Samarinda, biwara.co – Anggota DPRD Kaltim Veridiana Huraq Wang dorong agar Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum, Penataaan Ruang dan Perumahan rakyat cepat realisasikan pemasangan pipa PDAM di jalur Balikpapan.

Proyek tersebut menurut Politisi PDI-Perjuangan ini berasal dari APBD Provinsi senilai 5,7 Miliar.

Bararti lanjut Veridiana belum mencapai 50 persen. Dan sekarang sudah September jadi dirinya berharap terserap apalagi di daerah Manggar dan sekitarnya belum ada PDAM.

“Jadi kemarin saya sempat singgah di salah satu warung pangkep, ibunya sangat berharap sekali ada air PDAM karena sementara ini mereka pakai air tanah,” ucap perempuan asal daerah pemilihan Kubar dan Mahulu ini.

Untuk hambatan pekerjaan menurutnya pemasangan tidak terlalu rumit sebab tinggal digali.

Selain itu juga tidak ada pembebasan tanah sebab di bangun di samping aspal jalan umum.

“Olehnya itu dia berharap kalau bisa diselesaikan lebih awal lebih baik,” ucapnya.

Yang pihaknya takutkan kontraktor tidak bisa menyelesaikan pekerjaannya. Olehnya itu pihaknya akan memaanggil pihak Cipta Karya.

Veridiana meyakini jika pekerjaan tersebut selesai dirinya yakin akhir tahun daerah sekitar Manggar bisa dialiri oleh jalur air bersih. (Nn/Adv/DprdKaltim)

Kutai Kartanegara, biwara.co – Anggota DPRD Kaltim Ely Hartati Rasyid ambil bagian dalam menyebarluaskan informasi terkait Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Kaltim Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Umum Energi Daerah (RUED) Kaltim.

Kegiatan sosialisasi ini digelar di Desa Benua Puhun Kecamatan Muara Kaman, Kutai Kartanegara (Kukar), Sabtu (1/10/2022).

Dalam kesempatan ini Ely Hartati Rasyid tak sendiri. Ia didampingi oleh beberapa narasumber berlatar belakang akademisi yakni Johansyah dan Zakaria Akhmad Busro serta dimoderatori oleh Edly Rachmadi.

Kegiatan tersebut juga diikuti oleh warga Desa Benua Puhun, Kepala Desa Benua Puhun, LSM serta relawan.

Ely Hartati Rasyid menyebut bahwa sosialisasi perencanaan dan pengolahan energi kepada masyarakat, diyakini mampu mengedukasi serta membantu pencapaian kemandirian ketahanan energi di Kaltim.

Sebab itu ia menegaskan bahwa sosialisasi Perda ini merupakan tugas dari anggota DPRD Kaltim untuk memberikan edukasi kepada masyarakat yang di mana kegiatan ini juga menjadi bagian dari hak-hak masyarakat.

“Sosialisasi Perda ini sebagai ajang edukasi kepada masyarakat, sekaligus informasi agar dapat diketahui oleh masyarakat luas tentang adanya aturan yang telah ditetapkan. Juga sebagai wadah menerima aspirasi masyarakat,” ucap Politisi PDIP.

Sementara itu, akademisi sekaligus narasumber yang dihadirkan, Johansyah menerangkan, rasio elektrifikasi provinsi Kaltim dapat mencapai 100 persen pada tahun 2025 mendatang.

Diperkirakan seluruh desa pada kawasan perbatasan negara sudah berlistrik 600 watt per harinya. Terjaminnya ketersediaan listrik. Kebutuhan tersebut untuk kawasan industri, terutama di Bontang, Kariangau dan Maloy Batuta.

Dalam dialog bersama warga, ada beberapa usulan warga yang dinilai Johansyah penting untuk ditindaklanjuti.

Seperti halnya mengenai sumber energi yang saat ini masih bergantung pada batu bara, gas alam atau minyak bumi, yang di mana seluruhnya merupakan sumber daya yang tidak dapat diperbaharui.

“Pemerintah juga perlu menggembangkan sumber energy yang dapat diperbarui untuk dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan dan kesejahteraan masyarakat,” pungkasnya. (Nyi/Adv/DprdKaltim)

Samarinda, biwara.co – Kasus Demam Berdarah Meningkat, Ananda Himbau Kerjasama Pemerintah dan Masyarakat

Warga Kalimantan Timur terjangkit demam berdarah semakin meningkat. Per 28 September ada sebanyak 3.422 kasus yang tersebar di Kabupaten/Kota di Kaltim.

Tingginya penyebaran kasus Demam Berdarah di Kalimantan Timur mendapatkan tanggapan dari Anggota DPRD Kaltim Ananda Emira Moeis.

Sekretaris PDI- Perjuangan Kaltim ini mengungkapkan perlu ada atensi dari Pemerintah Kabupaten dan Kota.

Dia mencontohkan seperti di Samarinda dan Balikpapan beberapa wilayah yang terkena pandemik, Puskesmas langsung turun untuk melakukan pengasapan.

Selain kerja dari pemerintah tentu dirinya juga mengingatkan agar masyarakat juga perlu menjaga kebersihan lingkungan.

“Intinya menurut Nanda sapaan akrabnya butuh kerjasama antara pemerintah dan masyarakat, pemerintah harus sigap dan masyarakat juga harus tetap jaga,” ucap Ketua Fraksi PDI-Perjuangan ini.

Dirinya juga menghimbau untuk menghindari demam berdarah agar masyarakat jaga diri, yang artinya jaga rumah sendiri, tetapi juga Ingatkan tetangga-tetangga saling jaga.

“Jadi dimulai dari diri kita sendiri dulu dan tetangga saling mengingatkan, mudah-mudahan bisa segera menurun, yang sakit bisa segera lekas sembuh,” ucapnya.

Disinggung terkait komitmen bila kabupaten/kota di Kaltim membutuhkan dana darurat atau meminta bantuan keuangan terhadap penanganan kasus ini.

Anggota DPRD Kaltim Dapil Kota Samarinda ini menuturkan belum ada pembahasan mengenai bankeu untuk kasus DBD.

“Tapi yang pastinya untuk kebaikan masyarakat kita support,” tutupnya. (Nn/Adv/DprdKaltim)

Samarinda, biwara.co – Indonesia merupakan Negara kepulauan terbesar di dunia dengan 17 ribu pulau yang dihuni lebih dari 300 kelompok etnik suku bangsa di Tanah Air. Hal ini membuat Indonesia kaya akan keragaman budaya dan tradisi.

Tidak hanya itu, Indonesia juga mempunyai sejarah yang sangat luar biasa. Semua benda-benda bersejarah pun tersimpan rapi di museum. Para pelajar dan masyarakat mampu mengetahui serta belajar mengenai sejarah yang dimiliki setiap daerah.

Akan tetapi, gedung-gedung seperti taman budaya dan museum yang menjadi wadah kesenian, kebudayaan serta sejarah itu masih perlu perhatian khusus dari pemerintah. Tujuannya, agar para pengunjung bahkan pecinta seni bisa berlama-lama di taman budaya dan museum.

Anggota Komisi IV DPRD Kalimantan Timur Ananda Emira Moeis pun berharap supaya pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota bisa menghidupkan lagi museum dan taman budaya di Benua Etam terutama pasca pandemi Covid-19 ini.

Politikus PDI Perjuangan itu menegaskan, perlu dilakukan berbagai macam perbaikan agar masyarakat merasa nyaman berada di taman budaya maupun museum yang ada di Benua Etam ini.

“Saya harap Dana Alokasi Khusus (DAK) dari Pusat sebesar Rp6 miliar bisa dimanfaatkan sebaik-baiknya terutama untuk perbaikan. Masyarakat akan lebih nyaman datang ke taman budaya dan museum, mereka jadi lebih tahu tentang budaya dan sejarah kita seperti apa,” ucapnya, Jumat (30/9/2022).

Menurutnya, bangsa Indonesia tidak boleh melupakan sejarah dan budaya. Sebab, semua itu merupakan jati diri masyarakat Indonesia. “Kita nggak boleh meninggalkan jati diri tersebut, karena kita ini bangsa yang berbudaya,” jelasnya, di Ruang Fraksi PDI Perjuangan, Gedung D Komplek DPRD Kaltim jalan Teuku Umar, Kota Samarinda.

Wanita kelahiran Jakarta itu pun sangat mensupport sekali berbagai macam kegiatan kebudayaan dan kesenian di Benua Etam. “Ketika hari libur, banyak orang-orang yang berbondong-bondong pergi ke museum. Bayangkan jika museum itu nyaman, pasti para pengunjung bakalan betah berada di sana,” terangnya.

Pada intinya, museum bakal ramai ketika museum atau taman budaya itu menjadi tempat yang nyaman untuk dikunjungi. “Kalau nyaman akan semakin ramai, maka orang semakin tahu, semakin pintar, semakin menghargai sejarah, menghargai leluhur dan menghargai budaya kita,” tuturnya.

“Jati diri kita sebagai bangsa itu loh, kita bisa perkuat dari unsur kebudayaan. Satu hal, kita harus punya pribadi yang kuat dalam berbudaya. Ini salah satunya, dengan revitalisasi taman budaya dan museum,” sambungnya. (Nn/Adv/DprdKaltim)

Samarinda, biwara.co – Kalimantan Timur masih sangat memprihatinkan. Hal ini disampaikan Wakil Ketua DPRD Kaltim, Muhammad Samsun .

Samsun menyebut bahwa penilaian ini dilihat dari bagaimana pemerintah memberikan dukungan terhadap permasalahan yang berkaitan dengan agraria dan lahan.

Di Kaltim banyak sekali lahan-lahan pertanian yang justru malah beralih fungsi menjadi lahan tambang. Oleh karenanya, Samsun bertanya-tanya, dimana keberpihakan pemerintah terhadap petani di Benua Etam.

“Saya tidak melihat keseriusan pemerintah mendukung petani kita. Lihat saja masalah agraria dan lahan. Banyak sekali lahan tani dialihfungsikan menjadi lahan tambang. Lalu di mana keberpihakan pemerintah terhadap petani kita,” ucapnya, belum lama ini.

Selain itu, Samsun juga melihat dari besar anggaran pemerintah yang sangat minim untuk pengembangan pertanian.

“Kalau kita lihat dari dukungan APBD yang diberikan pemerintah untuk pengembangan pertanian, ini sangat minim sekali,” jelasnya

Bayangkan saja, dari Rp 15 triliun anggaran yang didapatkan pemerintah. Namun, yang disalurkan untuk Dinas Pertanian atau OPD terkait itu hanya Rp 65 miliar tidak sampai Rp 1 triliun.

“Jauh sekali, padahal saya lihat banyak program yang harus dilakukan untuk mengembangkan pertanian di Kaltim,” terangnya.

Menurutnya, ini menunjukkan tidak seriusnya pemerintah dalam memberikan dukungan pada para petani Kaltim. Sementara, lahan di Benua Etam ini luas sekali dan berpotensi besar terhadap pengembangan pertanian.

Apalagi dengan adanya Ibu Kota Negara di sini, yang menyebabkan kebutuhan pangan di Kaltim diperkirakan semakin meningkat setiap tahunnya. Kalau hal itu tidak ditopang dengan produksi pangan dalam daerah maka Kaltim akan bergantung terus sama daerah lain.

“Swasembada kita sekarang hampir tidak ada. Bahkan, daging, beras maupun pangan lainnya masih harus didatangkan dari daerah lain. Ini mestinya menjadi peringatan untuk pemerintah agar mengembangkan produksi pertanian kita. Dengan adanya IKN, Kaltim harus lebih mandiri,” paparnya.

“Belum ada IKN saja, pemerintah tidak mampu memenuhi kebutuhan pangan 3,7 juta penduduk Kaltim. Apalagi nanti akan ada 200 ribu hingga 1 juta penduduk baru yang masuk ke Kaltim. Siapa lagi yang akan memenuhi itu,” sambungnya.

Maka dari itu, pemerintah harus bisa mencari solusi dan mengambil potensi besar yang dapat mengembangkan produksi pangan Kaltim.

“Petani kita tidak bisa berjalan sendiri tanpa adanya dukungan pemerintah. Pemerintah harus menunjukkan dukungan seriusnya dengan memberikan anggaran yang dialokasikan buat pengembangan pertanian Kaltim,” pungkasnya. (Nn/Adv/DprdKaltim)

Samarinda, biwara.co – Pembayaran Bonus Atlet Kaltim yang berprestasi di Pekan Olahraga Nasional 2020 kini mendapatkan titik terang.

Ketua Komisi IV DPRD Kaltim, Akhmed Reza Fachlevi, mengatakan, bonus para atlet berprestasi akan dijadwalkan akan disaluran pada Oktober 2022 ini.

Kepastian ini diperoleh Reza sapaannya, setelah Komisi IV secara langsung membangun komunikasi dengan Dispora Kaltim.

“Komisi IV telah berupaya berkomunikasi dengan dispora agar hak para atlet tetap tersalurkan, bukan di 2023 tapi di anggaran APBD perubahan 2022 ini, di bulan Oktober. Itu sudah disampaikan saat Komisi IV bertemu dengan Dispora Kaltim,” kata Reza, saat diwawancarai awak media ini.

Reza mengatakan, mestinya bonus atlet disalurkan pada anggaran murni 2022, namun dialihkan ke APBD perubahan 2022.

Terkait anggaran, Reza menegaskan telah dialokasikan dalam belanja Dispora Kaltim.

“Dana itu sudah aman, harusnya di anggaran murni 2022 dicairkan, namun dialihkan ke perubahan 2022. Tetap sesuai apa yang direncanakan, kita berharap di Komisi IV pencairan bonus atlet tidak molor lagi,” tegas Politisi Gerindra tersebut.

Diharapkan dengan penyaluran bonus atlet ini, bisa menambah daya juang atlet, guna mempersembahkan prestasi dan membesarkan nama Kaltim.

Sebab itu, dirinya mendorong bonus atlet bisa disalurkan secepatnya.

“Karena ini diharapkan dan ditunggu oleh para atlet yang membesarkan nama Kaltim. Harapannya ini tetap disalurkan dalam waktu secepatnya. Besarannya belum tahu, karena bonus atlet Dispora yang mengatur semuanya,” pungkasnya. (Nn/Adv/DprdKaltim)

Samarinda, biwara.co – Fasilitas Seni dan Budaya di Kaltim hingga kini masih menjadi buah bibir di kalangan masyarakat.

Pasalnya, belum ada satu tempat pun yang dinilai presentatif untuk digunakan menggelar acara-acara yang bertajuk Seni dan Kebudayaan. Contohnya adalah fasilitas gedung taman budaya Samarinda.

Wadah kesenian, kebudayaan serta sejarah itu masih perlu perhatian khusus dari pemerintah. Tujuannya, agar para pengunjung bahkan pecinta seni bisa berlama-lama di taman budaya dan museum.

Anggota Komisi IV DPRD Kalimantan Timur Ananda Emira Moeis pun berharap supaya pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota bisa menghidupkan lagi museum dan taman budaya di Benua Etam terutama pasca pandemi Covid-19 ini.

“Saya harap Dana Alokasi Khusus (DAK) dari Pusat sebesar Rp. 6 miliar bisa dimanfaatkan sebaik-baiknya terutama untuk perbaikan. Masyarakat akan lebih nyaman datang ke taman budaya dan museum, mereka jadi lebih tahu tentang budaya dan sejarah kita seperti apa,” ucapnya, Sabtu(1/10/2022).

Politiisi PDI Perjuangan itu menegaskan, perlu dilakukan berbagai macam perbaikan agar masyarakat merasa nyaman berada di taman budaya maupun museum yang ada di Benua Etam ini.

Menurutnya, bangsa Indonesia tidak boleh melupakan sejarah dan budaya. Sebab, semua itu merupakan jati diri masyarakat Indonesia.

“Kita nggak boleh meninggalkan jati diri tersebut, karena kita ini bangsa yang berbudaya,” jelasnya tuturnya.

Wanita kelahiran Jakarta itu pun sangat mendukung sekali berbagai macam kegiatan kebudayaan dan kesenian di Benua Etam.

“Ketika hari libur, banyak orang-orang yang berbondong-bondong pergi ke museum. Bayangkan jika museum itu nyaman, pasti para pengunjung bakalan betah berada di sana,” terangnya.

Pada intinya, museum bakal ramai ketika museum atau taman budaya itu menjadi tempat yang nyaman untuk dikunjungi.

“Kalau nyaman akan semakin ramai, maka orang semakin tahu, semakin pintar, semakin menghargai sejarah, menghargai leluhur dan menghargai budaya kita,” tuturnya.

“Jati diri kita sebagai bangsa itu loh, kita bisa perkuat dari unsur kebudayaan. Satu hal, kita harus punya pribadi yang kuat dalam berbudaya. Ini salah satunya, dengan revitalisasi taman budaya dan museum,” pungkasnya.” (Nn/Adv/DprdKaltim)

Samarinda, biwara.co – Wakil Ketua DPRD Kaltim Muhammad Samsun hadiri Upacara Peringatan Hari Kesaktian Pancasila Tahun 2022 di Halaman Kantor Gubernur Kaltim Jl. Gajah Mada No. 2 Samarinda, Sabtu (1/10).

Upacara peringatan tahun ini bertema Bangkit Bergerak Bersama Pancasila digelar Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kaltim.

Upacara berlangsung 15 menit dimulai tepat pukul 08.00 Wita, diawali mengheningkan cipta dipimpin inspektur upacara, dlanjutkan pembacaan teks Pancasila dan diikuti seluruh peserta upacara, pembacaan naskah pembukaan UUD 1945, pembacaan ikrar dan apel diakhiri pembacaan doa.

Muhammad Samsun membacakan Naskah Ikrar Hari Kesaktian Pancasila Tahun 2022 dihadapan peserta upacara yang terdiri dari perwakilan dari jajaran Korem 091/Aji Surya Natakesuma (ASN), Polresta Samarinda, Satuan Polisi Pamong Praja Prov Kaltim.

Hadir pula Ormas seperti Laskar Merah Putih, Pemuda Pancasila dan lainnya serta ASN Pemprov Kaltim.

Wakil Ketua DPRD Kaltim Muhammad Samsun mengungkapkan Pancasila wajib dijaga, dipertahankan, dan disebarluaskan ke masyarakat, terutama generasi muda penerus bangsa.

“Pancasila adalah alat pemersatu bangsa,” ucapnya.

Samsun menambahkan bahwa pancasila juga merupakan arah penuntun untuk mencapai masyarakat adil dan makmur.

Sementara itu Staf Ahli Bidang Reformasi Birokrasi dan Keuangan Daerah Diddy Rusdiansyah Anan Dani mengungkapkan Pancasila sebagai idiologi dan falsafah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), menurut dia, dijabarkan dalam butir-butirnya sangat jelas mengandung inti sari kehidupan dan tata laksana pemerintahan bangsa.

Karenanya, lanjut mantan Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kaltim ini, ideologi Pancasila telah mengakomodir seluruh agama, suku dan kepentingan rakyat Indonesia wajib dijaga hingga sampai kapan pun.

“Pancasila sebagai pondasi dasar bangsa tidak lepas dari degradasi dan rongrongan ideologi bangsa lain. Maka, Pancasila wajib kita jaga dan dihayati segenap bangsa Indonesia,” ungkapnya.

Ditegaskannya, ancaman terhadap Pancasila tidak saja dalam bentuk fisik, tapi kemajuan teknologi dan kekuatan ekonomi luar yang jelas tidak terlihat secara kasat mata. (Nn/Adv/DprdKaltim)

Samarinda, biwara.co – Wakil Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) angkat bicara perihal, permasalahan yang saat ini bergulir ke publik terkait 21 Izin Usaha Pertambangan (IUP) di Kalimantan Timur (Kaltim) yang diduga palsu dan menggunakan tanda tangan Gubernur tidak kunjung usai.

Samsun, mengatakan bahwa dirinya mendorong, agar Panitia Khusus (Pansus) pertambangan batubara ini segera dibuat.

“DPRD Kaltim melaksanakan Rapat dengar pendapat pada 12 Juli lalu, wacana pansus pun bergulir. Ketika Komisi III dan Komisi I DPRD Kaltim melakukan rapat dengar pendapat dengan Dinas ESDM dan Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kaltim,” ujarnya.

Rapat tersebut membahas beberapa hal, termasuk masalah 21 IUP diduga palsu jaminan reklamasi (jamrek), hingga persoalan penyaluran dana CSR di Kaltim.

Samsun menegaskan, telah meminta kepada tenaga ahli komisi untuk melakukan pengamatan. Selanjutnya baru akan di bawa ke dalam rapat pimpinan.

Karena rapat pimpinan yang akan memutuskan apakah nantinya akan dibuatkan pansus atau langsung diserahkan kepada komisi yang membidangi.

“Saya sepakat pembentukan Pansus, hingga sekarang proses telaah masih berlangsung,” ucap Samsun.

Diungkapkan legislator dapil Kutai Kartanegara (Kukar) ini, bahwa dengan terbentuknya Pansus diharap bisa memastikan letak kesalahan dan bagaimana solusi pemecahan masalahnya.

Pembentukan pansus juga dinilai dapat memfokuskan persoalan yang bukan hanya sekedar dugaan pemalsuan 21 IUP, tetapi juga tanggung jawab sosial lainnya oleh perusahaan pertambangan batubara.

“Tetapi tentu juga ada tanggung jawab sosial perusahaan, jaminan reklamasi dan persoalan tambang secara mendalam karena semua saling berkaitan,” pungkas Samsun.(*)

Penulis : Cyn

Samarinda, biwara.co – Masa kerja Panitia Khusus (Pansus) Pembahas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Pelayanan Kepemudaan Kalimantan Timur (Kaltim) resmi diperpanjang setelah melalui tahapan kerja selama dua bulan.

Anggota Komisi III DPRD Provinsi Kaltim, Romadhony Putra Pratama mengatakan bahwa Raperda tentang Pelayanan Kepemudaan merupakan upaya untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) di Benua Etam.

“Tujuan Raperda ini, pemuda-pemuda yang ada di Kaltim dapat menunjang pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara,” ujarnya mengikuti Rapat Paripurna ke-41 Masa Sidang III Tahun 2022, Jumat (30/9/2022).

Dengan Perda Pelayanan Kepemudaan, maka nantinya SDM dan anak muda di Kaltim diharapkan akan lebih siap menghadapi IKN.

“Ketika IKN itu memang ada di Kaltim, pastinya akan ada orang-orang yang datang ke sini. Tentunya kita harus bersiap menghadapi bonus demografi,” jelasnya.

Disinggung terkait kendala penyusunan Raperda ini, Dhony sapaannya menuturkan tidak ada kendala yang signifikan. Hanya saja, pansus Pelayanan Kepemudaan masih harus menarik aspirasi untuk menyempurnakannya.

“Kita minta pendapat dengan mitra dan pihak terkait, lalu menyusunnya menjadi draft. Itu yang kita godok nantinya,” katanya.

Politisi PDI Perjuangan itu optimis Ranperda ini dapat diselesaikan dengan target satu bulan ke depan.

“Saya juga berharap ketika Perdanya sudah ada, ayo kita kawal agar Pergubnya cepat dibuat supaya implementasi di kepemudaan bisa terlayani dengan baik,” harapnya.

Pasalnya, lanjut pria kelahiran Samarinda ini, masih banyak Perda di Kaltim yang hingga saat ini belum mempunyai Pergub. Nantinya setelah Ranperda sudah disahkan, pihaknya akan mendorong eksekutif untuk segera membuat Pergubnya.

“Sudah banyak perda yang dibuat tapi belum ada Pergubnya. Maka, semangat para pemuda harus kita perjuangkan. Kita buat perdanya lalu kita minta ke eksekutif untuk segera mengeluarkan Pergubnya. Biar bisa berjalan ini, sebab IKN sebentar lagi,” pungkasnya. (Nyo/Adv/DprdKaltim)