Samarinda, biwara.co – Panitia Khusus (Pansus) pembahas Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) perubahan Peraturan Daerah (Perda) nomor 4 tahun 2016 tentang penyelenggaraan ketenagalistrikan, meminta tambahan waktu untuk penyelesaian perda selama 1 bulan dalam Rapat Paripurna (Rapur) ke – 12 DPRD Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim).

“Pansus Pembahas Perubahan Peraturan Daerah inisiatif Pemerintah No. 4 tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Ketenagalistrikan kami meminta pada kesempatan Rapat Paripurna DPRD Kaltim yang terhormat ini agar dapat memberikan tambahan waktu untuk penyelesaian Perda selama 1 Bulan,” kata wakil ketua pansus Ketenagalistrikan Bagus Susetyo, saat menyampaikan laporan Pansus dalam rapat paripurna ke – 12, di kompleks DPRD Kaltim, pada Selasa (10/05/2022).

Terkait hal tersebut, ketua pansus Ketenagalistrikan Sapto Setyo Pramono, menyampaikan bahwa permintaan perpanjangan waktu selama satu bulan ini di sebabkan karena beberapa agenda yang terkendala.

“Pansus ini sudah berjalan 3 bulan, dan targetnya memang harus selesai, kenapa diperpanjang karena memang banyak agenda yang terpotong yang pertama karena Covid-19, keterbatasan di Jakarta dan sebagainya, maka itu diperpanjang 1 bulan itu di akhir Mei, Insyaallah akhir Mei sudah paripurna, karena itu tinggal finalisasi, sama registrasi di Kemendagri dari dirjen Produk Hukum Daerah (PHD),” jelasnya saat ditemui media usai rapat.

“Kemarin juga pas habis rakor sudah clear, yah revisi sedikit-sedikit lah, artinya ketika perjalanan kita diskusi di hari Kamis sudah cukup untuk melakukan paripurna. Jadi tidak sampai sebulan sih sebenarnya,” sambung Sapto.

Ditempat yang sama, Wakil Ketua DPRD Kaltim Muhammad Samsun membenarkan perpanjangan waktu kerja pansus Ketenagalistrikan selama 1 bulan sebab adanya beberapa hal untuk penyempurnaan.

“Jadi masa kerja pansus itu per tiga bulan, diharapkan 3 bulan selesai. Kita melihatnya pansus bisa maksimal bekerja, hanya saja harus ada beberapa hal lagi, penyempurnaan. Tinggal finishing saja, jadi waktu satu bulan cukup untuk perpanjangan,” ujarnya.

Ditanya terkait kendala pansus Ketenagalistrikan meminta perpanjangan waktu, dirinya menyampaikan, bahwa tidak ada kendala hanya ada beberapa data yang harus sesuaikan lagi.

“Kendala tidak ada, cuma ada beberapa data dan masukkan yang harus kita collect lagi. Sebulan selesai,” pungkas Samsun.(*)

Penulis : Cyn

Bali, biwara.co – Pasca ditetapkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang salah satunya mengatur Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam (DBH-SDA). Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim), Isran Noor inisiasikan pembahasan dokumen usulan 31 provinsi penghasil Sumber Daya Alam (SDA), kelapa sawit dan bahan tambang, di Hotel Anvaya, pada Senin (9/5/2022).

“Tidak boleh ada kata putus asa dalam memperjuangkan kepentingan daerah,” tukas Isran secara tegas dihadapan ratusan tamu undangan.

Untuk menjaga kepentingan daerah penghasil sumber daya alam, Gubernur Provinsi dipandang perlu menyepakati dan selanjutnya mengusulkan secara tertulis kepada pemerintah, terkait skema serta penambahan jenis komponen DBH-SDA seperti yang diamanahkan dalam Pasal 123 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Isran mengungkapkan, hal tersebut merupakan moment kita untuk membahas dan memperjuangkan hak provinsi penghasil sumber daya alam.

Menurutnya masih ada celah kita untuk memperjuangkan peningkatan pendapatan daerah kita, katanya penuh semangat.

“Undang – Undang yang akan diberlakukan pada tahun 2024, Kita ini berjuang untuk kesinambungan bagaimana kondisi pembangunan bangsa untuk di masa depan, tidak ada kepentingan Isran Noor atau gubernur lainnya, ini merupakan kepentingan bersama,” harapnya.

Isran juga sempat memberikan usulan selaku Wakil Ketua Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) pada saat pembahasan awal undang-undang ini.

“Kalau ada revisi undang-undang keuangan negara saya usulkan itu 50% diberikan ke daerah, 50% di kelola pemerintah pusat. Namun, usulan saya itu tidak diakomodir tapi sempat dibahas oleh DPR RI Komisi 11,” cetusnya.

Tampak hadir pada acara ini Gubernur Riau, Syamsuar, Gubernur Jambi, Al Haris dan Gubernur Sulawesi Tengah, Rusdy Mastura serta perwakilan dari 31 provinsi. (*)

Penulis : Cyn

Jakarta, biwara.co – Ketua Umum dewan pimpinan pusat (DPP) Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri, bertandang ke Seongnam, Seoul, Korea Selatan (Korsel), pada Minggu (8/5/2022) waktu setempat, disambut oleh Duta Besar (Dubes) Indonesia untuk Korsel Gandi Sulistiyanto, Deputi Jenderal MOFA dan Atase Pertahanan Republik Indonesia (RI) di Seoul.

Di Negeri Ginseng itu, Presiden Ke-5 Megawati akan menghadiri acara pelantikan Presiden baru Korsel, Yoon Suk Yeol. Sekaligus menerima penganugerahan gelar profesor kehormatan dari Seoul Institute of the Arts (SIA).

Sekretaris Jenderal DPP PDIP, Hasto Kristiyanto menjelaskan, Megawati tiba di Seoul bersama sejumlah jajaran partai, serta para staf pribadinya. Diantaranya adalah Bendahara Umum DPP PDIP Olly Dondokambey, dan Ketua DPP PDIP bidang Kelautan, Perikanan, dan Nelayan Rokhmin Dahuri.

“Setelah dua tahun masa pandemi, ini baru pertama kali bagi Ibu Megawati keluar dan naik pesawat. Baru ini setelah pandemi. Selama pandemi, belum pernah Ibu Mega naik pesawat keluar negeri. Bahkan selama pandemi, Ibu Megawati juga tidak pernah ke Bali,” kata Hasto.

Hasto menjelaskan bahwa undangan dari Republik Korea ini merupakan suatu kehormatan. Undangan bersifat khusus oleh Presiden terpilih untuk menghadiri pelantikan.

Megawati akan hadir di pelantikan presiden baru yang dijadwalkan pada Selasa (10/5/2022), pukul 10.30 waktu setempat. Pada malam harinya, Megawati akan hadir di jamuan makan malam yang dibuat khusus oleh Presiden Yoon.

Keesokan harinya, Megawati akan berangkat lagi ke Istana Kepresidenan Korsel untuk melakukan pertemuan bilateral dengan Presiden Yoon.

Seusai pertemuan itu, Megawati akan langsung berangkat ke Gedung Seoul Institute of the Arts. Sebab di sana, Megawati akan menghadiri upacara penganugerahan gelar profesor kehormatan.

Untuk diketahui, SIA sebagai pemberi gelar, adalah institusi pendidikan ternama yang sudah berdiri lebih dari 60 tahun. Melahirkan puluhan artis ternama dan berkualitas dari Korea. Sebut saja Kim Seon Ho, Son Ye Jin, hingga Kim Ha-neul. Atau penyanyi Wooyoung dari Grup 2PM, dan Presenter Yoo Jae-Suk.

Hasto menjelaskan, pihak SIA memberi gelar profesor tersebut karena menilai besarnya kontribusi serta komitmen kemanusiaan Megawati memperjuangkan perdamaian di Semenanjung Korea, serta perhatiannya yang begitu besar terhadap demokrasi, lingkungan dan kebudayaan.

“Bahkan Ibu Mega pernah jadi utusan khusus Presiden Korea Selatan untuk ke Korea Utara dalam menjalankan diplomasi perdamaian. Karena pada dasarnya Korea ini kan satu bangsa dua negara. Hanya karena perbedaan ideologi akibat perang dingin, kemudian terpecah jadi dua negara, sehingga proses reunifikasi Korea harus terus menerus dijalankan dengan cara damai dan dialog. Diplomasi kebudayaan merupakan pendekatan penting yang bisa dilakukan”, beber Hasto.

Megawati dikenal sebagai sedikit pemimpin yang bisa diterima oleh pihak Korea Utara. Hal ini terkait hubungan historis antara Proklamator RI yang juga ayah Megawati, Bung Karno, dan Great Leader Korea Utara, Kim Il Sung. Dunia mencatat, bagaimana bunga anggrek yang diberikan Bung Karno dikenal dengan nama Kimilsungnia. Bunga anggrek ini sekarang menjadi simbol bunga persahabatan antara Indonesia dan Korea Utara.

Gelar dari SIA ini bukan yang pertama dari Korsel untuk Megawati. Sebelumnya, Ketua Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila itu juga menerima gelar doktor honoris causa dari beberapa universitas di Korea.

Pemberian gelar profesor dari SIA ini, menurut Hasto, menjadi penting di tengah ketegangan hubungan Selatan dan Utara saat ini, terutama setelah Korea Utara belum lama ini meluncurkan rudal balistik.

“Sebab Ibu Mega yang konsisten dalam membangun dan mewujudkan perdamaian di Korea, diharapkan dengan kepemimpinan Ibu Mega yang diterima kedua belah pihak, dalam membantu proses dialog bagi masa depan peninsula itu. Dan disinilah pemberian profesor kehormatan diberikan kepada Ibu Megawati dari Seoul Institute of the Arts. Karena memang pendekatan kebudayaan itu suatu hal yang sangat penting,” kata Hasto.

Dan SIA, sebelum memberikan gelar profesor kehormatan itu, juga sudah melakukan kajian-kajian terhadap kepemimpinan Megawati dan dedikasinya terhadap kebudayaan.

“Kalau kita lihat ke dalam, PDI Perjuangan adalah satu-satunya partai di Indonesia yang memiliki Badan Kebudayaan. Kebudayaan sebagai ruang dialog dalam politik itu juga hanya diwujudkan PDI Perjuangan. Kita punya Badan Kebudayaan yang terbukti efektif dalam menjabarkan Pancasila melalui jalan Trisakti,” kata Hasto.

“Bahkan selama bulan puasa, menjelang sahur dan buka puasa, kita adakan kegiatan. Begitupun pada saat peringatan hari besar agama lain. Ini wujud Badan Kebudayaan mengangkat seluruh perspektif kebudayaan dalam peristiwa-peristiwa yang mengangkat religiusitas bangsa ini,” tambah Hasto.

Gelar profesor kehormatan dari SIA ini akan menjadi yang kedua untuk Megawati. Sebelumnya,  pada Juni 2021 lalu, Megawati menerima gelar Profesor kehormatan dari Universitas Pertahanan (Unhan) RI di Bidang Kepemimpinan Strategik.

Untuk gelar doktor kehormatan, Megawati sudah menerima sembilan, berikut ini daftarnya.
1. Waseda University of Tokyo, Tokyo, Jepang, 29 September 2001 (Bidang Politik).

2. Moscow State Institute of International Relations (MGIMO), Moskow, Rusia, 22 April 2003 (Bidang Politik).

3. Korea Maritime and Ocean University, Busan, Korea Selatan, 19 Oktober 2015 (Bidang Politik)

4. Universitas Padjajaran (UNPAD), Bandung, Indonesia, 25 Oktober 2016 (Bidang Politik dan Pemerintahan).

5. Universitas Negeri Padang (UNP), Kota Padang, Indonesia, 27 September 2017 (Bidang Pendidikan Politik).

6. Mokpo National University, Kota Mokpo, Korea Selatan, 16 November 2017 (Bidang Demokrasi Ekonomi).

7. Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN), Bandung, Indonesia, 8 Maret 2018 (Bidang Politik dan Pemerintahan).

8. Fujian Normal University (FNU), Fuzhou, Fujian, Tiongkok, 5 November 2018 (Bidang Diplomasi Ekonomi).

9. Soka University Japan, Tokyo, Jepang, 8 Januari 2020 (Bidang Kemanusiaan).(*)

Bali, biwara.co – Asosiasi Dinas Kominfo Provinsi Seluruh Indonesia (ASKOMPSI) secara resmi mengusulkan ada perhatian Pemerintah Pusat melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk dapat memberikan Dana Bagi Hasil (DBH) Frekuensi untuk Pemerintah Daerah.

Melalui kesempatan dalam Rapat Kerja Nasional Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) pada tanggal 9-10 Mei 2022 di Discovery Kartika Plaza Hotel, Kuta Bali.

“Kami memang sengaja mengirimkan surat resmi ke APPSI agar juga dapat mengusulkan adanya DBH Frekuensi bagi Pemda yang selama ini langsung dipungut oleh Pemerintah Pusat melalui Kemenkominfo” kata Ketua ASKOMPSI DR. Drs. Sudarman, MMSi. Pada Senin (9/05/2022).

Besar harapan dapat menjadi bagian dari usulan APPSI dalam memberikan usulan penambahan komponen DBH SDA penerbitan Peraturan Pemerintah turunan Undang Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat Dengan Daerah, agar Pemda mendapatkan juga DBH SDA Frekuensi yang potensinya sangat besar

“Apalagi kita tahu potensinya sangat besar selama ini serta terus berpotensi meningkat dengan baik seiring dengan proses transformasi digital yang semakin cepat. Apalagi Kemenkominfo belum pernah samasekali memberikan DBH, DAK, Dekon dan lainnya ke daerah, jadi pas aja moment ini,” lanjut Kadiskominfo Provinsi Kepulauan Bangka Belitung itu.

Sementara itu, Kadiskominfo Provinsi Kaltim H.M Faisal S. Sos. M.Si yang juga merupakan Wakil Ketua 1 ASKOMPSI mengatakan bahwa telah menyerahkan surat usulan tersebut.

“Saya sudah menyerahkan langsung surat usulan mengenai DBH Frekuensi dari ASKOMPSI kepada Gubernur Kaltim dan juga Ketua Umum APPSI sebelum mulai acara di Bali hari ini (9/5) dan mendapatkan respon yang baik,” ucapnya.

Tentu saja dengan harapan bisa menjadi usulan masukan dari APPSI ke Pemerintah Pusat. “Apalagi kita tahu, sesuai statemen Menteri Kominfo bahwa realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak Kementerian Kominfo juga terus meningkat. Bahkan Kementerian Komunikasi dan Informatika salah satu penghasil PNBP tertinggi pada sektor non migas selama kurun waktu 2015 sampai 2020,” lanjut Faisal.

Pendapatan tersebut antara lain berasal dari pendapatan hak penyelenggaraan telekomunikasi dan pendapatan penggunaan spektrum frekuensi radio serta lainnya. “Tentu ada yang obyek pelaksanaannya berada di daerah namun pungutannya masuk ke Pusat namun tidak dibagi Pemda” ujarnya kepada awak media.

Selanjutnya Eddy Santoso Direktur Eksekutif ASKOMPSI berharap usulan DBH SDA Frekuensi dapat dijadikan Pemda untuk memperkuat dukungan dalam target percepatan pembangunan Transformasi Digital yg telah dicanangkan Bapak Presiden Jokowi.

“Percepatan transformasi digital di daerah sebuah kewajiban yang patut dan harus mendapat dukungan dana dari Pemerintah Pusat,” ucap Pak De panggilan akrabnya.(*)

Penulis : Cyn

Samarinda, biwara.co – Ketua Umum Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan meminta seluruh pengurus untuk aktif dalam program percepatan penyelesaian penanganan Covid-19 yang sedang gencar menggelar dan menyalurkan Vaksinasi di seluruh Indonesia.

Mengikuti, instruksi tersebut, seluruh kader PDI Perjuangan diharapkan untuk melakukan Vaksin, dan bahkan membantu pemerintah dalam menyalurkan Vaksin di setiap tingkatan kepengurusan.

Dewan Pimpinan Daerah PDI Perjuangan Provinsi Kalimantan Timur, berhasil merangkul hampir 80% kepengurusan mulai dari tingkatan daerah hingga anak ranting di setiap desa dan kelurahan dan RT.

“Alhamdulillah, selain dari amanah pimpinan pusat, kami juga berinisiatif untuk melakukan Vaksinasi Massal di setiap daerah di kaltim. Ini gencar kita lakukan sejak Februari lalu,” kata Ananda Emira Moeis Sekertaris DPD PDI Perjuangan Kaltim.

Dikatakan Ketua Panitia Vaksinasi PDI Perjuangan, Priskila Eva Randabunga, ada ratusan dosis yang di siapkan dalam kegiatan Vaksinasi massal itu. Sasaran untuk Vaksin tersebut ialah, seluruh kader PDI Perjuangan mulai dari tingkat Anak Ranting hingga pengurus DPD PDI Perjuangan.

“Kita bersyukur, kegiatan ini sudah terlaksana 3 kali. Dan sudah mencapai 80 persen, seluruh pengurus tingkat DPD, DPC, PAC dan Ranting sudah di Vaksin. Mulai dari dosis 1 hingga Boster juga udah,” beber Eva sapaan akrabnya.

“Pengurus semua sudah Vaksin, sudah siap bekerja kembali melayani warga masyarakat,” tambahnya.

Tema yang diusung oleh partai berlogo banteng ini ialah “PDI Perjuangan Peduli Kesehatan Warga dan Kadernya”. Kegiatan vaksin itupun ternyata diminati banyak warga. Di akui Eva, saat menyebar link pendaftaran vaksinasi, tak hanya kader yang mendaftar. Ada juga warga yang ikut mendaftar.

“Kita suka tiba tiba minta ajukan penambahan dosis, karena kuota kadang kurang. Ada banyak juga tuh warga yang mendaftar. Bahkan ada yang dari luar kota, seperti dari Kukar dan Bontang itu, kebetulan di samarinda, lihat iklan kami, terus ikut daftar.” pungkasnya.

Diketahui, Kegiatan Vaksinasi, yang bekerjasama dengan tenaga medis dari Rumah Sakit swasta Ibunda yang terletak di Jalan Cendrawasi Samarinda, Puskesmas, TNI Dankesyah Samarinda, serta Klinik kasih bunda, terletak di Ahmad Yani Nomor 23 Samarinda. Sebanyak 500 dosis vaksin yang telah tersalurkan kepada masyarakat.(*)

Penulis : Cyn

Samarinda, biwara.co – Setiap Tahunnya untuk menyambut lebaran, Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas II A Samarinda, mengusulkan Remisi Hukuman untuk Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP). Pada Idul Fitri 1443 Hijriah di tahun 2022 ini, ada sekitar 586 WBP.

Kepala Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Samarinda Moh Ilham Agung Setyawan mengatakan ditahun ini pihaknya mengusulkan remisi hukuman terhadap 586 WBP dari 750 orang.

Diterangkan Ilham, alasannya hanya mengusulkan remisi terhadap 586 orang dari total banyaknya WBP di Lapas Kelas IIA Samarinda karena memang sisanya dianggap belum memenuhi syarat, baik secara substansi maupun administrasi.

“Yang mendapat remisi hanya sekitar 586 dari 750 orang karena memang sisanya itu belum memenuhi syarat substansi dan administrasi,” terangnya, Jumat (29/4/2022).

Dilanjutkannya, jika syarat remisi dapat dilihat dari jenis hukuman yang diterima oleh WBP yang bersangkutan.

Dirinya mengambil contoh, pada WBP terkena pasal Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) maka yang bersangkutan harus membayar denda. Namun ketika yang bersangkutan kena pasal Tipikor dan yang bersangkutan tidak membayar denda uang pengganti, tentu tidak langsung diberikan, kata Ilham Agung.

“Dan untuk remisi di hari raya idul fitri ini besarannya 15 hari sampai dengan 2 bulan,” sebutnya.

Berbeda dengan remisi umum perayaan hari kemerdekaan di 17 Agustus. Dalam waktu tersebut WBP akan mendapat remisi waktu yang lebih banyak yakni mulai dari 1 bulan sampai dengan 6 bulan.

Ditegaskannya, dalam pemberian remisi, pihaknya juga tidak asal memberikan yakni melihat juga dari jenis pidana yang dilakukan.

“Kalau pidana umum yang jelas sebagian besar pasti mendapat remisi, sedang pidana khusus seperti narkoba, tipikor, teroris itu masih dilihat masa pidana nya berapa lama dan memastikan yang bersangkutan sudah ikrar dengan NKRI atau belum,” jelas Ilham.

Kembali ditambahkan Ilham, pemberian remisi nantinya akan dilakukan secara serentak pada 1 syahwal 1443 Hijriah atas persetujuan Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna H Laoly.

“Nanti pemberian remisi khusus idul fitri terhitung mulai 1 syhawal yang ditetapkan pemerintah, kita berikan secara simbolis,” pungkasnya. (*)

Penulis : Cyn

Samarinda, biwara.co – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) bersama dengan Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas), menyerahkan barang kebutuhan pokok dan barang penting (bapokting) bagi masyarakat tidak mampu dan disabilitas serta lanjut usia di Kaltim, terutama di Samarinda.

Penyerahan dilakukan oleh Wakil Gubernur Hadi Mulyadi, didampingi Manajer Administrasi dan Keuangan SKK Migas Perwakilan Kalimantan Sulawesi (Kalsul) Lely Sondakh dan Ketua DPRD Kaltim Makmur HAPK. Yang dilaksanakan di ruang Ruhui Rahayu lantai 1 Kantor Gubernur Kaltim, pada Rabu (27/04/2022).

Hadi mengatakan, terdapat tiga peran penting berbagai pihak untuk meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat. Yakni pemerintah, organisasi masyarakat dan pengusaha. Yang mana, dari masing-masingnya memiliki tugas dan peran berbeda. Dibutuhkan kerjasama yang baik untuk dapat saling melengkapi tujuan untuk membangun negara lebih baik.

“Jika ini dilakukan, tidak ada masyarakat miskin di Indonesia,” ucapnya saat memberikan sambutan.

Dikatakannya, khusus di Kaltim, banyak perusahaan besar yang mendapatkan keuntungan dari usahanya, tetapi perhatiannya terhadap masyarakat sekitarnya masih kurang.

Di Kaltim sendiri, lanjutnya, terdapat 10 perusahaan besar Perjanjian Karya Pengusaha Pertambangan Batu Bara (PKP2B) dan ratusan perusahaan batu bara kecil. Namun, CSR yang disalurkan setiap tahunnya tidak juga meningkat. Sementara, CSR dari PKP2B lainnya terus meningkat setiap tahun.

“Ada 30 PKP batubara, ini terbesar di Indonesia, ditambah ratusan IUP. Kalau mereka bekerja serius memberikan bantuan, harusnya di Kaltim tidak ada masyarakat miskin,” katanya.

Dirinya berharap, perusahaan-perusahan yang berdomisili di Kaltim dapat membantu masyarakat yang ada di sekitarnya, sebagai wujud kepedulian pada sesama.

“Kepedulian ini jika tidak dilakukan, maka tidak mungkin akan besar. Jadi, siapapun kita, pemerintah, TNI-POLRI, perusahaan kalau ingin membangun negara ini dengan baik, maka harus ada pengorbanan. Semoga dengan kepedulian ini bukan hanya sekedar simbol, tapi harus ditiru oleh perusahaan lainnya,” pesannya.

Sementara itu, Ketua DPRD Kaltim Makmur HAPK menyambut baik dengan dilaksanakannya penyerahan bantuan kepada masyarakat kurang mampu.

“Harapan saya, kepedulian ini bisa dilakukan di 10 kabupaten/kota juga, karena di sana juga ada peranannya. Apalagi yang menyangkut masalah migas ini, karena kita terbesar setelah Aceh. Maksud saya, bagaimana kita melihat masyarakat Kaltim yang masih membutuhkan perhatian,” harapnya.

Lanjutnya, kepedulian sosial dari perusahaan-perusahan di Kaltim harus mencakup seluruh masyarakat. Tidak hanya masyarakat di perkotaan, tetapi juga hingga pelosok-pelosok kabupaten.

“Bukan hanya memberikan beras saja, tetapi juga pemberian CSR dalam bentuk lain dilakukan, seperti penanganan banjir, bencana, infrastruktur, kesehatan dan sebagainya,” katanya.

Terpisah, Manager Administrasi dan Keuangan SKK Migas Lely menyebut, untuk tahun 2022 ini, pihaknya melakukan pembagian sebanyak 1.247 paket bantuan yang dibagikan kepada masyarakat di 6 wilayah kabupaten/kota di Kaltim.

“Paket bantuan kami sebar di Samarinda, Kukar, Balikpapan, PPU, Kutai Timur dan Sangasanga yang merupakan bahan pokok penting senilai total Rp 312 juta. Semoga bantuan ini meringankan masyarakat,” katanya.

Sementara itu, Kepala Dinsos Kaltim HM Agus Hari Kesuma menjelaskan, bantuan yang dilakukan diharapkan bukan hanya bagi lembaga panti asuhan terkhusus saja dan jumlahnya jangan hanya ratusan saja menerima.

“Karena, jujur ribuan masih ada masyarakat kurang mampu dan lansia jika ditotalkan. Jadi, kalau bisa tahun depan jangan hanya ratusan penerima, tapi ribuan,” katanya. (*)

Penulis : Cyn

Samarinda, biwara.co – Gubernur Kaltim Isran Noor Resmikan Kantor Baru Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi (Disperindagkop), Usaha Kecil dan Menegah (UKM) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim), yang baru saja selesai direnovasi di Jalan MT Haryono, pada Selasa (26/04/2022).

Peresmian gedung ditandai dengan pemotongan pita merah oleh Gubernur Isran Noor saat didampingi Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Kaltim Sri Wahyuni, yang dilanjutkan dengan Gubernur Kaltim mengelilingi pameran usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) yang digelar oleh Disperindagkop-UKM Kaltim.

Isran juga melihat-lihat ruangan lain yang di dalamnya terdapat customer service (CS) pengaduan konsumen seperti Balai Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang (BPSMB), hingga Sertifikat Keterangan Asal (SKA) dan ruangan lainnya.

“Semoga gedung baru ini diberikan kelancaran dan kemudahan dari Tuhan Yang Maha Esa, atas nama pemerintah dan masyarakat Kaltim selamat atas diresmikannya kantor baru ini,” jelasnya.

Dia berharap agar peresmian kantor baru ini dapat bermanfaat dan berguna bagi masyarakat Benua Etam khususnya UMKM.

“Semoga kantor ini bermanfaat dan berguna untuk masyarakat dalam rangka peningkatan perekonomian Kaltim,” sambungnya.

Usai berkeliling kantor baru Disperindagkop-UKM, Gubernur Isran memasuki aula dan mengikuti acara seremonial dengan mendengarkan laporan dari Kepala Dinas PUPR Kaltim, Aji Muhammad Fitra Firnanda dan Kadisperindagkop-UKM HM Yadi Robyan Noor.

Lebih lanjut, penyelesaian bangunan seluas kurang lebih 1 hektar itu diketahui dilimpahkan kepada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Kaltim.

Kepala Dinas PUPR Katim Aji M Fitra mengatakan, penyelesaian bangunan gedung baru Disperindagkop Kaltim ini telah terbagi dari tiga tahap. Tahap pertama mulai dilakukan pada tahun 2019 dengan nilai kontrak sekitar Rp 20 miliar.

“Jadi penyelesaian pembangunan gedung baru ini telah dibagi tiga tahap yakni mulai tahun 2019, 2022, dan 2021,” sebut Kepala Dinas Aji M Fitra.

Aji M Fitra menuturkan, pembangunan tahap pertama pada tahun 2019 dengan nilai kontrak sekitar Rp 20 miliar tersebut, pihaknya telah berhasil menyelesaikan bangunan gedung B serbaguna, mushola hingga drainase.

Kemudian pada tahap dua tahun 2020 dilanjutkan dengan penyelesaian gedung utama hingga pengerjaan bangunan melalui metode struktur dan metode arsitektur dengan nilai kontar sekitar Rp 12 miliar.

Dilanjutkan pada tahap tiga tahun 2021 dengan nilai kontrak kisaran Rp 11 miliar. Pada tahap ini PUPR Kaltim melakukan penyelesaian pengerjaan arsitektur, hingga kelengkapan sound system.

“Sehingga keseluruhan dari tiga tahap pembangunan dan penyelesain gedung baru Disperindagkop Kaltim yaitu kurang lebih senilat Rp 50 miliar,” tukasnya.

Kadisperindagkop-UKM Kaltim, HM Yadi Robyan Noor, menyampaikan rasa syukurnya atas peresmian kantor baru tersebut, dirinya berharap dapat melakukan pelayanan dengan lebih baik lagi kedepannya.

“Yang jelas kami happy, pak gubernur happy. Satu yang diminta oleh pak gubernur tadi pelayanan lebih baik lagi kedepannya. Kami mempunya 7 pelayanan yah, untuk ekspor, UKM, perdagangan dan sebagainya ada, mudah-mudahan pelayanan di bidang perindustrian, perdagangan, koperasi, usaha kecil dan menengah bisa lebih baik lagi kedepannya,” harapnya.(*)

Penulis : Cyn

Samarinda, biwara.co – Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang dilaksanakan oleh Komisi IV DPRD Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim), bersama Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Kalimantan Timur, dan KONI Kaltim, terkait Dana Hibah KONI Kaltim Tahun 2022/2023, di Ruang Rapat Gedung E Lantai 1 DPRD Kaltim, Jl. Teuku Umar – Karang Paci. Pada Senin (25/04/2022).

Rapat yang dipimpin langsung oleh ketua komisi IV DPRD Kaltim, Akhmad Reza Fachlevi, mengatakan, agenda tersebut berupa rapat lanjutan KONI yang dilakukan bersama BPKAD, Dispora dan Bappeda terkait masalah anggaran untuk tahun anggaran 2022/2023.

“Tentu ini berkaitan dengan persiapan TC mandiri, pra PON, mungkin untuk proprov aman tapi untuk operasional dari Kaltim sendiri masih di khawatirkan,” ucapnya.

Dirinya melanjutkan, KONI Kaltim mengajukan anggaran sekitar kurang lebih 27 miliar.

“Harusnya masuk anggaran murni. Namun itu dimurni tidak terinput, harapannya nanti di perubahan bisa terinput, untuk anggaran tambahan dari KONI Kaltim, karena dana yang ada ini hanya sisa dari tahun anggaran 2021 yang bertahan sampe bulan Juni saja, nah kita berfikir selepas dari Juni sampai Desember nanti seperti apa. Harapannya akan ada tambahan dari pemerintah provinsi,” jelas Reza.

Menanggapi hal tersebut, Rusdiansyah Aras ketua KONI Kaltim, menyatakan masalah anggaran yang dibahas dalam rapat bersama komisi IV itu, yang menurutnya masih samar-samar.

“Kami ajukan 27, tapikan sampai sekarang masih samar-samar anggaran itu kita dapat atau tidak, kalau tidak dapat ya memang prestasi kita terancam, karena 2023 sudah mau pra PON. Dan itu cikal bakal kita mau tampil di pon kalau kita tidak ikut pra pon ya pasti gak ikut pon,” jelasnya.

Dirinya sangat berharap agar anggaran yang di ajukan pihaknya dapat disetujui. Apalagi KONI Kaltim bersama Gubernur Kaltim telah mencanangkan TC mandiri untuk para atlet.

“Yang kita pikirkan atlet, kita sedang membina 225 atlet dengan 80 pelatih dan 16 official teknik itu yang mengawal TC mandiri mereka. Nah harapan kita nanti sampai ke Porprov di Berau, yang menjadi cikal bakal lagi nanti untuk pra-PON, ini kekuatan kita untuk tampil menuju PON. Mudahan pemerintah memberikan perhatian lebih,” pungkas Rusdiansyah.(*)

Penulis : Cyn

Samarinda, biwara.co – Wakil ketua DPRD Kaltim, Muhammad Samsun, meminta pemerintah pusat agar dalam proses pembangunan IKN perlu melakukan langkah antisipasi sehingga tidak terjadi kerusakan alam yang membuat terjadinya bencana alam.

Mengingat dengan adanya pembangunan kawasan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) potensi kerusakan alam sangat besar akibat aktivitas perluasan lahan yang cukup luas seiring dengan luasnya kawasan IKN Nusantara.

“Dampak dari kerusakan alam yang terjadi tentu juga memiliki potensi timbulnya bencana alam seperti banjir hingga tanah longsor. Saya meminta, langkah antisipasi dilakukan untuk meminimalisir terjadinya bencana alam seperti banjir yang terus menerus terjadi di seluruh kabupaten/kota di Kaltim,” pintanya.

Legislator dari fraksi PDI Perjuangan ini juga berharap agar dalam proses pembangunan kawasan IKN berjalan seiringan dengan pembangunan daerah penyangga utama IKN, terutama pembangunan dalam hal pencegahan masalah banjir.

Samsun mengungkapkan, banjir yang terus terjadi di Kaltim selama ini salah satu penyebabnya karena masifnya kerusakan alam seperti aktivitas pertambangan .

“Bencana banjir yang terjadi di Kaltim ini karena kerusakan alam, kerusakan lingkungan, apalagi dengan banyaknya pertambangan. Banyak daerah yang telah digundul, seperti di Samboja, Kabupaten Kutai Kartanegara,” ungkapnya, beberapa waktu lalu.

Meskipun pemerintah pusat saat ini telah menyiapkan berbagai macam upaya untuk mencegah banjir di kawasan IKN, tapi Samsun juga berharap agar upaya serupa juga perlu dilakukan di sejumlah daerah penyangga seperti Balikpapan, Samarinda dan Kutai Kartanegara (Kukar).

Menurutnya, jika upaya itu dilakukan maka kawasan IKN dan daerah penyangga ke depannya dapat terhindar dari berbagai macam bencana alam seperti bencana banjir yang saat ini terus melanda di sejumlah daerah penyangga.

“Saya melihat ada upaya pemerintah pusat untuk membantu penanggulangan banjir, ada pembangunan waduk di kawasan IKN. Kita berharap bukan hanya kawasan inti IKN saja yang bebas banjir, tapi daerah penyangga juga harus ikut menikmati pembangunan IKN tanpa banjir,” pungkasnya.(*)

Penulis : Cyn