Penajam Paser Utara, biwara.co – Penyelenggaraan pemberian Bantuan Hukum kepada warga negara, khususnya warga miskin, merupakan upaya untuk memenuhi dan sekaligus sebagai implementasi negara hukum yang mengakui, melindungi serta menjamin hak asasi warga negara akan kebutuhan akses terhadap keadilan dan kesamaan di hadapan hukum.

Sesuai dengan tujuan dalam pelaksanaan Bantuan hukum, maka Peraturan Daerah (Perda) Bantuan Hukum dibuat dan disahkan oleh DPRD Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim).

Dimana tak lupa juga, para anggota DPRD Kaltim mensosialisasikan Perda (Sosper) tersebut di daerah pilihannya (dapil) masing-masing, seperti salah satunya dengan mensosialisasikan produk perda Nomor 05 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum, oleh Legislator dari fraksi PDI Pejuangan Herliana Yanti, di Gedung Serbaguna, Desa Bukit Subur, Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU). Pada Minggu (28/8/2022).

Herliana menyampaikan Perda nomor 5 tahun 2019 tentang penyelenggaraan bantuan hukum yang mencakup 35 pasal itu menyangkut kepada masyarakat, pasalnya warga hingga hari ini rata-rata masih berhadapan dengan kasus yang melibatkan hukum.

“Kita lihat kebutuhan warganya juga, ada dua perda yang sering kita bawa, yaitu Perda nomor 1 tentang pajak dan nomor 5 tentang bantuan hukum. Karena hampir di setiap daerah warga sering di benturkan dengan 2 hal tersebut,” jelasnya.

Politisi dari fraksi PDI Perjuangan itu menerangkan, pemahaman warga tentang bantuan hukum masih terkesan sulit. Hingga dirinya pun mengapresiasi atas program sosper yang baru dikeluarkan oleh DPRD Kaltim.

“Program ini sangat tepat sasaran. Jadi dari sosper ini, masyarakat bisa memahami bahwa ada perlindungan hukum untuk mereka. Dan ini gratis disediakan oleh pemerintah,” pungkasnya.

Untuk menjelaskan terkait perda bantuan hukum lebih rinci kepada masyarakat, Herliana turut menghadirkan Umar Said, S.Pi, MH Kasubag PerUU Sekretariat DPRD Kab PPU sebagai narasumber 1, dan Ali Imron Rosadi sebagai narasumber 2, yang dipandu oleh moderator Elin Herlina.

Penulis : Cyn

Samarinda, biwara.co – Tunjang Proses Tumbuh Kembang Anak, sekretaris DPD PDI Pejuangan Kalimantan Timur (Kaltim) Ananda Emira Moeis fasilitasi program pemerintah pusat untuk menyalurkan Makanan Pendamping ASI bagi Balita dan ibu hamil, yang kali ini terlaksana di jalan Pangeran Bendahara Gang Karya Amal RT 05, kelurahan Masjid, kecamatan Samarinda Seberang, pada Jum’at (19/08/2022).

Anggota komisi IV DPRD Kaltim itu, menyampaikan kegiatan ini dilakukan untuk membantu pemerintah menunjang proses tumbuh kembang anak sejak dini, dan menurunkan angka stunting di Indonesia.

“Inikan salah satu program pemerintah dalam rangka menurunkan angka stunting di Indonesia,” katanya.

Nanda panggilan akrabnya menyampaikan, bahwa kegiatan ini menjadi salah satu fokus PDI Perjuangan yang berafiliasi penuh dengan pemerintah, dalam melahirkan generasi penerus bangsa yang kuat dan sehat.

Ketua fraksi PDI Perjuangan DPRD Kaltim tersebut, mengatakan kegiatan pembagian makanan pendamping ini sudah berlangsung sejak sepekan lalu, dirinya berharap Indonesia terkhusus Samarinda dapat memiliki Sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas.

“Harapan saya juga dengan kegiatan hari ini, ibu hamil, ibu menyusui yang punya Balita, karena makanan pendamping ini mempunyai vitamin banyak, kalsium, protein yang baik, jadi untuk balita sama ibu hamil bagus untuk gizinya, juga untuk kekuatan imunitas tubuh juga. Dan semoga kedepannya ibu hamil dan balita, tetap sehat, serta tidak gampang sakit,” ujarnya.

“Makanya ini kita mulai dari anak-anak dengan memberikan gizi, vitamin, dan protein yang cukup. Bahkan dari ibu hamil harus sehat, ibu menyusui juga harus Sehat,” harap Nanda.

Ia mengaku, pada kunjungan kali ini ke beberapa posyandu senang melihat bayi dan balita, yang dilihatnya dalam keadaan sehat serta ceria.

“Alhamdulillah semoga semakin sehat, dan harapan saya semoga bisa menjadi generasi penerus bangsa yang mempunyai kualitas yang bagus baik dari segi gizinya, dari pengetahuannya, daya ingatnya dan lainnya, semoga bisa membawa Indonesia ke zaman keemasan,” ujar Nanda.

Dirinya juga menyebutkan, asupan tambahan bagi bayi, balita, dan ibu hamil yang dia bantu menyalurkan sebanyak khusus untuk RT 05, sendiri sebanyak 60 kotak yang telah terbagi.

“Pembagian makanan pendamping ASI dan ibu hamil di RT 05, kelurahan Masjid, kecamatan Samarinda Seberang, kita membagikan kurang lebih 60 kotak makanan pendamping ASI khusus di RT 05 ini, dimana ibu hamilnya ada anak-anak nya banyak, dan saya melihat anak-anak disini semua sehat-sehat,” pungkas Nanda.

Diakhir, Nanda juga berharap Indonesia untuk peringkat stuntingnya semakin menurun, dan gizi anak-anak atau balita semakin membaik.(*)

Samarinda, biwara.co – Pada perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) Republik Indonesia (RI) ke-77 tahun, Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) Isran Noor merasa perayaan kali ini lebih terasa dan lebih seru, juga menganggap angka ‘7’ sebagai angka keberuntungan untuk Indonesia.

Perayaan Upacara HUT RI ke-77 tahun terlaksana di Gor Kadrie Oening, Selama upacara, ia bersyukur upacara berjalan dengan lancar, pada Rabu, (17/08/2022).

“Hari ini kesannya lebih terasa. Pelaksanaannya lancar, lebih seru, lebih terasa, lebih khidmat. Seperti di detik-detik peringatan 17 Agustus, khidmat. Saya merasakannya, ternyata 77 itu adalah angka hoki,” katanya.

Isran mengakui bahwa, angka 7 ini digunakan di rangkaian nomor teleponnya. Isran menyatakan bahwa angka 7 adalah angka keberuntungan. Dimana Perjuangan kemerdekaan yang telah dilakukan oleh para pejuang terdahulu, juga dirasakan oleh masyarakat Kaltim. Sifat warga Kaltim, pandai bersyukur.

“Warga Kaltim kita ini, orang-orangnya sejak dulu orangnya pandai bersyukur, pekerja keras, ikhlas, dan tulus untuk bangsa serta negara, patuh,” ujarnya.

Ketua DPRD Kaltim Makmur HAPK, menyampaikan kemerdekaan ini adalah hasil dari persatuan dan kesatuan bangsa, yang telah dilakukan para pendahulu. Artinya, generasi muda harus bisa memahami dan mempraktekkan paham kemerdekaan ini.

“Kemerdekaan ini bisa diisi dengan membangun bangsa. Karena syarat daripada membangun bangsa adalah persatuan dan kesatuan. Jadi, boleh berbeda-beda tapi tetap satu, kita menjadi penyemangat dalam mengisi kemerdekaan itu. Terutama yang sangat penting kebersamaan dalam kesatuan. ” pungkasnya.(*)

Penulis : Cyn

Samarinda, biwara.co – Upacara Bendera memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) kemerdekaan Republik Indonesia (RI) ke-77 dilaksanakan Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan Kalimantan Timur (Kaltim) setelah 2 tahun tidak terlaksana akibat pandemi Covid-19.

Kegiatan upacara HUT RI ke-77 kemerdekaan RI itu terlaksana di kantor DPD PDI Pejuangan Kaltim Jalan A. Wahab Syahrani, Samarinda, pada Rabu (17/08/2022).

Sekretaris DPD PDI Pejuangan Kaltim Ananda Emira Moeis pada kegiatan tersebut sebagai inspektur upacara menyampaikan, kader PDI Pejuangan harus memiliki jiwa patriotik, loyal, dan disiplin.

“Selalu ikhlas memperjuangkan kesejahteraan rakyat dan yang selalu mengenang, mengingat dan menghormati jasa para pahlawan, khususnya pahlawan yang telah mendahului kita dalam rangka Kemerdekaan Republik Indonesia,” katanya.

Nanda panggilan akrabnya, menyampaikan pesannya untuk para kader PDI Pejuangan untuk selalu menghormati jasa pahlawan dan selalu dekat dengan rakyat.

“Kita mempunyai tujuan yang sama dengan para pahlawan khususnya proklamator RI untuk selalu kita bekerja sama, bergotong royong mewujudkan Indonesia yang adil dan makmur,” ujarnya.

Dirinya juga mengungkapkan, hari ini setelah upacara HUT RI ke-77 akan dilaksanakan lomba 17’an dalam rangka semangat 77 tahun kemerdekaan RI.

“Peserta ada dari pengurus DPD, anggota fraksi, badan dan sayap partai, staf fraksi kita berkumpul di sini upacara dengan khidmat. Setelah ini kita ada lomba 17 ‘an dalam rangka semangat 77 tahun Kemerdekaan RI dan juga membangkitkan soliditas antar keluarga besar PDI Perjuangan dan juga masyarakat umum sekitaran Kantor PDI Perjuangan,” ungkap Nanda.

“Lombanya banyak, kayak makan kerupuk gitu pada umumnya buat seru-seruan,” sambungnya.

Ditanya terkait suasana setelah 2 tahun tidak melakukan upacara HUT RI karena pandemi Covid-19, Nanda bersyukur tahun ini dapat melaksanakan upacara HUT RI ke-77 tahun kemerdekaan Indonesia.

“Suasananya sangat bersyukur sekali, pastinya yang saya rasakan bangsa Indonesia itu pada saat pandemi kita bisa, kita punya gotongroyong saling bantu membantu, saling bahu membahu untuk membantu sesama. Yang paling dekat, yang paling kita sayang, yang paling kita kenal, kita saling bantu membantu, bahu membahu, dari gotong royong itu saya merasa Indonesia berhasil melewati pandemi yang awal-awal naik tinggi tuh,” syukurnya.

“Makanya hari ini kita bisa upacara dengan khidmat, terus juga kita bisa, kita masih dikasih sama tuhan kenyamanan, keamanan di Negara kita,” lanjut Nanda.

Di akhir ketua fraksi PDI Pejuangan DPRD Kaltim menyampaikan ucapan selamat ulang tahun untuk republik Indonesia ke-77.

“Dirgahayu Republik Indonesia ke-77 tahun, semoga seluruh bangsa Indonesia mempunyai semangat patriotik seperti para proklamator bangsa kita, untuk sama-sama bahu membahu kita mewujudkan Indonesia Emas, Indonesia yang adil dan makmur,” tuturnya.(*)

Penulis : Cyn

Samarinda, biwara.co – Rayakan Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Republik Indonesia (RI) ke-77, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) berbagi remisi umum kepada Narapidana dan Anak, yang terlaksana di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas II A, di jalan Jenderal Sudirman, pada Selasa (16/08/2022).

Remisi merupakan salah satu instrumen hukum yang penting dalam mencapai tujuan sistem pemasyarakatan yang mana pengurangan hukuman diberikan sebagai perwujudan dari apresiasi pencapaian perbaikan diri dari sikap maupun perilaku sehari-hari menjadi lebih baik, disiplin, dan produktif dalam menjalani pemidanaannya.

“Karenanya pemberian remisi didasarkan pada perubahan prilaku selama menjalani pidana. Hal tersebut merupakan stimulus bagi Narapidana dan Anak agar selalu berkelakuan baik dan kelak dapat menjadi manusia yang produktif di masyarakat,” jelas Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Kalimantan Timur (Kaltim) Sofyan, saat menyampaikan sambutannya.

Diketahui sebanyak 8.630 orang yang mendapatkan remisi, yang mendapatkan remisi umum pengurangan masa tahanan sebanyak 8.509 orang, dan yang mendapatkan remisi umum bebas sebanyak 121 orang.

Sofyan juga menyampaikan, pemberian remisi kepada warga binaan pemasyarakatan ini merupakan sebuah bentuk apresiasi bagi para warga binaan yang telah dengan baik mengikuti program-program pembinaan.

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) melalui Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Kaltim Sofyan menyatakan, pemberian remisi kepada warga binaan pemasyarakatan emrupakan sebuah bentuk apresiasi dan penghargaan bagi warga binaan yang telah berkomitmen mengikuti program-program.

“Tujuan utama program pembinaan adalah untuk menyiapkan bekal mental, spiritual dan sosial untuk dapat berintegrasi secara sehat di saat yang bersangkutan kembali di tengah-tengah masyarakat nantinya. Pembinaan yang diselenggarakan oleh unit pelaksana teknis permasyarakatan selama ini terlaksana dengan baik dan terukur,” kata Sofyan.

Dalam kesempatan itu juga, Sofyan mengucapkan selamat atas remisi tahun ini bagi seluruh warga binaan lapas. Ia minta manfaatkanlah momen remisi ini sebagai sebuah motivasi untuk tetap berperilaku baik, taat pada aturan dan tetap mengikuti program pembinaan dengan tekun dan bersungguh-sungguh.

“Tanamkan dalam benak saudara sekalian bahwa proses yang saudara jalani sekarang bukan merupakan penderitaan semata, namun sebuah proses pendidikan dan pembinaan untuk menjadi manusia yang lebih baik, lebih kuat dan lebih bermartabat dari sebelumnya,” ujarnya.

Ditempat yang sama, Gubernur Kaltim Isran Noor yang juga hadir dalam pemberian remisi kepada warga binaan lapas Kelas II A Samarinda. Dirinya menerangkan, para narapidana yang mendapatkan remisi pantas untuk bersyukur.

“Rasa syukur ini tentunya menjadi milik segenap lapisan masyarakat, termasuk para Warga Binaan Pemasyarakatan. Oleh karena itu, pemerintah memberikan apresiasi berupa remisi bagi mereka yang telah menunjukkan prestasi, dedikasi, dan disiplin yang tinggi dalam mengikuti program pembinaan, serta telah memenuhi syarat substantif dan administratif sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan yang berlaku,” katanya.

“Mereka pantas bersyukur kembali ke keluarga yang sudah remisi bebas. Bersama-sama dengan keluarga kembali memperbaiki dan taat hukum dan sebagainya. Dan bagi mereka yang mendapatkan remisi tapi belum bebas, harapan saya sama, memperbaiki kondisi perilaku mereka dan sikap mereka yang ada di dalam binaan,” tukas Isran.(*)

Penulis : Cyn

Samarinda, biwara.co – Fasilitas Program Pemerintah Pusat dalam mempercepat penyaluran makanan pendamping ASI bagi Balita dan dan ibu hamil, anggota komisi IV DPRD Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) Ananda Emira Moeis menyampaikan hal ini dilakukan untuk menunjang proses tumbuh kembang anak sejak dini.

Sekretaris Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PDI Perjuangan Kaltim itu mengatakan, kegiatan untuk penyaluran makanan pendamping ASI tersebut sudah terjadi dibeberapa titik di Samarinda, kali ini terlaksana di Posyandu Anggrek Putih di Jalan Padat Karya, Gang Ketapang, RT 48, Kelurahan Loa Bakung, Kecamatan Sungai Kunjang, pada Selasa (16/08/2022).

Nanda panggilan akrabnya menyampaikan, bahwa kegiatan ini menjadi salah satu fokus PDI Perjuangan yang berafiliasi penuh dengan pemerintah, dalam melahirkan generasi penerus bangsa yang kuat dan sehat.

Ketua fraksi PDI Perjuangan DPRD Kaltim tersebut, mengatakan kegiatan pembagian makanan pendamping ini sudah berlangsung sejak sepekan lalu, dirinya berharap Indonesia terkhusus Samarinda dapat memiliki Sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas.

“Makanya ini kita mulai dari anak-anak dengan memberikan gizi, vitamin, dan protein yang cukup. Bahkan dari ibu hamil harus sehat, ibu menyusui juga harus Sehat,” katanya.

Ia mengaku, pada kunjungan kali ini ke beberapa posyandu senang melihat bayi dan balita, yang dilihatnya dalam keadaan sehat serta ceria.

“Harapan terkhusus di Samarinda anak-anaknya dapat menjadi generasi penerus bangsa yang mempunyai gizi bagus. Dan kami juga berharap kepada semua ibu-ibu dapat ulet dan memperhatikan gizi makanan anak-anaknya,” ujar Nanda.

Diakhir dirinya juga menyebutkan, asupan tambahan bagi bayi, balita, dan ibu hamil yang dia bantu menyalurkan sebanyak 3 ton.

“Itu khusus untuk Samarinda saja. Tapi penyaluran ini juga dilakukan di seluruh wilayah Indonesia,” pungkas Nanda.(*)

Penulis : Cyn

Samarinda, biwara.co – Pada proses pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN), Tim Transisi Pendukung Persiapan, Pembangunan, dan Pemindahan IKN, melaksanakan Seminar Tata Kelola dalam Proses Pelaksanaan IKN untuk memastikan aspek-aspek pemerintahan atau tata kelola pada pelaksanaannya, dari pembangunan IKN dapat terjaga dengan baik.

Kepala Badan Otorita IKN Bambang Susantono, menyampaikan bahwa dalam seminar ini pihaknya akan mampu menyelaraskan dan menyatukan misi seluruh pemangku kepentingan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, terkhusus bagi yang akan terlibat.

“Bahkan sudah ada yang terlibat, Seperti kontraktor konsultan suplier dan sebagainya, untuk bersama-sama menegakkan misi kita tadi. Tata kelola government yang baik,” katanya usai membuka seminar Tata Kelola dalam Proses Pelaksanaan IKN di Hotel Mercure Samarinda, pada Senin (15/08/2022).

“Karena kami berkeyakinan reputasi atau kredibilitas dari otorita ini di bidang tata kelola government akan sangat menentukan bagaimana kita bisa membangun ke depan,” sambung Bambang.

Bambang menyatakan bahwa terdapat 3 poin yang menjadi penilaian investor untuk menanamkan uangnya ke mega proyek nasional ini. Yaitu lingkungan, sosial, dan pemerintahan.

“Dengan tiga hal ini yang selalu ditanyakan di dalam dan luar negeri pada waktu kita ingin mencari dana pada swasta nantinya. Kita tahu ke depan, kita banyak menggunakan instrumen-instrumen swasta untuk membangun IKN ini. Walaupun pada tahap awal ini, kita masih menggunakan APBN,” ujarnya.

Semakin baik pemangku kepentingan membuat reputasi atau kredibilitas yang baik dengan terpenuhinya 3 poin tersebut, maka semakin tertarik pula investor swasta dalam negeri dan luar negeri untuk berinvestasi dalam pembangunan IKN.

“Karena kita ingin membuat kepercayaan pasar dulu, pasar harus percaya dulu. Ini benar tidak emang membangun, kita ingin membuktikan kepada mereka kita akan bangun IKN sampai 2024,” jelas Bambang.

Dirinya juga menyampaikan, bahwa ada target-target yang perlu dipenuhi untuk Tahun 2024. Bambang menyatakan, Kementerian PUPR akan melengkapi ekosistem infrastruktur kurang lebih 291 hektar.

Dengan infrastruktur yang akan dibangun ialah kawasan inti pusat pemerintahan, kantor kebangsaan, kantor Kemenko PMK, dan fasilitas pendukung lainnya. Seperti, fasilitas pendidikan, fasilitas kesehatan, fasilitas warung makan dan cafe.

“Kita pelaksanaannya ingin benar-benar menjaga dari sisi lingkungan dan dari sisi sosial juga. Jadi kita akan melihat secara fisik, secara kasat mata, ada istana presiden, istana wakil presiden, unsur kebangsaan, kantor kemenko, dan juga kelengkapan ekosistem, seperti ada beberapa sekolah, dan fasilitas rumah sakit,” tegasnya.

“Jika ekosistem infrastruktur ini terpenuhi di Tahun 2024, investor dipastikan yakin bahwa pembangunan IKN ini tidak hanya sekedar proyek semata. Tetapi, proyek yang berkelanjutan,” pungkas Bambang.(*)

Penulis : Cyn

Samarinda, biwara.co – Pembukaan Open Turnamen Angkat Besi Piala Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) Junior Tahun 2022, dimana cabang olahraga (cabor) angkat besi masuk dalam Desain Besar Olahraga Nasional (DBON), untuk mencetak atlet angkat besi baru dari 10 kabupaten/kota yang ada di Kaltim.

Ketua Pengurus Provinsi (Pengprov) Persatuan Angkat Besi Seluruh Indonesia (PABSI) Kalimantan Timur (Kaltim), Agiel Suwarso mengatakan tujuan kegiatan tersebut untuk meningkatkan kualitas atlet angkat besi di Kaltim.

“Karena, atlet angkat besi ini bisa menjadi olahraga yang cukup populer. Karena, merupakan DBON yang sudah dicanangkan Presiden. Kita patut bersyukur angkat besi ini masuk DBON dengan beberapa cabor yang lain,” kata Agiel, di Gedung Serbaguna Kompleks GOR Kadrie Oning, pada Kamis (11/08/2022).

Dirinya sebagai Pengprov, berharap agar cabang olahraga (Cabor) angkat besi ini dapat dikenal luas bukan hanya di kota Samarinda, tapi juga di seluruh kabupaten/kota di Kaltim.

“Maka tugas kami sebagai pengurus provinsi adalah membentuk kepengurusan di tingkat kabupaten/kota dan alhamdulillah ini sudah terbentuk dengan baik. Serta Kita juga berharap kejuaraan-kejuaraan seperti ini bukan hanya dipusatkan di Kota Samarinda sebagai ibukota provinsi tapi bisa bergeser ke daerah-daerah yang lain.” harapnya.

Menurut Agiel, cabor angkat besi di kota Samarinda yang paling maju dari daerah lain di Kaltim, namun juga banyak atlet angkat besi dari kabupaten/kota di Kaltim yang memiliki potensi, tapi pembinaan di daerah hingga saat ini masih belum merata.

“Kita berharap, dengan even ini kita bisa memunculkan dan mencetak atlet baru bukan hanya dari Kota Samarinda. Tapi bisa dari 10 kabupaten/kota yang ada di Kaltim. Kita patut bersyukur dan bisa mencontoh bagi pengurus-pengurus angkat besi di kabupaten lain. Alhamdulillah di Kota Samarinda cukup luar biasa karena ada dukungan dari Dispora Kota Samarinda,” syukurnya.

Dengan terselenggaranya, Open Turnamen ini, Agiel berharap Provinsi dan kabupaten/kota dapat saling mengisi dan saling menopang, sebab ini adalah kegiatan Open Turnamen yang pertama dalam cabor angkat besi.

“Saya berharap mudah-mudahan kegiatan ini bisa terlaksana dengan baik, dan saat ini disampaikan bahwa tidak hanya Open turnamen, insyaallah Kami juga akan melaksanakan pra-PON yang insya Allah akan dipusatkan di Kota Samarinda,” tandasnya.(*)

Penulis : Cyn

Samarinda, biwara.co – Negara Republik Indonesia (RI) dalam beberapa hari lagi akan memperingati Hari Kemerdekaan yang ke-77, terkait hal itu Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Timur (Kaltim) berbagi 10 ribu bendera merah putih untuk seluruh masyarakat Kaltim, pada Rabu, (10/08/2022).

Pembagian tersebut dilakukan di depan Kantor Gubernur Kaltim Jalan Gadjah Mada. Namun sebelum membagikan bendera merah putih ke masyarakat, Wakil Gubernur (Wagub) Kaltim Hadi Mulyadi, terlebih dulu membagikan bendera kepada perwakilan TNI-Polri, Forkopimda, Organisasi Masyarakat (Ormas), dan para pelajar secara simbolis.

Setelah itu, ia dan beserta rombongan pun turun ke jalan untuk membagikan kepada pengendara-pengendara yang melewati jalan tersebut. Hadi mengatakan, pembagian bendera merah putih sebagai pengingat kepada rakyat Indonesia akan makna perjuangan pejuang kemerdekaan dan betapa pentingnya meningkatkan rasa nasionalisme.

“Indonesia ini berdiri dengan perjuangan merah putih. Ini simbol nasionalisme dan nasionalisme itu akarnya adalah persatuan dan kesatuan bangsa. Oleh karena itu, pembagian bendera merah putih itu mengingatkan kita pentingnya menjaga persatuan dan kesatuan bangsa,” ujarnya.

Dirinya juga tidak lupa, mengingatkan agar perbedaan agama, perbedaan suku, perbedaan pemikiran, perbedaan latar belakang tidak boleh membuat negara Indonesia pecah. Hal ini lantaran, banyak negara yang bubar karena nasionalisme rakyatnya hancur di tengah jalan.

“Semangat nasionalisme ini harus disampaikan dari tenaga pendidik, orang tua, dan masyarakat. Karena rasa nasionalismelah yang membuat negara Indonesia bisa besar dan menajdi negara yang maju,” tegasnya.

“KIta hanya bisa membangun bangsa dengan baik kalau kita bersatu. Alhamdulillah sudah 77 tahun, sampai akhir kehidupan kita, sampai kiamat, kita harus NKRI. NKRI harga mati,” pungkas Hadi. (*)

Penulis : Cyn

Samarinda, biwara.co – Pengalihan jalan yang terjadi di wilayah Kabupaten Kutai Timur (Kutim) karena pertambangan, Komisi III DPRD Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) mempertanyakan terkait Surat Keterangan Perjanjian Kerjasama (MoU) antara PT Ganda Alam Makmur (GAM) dengan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim.

Merasa tidak dilibatkan dalam peroses penyerahan aset terkait peralihan jalan provinsi yang dilakukan PT GAM yang berlokasi di Kabupaten Kutim

Ketua Komisi III DPRD Kaltim Veridiana Huraq Wang, yang mengatakan telah terjadi pengalihan jalan Provinsi di wilayah Kabupaten Kutai Timur (Kutim) oleh PT GAM karena aktifitas pertambangan batubara. Padahal, menurutnya, lahan yang digunakan PT GAM untuk aktivitas tambang merupakan aset provinsi.

“Kondisinya saat ini, ada jalan provinsi yang sekarang existingnya 10 kilometer. Jalan ini kemudian ditambang oleh PT GAM. Padahal, jalan ini merupakan aset provinsi. Jadi kita mau mengetahui, bagaimana regulasi yang dipakai oleh Pemprov sehingga mengijinkan jalan itu ditambang Sebab jika mengacu dengan dasar hukum yang ada mengenai pengalihan aset, perlu melalui persetujuan DPRD,” kata Veri, Senin (8/08/2022).

“Tetapi dari versi mereka bahwa ini bukan tanah, melainkan badan jalan yang ada di tanah milik Kawasan Budidaya Kehutanan (KBK). Sehingga kita minta dasar hukum dari MoU apa,” sambungnya.

Diungkapkan Veri, alasan pihaknya ingin melihat MoU yang dilakukan PT GAM, sebab ingin memastikan siapa saja tercantum dalam SK Tim Kerja yang menetapkan putusan tukar guling antara PT GAM dan pemerintah provinsi Kaltim.

“Kami menunggu satu minggu ini dari data yang diminta. Iya jadi kita minta naskah MoU nya kan disitu kelihatan apa saja bentuk perjanjiannya, kemudian SK Tim siapa saja yang ada disitu. Kemudian yang kita minta adalah dasar dari BPKAD memutuskan bahwa mempersilahkan PT GAM bekerja tanpa harus meminta persetujuan dari DPR. Karena dari pandangan kita ini adalah aset yang berbentuk tanah,” jelas anggota Fraksi PDI Perjuangan itu.

Dirinya juga menerangkan, sebelumnya Komisi III DPRD Kaltim periode pertama pernah rapat bersama PT GAM dan meminta presentasi terkait Rencana Kerja dan Anggaran Belanja (RKAB).

“Nah PT GAM Sudah menyampaikan bahwa dia akan mengalihkan jalan kalau ini diambil deposit di bawah jalan itu nilainya kurang lebih bisa memberikan pendapatan untuk negara sekitar Rp 1,7 triliun dan biasa ada kembali kepada kita daerah juga sesuai dengan Dana Bagi Hasil (DBH),” beber Veri.

Peralihan jalan tersebut lanjut dia, sudah ada kesepakatan antara Pemprov Kaltim dengan pihak PT GAM melalui Memorandum of Understanding (MoU). Hanya saja, MoU ini tidak pernah disampaikan kepada DPRD Kaltim.

“Kami meminta kepada instansi terkait, naskah MoU dan SK Tim Pelaksana Tukar Menukar antara Pemprov Kaltim dan PT GAM sesegara mungkin disampaikan kepada DPRD Kaltim, dan juga meminta kronologis advis hukum dari BPKAD untuk eksekusi pengalihan jalan,” tegas Politisi PDI Perjuangan ini.

Komisi III juga meminta, dasar hukum pengalihan aset jalan tersebut. Pasalnya, jika mengacu pada peraturan yang ada, untuk pengalihan aset, setidaknya harus ada persetujuan DPRD.

Selain itu, Veri juga menekankan kepada pihak perusahaan, jangan hanya nilai jalan itu saja yang diperhitungkan, tapi bagaimana dari keuntungan penambangan bisa membuat jalan menjadi mulus, dalam artian jalan yang permanen dan sudah diaspal.

“PT GAM ini kan mau menambang. Mereka berani mengambil jalan itu untuk ditambang, pasti banyak untungnya. Nah kita menuntut supaya jangan hanya istilahnya hanya nilai jalan itu saja yang diperhitungkan,” jelas Veridiana.

Untuk diketahui, letak pengalihan jalan yang dilakukan PT GAM yaitu kurang lebih 60 kilometer dari Kecamatan Kali Orang di Kabupaten Kutim. Terkait tindak lanjut, Veri menegaskan pula akan mengagendakan sidak ke lokasi pengalihan jalan menyesuaikan dengan jadwal banmus.

“Kita agendakan sesuaikan dengan jadwal banmus. Kalau ada kunjungan dalam daerah maka kita akan agendakan kesana,” tandasnya.(*)

Penulis : Cyn