Samarinda, biwara.co – Adanya pengaduan warga yang melaporkan PT Multi Harapan Utama (MHU), dimana akibat aktivitas pertambangan tersebut, ada lahan warga sekitar 5,2 hektar yang sudah tidak berfungsi lagi karena pencemaran.

Maka, dengan laporan tersebut Komisi I DPRD Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) meninjau langsung ke lapangan terkait dengan pengaduan warga di Dusun Batu Hitam, Loa Duri Ulu, Kutai Kartanegara (Kukar) yang terdampak, pada (28/9/2022).

Anggota DPRD Kaltim Marthinus saat diwawancara media ini mengungkapkan bahwa pihaknya mendapatkan laporan Kelompok Tani Sri Warga dan Projo Kukar, yang mengatakan bahwa lahan warga tidak dapat berfungsi lagi sebab adanya pencemaran dari aktivitas tambang tersebut.

“Sudah tidak bisa ditanami padi, kasihan warga,” ucapnya.

Selain itu masyarakat juga mengadu bahwa PT MHU menghilangkan sumber air bersih warga dan jaringan parit yang ada tidak berfungsi lagi. Atas dasar tersebut warga meminta kompensasi atas kerusakan yang sedang terjadi.

“Tadi pihak MHU masih berkonsultasi dengan manajemen pusat. Tadi perwakilannya pak Syamsir eksternal PT MHU lobi lagi ke pusat,” ungkapnya.

Karena menurut Marthinus PT MHU hanya siap sementara ganti rugi dengan nominal 100 juta dengan catatan PT MHU masih ingin memperbaiki.

Dirinya melanjutkan yang sempat menjadi perdebatan alot ada persoalan embung (tempat penyimpanan air). Embung itu ada sekitar enam .

“Ada juga bantuan pompa air. Namun 4-5 tahun ini penyimpanan air itu tidak berfungsi lagi. Sulit warga mendapatkan air bersih,” ucapnya.

Dirinya menilai, kalau PT MHU tidak segera melakukan mediasi dengan warga maka pihaknya dari DPRD Kaltim akan mendorong ini dalam rapat dengar pendapat dan melibatkan semua komisi.(*)

Penulis : Cyn

Samarinda, biwara.co – Ketua Komisi II DPRD Kaltim, Nidya Listiyono mengatakan secara bergiliran pihaknya akan memanggil delapan Perusda Kaltim untuk merumuskan peluang bisnis yang dapat dilakukan berkaitan dengan upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Dirinya mengaku beberapa waktu lalu baru memanggil Perusda PT Migas Mandiri Pratama (MMP).

“Nanti akan kami panggil semua, namun bergantian, hal ini dalam rangka mengevaluasi serta merumuskan peluang bisnis yang bisa ditempuh,” ucapnya Rabu (28/9/2022).

Untuk diketahui delapan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dibawah naungan Pemprov Kaltim yaitu Perusda Melati Bhakti Satya (MBS), Perusda Sylva Kaltim Sejahtera (SKS), Perusda Bara Kaltim Sejahtera (BKS), PT Bank Pembangunan Daerah (BPD) Kaltim Kaltara, Perusda Ketenaga Listrikan, PT MMP, PT Jamkrida dan PT Asuransi Bangun Askrida.

Ia mengharapkan nantinya perwakilan perusda yang akan hadir dapat mempersiapkan data lengkap tentang kegiatan yang telah berjalan seperti besaran penanaman modal hingga pemasukan agar pihaknya dapat mengukur apakah sejauh ini perusahaan plat merah itu telah memberikan keuntungan yang signifikan atau tidak bagi PAD.

“Seperti MMP membawa data lengkap termasuk laporan keuangan perusahaan dibuka semua oleh jajaran direktur,” jelasnya.

Setidaknya upaya yang dilakukan itu guna melihat pendapatan dari masing-masing telah memiliki progres atau tidak, maka dari itu menurutnya juga perlu dilakukan evaluasi pemasukan 5 tahun belakangan dan peluang kedepannya.

“Biar menilainya fair dan objektif maka kita juga perlu melihat jalannya belakangan ini apakah ada progres atau tidak, indikator itu yang sedang kita baca untuk semua perusda,” sebutnya.

Komitmen itu juga diperkuat oleh dorongan masyarakat yang ia sampaikan sempat melayangkan surat aduan kepada Komisi II DPRD Kaltim tentang kinerja perusda, ia mengharapkan agar hal itu juga dapat menjadi peringatan bagi pejabat direksi untuk terus meningkatkan kinerjanya. (Nyo/Adv/DprdKaltim)

Samarinda, biwara.co – Mewakili Ketua DPRD Kaltim, Ketua Komisi II DPRD Kaltim Nidya Listiyono menghadiri acara Expo dan Promosi Pembangunan Peternakan dan Kesehatan Hewan Dalam Rang Bulan Bhakti Peternakan dan Kesehatan Hewan, Lapangan Parkir Gor Segiri Samarinda, Rabu (28/09).

Acara tersebut di buka oleh Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (Disnakkeswan) Provinsi Kalimantan Timur Munawwar dan dilanjut juga oleh Penjabat (Pj) Sekda Riza Indra Riadi. Kemudian setelah pembukaan selesai Kepala Disnakkeswan Munawwar menyerahkan cendramata kepada Pj Sekda Riza Indra Riadi serta Ketua Komisi II DPRD Prov Kaltim Nidya LIstiyono.

Kepala Bidang (Kabid) Pasca Panen dan Kesehatan Masyarakat Veteriner DPKH Kaltim, drh. Siti Saniatun Sa’adah, M.Si menjelaskan, Expo Bulan Bhakti Peternakan dan Kesehatan Hewan dilaksanakan dalam rangka Hari Bhakti Peternakan dan Kesehatan Hewan.

Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan informasi sekaligus promosi produk-produk olahan hasil peternakan, serta meningkatkan produk lokal yang berinovasi mengikuti tren teknologi perkembangan ekonomi. “Event ini sangat penting sekali untuk diagendakan setiap tahunnya. Dimana kegiatan ini mampu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.” Ujar Sa’adah.

Usai mengililingi beberapa gerai, Nidya LIstiyono sangat mengapresiasikan acara ini menyampaikan bahwa pemerintah provinsi diharuskan untuk benar-benar membudidayakan acara ini untuk bisa berkembang agar produksi makin meningkat dan apik pada sector pertanian dan perternakan di Provinsi Kalimantan Timur. “saya harapkan untuk semua pelaku pengusaha, UMKM serta masyarakat untuk bisa hadir di acara ini dan bisa mengaplikasikan semua apa yang ada di acara ini”. Ucap Tiyo, sapaan akrabnya. (Nn/Adv/DprdKaltim)

Balikpapan, biwara.co – Anggota DPRD Kaltim hadiri acara multi stakeholder Forum PLN Group Balikpapan dengan tema Perkuat Sinergi Dengan Implementasi Sistem Manajemen Anti Perjuangan dan Care Value Akhlak, Selasa (27/9/2022).

Anggota Komisi III, Mimi Meriami Br Pane pada kesempatan tersebut mengatakan bahwa pihaknya berharap agar seluruh daerah di Provinsi Kaltim bisa teraliri listrik sehingga masyarakat bisa merasakan salah satu bentuk pelayanan dasar tersebut.

“Saat ini masih banyak desa yang belum merasakan penerangan. Penggunaan jenset seakan sudah lazim digunakan masyarakat padahal biaya yang harus dikeluarkan cukup besar sebab itu kami berharap agar pelayanan PLN dapat merata di seluruah daerah di Kaltim,” ucapnya.

Untuk diketahui, kehadiran listrik di suatu tempat dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat dan mencerminkan keberhasilan pembangunan di suatu daerah. Kehadiran listrik dapat menunjang kondisi sosial ekonomi, serta dapat menunjang kualitas hidup dari sumber daya yang ada di tempat tersebut.

“Dengan demikian desa- desa bisa mengejar laju pembangunan,” katanya.

Terlebih lanjut Mimi sapaannya, penetapan IKN harus membawa manfaat besar terhadap Kaltim khususnya daerah- daerah tertinggal agar tercipta pemerataan pembangunan infrastruktur, perekonomian, pendidikan dan kesehatan.

Sementara itu, Joice Lanny Wantania General Manager PLN Unit Induk Wilayah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara (Kaltimra) menyampaikan dalam rangka meningkatkan hubungan dan sinergitas antar lembaga serta penerapan implementasi sistem manajemen anti penyuapan (SMAP) pihaknya secara tegas menyatakan sikap untuk memerangi praktik-praktik yang secara aturan tidak diperkenankan dilakukan.

“Menghindari gratifikasi, menghindari tanda terimakasih dalam bentuk uang dan lainnya, menolak penjamuan yang berlebihan,” tuturnya.

Ia pun mengajak seluruh stakeholder terkait untuk dapat bersama-sama memerangi korupsi dengan cara membangun tata kelola yang lebih baik.

“PLN membangun transformasi digitalisasi yang bertujuan memudahkan akses dan transparansi,” pungkasnya. (Nn/Adv/DprdKaltim)

Samarinda, biwara.co – Pemerintah Pusat berwacana akan melakukan pengalihan dari kompor gas ke kompor listrik sebagai upaya mengurangi subsidi elpiji 3 kilogram yang dianggap tidak tepat sasaran dan banyak dinikmati golongan mampu.

Menanggapi hal itu, Wakil Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Timur Muhammad Samsun merasa bahwa Pemerintah Pusat harus benar-benar memastikan bahkan menjamin ketersediaan listrik di Indonesia terlebih dulu sebelum akhirnya menetapkan pengalihan tersebut.

“Ketersediaan listrik kita harus terjamin dulu. Namun jika ketersediaan listrik kita ini sudah over power, saya pikir menjadi hal yang bagus bila itu dilakukan,” ucap politikus PDI Perjuangan ini.

Oleh karenanya, jaringan atau arus listrik harus dipastikan sudah benar-benar settle di Indonesia khususnya Kaltim. Sehingga, tidak ada kendala ketika memasak. “Listrik harus benar-benar settle di Kaltim. Kalau ternyata masih byar-pet lalu saat masak dan listrik padam tentu ini menjadi kendala pula,” jelasnya.

Selain itu lanjut Pria Kelahiran Jember ini, pemerintah juga harus lebih cermat lagi jika ingin mengeluarkan sebuah kebijakan. Kira-kira, seberapa menguntungkannya peralihan kompor gas ke kompor listrik ini.

“Pemerintah perlu menghitung lebih besar mana antara biaya listrik atau gas. Kalau listrik tetap lebih tinggi, maka saya yakin tidak akan diminati masyarakat,” tegasnya.

Hal lain yang seharusnya dipikirkan serta diperhitungkan pemerintah yaitu bahan baku energi listrik tersebut. “Tetapi yang perlu dicermati lagi adalah bahan baku listrik yang digunakan saat ini apa, apakah bahan bakunya itu hemat energi,” terangnya.

Samsun bertanya-tanya, apakah bahan bakunya sudah menggunakan energi baru dan terbarukan atau masih menggunakan energi fosil. “Kalau menggunakan energi fosil seperti tenaga diesel dan sebagainya, tentu memiliki keterbatasan yang semakin lama itu high cost (pengeluaran tinggi),” bebernya.

Beda hal jika bahan baku listrik di Indonesia menggunakan energi terbarukan (berasal dari proses alam yang berkelanjutan). Misalnya, seperti tenaga surya, tenaga angin, arus air, proses biologi dan panas bumi.

“Tetapi kalau energi listrik saat ini yang digunakan adalah energi terbarukan seperti tenaga matahari, angin atau yang lainnya. Maka akan menjadi lebih hemat, bagus saja itu. Jadi, pemerintah harus benar-benar memastikannya terlebih dulu,” paparnya. (Nn/Adv/DprdKaltim)

Samarinda, biwara.co – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) menggelar Upacara Peringatan Hari Ulang Tahun ke-62 Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) Tahun 2022 sekaligus memperingati Hari Agraria dan Tata Ruang (Hantaru) Ke-62 Tahun 2022, di Kantor Wilayah (Kanwil) Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kaltim/ATR Kaltim, Senin (26/9/2022).

Upacara dipimpin Wakil Gubernur Kaltim, Hadi Mulyadi selaku inspektur upacara dan dihadiri Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kaltim Asnaedi, Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Mas’ud, Kapolresta Samarinda Kombes Pol Ary Fadli, dan unsur Forkopimda.

Ketua DPRD Kaltim, Hasanuddin Mas’ud memberi apresiasi kepada Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Hadi Tjahjanto yang komitmen untuk memberantas mafia tanah dengan dukungan pemerintah daerah dan seluruh pihak terkait.

“Digitalisasi dokumen pertanahan merupakan langkah maju dan positif dalam upaya memberantas persoalan mafia tanah yang kerap merugikan negara dan masyarakat,” tuturnya.

Menurutnya, trobosan yang dilakukan BPN/ATR dapat memberikan rasa aman baik kepada masyarakat termasuk memberikan kepastian kepada investor yang ingin melakukan ivestasi khususnya jelang pemindahan Ibu Kota Negara (IKM).

“Hal ini tentu dapat memberikan kepastian dan keamanan atas hak-hak pemilik tanah. Sebab mafia tanah ini juga sudah menjadi perhatian serius dari banyak pihak,” tutupnya. (Nn/Adv/DprdKaltim)

Jakarta, biwara.co – Wakil Ketua DPRD Kalimantan Timur Daerah Pemilihan Kutai Kartanegara Muhammad Samsun menghadiri festival dalang anak ke-15 yang digelar oleh Persatuan Pedalangan Indonesia (PEPADI) di Taman Fatahillah Kota Tua, Jakarta.

Politikus PDI Perjuangan itu menyebutkan bahwa kehadirannya ke Jakarta ini untuk memberikan dukungannya pada Bintang Kondang yang merupakan dalang cilik asal Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), Provinsi Kaltim.

Samsun mengaku bahwa terpilihnya Bintang Kondang mewakili Provinsi Kaltim karena melihat anak lelaki berusia 12 tahun tersebut memiliki nilai lebih dibandingkan dalang cilik lainnya yang mengikuti seleksi. Akan tetapi, bukan berarti yang lain itu tidak bagus.

“Hampir semua provinsi mengirimkan wakil, Kaltim juga mengirimkan satu wakil dari PPU. Namanya Bintang Kondang (L) usia 12 tahun. Saya hadir disana untuk menyemangati dalang cilik kita agar bisa tampil dengan perform yang maksimal,” ucapnya, Sabtu (24/9/2022).

Festival dalang cilik yang digelar Pepadi Pusat ini bertujuan untuk melestarikan serta menguatkan budaya wayang kulit Indonesia ditingkat anak-anak. Sebab, perlu dilakukan regenerasi agar kesenian tradisional yang berasal dari tanah Jawa ini tidak hilang.

Oleh karenanya, pria kelahiran Jember itu sangat mendukung penyelenggaraan dalang cilik ini. “Saya benar-benar mendukung agar acara pewayangan terus diselenggarakan. Apalagi, dalang Kaltim tidak kalah dengan dalang Nasional dan daerah lainnya. Mulai dari anak-anak sampai dewasa pokoknya top,” tegasnya, saat dihubungi melalui telpon seluler.

Perlu diketahui, perlombaan mendalang wayang untuk anak-anak se-Nasional ini dilaksanakan di Plaza Taman Fatahilah, tepatnya di depan Museum Wayang.

Pada hari pertama, puluhan peserta dalang cilik beratraksi di panggung secara bergiliran sejak pagi. Sementara para pengunjung kawasan wisata Kota Tua Jakarta pun berkesempatan menonton aksi para dalang anak secara gratis.

Selain pertunjukan wayang, ditampilkan juga sejumlah cendera mata bertema wayang seperti blangkon, buku pewayangan, lukisan, gantungan kunci, hingga wayang yang terbuat dari kulit sapi asli. (Nn/Adv/DprdKaltim)

Kutai Kartanegara, biwara.co – Bantuan hukum kepada masyarakat kecil atau kurang mampu menjadi perhatian serius Anggota DPRD Kaltim, Baharuddin Demmu. Masyarakat harus tahu, bahwa fasilitas gratis ini bisa dimanfaatkan cuma-cuma. Seperti apa manfaatnya?

Aksi pengacara kondang Hotman Paris yang kerap memberikan advokasi atau pendampingan hukum kepada masyarakat kecil atau kurang mampu. Menjadi bukti betapa pentingnya pendampingan hukum kepada masyarakat kecil. Yang tengah dihadapi masalah, atau tengah dihadapkan dengan kasus.

Bukan rahasia umum, kala rakyat kecil melawan “orang kuat”, sering kali tak bisa berbuat banyak. Selain karena awam masalah hukum, tak mampu membayar pengacara, menjadi alasan mereka pasrah. Tak mendapatkan pendampingan hukum.

Alhasil, keadilan di mata hukum menjadi mimpi bagi rakyat kecil kala melawan mereka yang memiliki “kekuatan lebih”. Ilustrasi ini, salah satu pentingnya bantuan hukum kepada masyarakat kecil.

Di Kaltim sendiri, DPRD dan Pemprov telah membentuk Perda No.5/2019 tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum. Dengan perda ini, masyarakat bisa mendapatkan fasilitas bantuan hukum, seperti apa yang dilakukan oleh Hotman Paris. Dengan dibantu oleh pengacara-pengacara di Kaltim.

Anggota DPRD Kaltim Baharuddin Demmu termasuk wakil rakyat yang peduli akan masalah ini. Kegiatan sosialisasi perda (sosper) DPRD Kaltim yang rutin dilakukan saban bulan, dilakukannya dengan menyosialisasikan materi perda tersebut. Dengan harapan, dapat dipahami masyarakat di dapilnya.

Kali ini, Minggu (25/9) kemarin, bertempat di Desa Muara Badak Ulu. Dihadiri ratusan peserta, yang didominasi ibu-ibu, Bahar menjelaskan manfaat perda tersebut.

“Jadi intinya rakyat bisa mendapatkan bantuan hukum atau pendampingan hukum secara gratis. Meski kita tak menginginkan berkasus, jika terpaksa, semua bisa mendapatkan bantuan hukum. Tinggal mengajukannya saja,” kata wakil rakyat provinsi F-PAN dapil Kukar ini.

Untuk menjelaskan manfaat perda tersebut, Bahar dibantu oleh dua pemateri lainnya. Yaitu, dari akademisi Dosen Fakultas Hukum Unmul, Haris Retno dan seorang Advokat Kaltim Peradi, Siti Rahmah.

“Syaratnya cukup ajukan ke pengacara yang terdaftar atau bekerja sama dengan pemerintah. Itu hanya KTP, KK  dan surat keterangan tidak mampu,” kata Haris.

Apakah semua kasus hukum bisa diajukan bantuan hukum? Tentu saja bisa. Asalkan dapat memenuhi persyaratan di atas tersebut.  Beragam isu masalah hukum yang terjadi di desa ini pun diceritakan warga setempat. Mulai dari kasus warisan, sengketa lahan, perceraian, hingga KDRT.

“Apakah semua pengacara bisa? Bagaimana mekanisme mengajukannya,” ucap Rusianto, warga setempat.

Advokat Siti Rahmah menilai, sesuai sumpah profesi, seyogyanya seorang pengacara tak boleh menolak. Kasus apapun jika ada yang memintanya advokasi bantuan hukum.

“Tapi memang ada pengacara-pengacara yang mau menerima spesialis hukum apa yang jadi kemampuannya. Prinsipnya, semua bisa,” jelas pengacara asal Desa Sebuntal, Marang Kayu ini.

Dengan fasilitas bantuan hukum ini, artinya semua warga kedudukannya harus sama dengan hukum. Biaya pengacara nanti akan ditanggung oleh pemerintah. Dengan harapan, semua mendapatkan hak yang sama ketika harus berurusan dengan hukum.

epala Desa Muara Badak Ulu, Ruslan Efendi, memberikan apresiasinya atas kegiatan ini. Ia sangat bersyukur rakyatnya dapat menerima sosialisasi tersebut.

“Ini sangat bermanfaat untuk kita semua jika seuatu saat itu terjadi, kita ada bantuan hukum. Karena tidak perlu ada biaya,” tandasnya. (Nn/Adv/DprdKaltim)

Samarinda, biwara.co – Mewakili Ketua DPRD Kaltim, Ketua Komisi II DPRD Kaltim Nidya Listiyono menghadiri acara Serah Terima Jabatan (Sertijab) Kepala Perwakilan BPK RI Perwakilan Kalimantan Timur di Auditorium Lt. 2 Kantor BPK Perwakilan Kaltim, Jumat (23/9).

Sertijab Kepala BPK RI Perwakilan Kaltim dari Dedek Nandemar kepada Agus Priyono ditandai dengan penandatanganan berita acara Sertijab dan penyerahan buku memori masa jabatan disaksikan langsung Anggota VI BPK RI Dr, Pius Lustrilanang dan Gubernur Kaltim Isran Noor.

Usai pelaksanaan sertijab, Nidya Listiyono, menyampaikan ucapan selamat datang kepada Kepala Perwakilan BPK yang baru, Agus Priyono dan ucapan terimakasih kepada Dadek Nandemar yang telah bekerja dengan baik selama menjadi Kepala Perwakilan BPK RI di Kaltim.

“Kita ucapkan selamat bertugas ditempat baru Pak Dedek, terimkasih sudah berkiprah di Kaltim, dan terima kasih juga atas segala apa sudah dikerjakan selama menjabat sebagai Kepala Perwakilan BPK.

Kemudian selamat datang kepada Pak Agus Priyono, semoga BPK Kaltim ke depan semakin baik dan memberikan kontribusi yang baik khususunya kepada seluruh kota kabupaten yang ada di Kaltim dalam hal pemeriksaan keuangannya agar lebih akuntabel,” ujar Tiyo, sapaan akrabnya.

Politisi Golkar ini juga berharap, BPK dapat terus berkolaborasi, baik dengan legislatif maupun eksekutif seperti yang salama ini berjalan.

“Kami di legislatif khusunya akan terus membangun komunikasi yang baik, sehingga arah pembangunan di Kaltim dapat berjalan dengan baik,” sebutnya.

Sementara, Gubernur Kaltim Isran Noor menyampaikan apresiasi kepada dan terimakasih atas dukungan dan kerja sama yang dibangun Kepala BPK RI Perwakilan Kaltim lama Dadek Nandemar selama ini.

“Kehadiran Pak Dedek salam ini sangat dirasakan masyarakat Kaltim dalam mendukung pembangunan daerah, walaupun singkat,” ujarnya.

Ia juga menyampaikan bahwa capaian indikator kesejahteraan masayarakat Kaltim cukup bagus dan terus mengalami peningkatan, bahkan di atas angka nasional. Diantaranya, Indeks Pembangunan

Nasional (IPM) 76,88, gini rasio 30,32, angka kemiskinan 6,4 persen, dan angka haparan hidup mencapai 74,8 tahun. “sementara income per kapita kita saat ini mencapai 20.000 US Dolar,” jelasnya. (Nn/Adv/DprdKaltim)

Samarinda, biwara.co – Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Masud bersama Wakil Ketua DPRD Kaltim Muhammad Samsun dan Seno Aji berkunjung ke Polisi Daerah (Polda) Kaltim, Kamis (22/9). Rombongan diterima langsung Kapolda Kaltim Irjen Pol Imam Sugianto di ruang kerjanya.

Dalam silahturahminya, Hasanuddin Masud menyampaikan apresiasi kepada Polda Kaltim yang telah bekerja keras dalam memberikan rasa aman ditengah-tengah masyarakat sehingga tercipta kondisi yang kondusif.

“Kerja polisi tidaklah mudah, kami mewakili masyarakat Kaltim sangat berterimakasih atas kerjanya selama ini. Dalam menghadapi berbagai tantangan terbukti kepolisian di Kaltim mampu menjaga keutuhan di masyarakat,” ucapnya.

Ia menjelaskan sebagai mitra kerja berharap hubungan DPRD Kaltim dan Polda Kaltim bisa terjalin komunikasi yang baik serta harmonis terutama bersama-sama menciptakan daerah yang aman, tentram dan sejahtera.

“Kompak dan bersinergi dalam pembangunan bersama-sama pemerintah, TNI dan masyarakat serta lainnya agar bisa melaksanakan apa yang menjadi harapan bangsa dan visi misi pemerintah,” harapnya.

Terlebih kedepan ada agenda besar bangsa Indonesia yakni akan diselenggarakannya pemilihan umum Tahun 2024, tentu memerlukan persiapan yang matang agar dalam pelaksanaanya bisa berjalan baik, aman dan kondusif. (Nn/Adv/DprdKaltim)