai Kartanegara.

“Kehadiran kita disini untuk memberikan penguatan dan solusi terhadap kendala kawasan pertanian Sebulu-Muara Kaman. Maka kami minta perusahaan mengambil bagian dikawasan tersebut, karena masih ada pekerjaan di titik-titik tertentu yang memerlukan kelanjutan,” tegasnya.

Sementara itu, Kasdim 0906/Kukar Mayor Inf Mahfud mengatakan bahwa saat ini Karya Bakti TNI di Sebulu-Muara Kaman sedang berjalan memasuki hari ke-20 dengan progress 60 persen.

Adapun pekerjaan yang dilakukan diantaranya yakni peningkatan jalan usaha tani termasuk jembatan dan gorong-gorong. Harapankya, mobilitas usaha pertanian setempat berjalan lancar.

“Kami berencana membuat kawasan terpadu terintegrasi anatara pertanian hortikultura, peternakan, perikanan dalam satu kawasan. Kira-kira bulan Desember sudah selesai. Untuk itu, dukungan dari semua stakeholder sangat kami dibutuhkan,” katanya. (Dey/Adv/KominfoKukar)

Kutai Kartanegara, biwara.co – Pemerintah Kutai Kartanegara konsisten merealisasikan program rehabilitasi rumah tidak layak huni dibawah kepemimpinan Bupati Edi Damansyah dan Wakil Bupati Rendi Solihin.

Di tahun 2022 ini kata Rendi Solihin, tercatat ada 517 rumah yang kondisinya sangat memprihatinkan. Oleh karena itu, masuk dalam progam rehabilitasi rumah tidak layak huni. “InsyaAllah akan kita bantu secara tunai,” ungkapnya, Selasa (25/10/2022).

Bertempat di Kelurahan Amborawang Laut Kecamatan Samboja, Kutai Kartanegara. Pria kelahiran 1991 ini pun menyerahkan bantuan rehabilitasi rumah tidak layak huni kepada masyarakat di daerah itu.

Orang nomor dua Kutai Kartanegara itu mengungkapkan program rehabilitasi rumah tidak layak huni merupakan salah satu janji saat Pemilihan Kepala Daerah tahun 2020 lalu. “Alhamdulillah kita bisa menuntaskan satu persatu janji-janji kami kepada masyarakat di Kutai Kartanegara termasuk di Samboja,” ucapnya.

Pada kesempatan itu, ia akan memantau secara langsung program tersebut dan berpesan pada pihak terkait untuk tidak mengambil pungutan liar atas pemberian bantuan ini. “Tolong sampaikan ke kami jika hal itu sampai terjadi, baik itu dari dinas, pihak kecamatan, maupun dari pihak kelurahan, tidak boleh satu rupiah pun mengambil hak masyarakat yang kita bantu,” jelasnya.

Menurutnya, dampak pandemi Covid-19 hingga sekarang masih berlangsung dan itu berpengaruh terhadap daya beli masyarakat. Maka hal tersebut menjadi perhatian khusus Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara untuk membantu perekonomian keluarga dan masyarakat.

Selain itu, ada dua pendekatan yang akan dilakukan untuk mengatasi kemiskinan di Kutai Kartanegara. Pertama, peningkatan kemampuan atau daya beli masyarakat. Kemudian, meningkatkan lapangan pekerjaan dan perekonomian keluarga.

Kedua, memberikan bantuan langsung pada masyarakat yang berhak menerima. “Seperti yang kita laksanakan pagi hari ini, memberikan bantuan insfratruktur dasar seperti fasilitas air bersih, jalan dan jembatan,” terangnya.

Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara akan menyerahkan bantuan pada kurang lebih 300 orang penerima dari 50 kelurahan dan 1 desa yang ada di Kecamatan Samboja.

“Pekan depan akan kita serahkan kepada 217 penerima bantuan untuk di Kecamatan Muara Kaman,” bebernya. (Dey/Adv/KominfoKukar)

Kutai Kartanegara, biwara.co – Penyerahan bantuan tandon air untuk masyarakat di Kabupaten Kutai Kartanegara berlangsung di wilayah Muara Kembang, Muara Jawa. Pembagian bantuan tersebut diserahkan langsung oleh Wakil Bupati Rendi Solihin pada Rabu (26/10/2022).

Bantuan tandon bagi masyarakat ini sebenarnya sudah direncanakan sejak tahun 2021. Selain itu, juga merupakan janji yang dibuat Bupati Edi Damansyah dan Wakil Bupati Rendi Solihin pada Pemilihan Kepala Daerah 2021 lalu.

“Pembagian bantuan ini bagian dari janji saya bersama Pak Bupati Edi Damansyah saat Pilkada 2021 lalu,” ungkap Rendi, didampingi Wiyono yang merupakan Asisten Ekonomi dan Pembangunan dan Camat Muara Jawa Safrudin.

Pun demikian, Rendi merasa tidak mudah untuk memenuhi janji-janji tersebut pada masyarakat. Sebab, kepemimpinannya yang seharusnya 5 tahun malah terpotong karena Pilkada serentak 2024. Itu artinya, ada waktu 24 bulan yang hilang pada periodenya.

Akan tetapi, pria kelahiran 1991 ini akan tetap berkomitmen dengan waktu yang relatif singkat itu. Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara berusaha sekuat tenaga untuk memenuhi janji-janjinya dengan masyarakat.

“Insyaallah dalam waktu 3 tahun atau 36 bulan, janji kami 23 program itu dapat direalisasikan,” tegasnya.

Dalam 23 program ini kata Rendi, tidak ada program pembagian tandon bagi masyarakat. “Tapi, yang ada itu adalah program penyediaan sarana dan prasarana air bersih bagi masyarakat.

Ia menyebutkan bahwa bantuan tandon ini diperuntukkan bagi masyarakat di Kutai Kartanegara yang masuk dalam kategori tidak mampu dan prasejahtera. “Bantuan ini penunjang kebutuhan dasar akan air bersih bagi masyarakat,” paparnya.

Rendi sangat paham kondisi masyarakat yang berada di pulau-pulau terluar di Kutai Kartanegara. Sebab, tidak mungkin saat ini mendapatkan pipanisasi dari PDAM. Sehingga, salah satu solusi yang diberikan untuk sementara waktu adalah pemberian tandon ini.

“Ini benar-benar hanya sementara, namun kami sudah merencanakan alternatif lain dengan teknologi penyediaan air bersih ini. Mungkin dengan penyulingan atau proses yang lain,” tegasnya. (Dey/Adv/KominfoKukar)

Kutai Kartanegara, biwara.co – Rapat Kerja Daerah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa tahun 2022 yang diikuti 193 Kepala Desa se-Kutai Kartanegara resmi ditutup Bupati Edi Damansyah pada Selasa (25/10/2022) di Hotel Singgasana Tenggarong.

Orang nomor satu Kutai Kartanegara itu pun memberikan apresiasi atas digelarnya kegiatan luar biasa ini. Tidak lupa, ia juga berterima kasih kepada kepala desa yang masa jabatannya berakhir pada periode 2016-2022 namun turut hadir dalam kegiatan ini.

“Terima kasih, karena selama ini sudah banyak memberikan karya, kerja nyata dan dedikasi yang tinggi penuh keikhlasan telah dipersembahkan dalam membantu kemajuan pemerintahan daerah,” ucapnya.

Kemudian untuk kepala desa yang masih menjabat, ia meminta agar seluruh kepala desa dapat menyediakan semua data yang berkaitan dengan kelembagaan yang ada di desa. “Baik lembaga pemerintahan, lembaga kemasyarakatan, lembaga adat maupun lembaga ekonomi yang ada di desa khususnya Badan Usaha Milik Desa (BUMDes),” pintanya.

Pasalnya lanjut pria kelahiran 1965 itu, data tersebut sangat bermanfaat untuk menyusun program dan kegiatan rutin pemerintahan desa. Salah satunya, seperti perencanaan penganggaran, kemudian pertanggungjawaban dan pelaporan.

“Lalu, program yang berhubungan dengan lembaga lain seperti BPD, lembaga Kemasyarakatan dan BUMDes. Data ini akan sangat bermanfaat dalam menunjang pelaksanaan tugas kepala desa termasuk bagi Pemerintahan Kabupaten Kutai Kartanegara,”jelasnya.

Sementara itu, Kepala DPMD Kabupaten Kutai Kartanegara Arianto mengatakan bahwa rakerda yang diselenggarakan ini membahas tentang verivali data desa, penguatan data desa, penguatan perangkat desa, penguatan potensi desa serta penguatan kelembagaan desa.

Kedepannya, akan digunakan aplikasi yang akan segera dirilis dalam waktu dekat. Nama aplikasi dimaksud yaitu SiDesa. Kegunaannya, mengintegrasi data-data di desa. Nantinya, data ini akan update dan disajikan real time.

Tujuannya, merubah pola pikir dan budaya kerja yang selama ini sendiri-sendiri. “Sehingga kedepannya, bisa dilakukan kolaborasi agar meningkatkan kerja sama antar desa terkait potensi daerah,” terangnya. (Dey/Adv/KominfoKukar)

Samarinda, biwara.co – Anggota Komisi I DPRD Kaltim Jahidin menyoroti dampak lingkungan akibat aktivitas pertambangan di Kaltim.

Kata Jahidin, penambangan secara langsung menyebabkan pencemaran air karena dari limbah tersebut hasil memisahkan batubara dengan sulfur.

“Tidak hanya air yang tercemar, tanah juga mengalami pencemaran akibat pertambangan, yaitu terdapatnya lubang-lubang besar yang tidak mungkin ditutup kembali yang menyebabkan terjadinya kubangan air dengan kandungan asam yang sangat tinggi mengakibatkan tanaman tidak dapat berkembang dengan baik,” terangnya, Selasa (25/10/2022).

Hal ini diperburuk dengan dicabutnya Peraturan Daerah Kaltim Nomor 14 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Air Tanah resmi dicabut karena dibatalkanya pemberlakuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 sebab dinilai tidak relevan lagi digunakan.

“Manusia sangat tergantung pada air maka segala aktifitas yang di lakukannya kususnya apabila melakukan untuk usaha khususnya pada sektor pertambangan harus memperhatikan dampak lingkungan sekitar,” tambahnya.

Pencemaran air tanah memerlukan waktu lama untuk kembali normal itupun harus melalui sejumlah upaya perbaikan lingkungan. Efek jangka panjang ini yang harus menjadi perhatian pemerintah karena akan dirasakan generasi mendatang.

Pihaknya meminta kepada Pemprov Kaltim untuk segera membuat regulasi terkait pengentasan masalah pencemaran air tanah.

“Kebijakan juga harus bagaimana mengoptimalkan ketersediaan bahan baku air bersih dan harga terjangkau untuk seluruh masyarakat Katim,” tuturnya. (Nyi/Adv/DprdKaltim)

Kutai Kartanegara, biwara.co – Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kutai Kartanegara mengeluarkan Surat Pengumuman pada tanggal 25 Oktober 2022 dengan Nomor: P-1794/Diskominfo/EGov/001.3/10/2022 Perihal pelaksanaan Diskominfo Kukar Hackathon 2022.

Pengumuman itu ditandatangani langsung oleh Dafip Haryanto yang merupakan Kepala Diskominfo Kukar dalam rangka peningkatan kontribusi komunitas Teknik Informasi dan Komunikasi (TIK), mahasiswa, pelajar serta kaum muda untuk mengembangkan platform digital Smart City yang dapat mengakomodir kebutuhan layanan publik.

Oleh karenanya, akan digelar Diskominfo Kukar Hackathon 2022 sebagai salah satu bentuk kehadiran pemerintah dalam rangka membuka peluang dan menggali potensi komunitas dibidang TIK di Wilayah Kaltim.

“Diharapkan semua pihak berpartisipasi dalam proses perancangan aplikasi untuk platform smart city di Kabupaten Kutai Kartanegara,” sebutnya.

Tujuan penyelenggaraan Hackathon lanjut Dafip, yaitu untuk memperoleh design skematik yang dirasa layak sehingga dapat diimplementasikan dan dikembangkan menjadi aplikasi.

Selain itu, acara ini diharapkan dapat memunculkan konsep dan design ideal bagi aplikasi Smartcity yang merepresentasikan kebutuhan masyarakat Kabupaten Kutai Kartanegara secara umum dan mengangkat kearifan lokal kawasan.

Nantinya, para peserta yang mengikuti kegiatan tersebut berkesempatan untuk memperebutkan uang pembinaan jutaan rupiah. Dibeberkan Dafip, juara I akan menerima Rp 6 juta, juara II sebesar Rp 5,5 juta dan juara III sebanyak Rp 5 juta.

Pendaftaran dibuka kurang lebih satu bulan yang dumulai tanggal 25 Oktober hingga 20 November 2022. Keesokannya, para peserta akan mengikuti technical meeting secara daring pada tanggal 21 November 2022.

Pelaksanaan Hackathon dilaksanakan pada tanggal 26 hingga 27 November 2022 di auditorium RPK Kutai Kartanegara di jalan Stadion Utara Kelurahan Panji, Tenggarong, Kutai Kartanegara. “Pengumumannya itu tanggal 27 November saat penutupan kegiatan,” imbuhnya. (Dey/Adv/KominfoKukar)

Samarinda, biwara.co – Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Mas’ud beserta istri mengikuti acara Jalan Sehat Dies Natalis Ke – 60 Tahun Universitas Mulawarman (Unmul) yang digelar di halaman GOR 27 September Kampus Unmul, Minggu (25/9).

Tampak hadir Gubernur Kaltim Isran Noor, Rektor Unmul Prof Masjaya, Anggota DPRD Kaltim Sarkowi V Zahry, Rektor UNU Samarinda Farid Wadjdy, Wakil Walikota Samarinda Rusmadi, mantan Walikota Balikpapan Rizal Efendi, wakil rektor dan dekan serta alumni Unmul.

Kegiatan jalan sehat tersebut mengusung tema “Unmul Hebat, Kaltim Berdaulat, IKN Kuat, Bersama Kita Bisa”. Kegiatan tersebut juga dimeriahkan dengan expo yang berisi education and bazar 2022, lomba menyanyi solo, lomba busana etnik Kaltim, jalan sehat dan reuni akbar Ikatan Keluarga Alumni (IKA) Unmul.

Gubernur Isran Noor yang sekaligus selaku Ketua Umum IKA Unmul Samarinda dalam sambutannya menyampaikan ucapan selamat kepada Unmul atas peringatan Dies Natalis yang Ke – 60. “Selamat memperingati Dies Natalis Ke – 60, semoga Unmul kedepan bisa terus berkontribusi untuk Kalimantan Timur,” ujar Isran Noor yang sekaligus melepas peserta dengan ditandai dengan mengayunkan bendera start.

Selanjutnya, Hasanuddin Mas’ud mengatakan kegiatan Dies Natalis ini sekaligus untuk persiapan rencana kunjungan Menteri KLH sehingga dilakukan persiapan penataan gedung 27 September mulai hari ini.

“Kebetulan pak Gubernur hadir memberikan masukan-masukan untuk penataan gedung. Harapan kita kedepan, pemerintahan di Kalimantan Timur bisa berjalan kondusif dan baik sehingga pembangunannya lebih bagus kedepannya,” pungkas politisi partai Golkar ini. (Nn/Adv/DprdKaltim)

Kutai Kartanegara, biwara.co – Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga perlu dilakukan dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera. Untuk itu pembangunan ketahanan keluarga ini perlu dilakukan secara terus menerus dan berkelanjutan.

Oleh sebab itu, anggota DPRD provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) Ely Hartati Rasyid, terus melakukan Sosialisasi Peraturan Daerah (Perda) di wilayah pemilihannya (Dapil) Kutai Kartanegara (Kukar).

Sosialisasi Perda (Sosper) Nomor 02 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga ini, terlaksana di Dusun Antai, Desa Sebulu Moderen Kecamatan Sebulu, kabupaten Kukar, pada Senin (24/10/2022).

Ely sapaan akrabnya, menyebutkan ketahanan keluarga sangat penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

“Ketahanan keluarga yang kuat dan baik akan menjadikan pondasi ketahanan Negara semakin kokoh,” ujarnya.

Oleh karena itu, menurut legislator perempuan dari fraksi PDI Pejuangan itu, dengan adanya perda ini pemerintah ikut berperan aktif dalam membangun ketahanan keluarga.

“Semua aspek termasuk pemerintah perlu ikut berperan aktif dalam membangun ketahanan keluarga agar kedepannya kuat, baik dari agama, ekonomi, social budaya, fisik dan berbagai aspek lain yang menunjang ketahanan keluarga itu sendiri,” tukas Ely.

Selain itu, politisi dari dapil Kukar itu, menghadirkan dua narasumber yaitu JohanSyah dan Muhammad Yuhdi, untuk menjelaskan lebih rinci terkait perda ketahanan keluarga, yang dipandu oleh moderator Edly Rachmadi.

Dimana Johansyah, mengharapkan peran aktif pemerintah dalam merealisasikan aturan perda ketahanan keluarga ini.

“Dengan segera membuat peraturan pelaksanaannya / turunan dari Perda ini dapat segera diterapkan secara nyata dalam masyarakat, karena apabila hanya dibirkan saja tanpa adanya turunan dari perda tersebut akan stag ditempat tanpa pelaksanaan di lapangan atau di masyarakat,” tandasnya.(*)

Penulis : Cyn