Kutai Kartanegara, biwara.co – Pemerintah melalui Dinas Perhubungan akan melakukan kajian konsep pengelolaan perbaikan tata kelola parkir yang tepat bagi 18 kecamatan di Kabupaten Kutai Kartanegara.

Dijelaskan Kepala Dinas Perhubungan Kukar Ahmad Junaedi, fokus perbaikan tata kelola parkir ini merupakan salah satu tupoksi dari Dinas Perhubungan. Saat ini, pihaknya pun sedang mengkaji pola pengelolaan parkir tersebut di Tenggarong.

“Nantinya secara bertahap, akan kita lakukan pengembangan di kecamatan lainnya,” ungkapnya.

Kedepannya, agar tata kelola parkir dapat terwujud dan berjalan dengan lancar. Dinas Perhubungan Kukar akan melakukan koordinasi dengan stakeholders terkait seperti Samsat wilayah Kukar dan Badan Pendapatan Daerah Kukar.

“Kita juga akan berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi, dalam hal ini adalah Badan Pendapatan Daerah Kalimantan Timur terkait parkir ini,” bebernya.

Menurutnya, perbaikan tata kelola parkir ini sangat penting dilakukan. Mengingat, pendapatan dari retribusi parkir dinilai sebagai salah satu sumber potensi untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) bagi Kabupaten Kukar.

Namun, pembenahan tata kelola parkir ini bukan hanya untuk meningkatkan PAD Kukar saja. “Melainkan, juga untuk meningkatkan kesejahteraan juru parkir (jukir) dengan memberikan perlindungan dari sisi regulasi yang saat ini sedang digarap,” bebernya.

Diketahui, pendapatan dari retribusi parkir untuk tahun ini melampaui target. Tercatat hingga bulan Agustus 2022, retribusi parkir yang didapat Pemkab Kukar mencapai Rp 235 juta.

Sedangkan estimasi hingga bulan Desember hanya sebesar Rp200 juta. Dalam prediksinya sektor pakir berpotensi mencapai Rp14 miliar jika menggunakan metode parkir berlangganan. “Begitulah perhitungan kita,” tutupnya. (Dey/Adv/KominfoKukar)

Kutai Kartanegara, biwara.co – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara secara bertahap telah menerapkan uji coba Kartu Tanda Penduduk (KTP) digital atau digital ID. Dimulai sejak bulan Juli 2022 yang diberlakukan bagi internal pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kutai Kartanegara terlebih dulu.

Apabila sudah diterapkan 100 persen kepada para pegawai lanjut Kepala Dinas Dukcapil Kutai Kartanegara Muhammad Iryanto, maka Digital ID akan diimplementasikan ke seluruh pegawai yang ada dilingkup Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Kedepannya, digital ID juga akan diterapkan dimasyarakat secara bertahap. Akan tetapi, berproses dengan menyasar ke beberapa Perguruan Tinggi dan sekolah yang wajib KTP dulu. Sesudahnya, baru ke masyarakat umum. Kira-kira, penerapan dimasyarakat diupayakan dapat terlaksana awal tahun depan.

Hal itu dilakukan karena prosesnya yang dianggap rumit. “Prosesnya memang rumit, harus dibantu operator Dinas Dukcapil, tapi akan kita cari pola untuk memudahkannya,” ungkapnya.

Inovasi ini diharapkan dapat memberikan kemudahan bagi masyarakat terutama dalam kepraktisannya. Pasalnya, semua dokumen yang berhubungan dengan kependudukan berada digenggaman. Karena tidak hanya KTP saja, d dalamnya juga ada data Kartu Keluarga beserta foto anggota keluarga.

Bahkan, dalam satu akun akan terintegrasi dokumen lainnya. Misal bagi ASN, akan ada data kepegawaian yang telah tercatat di BKN. Ada juga data vaksinasi dan NPWP. Kemudian dikembangkan juga untuk kartu pemilih digital. “Jadi pemegang KTP digital mengetahui masuk ke TPS mana. Digital ID ini akan terus dikembangkan secara bertahap,” jelasnya.

Tidak hanya itu, namun proses pembaruan data pemilik digital ID juga akan lebih mudah. Mereka bisa mengganti dan memperbaharui status kependudukannya tanpa ribet. Ketika melakukan permohonan ke Disdukcapil Kutai Kartanegara, maka secara otomatis terganti tanpa cetak ulang KTP.

Pun demikian, ia mengaku ada beberapa tantangan terhadap penerapan digital ID di Kutai Kartanegara. Khususnya, diwilayah blank spot. Sebab, KTP digital mengandalkan ketersediaan jaringan internet.

Namun diyakininya permasalahan tersebut bisa teratasi lewat program Broadband 6.0 dari Perseroda Tunggang Parangan Kukar yang telah diluncurkan pada bulan Agustus lalu. “Terknologi ini dinilai mampu mengatasi kebutuhan jaringan internet di daerah terpencil karena menggunakan sistem satelit tanpa tower,” bebernya. (Dey/Adv/KominfoKukar)

Samarinda, biwara.co – Untuk menunjang pencegahan penyalahgunaan Narkotika di masyarakat terkhusus bagi generasi muda bangsa, pemerintah membuat dan mengesahkan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 7 Tahun 2017 tentang Fasilitas Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika (FPPN).

Dengan adanya perda tersebut, maka harus disosialisasikan dan disebarluaskan ke masyarakat, agar dapat memberi pengetahuan lebih kepada warga untuk selalu memperhatikan lingkungan sekitar mereka.

Dengan begitu, Anggota DPRD Kaltim Herliana Yanti, menggelar Sosialisasi Perda (sosper), kali ini di Desa Labangka, Kecamatan Babulu, Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), pada Sabtu (8/10/2022).

Oleh sebab itu, untuk pencegahan penyalahgunaan narkotika ini sebagai bentuk kepeduliannya kepada generasi muda. Maka sasaran yang dituju pada sosper kali ini ialah generasi muda.

Herliana Yanti menerangkan bahwa adanya perda tentang narkotika adalah wujud cinta pemerintah kepada rakyatnya, agar tak saja terhindar tapi juga menyelamatkan mereka yang terlanjur menjadi korban narkotika, melalui rehabilitasi.

“Aturan perda narkotika ini adalah bentuk kecintaan pemerintah terhadap masyarakat, untuk setidaknya mampu meminimalisir penyalahgunaan narkotika,” ucapnya.

Memilih perda tentang narkotika untuk disosialisasikan, Herliana menyebutkan ini sebagai wujud kepeduliannya terhadap generasi muda bangsa. Karena jika legislator hanya terfokus pada bidang lain, ia khawatir permasalahan terkait generasi muda jadi terpinggirkan.

Lanjut kata dia, saat ini banyak jenis-jenis baru dari narkotika yang beredar di masyarakat, sehingga perlu adanya informasi yang benar, agar mereka mampu membentengi diri untuk tidak terpengaruh.

“Jadi perda ini adalah bentuk kehadiran pemerintah dan juga legislatif untuk menyelamatkan generasi muda kita,” pungkas Herlina.

Sementara itu, Herliana juga mendatangkan H. Herlambang Badan Narkotika Kab PPU- Pembina Tk.I IV/b sebagai narasumber 1 dan Ali Imron Rosadi Aktivis sebagai narasumber 2 untuk memberikan penjelasan lebih rinci untuk Sosper kali ini terkait Perda FPPN. Sosper kali ini di pandu oleh moderator Joko Soewono.(*)

Penulis : Cyn

Kutai Kartanegara, biwara.co – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara berupaya meningkatkan ketersediaan asupan ikan melalui beragam menu masakan yang menyehatkan masyarakat. Salah satunya, dengan menggelar Lomba Masak Serba Ikan.

Kegiatan yang terlaksana di halaman Kantor Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kutai Kartanegara jalan Jenderal Ahmad Yani, Tenggarong ini dibuka Asisten III Sekretariat Daerah Kabupaten Kukar Totok Heru Subroto mewakili Bupati Edi Damansyah.

Lomba masak ini diinisiasi oleh DKP Kukar bersama Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Kukar pada Rabu (5/10/2022). Peserta yang mengikuti lomba masak serba ikan merupakan TP PKK Kecamatan se-Kukar.

Totok menyebutkan bahwa kecukupan gizi merupakan isu penting bagi masyarakat. Disamping ketahanan pangan, ekonomi dan energi. Maka, lomba ini adalah salah satu upaya untuk meningkatkann ketersediaan asupan ikan melalui beragam menu masakan yang menyehatkan masyarakat.

Pun demikian, peran aktif pemerintah serta seluruh lapisan masyarakat yang ada di Kukar sangat diperlukan dalam mendukung ketahanan pangan dan kecukupan gizi. “Hal ini dapat tercapai melalui konsumsi bahan pangan yang bersumber dari produk-produk kelautan dan perikanan,” ungkapnya.

Alasan ikan menjadi bahan utama dalam lomba ini, Totok mengatakan bahwa ikan mempunyai nilai gizi, mineral, nutrisi dan vitamin yang sangat relevan untuk mendukung program perbaikan gizi masyarakat serta penanganan stunting.

Atas dasar itu, masyarakat diminta agar lebih menyukai mengonsumsi ikan. Salah satunya, dengan menjadikan ikan sebagai bahan dasar makanan. “Olah bahan dasar serba ikan menjadi makanan yang lezat dan enak. Tentunya, melalui olahan yang lebih kreatif dan inovatif,” terangnya.

Totok pun meminta semua pihak untuk terus memberikan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya kandungan gizi serta manfaat ikan bagi tubuh seperti protein, karbohidrat, vitamin, mineral, asam lemak Omega 3, 6, 9 dan lainnya.

Dengan beragam menu masakan ikan untuk keperluan konsumsi, lomba ini diharapkan dapat menumbuhkan kreativitas dalam mengolah ikan secara higienis.

“Kita juga berharap agar usaha kuliner yang menjadi sumber pendapatan keluarga bisa terus berkembang. Semoga kita bisa lebih mendekatkan produk perikanan kepada masyarakat,” harapnya.

Ditempat yang sama, Ketua TP PKK Kukar Maslianawati Edi Damansyah menuturkan bahwa pelaksanaan program Gemarikan (Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan) bertujuan mendorong peningkatan konsumsi ikan bagi masyarakat Kukar.

Pelaksanaannya pun diharapkan dapat menumbuhkan kesadaran individu maupun kolektif di masyarakat untuk gemar mengonsumsi ikan yang aman dan sehat. “Semoga lomba ini dapat mengasah kemampuan memasak anggota PKK Kukar dalam mengolah cita rasa ikan menjadi lebih sedap, menarik dan tidak membosankan,” paparnya. (Dey/ADV/KominfoKukar)

Kutai Kartanegara, biwara.co – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara tidak henti-hentinya memberikan pelayanan maksimal pada masyarakat. Salah satunya, dengan menanggung jaminan sosial tenaga kerja (jamsostek) senilai Rp 7,7 miliar.

Menanggapi itu, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kukar Achmad Hardi Dwi Putra mengatakan bahwa pihaknya sudah melakukan kerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan untuk merealisasikan jaminan sosial tenaga kerja rentan dan non pegawai negeri di Kukar.

Program ini sudah berlangsung mulai tahun 2021 hingga sekarang. “Kerjasama antara Pemkab dan BPJS Ketenagakerjaan ini sudah berlangsung dari Oktober 2021 dan dilanjutkan hingga Desember 2022,” ungkapnya.

Besaran anggaran sebesar Rp7,7 miliar ini sudah dialokasikan dalam APBD Kukar tahun 2022. Kira-kira, jaminan sosial tenaga kerja ini diperuntukkan bagi 46.073 orang pekerja rentan dan non pegawai negeri (PPNPN) yang bekerja di wilayah Kutai Kartanegara.

Lebih rincinya, jaminan sosial tenaga kerja yang ditanggung Pemerintah Kabupaten Kukar tersebut terdiri dari 35.440 orang pekerja rentan. Mereka adalah petani, ojek, tukang urut, guru les atau bimbel, pemulung, pedagang, perikanan tambak, nelayan yang melaut, peternak, dan buruh harian lepas.

Kemudian sisanya sekitar 10.633 orang, diperuntukkan bagi mereka yang ada disektor PPNPN dari unsur 5.454 Tenaga Harian Lepas (THL), 115 Kades, 1.085 orang perangkat desa, 871 anggota BPD, dan 3.108 Ketua RT.

Achmad Hardi juga menuturkan bahwa jaminan sosial tenaga kerja ini adalah wujud dari pelaksanaan Program Dedikasi Kukar Idaman yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2021-2026.

Pemkab Kukar termasuk yang tertinggi secara nasional dalam pengalokasian anggaran untuk jaminan sosial tenaga kerja ini. Terutama, bagi tenaga kerja rentan dan pegawai pemerintah non pegawai negeri.

“Insha Allah program ini akan terus kita lanjutkan pada tahun 2023 nanti,” tegasnya. (Dey/ADV/Kominfokukar)

Samarinda, biwara.co – Anggota Komisi II DPRD Provinsi Kalimantan Timur Agiel Suwarno menyoroti aktivitas pertambangan yang diduga ilegal di daerah Desa Danau Redan dan Suka Rahmat, Kabupaten Kutai Timur.

“Disana itu ada hutan lindung. Ternyata beberapa bulan lalu, kawasan itu terdapat penambangan batubara. Ada puluhan hektare yang ditambang, karena kawasan gunung ya,” ucap pria kelahiran Banjarmasin ini saat ditemui awak media di Gedung D Komplek DPRD Kaltim, jalan Teuku Umar, Kota Samarinda.

Tidak hanya di Kabupaten Kutai Timur saja. Akan tetapi, aktivitas penambangan ini juga terjadi di Kota Bontang. “Bahkan, ada juga di Kelurahan Kanaan yang mau kearah Bontang Lestari. Ternyata terdapat penambangan galian C di sana,” terang Anggota Badan Pembentukan Perda (Bapemperda) DPRD Kaltim tersebut.

Disinggung apakah aktivitas pertambangan itu dekat dengan pemukiman warga, Agiel membenarkan ada pemukiman. Namun, diatasnya itu ada gunung yang secara tidak langsung mereka ambil.

“Disinyalir galian C ini untuk menimbun salah satu kawasan perusahaan terbesar di Kota Bontang. Maksudnya, untuk menimbun salah satu kawasan perluasan hutan. Informasinya begitu dan ini yang coba kita cari tahu sambil sama-sama tertibkan lah,” beber Anggota DPRD Kaltim Dapil Kutai Timur, Bontang dan Berau ini.

Pihaknya pun sudah mengonfirmasi terkait aktivitas pertambangan ini, namun ternyata belum ada izinnya. “Kita sudah konfirmasi ke Dinas ESDM dan PTSP, katanya belum ada izin termasuk galian C dikawasan itu, berarti ilegal. Kalau perlu kita sidak, ya nanti akan kita sidak,” tegas Politikus PDI Perjuangan itu. (Nn/Adv/DprdKaltim)

Kutai Kartanegara, biwara.co – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara sudah menyalurkan Bantuan Langsung Tunai Bahan Bakar Minyak (BLT-BBM) kepada 2.223 orang penerima manfaat di Kecamatan Kota Bangun dan Muara Wis.

Hal itu dikatakan Hajran selaku Perwakilan PT Pos Cabang Kota Bangun saat menyampaikan laporan realisasi penyaluran BLT-BBM kepada Kepala Dinas Sosial Kutai Kartanegara Hamly.

Pada kesempatan itu, ia merincikan penerima manfaat di Kecamatan Kota Bangun sebanyak 1.904 orang. Namun, yang sudah tersalur/dibayarkan baru sebanyak 1.805 orang.

“Di Kota Bangun ini yang gagal bayar/ salur sebanyak 66 orang. Sedangkan yang belum dibayarkan sebanyak 33 orang,” ungkapnya saat mengikuti monitoring dan evaluasi program penyaluran Bantuan Langsung Tunai Bahan Bakar Minyak (BLT-BBM).

Kemudian, untuk Kecamatan Muara Wis. Tercatat, ada sebanyak 421 orang penerima manfaat BLT-BBM. Namun, yang baru terealisasi dan sudah tersalur/dibayarkan sebanyak 418 orang. “Kalau gagal bayar/salur itu kira-kira sebanyak 3 orang,” jelasnya.

Hajran pun menjelaskan penyebab gagal bayar/salur tersebut karena penerima manfaat pindah alamat, meninggal dunia, atau dianggap sudah mampu yang dilengkapi dengan surat keterangan dari desa.

“Penyebab gagal itu karena ada beberapa faktor, makanya disebur gagal bayar/salur,” terangnya.

Sementara itu menambahkan, Sub Koordinator Pemberdayaan Masyarakat dan Kelembagaan Sosial Dinsos Kukar Wahyudin mengatakan bahwa BLT-BBM ini merupakan salah satu program jaring pengaman sosial.

“Perlu diketahui, program ini diberikan Pemerintah Pusat sebagai upaya untuk meringankan beban hidup masyarakat,” terangnya.

Adapun besaran BLT-BBM yang disalurkan pada setiap penerima manfaat yaitu sebesar Rp150 ribu per bulannya. “Nah, itu dibayarkan untuk 4 bulan. Dengan demikian setiap orang penerima manfaat program terebut akan mendapatkan Rp600 ribu,” bebernya. (Dey/ADV/KominfoKukar)

Kutai Kartanegara, biwara.co – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara melakukan monitoring dan evaluasi (monev) selama dua hari mulai tanggal 6 hingga 7 Oktober 2022 terhadap program penyaluran Bantuan Langsung Tunai Bahan Bakar Minyak (BLT-BBM).

Kegiatan ini terselenggara di Ruang Rapat Kantor Camat Kota Bangun, Kabupaten Kutai Kartanegara. Pembahasan difokuskan terkait BLT-BBM yang disalurkan di Kecamatan Kota Bangun dan Muara Wis.

Monev BLT BBM ini dipimpin langsung oleh Kepala Dinas Sosial Kabupaten Kukar Hamly. Menurutnya, kegiatan ini untuk memonitor pelaksanaan program BLT-BBM di dua kecamatan tersebut.

Selain itu, Pemerintah Kabupaten Kukar ingin mengetahui lebih lanjut terkait realisasi BLT-BBM dilapangan yang dilaksanakan oleh PT.Pos Indonesia.

Harapan Hamly, realisasi tersebut dapat dipercepat sesuai data BNBA (By Name By Address) yang telah ditetapkan pihak Kementerian Sosial sebelumnya.

“Kami terus mengawal penyaluran BLT-BBM ini. Kami melalukan supervisi, pengawasan dan pembinaan terhadap pelaksanaan program BLT-BBM,” ungkapnya.

Ia menuturkan bahwa Dinas Sosial bertugas memastikan pelayanan program BLT-BBM sudah sesuai dengan rencana yang ditetapkan. “Kami juga ingin menyelesaikan berbagai permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan program BLT-BBM selama ini,” paparnya.

Setelah ini lanjut Hamly, pihaknya akan menghimpun apa saja yang telah didapatkan dalam monev tersebut. Nantinya, ia akan melaporkan hasil itu pada Bupati Kabupaten Kukar Edi Damansyah. “Pastinya, hasil dari monev ini akan kami laporkan ke Bupati Kukar,” tegasnya. (Dey/ADV/KominfoKukar)

Kutai Kartanegara, biwara.co – Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara Edi Damansyah bersilaturahmi sekaligus menerima aspirasi pedagang Pasar Mangkurawang dan Pasar Tangga Arung, Kamis (6/10/2022).

Kegiatan yang terlaksana di Masjid Agung Sultan Sulaiman Jalan KH Dewantara, Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara ini didominasi oleh pedagang Pasar Mangkurawang.

Selain itu kata Bupati Edi Damansyah, silaturahmi ini merupakan inisiatif dan kesepakatan para pedagang pasar. Nantinya, aspirasi mereka akan dijadikan pertimbangan dalam mengambil keputusan pasar dan pedagang.

“Sudah banyak informasi yang kami terima,” ungkapnya di Masjid Agung Sultan Sulaiman pada Kamis (6/10/2022).

Salah satu aspirasi yang disampaikan yaitu tentang optimalisasi Pasar Mangkurawang. Selain itu, banyak juga pedagang yang mengaku tidak dapat petak Pasar Mangkurawang.

“Hal ini karena petak pasar dijadikan investasi dan disewakan. Karena ternyata tidak ada yang berjualan di Pasar Mangkurawang,” jelasnya.

Setelah mendapat keluhan itu, datanya dicek Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Arfan Boma. Ternyata lanjut Edi, informasi itu ada benarnya. “Ini yang kami diskusikan malam ini,” terangnya.

Usulan lain yang disampaikan, seperti keinginan penataan kembali Pasar Tangga Arung. “Kalau memang mau ditata ulang. Sebaiknya, disesuaikan teknis berjualannya,” pungkasnya.

Dalam kegiatan tersebut Bupati Kukar Edi Damansyah didampingi sejumlah pejabat diantaranya Seketaris Daerah Sunggono yang menjadi moderator serta Kadis Perindustrian dan Perdagangan Arfan Boma.

Kemudian, Kepala Kesbangpol Rinda Desianti, Camat Tenggarong Sukono, dan Pimpinan Pengurus Mesjid Agung, Pedagang Pasar Tangga Arung dan Mangkurawang. (Dey/ADV/KominfoKukar)

Kutai Kartanegara, biwara.co – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara menyerap berbagai aspirasi para pedagang dan berencana untuk melakukan revitalisasi pada Pasar Tangga Arung yang terletak di jalan Danau Aji, Melayu, Tenggarong.

Hal itu dikatakan Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara Edi Damansyah saat bersilaturahmi dengan para pedagang Pasar Mangkurawang dan Pasar Tangga Arung.

“Kita memang berencana melakukan revitalisasi. Namun prinsipnya, tetap terintegrasi dengan Pasar Mangkurawang,” ungkapnya, Kamis (6/10/2022).

Pria kelahiran 1965 ini menuturkan bahwa rencana revitalisasi Pasar Tangga Arung ini masih dalam tahap persiapan studi dan perencanaan oleh Pemkab Kukar. “Hanya saja, saat ini masih tahap persiapan studi dan perencanaan,” tegasnya.

Bupati Edi Damansyah pun meminta dukungan semua pihak khususnya para pedagang agar rencana itu dapat terealisasi dibawah kepemimpinannya. “Saya berharap adanya support terkait hal-hal teknis terutama untuk menjaga situasi dan kondisi yang kondusif di lapangan,” harapnya.

Dalam kesempatan itu, ia mengaku telah mendengar banyak sekali masukan tentang revitalisasi Pasar Tangga Arung. Oleh karenanya dari hasil aspirasi banyak pihak, ia berharap bisa menampung dan merealisasikannya.

“Dari keputusan nanti berdasarkan aspirasi banyak pihak dan untuk masyarakat. Saya berharap forum silaturahmi ini dapat terus terjalin. Masukan dan usulan teman-teman pedagang harus didengarkan dulu. Setelah itu akan kita siapkan desain, data, dan perkembangan situasi akan terus diupdate,” tegasnya.

Pada dasarnya, Pemkab Kukar mengakomodasi keinginan publik tentang perlu adanya pusat perdagangan ditengah Kota Tenggarong. “Kita harapkan akan bisa memberikan daya ungkit terhadap pengembangan ekonomi Kukar,” bebernya.

Dalam sesi dialog, salah satu perwakilan dari pedagang Pasar Tangga Arung menyampaikan usulan agar Pasar Tangga Arung dapat dibangun dua hingga tiga lantai dengan penyediaan lahan parkir dan pembenahan gorong-gorong agar tidak terjadi genangan di pasar.

Masukan itu pun diterima, Edi Damansyah turut membeberkan bahwa saat ini Dinas PU sudah menyiapkan laporan perencanaan detail gambar kerja Pasar Tangga Arung yang telah mengakomodasi lahan parkir, tempat usaha, pusat cinderamata, kuliner, dan UMKM.

“Saya mengucapkan terima kasih atas saran dan masukan dari semua pedagang. Semoga bisa terealisasi,” katanya. (Dey/ADV/KominfoKukar)