Samarinda, biwara.co – Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Kaltim 2023. Seluruh kabupaten/kota yang hadir banyak yang mengusulkan terkait pembangunan infrastruktur yang ada.

Hal tersebut disampaikan oleh Bupati/Wali Kota atau yang mewakili, dari masing-masing kabupaten/kota, di Pendopo Odah Etam, Kompleks Kantor Gubernur, Jalan Gajah Mada Samarinda, pada Rabu (20/4/2022).

Jajaran Forkopimda Kaltim, Walikota, Bupati dan unsur pimpinan DPR RI serta DPRD Kaltim juga tampak hadir.

Deputi Bina Pembangunan Daerah Kemendagri dan Perwakilan Bappenas RI juga turut menyimak pemaparan apa yang menjadi usulan kabupaten/kota ke Pemerintah Provinsi guna melaksanakan program pembangunan di daerah masing-masing.

Untuk itu, Gubernur Kaltim Isran Noor, memberikan arahan, agar suksesnya pembangunan daerah di Benua Etam menuju Kaltim Berdaulat 2023 tidak lepas dukungan berbagai pihak, juga peran Isran Noor dan Wagub Hadi Mulyadi memimpin di tengah wabah Covid-19.

“Tahun 2020 kita memang mengalami dampak, di mana tingkat pengangguran dan kemiskinan meningkat. Pada 2021 hingga sekarang terus mengalami penurunan. Sehingga pertumbuhan ekonomi Kaltim pun mengalami pertumbuhan signifikan,” kata Isran Noor.

Khusus perangkat daerah, Isran Noor mengatakan dalam menyusun program kegiatan rencana belanja pemerintah 2023 harus lebih diperhatikan.

“Ini untuk mewujudkan ketahanan sosial dan perekonomian daerah yang inklusif serta berkelanjutan menuju Kaltim Berdaulat 2023,” pungkas Isran Noor.

Sehubungan dengan itu, Anggota Komisi V DPR RI Irwan, juga mengusulkan agar runway (landasan pacu) Bandara APT Pranoto Samarinda diperpanjang, dalam Musrenbang Provinsi Kaltim.

Pengembangan Bandara APT Pranoto di Samarinda menjadi salah satu bagian dari pembangunan konektivitas untuk mendukung Ibu Kota Negara (IKN) di Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara.

Sejak 2020, sudah dilakukan pembenahan yakni pembuatan drainase runway bandara yang sempat tergenang air. Untuk tahun 2021 telah dilakukan pelebaran taxiway (jalan penghubung apron dan landasan).

Untuk kapasitas terminal saat ini mampu menampung 1,5 juta penumpang setiap tahunnya. Sementara panjang runway 2.250 meter dan akan dikembangkan menjadi 3.000 meter. Hal ini pun disampaikan Anggota Komisi V DPR RI, Irwan atau dikenal Irwan Fecho.

Ditahun 2022 ini, telah diusulkan penambahan panjang landasan pacu bandara, dan juga landscape bandara. Menurutnya, Bandara APT Pranoto ini merupakan bandara strategis untuk konektivitas di IKN sehingga pembenahan harus terus dilakukan.

“Runway-kan sempat amblas, kita bagusin. Mengenai anggaran sudah ada di Kemenhub, kurang lebih Rp 100 miliar. Tahun ini kita dorong penambahan perpanjangan runway sama pembangunan landcape di depan Bandara APT Pranoto. Ini yang mau kita tuntaskan di tahun ini,” kata Irwan.

Ketua DPD Demokrat Kaltim itu menambahkan, untuk biaya penambahan panjang runway, masih menunggu diterbitkannya Surat Berharga Syariah Negara (SBSN).

Tak sampai disitu, Irwan melanjutkan untuk infrastruktur menuju bandara pun menjadi usulan. Mulai dari simpang Lempake sampai bandara. Dimana ruas jalan kanan kiri akan diperlebar.

“Nanti bahu jalannya kita perkeras. Jalannya kita aspal terus ditanjakan yang dekat Perumahan Talang Sari itu akan dipangkas supaya tidak terlalu menanjak dan membuat jalan khusus untuk kendaraan berat supaya meminimalisir terjadinya kecelakaan,” pungkasnya.

Dengan harapan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat. Pengembangan runway dan taksiway ini tentu akan mendukung dan memperkuat eksistensi Bandara APT Pranoto.(*)

Penulis : Cyn

Samarinda, biwara.co – Dalam rangka persiapan Idul Fitri tahun 2022, Gubernur Kaltim Isran Noor didampingi Ketua DPRD Kaltim Makmur HAPK, Pangdam VI/ Mulawarman Mayor Jendral TNI Teguh P Rumekso dan Kapolda Kaltim Irjen Pol Imam Sugianto bersama instansi terkait menggelar rapat koordinasi (Rakor) lintas sektoral, di Hotel Senyiur Samarinda, Selasa (19/4/2022).

Melalui konferensi pers di hadapan awak media, Kapolda Kaltim, Irjen Pol Imam Sugianto mengungkapkan bahwa, pihaknya sudah mengikuti rapat instruksi dengan Mabes Polri dan ada beberapa kesimpulan yang harua disampaikan.

“Secara serentak, kami akan menggelar operasi pengamanan dengan sandi Ketupat Mahakam 2022. Operasi akan kami mulai pada 28 April dan diakhiri 9 Mei 2022,” jelasnya.

Imam menegaskan, ada instruksi dari pusat bahwa di luar rentang minggu operasi yang berlangsung 12 hari itu, pihaknya akan menyelenggarakan kegiatan kepolisian yang ditingkatkan. Mulai 14 April dan setelah 9 Mei 2022.

Instruksi dari Kementerian Perhubungan (Kemenhub), untuk masyarakat yang mudik diimbau untuk lebih dulu berangkat. Hal itu dikarenakan mudik tahun ini akan sangat masif, dari hasil survey Kemenhub akan ada 80 juta manusia yang akan melakukan mudik.

“Jadi yang kira-kira tidak memiliki pekerjaan yang urgent atau masyarakat yang kerja swasta, atau bekerja freelance itu lebih dulu berangkat. Sebab tahun ini diprediksi mudik sangat masif,” lanjut Imam.

Pergerakan mudik di Kaltim dipastikan akan terkelola dengan baik. Sebab setiap tahun Idul Fitri di Kaltim, akan ada juga yang mudik ke Jawa dan Sulawesi. Termasuk dari Sulawesi dan Jawa juga bertandang ke Kaltim. Namun persentasenya, ujar Imam, tidak begitu signifikan.

“Tidak kalah pentingnya, capaian vaksinasi harus terus ditingkatkan. Khususnya booster. Di Kaltim akan kami kebut hingga Juli nanti. Sehingga jika akan mudik bisa lebih aman,” bebernya.

Imam mengingatkan, saat mudik, masyarakat diwajibkan sudah menerima dosis vaksin. Misalnya bagi pemudik yang menggunakan transportasi pesawat terbang, harus terpenuhi vaksin dosis 1, 2, dan booster. Bagi yang sudah booster, dipastikan aman dan tidak dilakukan pemeriksaan.

“Tapi kalau hanya menerima vaksin dosis 1 dan 2, harus melakukan tes rapid antigen. Sedangkan yang masih menerima vaksin dosis 1 harus menyertakan bukti tes PCR. Buktinya harus dibawa,” tambah Imam.

Nantinya kurang lebih 1.700 personel akan diturunkan untuk pengamanan selama menjelang Idul Fitri. Personel berasal dari pemangku kepentingan terkait hingga TNI-Polri. Seluruhnya akan menyebar di 51 pos pengamanan yang disediakan. Pos pengamanan dan pelayanan akan didirikan di mal hingga pelabuhan. Termasuk di titik-titik konsentrasi massa.

Selain itu, terkait dengan pawai takbiran di malam terakhir ramadhan, Imam menyarankan untuk ditiadakan dengan asalan keamanan.

“Sementara untuk pawai takbiran saya sarankan di mesjid saja. Menurut kami dari segi keamanan sebaiknya takbir keliling itu ditiadakan. Saya pikir cukup di mesjid saja karena juga sudah cukup banyak rumah ibadah tersebar untuk melaksanakan syiah dari mesjid,” pungkasnya.(*)

Penulis : Cyn

Samarinda, biwara.co – Komisi IV DPRD Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kaltim dan Badan Pengelola Beasiswa Kaltim (BP-BKT), membahas terkait Evaluasi Penyaluran Beasiswa Tahun 2021 Dan Rencana Penyaluran Beasiswa Tahun 2022, di gedung D, lantai 3, kantor DPRD Kaltim, pada Selasa (19/04/2022).

Kepala BP-BKT, Iman Hidayat menyebutkan bahwa sejauh ini, proses administrasi para pendaftar terbilang lancar dan relatif aman. Sebab pihaknya sudah berkali-kali mengingatkan agar calon pendaftar bisa membaca dengan saksama petunjuk teknis (juknis) yang tersedia.

“Syarat di dalam pendaftaran kan juga sudah disederhanakan. Kami juga memberikan warning. Misalnya, waktu mau mengisi besaran UKT, di situ sudah langsung ada tabel, 2 item saja yang diisi,” ungkapnya kepada awak media selepas mengikuti RDP.

Kemudian dari sisi surat-menyurat seperti surat pernyataan bersedia menyelesaikan pendidikan dan tidak menerima beasiswa dari pihak lain sekarang juga dijadikan satu. Sehingga lebih memudahkan pendaftar. Dulu, keduanya terpisah menjadi 2 surat berbeda.

“Bisa disimpulkan kesalahan-kesalahan yang berkaitan dengan administrasi akan berkurang tahun ini,” lanjutnya.

Saat ini yang belum terpantau adalah terkait dengan KTP. Sebelumnya, BP-BKT ingin menerapkan sistem online bekerja sama dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) terkait.

Detailnya, saat pendaftar memasukkan data diri ke dalam website dan KTP-nya bermasalah, pasti langsung disuruh melakukan perbaikan. Namun hal itu belum bisa dilakukan. Sebab sistem dari Disdukcapil belum bisa terkoneksi.

“Jadi masih seperti tahun lalu untuk cek KTP. Jadi pendaftar itu KTP-nya kami kirim ke Disdukcapil dan minta untuk diverifikasi,” tambah Iman.

Beasiswa Kaltim tahun ini juga tampak berbeda karena membuka peluang bagi mahasiswa yang orangtuanya meninggal akibat Covid-19. Salah satu syarat yang harus mereka penuhi adalah menyertakan surat keterangan dari Dinas Sosial (Dinsos) setempat, Dinas Kesehatan (Dinkes) setempat, atau rumah sakit tempat korban dirawat atau meninggal.

“Kalau ada surat keterangan itu, silahkan dilampirkan. Nanti akan kami kelompokkan tersendiri. Saat ini sudah terkelompok tapi belum kami jumlahkan karena pendaftaran masih dibuka,” beber Iman lagi.

Ditanya seberapa banyak pendaftar mahasiswa dan siswa dari daerah 3T di Kaltim, Iman mengungkapkan, pihaknya belum melakukan evaluasi. Nantinya akan dievaluasi saat pendaftaran ditutup.

Sebagai informasi, besaran UKT untuk pendaftar mahasiswa, paling rendah akan mendapatkan Rp 4 juta dan paling tinggi Rp 10 juta per semester. Diketahui, dana beasiswa dianggarkan melalui APBD Kaltim 2022 sebesar Rp 156 miliar.

Sementara itu, Ketua Komisi IV DPRD Kaltim, Akhmad Reza Fachlevi berharap Beasiswa Kaltim bisa tepat sasaran kepada yang berhak menerima. Pihaknya juga menyoroti jumlah pendaftar yang terhimpun sampai hari ini. Ternyata sudah puluhan ribu yang berminat.

“Beasiswa ini kan sangat ditunggu. Mulai siswa sampai mahasiswa. Kami berharap, beasiswa ini bukan hanya pelajar atau mahasiswa di kota yang dapat. Tapi di daerah pinggiran dan di pedalaman juga harus dapat informasi ini,” tegas Reza.

Khususnya bagi Stimulan Siswa yang pendaftarannya melibatkan pihak sekolah. Reza menyebut, operator-operator di tiap sekolah sudah diberitahu soal informasi adanya beasiswa itu.

“Kami minta terbuka saja. Sebab semua orang berhak dapat. Mulai di pedalaman Kubar, Mahulu, Kutim, Kukar, dan yang lain juga harus dapat. Harapan kami, kalau bisa yang dari jalur khusus seperti anak berkebutuhan khusus, penghafal Alquran, dan lainnya bisa lebih diutamakan,” pungkas Reza.

Diketahui, beasiswa Kaltim yang tiap tahun dilaksanakan tidak pernah sepi peminat. Hingga Selasa (19/4) tercatat sudah ada 51.906 orang yang mendaftar Beasiswa Kaltim tahun 2022. Rinciannya untuk Tuntas Mahasiswa ada 10.606 pendaftar, Stimulan Mahasiswa dengan 11.732 pendaftar, dan Stimulan Siswa dengan 29.568 pendaftar.(*)

Penulis : Cyn

Balikpapan, biwara.co – Komisi IV dan Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) melakukan kunjungan ke Kalimantan Timur (Kaltim) dalam rangka meninjau persiapan pembangunan Ibu Kota Negara (IKN), yang disambut oleh Wakil ketua DPRD Kaltim, Muhammad Samsun, di VIP Room, Bandara Sepinggan, Balikpapan, pada Senin (18/04/2022).

“Dengan kehadiran anggota DPR RI di Kaltim, ini bisa memberikan masukan kepada pemerintah pusat terkait apa-apa saja yang perlu dipersiapkan untuk menunjang percepatan pembangunan IKN,” ujarnya.

Samsun mengatakan, salah satu aspek penting dalam menunjang pembangunan IKN, yakni terkait ketersediaan lahan atau area cadangan pangan untuk pemenuhan kebutuhan ibu kota.

“Saya sudah komunikasi dan menyampaikan, bahwa pembangunan IKN ini mesti melihat dari berbagai aspek, khususnya aspek kebutuhan dan ketersediaan pangan. Untuk itu, DPR RI bersama pihak terkait harus memastikan bahwa kebutuhan itu aman dan terpenuhi,” katanya.

Diketahui, bahwa IKN akan membutuhkan banyak sekali stok pangan, harus ditentukan daerah yang akan dijadikan sebagai produsen atau penyedia bahan pangan.

“Karena, seperti kita ketahui bahwa IKN ini akan membutuhkan banyak sekali stok-stok pangan, yang mana daerah harus dijadikan sebagai salah satu produsen atau penyedia bahan pangan. Sehingga, nantinya stok pangan IKN, tidak semua didatangkan dari luar daerah,” jelas dia.

Menurutnya, ini merupakan kesempatan untuk melakukan transformasi ekonomi Kaltim yang selama ini bergantung pada minyak, gas dan batubara, sehingga pemerintah serta para stakeholder dapat mulai menyiapkan lahan-lahan lumbung pangan.

“Kita sama-sama mempersiapkan lahan-lahan lumbung pangan yang baru, lahan-lahan sawah yang memiliki pertanian modern, budidaya dan hortikultura modern, peternakan modern di Kaltim,” sebutnya.

Selain itu, dirinya juga berharap perlu adanya pemerataan konektivitas dari setiap kabupaten/kota yang ada di Kaltim.

“Hal tersebut menjadi tanggung jawab pemerintah untuk tidak hanya melakukan pembangunan di tanah seluas 260 ribu hektare sebagai tempat berdirinya ibu kota baru, melainkan juga daerah-daerah penyangga sekitarnya,” pungkas Samsun.(*)

Penulis : Cyn

Samarinda, biwara.co – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Timur (Kaltim) memberikan dukungan penuh terhadap kampanye nasional “Nusantara Cinta Zakat”.

Mulai April tahun ini, Pemprov Kaltim akan memberikan imbauan kepada para pejabat eselon II, III dan IV untuk membayar zakat profesi (penghasilan) melalui Unit Pengumpul Zakat (UPZ) di OPD masing-masing dan disalurkan ke Badan Amil Zakat Nasional (Baznas).

Hal itu diungkapkan, oleh wakil Gubernur Kaltim H Hadi Mulyadi dalam sambutannya saat membuka acara Kaltim Berzakat 2022 di Masjid Nurul Mu’minin Pemprov Kaltim, pada Senin (18/04/2022).

“Saya sudah lapor ke Pak Gubernur, dan beliau sangat setuju. Bu sekda atau yang mewakili, tolong segera dibuat imbauan kepada seluruh pejabat eselon II, III dan IV mulai bulan ini dianjurkan untuk membayar zakat profesinya kepada Baznas,” tegas.

Wagub Hadi meyakini, imbauan untuk membayar zakat ini tidak akan memberatkan para pejabat eselon beragama Islam yang secara umum memiliki penghasilan di atas Rp10 juta dari gaji pokok dan tambahan penghasilan pegawai (TPP).

“Justru dengan adanya pengumpulan zakat ini akan menyelamatkan mereka. Sebab di setiap penghasilan mereka terdapat hak orang lain,” terangnya.

Kewajiban berzakat ini sesuai dengan ketentuan Baznas Pusat hanya berlaku bagi mereka yang memiliki penghasilan di atas Rp6.644.868 per bulan atau Rp79.738.415 per tahun. Zakat yang harus dikeluarkan sebesar 2,5 persen.

“Jadi kalau eselon IV punya penghasilan Rp 10 juta per bulan, zakatnya tidak besar. Hanya Rp 250 ribu. Mungkin hanya sekali makan ke warung,” ucap Hadi.

Namun selama ini belum terbiasa dan tidak ada lembaga resmi yang secara teratur melakukan pengumpulan zakat tersebut. Oleh sebab itu, Wagub mengimbau agar mulai bulan ini pengumpulan zakat profesi sudah bisa dilakukan melalui Baznas.

“Yakinlah, tidak akan memberatkan, justru menyelamatkan,” tekan Hadi.

Ketua Baznas Kaltim H Ahmad Nabhan mengungkapkan tahun ini Kaltim mendapat target pengumpulan zakat infaq dan sedekah sebesar Rp102 miliar. Khusus Baznas Provinsi ditargetkan sebesar Rp 22 miliar.

“Insyaallah kita optimis. Apalagi tadi sudah ada penegasan dukungan dari Pak Wagub dan Pak Gubernur untuk pengumpulan zakat profesi di lingkungan pejabat Pemprov Kaltim,” kata Nabhan kepada Tim Publikasi Biro Adpim Setda Provinsi Kaltim.

Dilaporkan juga hingga awal April ini sudah tersalur dana zakat infaq dan sedekah di Kaltim sebesar Rp2,37 miliar. Sedangkan zakat terkumpul sepanjang Januari-Maret 2022 sebesar Rp3,39 miliar.

“Baznas sangat berkomitmen untuk menyukseskan program zakat ini dengan tagline Gerakan Cinta Zakat, Menyejahterakan Umat,” ujarnya.

Beberapa program yang sudah dilaksanakan antara lain bantuan modal usaha, operasi bibir sumbing, Ramadhan Berbagi 3.000 paket sembako, bantuan biaya kesehatan, pendidikan dan bantuan konsumtif lainnya. Ada pula warung gratis, serta bantuan untuk korban banjir Sangatta.

“Kami mengucapkan terima kasih kepada Gubernur, Wakil Gubernur dan para muzaki yang telah membayarkan zakat infaq dan sedekah mereka. Semoga semua diberikan kesehatan dan ketentraman dalam hidupnya lahir batin,” pungkas Nabhan.(*)

Penulis : Cyn

Samarinda, biwara.co – Komisi IV DPRD Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Badan Penangggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kaltim, membahas terkait evaluasi dan pelaksanaan program anggaran tahun 2021 serta program prioritas anggaran tahun 2022/2023, diruang rapat lantai 3 gedung D, Senin (18/04/2022).

RDP yang dipimpin langsung oleh ketua komisi IV DPRD Kaltim Akhmad Reza Fachlevi itu, mengatakan maksud dari digelarnya RDP ini adalah untuk bersinergi bersama BPBD Kaltim terkait program kerjanya di akhir masa jabatan dari anggota DPRD Kaltim yang tinggal dua tahun lagi.

“Di sisa masa jabatan ini, kita bisa bersinergi, kira-kira program apa yang bisa kita soundingkan dan sinergikan dengan Komisi IV bersama BPBD. BPBD adalah garda terdepan kalau setiap ada bencana, dan pasti jadi sorotan masyarakat dan jadi pejuang pada saat dilapangan,” ujar Reza.

Lanjutnya lagi, bahwa dari setiap reses maupun sosper dan kunjungan dapil ke daerah pedalaman, banyak dari anak-anak muda disana yang menginginkan pelatihan penanggulangan bencana.

Namun, karena keterbatasan anggaran yang ada di BPBD kabupaten/kota maka menjadi dilema bagi anak-anak muda yang ada di kecamatan maupun desa dalam hal ikut serta dalam hal mencari pengetahuan terhadap penanggulangan bencana.

“Walaupun provinsi tidak memiliki wilayah, harapan saya, kita sebagai ibu dalam istilahnya, bisa ikut secara langsung kelapangan. Kalaupun nanti BPBD agak kesusahan mencarikan anggaran untuk pelatihan dan lain-lain, kami siap dari pokir-pokir kami menambahi untuk anggaran tersebut,” kata Reza.

Ditempat yang sama, Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi BPBD Kaltim, Yasir, mengatakan bahwa sesuai dengan Undang-Undang nomor 24 tahun 2007 tentang bencana, maka BPBD diberikan tugas untuk merumuskan dan menetapkan kebijakan penanggulangan bencana di Kaltim dan seluruh Indonesia dan mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terpadu dan menyeluruh.

Di tahun 2021, lanjut dia, untuk program kegiatan BPBD yang menjadi program priorotas adalah sesuai RPJMD meningkatakan kapasitas daerah dalam menanggulangi resiko bencana di Kaltim.

“Sesuai dengan yang diamanatkan di RPJMD sampai tahun 2023, desa tangguh bencana (destana) meliputi target untuk empat destana yang berada di Kubar dan Samarinda. Sampai akhir tahun 2021, target yang kita rencakan tercapai seratus persen,” papar Yasir.(*)

Penulis : Cyn

Balikpapan, biwara.co – Panitia Khusus (Pansus) DPRD Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) Pembahas Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Fasilitasi Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) dan Prekursor Narkotika (PN), melaksanakan kegiatan Konsultasi Publik.

Konsultasi Publik Ranperda Kaltim tentang FP4GN & PN itu, dihadiri langsung oleh Wakil ketua DPRD Kaltim Muhammad Samsun, di Blue Sky Hotel Jalan Letjen Suprapto No. 1, Marga Sari, Balikpapan, pada Sabtu (16/04/2022).

Dalam konsultasi publik ini, Samsun mengatakan Ranperda Kaltim sebagai peran pemerintah daerah dalam mendukung implementasi terkait P4GN dan PN di wilayah Kaltim.

“Saya diberikan kesempatan untuk hadir dan membuka, Konsultasi Publik Ranperda Kaltim, dalam mendukung implementasi P4GN & PN pemerintah daerah berperan penting,” ujarnya.

Dirinya berharap, konsultasi publik ini dapat menghasilkan kebijakan-kebijakan yang “Pro” terhadap masyarakat terutama rakyat Bumi Etam.

“Agar seluruh komponen masyarakat dapat kerja sama dengan element pemerintah baik provinsi maupun kabupaten bekerja bersama-sama untuk melakukan pencegahan terhadap narkoba dan juga memberikan informasi lebih dini dalam hal pencegahan peredaran narkoba di Kalimantan Timur,” pungkasnya.

Penulis : Cyn

Samarinda, biwara.co – Terhitung sebanyak 154 pegawai negeri sipil (PNS) resmi dilantik oleh Gubernur Dr H Isran Noor, pada upacara Pelantikan dan Pengambilan Sumpah/Janji PNS yang diangkat dalam jabatan Administrator, pengawas, dan fungsional di lingkungan pemerintah provinsi (Pemprov) Kalimantan Timur (Kaltim).

PNS yang dilantik dan diambil sumpahnya terdiri dari pegawai fungsional 93 orang dan pegawai struktural 61 orang (pejabat Administrator 12 orang dan pejabat Pengawas 49 orang), yang terlaksana di Pendopo Odah Etam Kantor Gubernur Kaltim, pada Kamis (14/04/2022).

“Saya atas nama pemerintah dan masyarakat mengucapkan selamat kepada keluarga dan saudara semua yang dilantik, semoga memberi manfaat bagi lingkungan dan masyarakat,” kata Isran Noor pada sambutannya.

Gubernur berharap amanah yang diberikan mampu diemban serta dilaksanakan sebaik-baiknya dengan penuh tanggung jawab kepada bangsa dan negara.

Sesuai sumpah dan janji yang diucapkan, menurut Isran, tidak saja disaksikan seluruh yang hadir, tetapi disaksikan langsung oleh Allah Subhanahu Wata’ala.

“Ingat, sumpah dan janji yang saudara ucapkan memiliki tanggungjawab besar kepada Allah Subhanahu Wata’ala, Pemerintah, bangsa dan negara. Semoga memotivasi saudara untuk lebih baik dalam memberikan pelayana kepada masyarakat,” harapnya.

Amanah serta kepercayaan pemerintah dan negara, lanjut mantan Bupati Kutai Timur, diberikan sesuai kemampuan dan integritas yang dimiliki para PNS selaku aparatur negara.

“Sekali lagi selamat, Semoga Saudara sekalian dapat menjalankan tugas jabatan yang diemban dengan penuh dedikasi, loyalitas, dan dapat menghasilkan inovasi, memiliki kemauan kuat dan kerja keras untuk selalu mengembangkan diri sehingga kehadiran Saudara dapat memberikan semangat dan keteladanan bagi pegawai lainnya untuk selalu berkinerja tinggi berlandaskan pada profesionalisme, integritas dan moralitas yang baik,” katanya.

Diakhir Gubernur Isran Noor, mengucapkan Terima Kasihnya kepada seluruh penanggung jawab, OPD terkait, dan staf yang telah melaksanakan kegiatan tersebut.

“Terima kasih kepada BKD Kalimantan Timur dan OPD terkait sehingga terlaksananya kegiatan ini dengan baik. Mudah-mudahan koordinasi, sinergisitas dan soliditas kita semakin baik dalam meningkatkan produktivitas pelayanan kepada para aparatur kita dan kepada publik,” pungkasnya.

Pelantikan dan pengambilan sumpah janji ditandai dengan penandatanganan berita acara pelantikan oleh PNS dalam jabatan Fungsional, Administrator dan Pengawas dengan Gubernur Isran Noor disaksikan Kepala Badan Kepegawaian Daerah Diddy Rusdiansyah dan Kepala Dinas Kelautan Perikanan Riza Indra Riadi.(*)

Penulis : Cyn

Jakarta, biwara.co – Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS) menjadi Undang-Undang. Pada Rapat Paripurna DPR RI, Selasa (12/04/2021)

Disahkannya Undang-Undang tersebut berdasarkan kesepakatan DPR dalam pengambilan keputusan tingkat II Rapat Paripurna ke-19 Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2021-2022. Adapun sidang ini dipimpin langsung oleh Ketua DPR RI Puan Maharani, terlihat ikut meneteskan air mata.

“Apakah Rancangan Undang-Undang tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang?” katanya saat memimpin rapat.

Disambut dengan perkataan “Setuju” dan tepuk tangan meriah peserta rapat serta diikuti ketukan palu sidang sebagai tanda pengesahan.

Dalam proses disahkannya Undang-Undang TPKS tersebut, pemimpin sidang, Puan Maharani, terlihat terharu. Dalam video momen-momen disahkannya UU TPKS, Puan terdengar menahan isak tangis sebelum kemudian akhirnya meneteskan air mata.

Politikus PDI Perjuangan tersebut menyampaikan apresiasi dan rasa terima kasih kepada seluruh pihak yang ikut serta dalam proses pembuatan undang-undang tersebut.

” Saya bersyukur dan berterima kasih, sebab pengesahan RUU TPKS ini menjadi undang-undang merupakan bentuk hadiah bagi para perempuan di Indonesia menjelang Hari Kartini,” ucapnya.

Ia pun berharap dalam implementasi RUU TPKS yang akhirnya telah disahkan, dapat menyelesaikan berbagai permasalahan-permasalahan kekerasan seksual yang ada di Indonesia.

Rapat paripurna untuk pengesahan RUU TPKS menjadi UU ini dihadiri oleh sejumlah organisasi terkait perempuan, mulai dari organisasi perempuan Indonesia, LBH Apik Jakarta, Perhimpunan Jiwa Sehat, Puan Seni Indonesia, dan lain sebagainya.

Sahnya UU TPKS ini juga disambut dengan hangat oleh masyarakat Indonesia, terutama bagi kalangan perempuan. Terlebih perjalanan pengesahan RUU TPKS ini sebelumnya kerap menemui lika-liku.

Sebelumnya, dalam pembahasan tingkat pertama, delapan dari sembilan fraksi di DPR setuju agar RUU TPKS disahkan, hanya Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang menolaknya.(*)

Samarinda, biwara.co – Aliansi Masyarakat Kalimantan Timur Menggugat (Mahakam), dengan ribuan Mahasiswa yang turun ke jalan melakukan unjuk rasa di depan Kantor DPRD provinsi Kalimantan Timur (Kaltim), Jalan Teuku Umar, Senin (11/4/2202).

Terlihat sejumlah massa aksi dalam kesempatan itu secara bergantian menyampaikan orasi politik serta tuntutan. Humas Aksi, Hasbi Mo’a menyebutkan jumlah organisasi yang tergabung dalam aliansi tersebut sebanyak 59 lembaga dengan jumlah massa sekitar 2.000 orang.

Massa aksi tersebut datang dari seluruh organisasi internal kampus dan eksternal kampus, yang ada di Kaltim, terkhusus Samarinda.

Hasbi juga menyebutkan dalam aksi tersebut sebanyak tiga tuntutan yang disampaikan. Pertama, menolak dan membatalkan kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis pertamax yang sebelumnya berkisar Rp9.000 menjadi Rp13.000 per liter.

Kedua, menolak dan membatalkan kenaikan pajak pertambahan nilai (PPN) yang sebelumnya dari 10 persen menjadi 11 persen. Ketiga, menolak perpanjangan masa jabatan presiden dan penundaan pemilu 2024 mendatang.

Mereka berharap dan meminta pemerintah agar segera menurunkan harga BBM jenis pertamax dan menurunkan PPN dari kisaran sebelumnya.

“Kami berharap kenaikan BBM dan PPN ini bisa dikaji ulang sehingga bisa diturunkan kembali, karena ini sungguh membebani masyarakat,” katanya saat diwawancarai awak media di lokasi aksi.

Menurutnya, kebijakan menaikkan BBM dan PPN justru membebani masyarakat, padahal perekonomian masyarakat baru saja bangkit setelah dua tahun dilanda pandemi Covid-19. Karena itu, mereka berharap agar pemerintah segera mengkaji ulang kebijakan tersebut, sehingga tidak menimbulkan persoalan baru di masyarakat.

“Harusnya pemerintah mengeluarkan kebijakan dalam hal pemulihan ekonomi, bukan malah memberatkan masyarakat dengan menaikan harga BBM dan PPN serta kebutuhan pokok lainnya,” sambungnya.

Massa aksi juga menilai isu perpanjangan masa jabatan presiden seolah-olah dilakukan secara terstruktur dan sistematis, bahkan dinilai melanggar konstitusi negara secara mencederai demokrasi.

“Jadi kami melihat isu perpanjangan masa jabatan presiden ini seolah-olah terstruktur dan sistematis. Baik yang dilakukan oleh kalangan Ketua Parpol (Partai Politik,red) maupun oleh para menteri-menteri yang ada istana negara,” ungkapnya.

Karena itu, Mereka meminta kepada DPRD Kaltim sebagai perpanjangan tangan rakyat untuk menindaklanjuti tuntutan tersebut kepada DPR RI dan Presiden Jokowi untuk menyatakan sikap tegas dan menolak perpanjang masa jabatan serta penundaan Pemilu.

“Kami masih percaya DPRD adalah wakil rakyat. Karena itu masyarakat Kaltim meminta kepada wakil rakyat untuk menyampaikan aspirasi kepada kepada pemerintah pusat dan DPR RI,” terangnya.

Dalam aksi itu, ketua DPRD Kaltim Makmur HAPK, menemui massa dan duduk bersama untuk mendengarkan tuntutan mahasiswa dan menandatangi memorandum.

“Saya sebagai perwakilan anggota DPRD Kaltim, apa yang menjadi komitmen nya kita dukung,” tukasnya.(*)

Penulis : Cyn