Samarinda, biwara.co – Komisi II Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) bersama Dinas Perindustrian perdagangan, koperasi, usaha kecil, dan menengah (Disperindagkop dan UKM) Provinsi Kaltim melakukan sidak lapangan untuk memastikan ketersediaan minyak goreng (migor) di Samarinda. Pada Senin (21/03/2022).

Kegiatan sidak lapangan tersebut, terlaksana di tiga tempat, yang pertama di Lotte Mart Samarinda Jalan HM Kadrie Oening No.RT. 017, Air Hitam, Kecamatan Samarinda Ulu, tempat kedua di Indogrosir Samarinda Jalan. Kyai H. Wahab Syahranie, Sempaja Selatan, Kecamatan Samarinda Utara, dan tempat terakhir di toko klontong pinggir jalan.

Lokasi sidak pertama yakni Lotte Mart. Di sana, stok minyak goreng masih cukup hingga beberapa hari ke depan. Minyak goreng Refill isi 2 liter dijual Rp 47 ribu. Sementara stok gula putih kosong.

Di lokasi sidak kedua yaitu Indogrosir. Di sini, stok minyak goreng dan gula pasir masih cukup. Minyak goreng kemasan refill 2 liter juga dijual Rp 47 ribu. Sedang gula putih dijual Rp 13,500 per kilogram.

Lokasi sidak ke tiga dan ke empat, di toko sembako. Di sini stok minyak goreng dan gula juga masih cukup. Harga yang ditawarkan pun tak jauh berbeda, yakni antara Rp 47 ribu hingga Rp 48 ribu per 2 liter.

Nidya Listiyono ketua komisi II DPRD Kaltim bersama anggotannya Siti Rizky Amalia, mengatakan kunjungan pihaknya kali ini untuk memastikan di pasaran migor tersedia.

“Hari ini kita lihat bersama bahwa minyak goreng itu ada, kemudian harganya juga tetap mengikuti mekanisme pasar,” ucapnya.

Ketersedian yang menipis, Tio menyampaikan, seperti yang disampaikan Disperindagkop sebenarnya hanya karena masyarakat yang ‘panic buying’ sehingga secara sadar ataupun tidak sadar menyetok migor.

“Dari disperindagkop juga menyampaikan bahwa ketersediaan minyak ini sebenarnya ada cuma karena panic buying sehingga masyarakat secara sadar ataupun tidak sadar akhirnya membuat stok yang berkali-kali lipat dari yang standar jadi sehingga terkesan di pasar itu habis,” jelasnya.

Ditanya terkait kebijakan relaksasi harga yang dulu dipatok oleh kementerian dari harga 14 ribu, hingga 11 ribu rupiah, dirinya berharap agar hal tersebut hanya bersifat sementara.

“Ada 3 harga yang saya tau, hari ini bebas, bebas dalam artian ada relaksasi untuk ditentukan oleh mekanisme pasar. ini sifatnya mudah-mudahan hanya sementara saja, memang secara jangka pendek untuk solusi terhadap kelangkaan sehingga barangnya ada dulu. Kalau kemarin kan sebelumnya sudah harganya mahal, barangnya gak ada, hari ini barangnya ada,” ucap Tio.

“mudah mudahan nanti mekanisme pasar akan terus menekan harga pada titik normal kembali,” pungkasnya.

Penulis : Cyn

Samarinda, biwara.co – Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) Ananda Emira Moeis kembali menggelar Sosialisasi Peraturan Daerah (Sosper) terkait perda nomor 1 tahun 2019 tentang perubahan kedua atas perubahan peraturan daerah provinsi Kalimantan Timur nomor 1 tahun 2011 tentang pajak daerah, di kecamatan Loa Janan Ilir dan Pelabuhan, pada Minggu (20/03/2022).

Anggota DPRD Kaltim yang saat ini berada di Komisi IV itu, menyebut sosper selalu menjadi tempatnya untuk mengenalkan perda-perda yang telah dibuat kepada masyarakat, dan juga sebagai ajang silaturahmi serta diskusi dengan warga terkait perda pajak.

“Warga semangat mengikuti sosialisasi Perda ini, sekaligus juga menjadi ajang silaturahmi kita dan diskusi soal pajak daerah,” ucapnya pada awak media.

Dalam sosper itu, legislator dari fraksi PDI Perjuangan tersebut, menghadirkan Ronald Stephen, SP sebagai narasumber 1, dan Fathul Mubarak, S.Pd sebagai narasumber 2, yang di pandu oleh moderator Chosim.

Pada sosper pajak daerah tersebut dirinya, menjelaskan tentang pemanfaatan atau kegunaan pajak untuk pembangunan-pembangunan infrastruktur dan lainnya.

“Ini sangat berkaitan dengan tugas saya sebagai legislator artinya ketika masyarakat membayar pajak dan ada anggota dewan yang hadir untuk merealisasikan infrastruktur di daerah-daerah, jadinyakan ada timbal baliknya,” jelasnya.

Ia melanjutkan, kegunaan pajak adalah timbal balik antara masyarakat dan pemerintah, dan tujuannya sebesar-besarnya untuk masyarakat dan daerah khususnya di Kaltim.

“Jadi ketika kita bayar pajak kita dapat menikmati hasil pembangunan, entah sacara fisik ataupun pelayanan kesehatan yang memadai,” ucapnya.

Ia juga mengatakan, masyarakat sudah mengerti dan paham terkait pajak daerah, antusiasme warga juga sangat luar biasa untuk bisa mengambil informasi terkait sosper pajak daerah ini.

“Karna memang pajak ini bagian dari hari-hari warga untuk membayar pajak, dengan mereka punya kendaraan bermotor yang setiap tahunnya harus membayar pajak, jadi warga sudah paham,” tutupnya.(*)

Penulis : Cyn

Samarinda, biwara.co – Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim), Isran Noor berharap Komandan Korem (Danrem) 091/Aji Surya Natakesuma (ASN) dapat bekerjasama dengan pemerintah. Hal tersebut disampaikan dalam acara pisah sambut antara Brigadir Jenderal TNI Cahyo Suryo Putro dengan Kolonel Infanteri Dedi Suryadi yang akan menjabat sebagai komandan korem 091 ASN.

“Tentu kita harapkan agar bisa bekerjasama dan meningkatkan apa yang sudah dicapai Danrem sebelumnya, apalagi tantangan kaltim kedepannya semakin besar dan tentunya kita juga harus berjiwa besar,” kata Isran Noor. Pada Jum’at (18/03/2022).

Isran juga turut merasa bangga karena untuk pertama kalinya putra asli Kaltim bisa menjabat Danrem 091/ASN. Menurut dia, jabatan yang diemban Kolonel Infanteri Dedi Suryadi sebagai Danrem 091/ASN sangat pantas, apalagi telah memiliki pengalaman bertugas ke beberapa daerah.

“Pengalaman beliau kan cukup panjang. Jadi sudah pantaslah, apalagi sudah bertugas kemana-mana sudah pantas jadi Danrem. Kita juga turut berbangga karena putra asli Kalimantan bisa menjabat di posisi ini dan bertugas di Samarinda,” ungkapnya.

Lanjut Isran, untuk ke depannya tentu akan semakin mempermudah dalam hal berkoordinasi baik dengan pemerintah maupun dengan masyarakat.

“Semakin mudah, sulit itu bisa dipermudah, jangan mempersulit hal yang memang dianggap mudah,” terangnya.

Danrem 091/ASN, Kolonel Infanteri Dedi Suryadi mengaku bersyukur karena bertugas di Samarinda. Apalagi dirinya merupakan putra daerah dan dibesarkan di Kaltim.

“Alhamdulilah tentu ini menjadi kebahagiaan bagi saya karena bisa dipercaya untuk berdinas di kampung halaman. Kemudian ibu saya juga masih ada, jadi bisa satu kota dengan ibu saya,” ucapnya.

Ia pun berjanji untuk melaksanakan tugas semaksimal mungkin, termasuk dalam membangun komunikasi dan kerjasama yang baik dengan pemerintah.

“Kaltim ini ‘kan memang daerah yang punya potensi yang sangat luar biasa dari segi sumber daya alam nya, jadi terkait tentangan apapun kedepannya tentu siap kita hadapi seperti bencana alam berupa kebakaran hutan, banjir, terutama penanganan pandemi Covid-19 yang masih belum berakhir ini,” terangnya.(*)

Penulis : Cyn

Samarinda, biwara.co – Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan Kalimantan Timur (Kaltim) di kunjungi oleh DPD Kaukus Perempuan Politik Indonesia (KPPI) Kaltim.

Akomariyah wakil ketua bidang hubungan antar lembaga KPPI Kaltim mengatakan, Kunjungan tersebut dilakukan untuk silaturahmi ke setiap partai di Kaltim, salah satunya PDI Perjuangan, acara tersebut dilaksanakan di kantor DPD PDI Perjuangan Kaltim jalan A. Wahab Syahranie No. 101, Sempaja Selatan, Samarinda, Kalimantan Timur, pada Selasa (15/03/2022).

“Kunjungan KPPI ke setiap Partai, untuk mengajak bersinergi, selain silaturahmi kami juga minta untuk bersinergi atas program-program yang menyangkut masalah perempuan terutama perempuan politik,” ucapnya.

Dirinya berharap, dari kunjungan tersebut antara partai dan KPPI dapat bersinergi dalam program-program yang menyangkut masalah perempuan agar di ikut sertakan.

“Misalnya dari PDI Perjuangan ada program yang menyangkut masalah perempuan kami diikut sertakan, karena disamping kita mengenalkan politik kepada masyarakat luas, juga kami memperjuangkan 30 persen untuk perempuan agar mencapai itu di anggota dewan,” harapnya.

Ananda Emira Moeis sekretaris DPD PDI Perjuangan Kaltim yang memimpin pertemuan tersebut membenarkan kedatangan KPPI Kaltim untuk silaturahmi, sekaligus perkenalan kepengurusan baru DPD KPPI Kaltim.

“Harapannya kedepan KPPI bisa menjadi wadah perempuan berkarya, dan juga akan lebih banyak perempuan yang bisa menjabat di legislatif maupun kepala daerah, selain itu juga kami berharap bahwa KPPI juga dapat bersinergi dalam banyak kegiatan perempuan dalam segala aspek,” ujarnya.

Di akhir Nanda mengatakan, bahwa DPD PDI Perjuangan siap untuk mendukung dan bekerjasama dengan KPPI Kaltim.(*)

Penulis : Cyn

Samarinda, biwara.co – Anggota DPRD provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) Elly Hartati Rasyid bersuara terkait fenomena langkanya Minyak Goreng yang akhir-akhir ini terjadi di Kaltim.

Dirinya menegaskan, fenomena kelangkaan Minyak Goreng yang saat ini menjadi kekhawatiran masyarakat memang segera harus diambil tindakan pasti.

“Kami yang duduk di DPRD Kaltim khususnya Komisi II yang juga menangani terkait perdagangan, segera akan hubungkan ke Dinas Perdagangan Kaltim,” jelas Elly, saat dikonfirmasi oleh media, pada Senin (14/03/2022).

Menurut politisi dari fraksi PDI Perjuangan tersebut, Rapat Dengar Pendapat (RDP) harus dilakukan, untuk meminta data. “Data yang ingin kita ketahui, seperti data berapa jumlah pasokan Minyak untuk Kaltim, untuk jenjang waktu berapa lama. Per hari, Seminggu atau Sebulan, itu kita harus kalkulasikan dengan jumlah penduduk misalnya,” tegasnya.

Lanjut wakil rakyat dari daerah pemilihan Kutai Kartanegara (Kukar) itu mengatakan, masyarakat pengguna Minyak ini berbeda beda. Ada IRT, ada pedagang gorengan, pedagang makanan.

“Singkronkan semua data, mereka pedagang pasti punya surat ijin usaha. Hitung dari situ lagi. Kita mau tahu, stok yang dikirim ke Kaltim itu sesuai atau tidak. Libatkan RT setempat,” tegasnya lagi.

Selain itu, dia juga menegaskan terkait upaya pendistribusian Minyak Goreng yang harus cepat dilakukan.

“Itu baru soal data, yang paling mau kita upayakan ini adalah pendistribusian Minyak yang secepat mungkin. Harus menjadi langkah cepat juga, untuk menghilangkan kecemasan warga,” sebutnya.

Anggota komisi II DPRD Kaltim itu juga mengungkapkan, hingga kini beberapa Kabupaten/Kota telah bergerak untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

“Yang saya tahu, beberapa Kota/Kabupaten mulai bergerak. Seperti Bontang yang bekerja sama dengan salah satu perusahaan, membantu menyediakan Minyak curah. Samarinda dan Kutim juga begitu,” beber Elly.

Sebenarnya fenomena begini tidak perlu ada, kata Elly lebih lanjut, kalau masyarakat tidak panik. Harga standar masih sama seperti biasanya.

“Ada informasi juga soal penimbunan Minyak, itu sangat keterlaluan. Yang membuat harga Minyak mahal, ya itu dari oknum. Oknum bakal lebih senang kalau masyarakat semakin panik.” tegasnya.(*)

Penulis : Cyn

Samarinda, biwara.co – Panitia Khusus (Pansus) Jalan Umum dan Khusus Batubara dan Kelapa Sawit melakukan konferensi pers terkait Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Kalimantan Timur No. 10 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Jalan Umum dan Jalan Khusus Untuk Kegiatan Pengangkutan Batubara dan Kelapa Sawit.

Ketua pansus jalan umum dan khusus batubara dan kelapa sawit Ekti Imanuel menyampaikan, bahwa hampir semua tambang batubara, IUP-tambang hingga perkebunan kelapa sawit tidak memiliki jalan khusus yang mengakibatkan jalan-jalan nasional, provinsi, dan kabupaten-kota rusak parah.

“Kami dari Pansus ini menjalankan proses, tugas kami sebagai pansus untuk didalam percepatan perubahan ini. Sekarang ini yang kita ketahui bahwa memang terkait dengan jalan khusus ini hampir semua tambang-tambang batubara dan IUP maupun perkebunan sawit ini tidak ada jalan khususnya dan inilah yang mengakibatkan jalan-jalan kita ini nasional, provinsi, kabupaten-kota itu rusak parah,” ucapnya saat konferensi pers di kantor DPRD Kaltim gedung E lantai 1, pada Rabu (9/03/2022).

Dia menyampaikan bahwa pansus telah mendapat data dari dinas ESDM terkait nama-nama perusahaan dan perkebunan yang belum ada jalan khususnya, dan akan dipanggil untuk mediasi.

“Sehingga kami tekankan ke depan di dalam Pansus ini kami akan memanggil satu-satu perusahaan tambang yang masih memakai jalan pemerintah untuk hauling maupun crossing yang tidak ada over jalan lintasnya, dan lainnya tidak ada overline, overpass dan underpass, inikan menyalahi peraturan tentu kita akan memanggil semua,” ujar Ekti panggilan akrabnya.

Kerusakan jalan paling parah di Kaltim berada di Kutai Barat (Kubar), sebab hampir 40 perusahaan sawit itu tidak memiliki jalan khususnya.

“Begitu juga yang paling parah di Kalimantan Timur, terkhusus di Kutai barat, hampir semua 40 perusahaan sawit itu tidak ada jalan khususnya, maupun hauling TBS nya, ataupun hauling yang sudah berupa CPO,” tukasnya.

Ditempat yang sama, anggota pansus Syafruddin menyampaikan bahwa progres kerja pansus ini, fakta sementara kerusakan jalan di Kaltim Memang diakibatkan oleh tambang dan CPO (perkebunan)

“Bahwa setelah kami melakukan kerja dan progress kerja pansus ini sudah punya nama-nama perusahaan yang berpotensi untuk mempercepat kerusakan jalan ini, tentu nanti pansus ini akan memberikan rekomendasi, apakah perusahaan yang merusak jalan ini, akan kita rekomendasikan untuk dicabut izinnya atau tidak nanti kita lihat perkembangannya yang pasti nama-nama perusahaan sudah ada ditangan pak Ketua pansus,” jelasnya.

Ditanya terkait berapa banyak perusahaan yang menggunakan jalan umum tersebut, Syafruddin mengungkapkan kurang lebih IUP-TAMBANG 50 perusahaan dan CPO kurang lebih 70 perusahaan se-Kaltim.

“Ada 50 perusahaan tambang yang menggunakan jalan umum, yang CPO malah lebih mungkin 70 an se-Kaltim ini. Daftar namanya sudah ada sama ketua pansus, tinggal kita akan kaji dan evaluasi, sejauh mana keterlibatan mereka dalam kerusakan jalan itu, dan kita dorong agar dicabut izinnya,” ungkapnya.

Sarkowi V Zahry yang juga anggota pansus itu, menyampaikan bahwa pihak pansus akan mencari tahu terlebih dahulu apa penyebab dari perusahaan-perusahaan itu tidak memiliki jalan khususnya.

“Jadi begini kitakan sudah punya data perusahaan kita akan mengundang perusahaan-perusahaan itu, kita lihat apakah selama ini perusahaan itu tau atau tidak ada perda ini, itukan perlu kita pertimbangkan jadi apakah dia memang sengaja tidak membuat jalan itukan tidak ada unsur kesengajaan itu jelas berbeda, jadi kita harus melihat apakah dia selama ini merasa tidak tau ada perda itu, kemudian kita klasterkan seperti itu ya,” jelasnya.

Dirinya berharap dalam masa revisi ini, memungkinkan pihaknya untuk mendengarkan masukan-masukan termasuk dari perusahaan, kendala apa yang menyebabkan perusahaan tidak mematuhi peraturan yang dibuat.

“Sehingga disinilah kita dengar juga untuk subtansi revisi nanti, Harapan kedepan begitu sudah revisi perda ini harus benar-benar berlaku didukung oleh sarana prasarana yang lengkap dan perlu penegakan hukumnya, iya jangan jadi perda mandul,” pungkasnya.

Diakhir, Ekti Imanuel menyatakan, terkait IUP-TAMBANG dengan crossing jalan, banyak masalah yang belum ada crossing jalan underpass maupun overpassnya, yang menyebabkan rusaknya sarana prasarana (jalan umum) yang digunakan oleh masyarakat luas.

“Terkait dengan IUP-tambang terkait dengan crossing jalan. Ini banyak masalahnya yang belum ada crossing jalan underpass maupun overpassnya, takutnya dikira itu masalah jalan haulingnya. tetapi yang bermasalah besar itu jalan hauling itu ya sawit yang tidak ada jalan khususnya, kalau tambang ini sebenarnya sudah ada jalan khusus hauling tambang nya, cuman dia yang crossing nya,” tutupnya.

Perlu diketahui, perusahaan yang tercatat itu seluruh Kaltim, namun sebagian besar ada di wilayah tertentu seperti Kutim, Kubar, Kukar, dan Berau.(*)

Penulis : Cyn

Samarinda, biwara.co – Paripurna ke-8 DPRD Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim), pengesahan revisi agenda kegiatan masa persidangan I (satu) tahun 2022, dan pengumuman perubahan komposisi Alat Kelengkapan Dewan (AKD) provinsi Kaltim, yang terlaksana di gedung D lantai 6, pada Selasa (8/03/2022).

Rapat paripurna (Rapur) yang dipimpin langsung oleh wakil ketua DPRD Kaltim Muhammad Samsun, sempat tertunda beberapa jam tersebut, tertundanya rapat beberapa jam disebabkan karena masih menunggu keputusan dari fraksi Golkar.

“Itulah demokrasi, itukan kita mesti mendengar semuanya, saling memahami semuanya, kesannya alot tapi Alhamdulillah ada keputusan, dan keputusan tadi bagus, memenuhi kriteria dan memenuhi syarat juga sesuai dengan mekanisme. Tadi itu hanya di break saja,” katanya.

“Golkar yang agak lambat, karena menunggu persetujuan partainya, dan kita semua dari fraksi-fraksi yang lain tadi menghargai, ya walaupun memakan waktu cukup lama tapi bentuk dari penghargaan kita, dan demi menjunjung asas kebersamaan kita maka kita tetap tunggu dengan toleransi waktu yang sudah kita sepakati, setelah itukan sudah jalan dan tidak ada masalah,” lanjutnya.

Namun semua keputusan yang disampaikan dalam Rapur, Samsun menyatakan sudah disepakati. “Kesepakatan tadi sudah disepakati semua,” ucapnya.

Dalam perubahan atau pergantian komposisi AKD provinsi Kaltim, dirinya mengaku bahwa sudah sesuai dengan tata tertib (tatib) dewan.

“Jadi gini kalau proses pergantian AKD sesuai dengan tatib kan 2 tahun setengah, kalau terkait penempatan Monggo fraksinya karena surat tugasnya dari fraksi. Kalau 1 tahun ada pergantian lagi, Itu akan dibacakan di paripurna,” ujar Samsun.

Dirinya berharap, dari pergantian tersebut sebagai penyegaran AKD baru, semangat baru dan lebih baik lagi.

“Pergantian ini anggaplah sebagai penyegaran artinya pergantian baru, AKD baru, semangat baru karena semangat baru tentunya juga lebih baru, lebih fresh lebih bagus harapannya kan begitu, Ya ini kinerjanya lebih bagus, lebih efektif sehingga hasilnya lebih makaimal lagi,” pungkas Samsun.

Perlu diketahui, perubahan AKD DPRD Provinsi Kaltim Ketua komisi I Baharuddin Demmu fraksi Partai Amanat Nasional (PAN), Wakil ketua komisi I Yusuf Mustafa fraksi Golkar, Sekretaris Henry Pailan fraksi Gerindra.

Ketua Komisi II Nidya Listiyono fraksi Golkar, Wakil ketua komisi II Baharuddin Muin fraksi Gerindra, Sekretaris M Nasaruddin fraksi PAN. Ketua Komisi III Veridiana Huraq Wang fraksi PDI Perjuangan, Wakil komisi III Syafrudddin fraksi PKB, Sekretaris Sarkowi V Zahry fraksi Golkar.

Ketua Komisi IV Akhmed Reza Fachlevi fraksi Gerindra, Wakil Puji Setyowati fraksi Demokrat-Nasdem, Sekretaris Edy Sunardi Darmawan fraksi PDI Perjuangan. Ketua Bapemperda Rusman Ya’qub fraksi PPP,
Wakil ketua Bapemperda Salehuddin fraksi Golkar. Dan Ketua BK Sutomo Jabir fraksi PKB-Hanura, Wakil ketua Harun Al Rasyid.(*)

Penulis : Cyn

Samarinda, biwara.co – Sepasang kakak beradik bernama M Rizky (12) dan Sakila Nur Anggraini (6), Senin (7/3/2022) sore tadi sekitar pukul 15.30 Wita dikabarkan tenggelam di sebuah kolam alami. Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan (KPP) Balikpapan Melkianus Kotta menyampaikan, 2 anak dilaporkan tenggelam di Danau Rest Area KM 54, Kelurahan Bukit Merdeka, Kutai Kartanegara (Kukar), Kaltim, Kamis (7/3/2022).

“Kakak beradik berenang di belakang rest area dan akhirnya tenggelam, salah satu korban ditemukan dalam keadaan MD (Meninggal Dunia/kakak). Satu korban lainnya masih dalam pencarian,” jelas Melkianus

Mendapat laporan tersebut, Basri Kasil Operaional dan Pencarian KPP Balikpapan mengatakan, Tim Rescue Basarnas Unit SAR Balikpapan berangkat ke lokasi melakukan pencarian terhadap Rizky dan Sakila, yang beralamat di KM 54, Kelurahan Bukit Merdeka, Samboja.

“Pada Pukul 18:10 Wita, Kantor SAR Balikpapan memberangkatkan satu tim menuju LKP (lokasi kejadian).” tandas Basri.

Kapolsek Samboja AKP Adyama Baruna Pratama saat dikonfirmasi membenarkan kejadian itu. Dua kakak beradik tersebut merupakan warga KM 54, Kelurahan Bukit Merdeka, Samboja. Bahkan, jasad Rizky sudah berhasil ditemukan. Hanya Sakila, yang masih dalam pencarian.

“Korban atas nama Risky atau kakaknya. Ditemukan dalam kondisi meninggal dunia di dasar kolam,” kata Adyama.

Dari informasi yang diperoleh, sebelum kejadian, Rizky dan Sakila diketahui sedang pergi salat Asar di Mushola Rest Area. Setelah salat, keduanya tidak langsung pulang. Melainkan ke kolam yang berada di belakang warung panjang. Tepatnya di sisi kiri apabila dari arah Samarinda.

Diduga ucap Kapolsek, kakak beradik tersebut hendak berenang di kolam. Namun nahas, ketika itu, Sakila malah tenggelam di kolam sedalam 10 meter tersebut. “Rizky yang melihat adiknya tenggelam langsung mencoba menolong masuk ke dalam kolam. Namun saat itu, Rizky pun ikut tenggelam bersama adiknya,” urai Adyama.

Ternyata, ada beberapa anak lain yang melihat kejadian itu. Kemudian langsung dilaporkan ke warga sekitar. “Warga di sana dibantu anggota Polsek dan TNI langsung menyelami kolam tersebut. Hasilnya, Rizky berhasil ditemukan di dasar kolam dengan kondisi meninggal dunia. Sedangkan adiknya sampai sekarang masih dalam pencarian,” jelasnya lagi.

Sementara itu, Tim Basarnas dari Balikpapan dikabarkan sudah menuju TKP untuk membantu pencarian.

“Benar, kita akan terus melakukan pencarian hingga malam ini. Semoga cepat ditemukan, mohon doanya,” ujar Adyama.

Paman dari korban Bangkit Soeharto mengatakan kejadian tersebut terjadi saat dirinya dan ibu korban pergi untuk berbelanja.

“Lokasinya di rest area bukit Suharto. Kejadiannya sekitar habis ashar. Saya pamannya, tadi sama mamanya lagi belanja dan kami sudah dipamitin anaknya supaya jangan main-main kebelakang (ke danau) daerah rest area,” ujarnya

“Yang satu ini (temannya) tidak kecebur, yang pertama tenggelam itu adeknya, terus kakaknya ikut nolong, temannya ini liat kakaknya kewalahan tenggelam, jadi teman adeknya ini ngelapor ke warga sekitar,” pungkas Bangkit.(*)

Penulis : Cyn

Samarinda, biwara.co – Pelaksanaan Sosialisasi Peraturan Daerah (Sosper) pertama di tahun 2022 DPRD provinsi Kalimantan Timur (Kaltim), Anggota DPRD Kaltim, Ely Hartati Rasyid mensosialisasikan peraturan daerah (Perda) Nomor 7 Tahun 2019 tentang Adaptasi dan Mitigasi Perubahan Iklim.

Sosper kali ini, dilaksanakan di Kelurahan Timbau Kecamatan Tenggarong, Kutai Kartanegara (Kukar), pada Minggu (6/3/2022).

Wakil ketua komisi IV DPRD Kaltim itu mengatakan, Sosper tersebut bertujuan agar setiap produk hukum (Perda) yang dihasilkan dapat diketahui dengan baik dan jelas oleh masyarakat, salah satunya Perda Nomor 7 tahun 2019 tentang Adaptasi dan Mitigasi Perubahan Iklim yang kita sosialisasikan kali ini.

“Kegiatan seperti Sosper ini merupakan kewajiban Anggota DPRD Kaltim dan rencananya sosialisasi ini juga akan di agendakan di beberapa kecamatan di Kutai Kartanegara,” ungkap Ely sapaan akrabnya.

Menurutnya, dampak perubahan iklim baik secara langsung atau tidak telah menjadi penyebab kejadian bencana di Indonesia, termasuk Kalimantan Timur (Kaltim). Berbagai bencana alam seperti banjir, tanah longsor dan ketidakpastian musim menimbulkan dampak serius terhadap aspek kehidupan di masyarakat.

“Pemerintah sudah mengantisipasi kalau di Kaltim iklimnya sangat ekstrem, susah diprediksi kapan musim hujan atau kapan musim kemarau. Oleh karena itu, pemerintah sudah membuat payung hukum dalam bentuk Perda. Sementara bencana sendiri disebabkan dua hal, pertama karena geologi seperti gunung meletus, gempa bumi, tanah longsor dan sebagainya, sedangkan yang keduanya karena meteorologi, yaitu yang disebabkan karena perubahan iklim,” jelas Ely.

Politisi dari fraksi PDI Perjuangan itu menambahkan, bahwa yang melatari perda ini lahir, yakni pertama terkait masalah isu perubahan iklim, dan yang kedua Kaltim khususnya di Kabupaten Kutai Kartanegara cukup rentan terhadap bencana alam.

“Sehingga perlu kebijakan dan strategi dalam pengelolaan dampak perubahan iklim melalui aksi adaptasi dan mitigasi,” harapnya.

Sebagai informasi, narasumber dalam kegiatan Sosper ini adalah Johansyah,SE, MM selaku Kepala STIE Tenggarong, Muhammad Yuhdi dan dipandu moderator Edly Rachmadi.(*)

Penulis : Cyn

Samarinda, biwara.co – Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) Herliana Yanti menggelar Sosialisasi Peraturan Daerah (Sosper) terkait peraturan daerah (Perda) Nomor 7 Tahun 2017 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Penyalahgunaan Narkotika. Di jalan Kartini RT. 005 Blok E No.18, Desa Kendarom, Kecamatan Kuaro Kabupaten Paser, pada Sabtu (5/03/2022).

Perda tentang Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika sangat penting disosialisasikan kepada masyarakat. “Narkoba ini penting disosialisasikan kepada orang tua. Apa sih narkoba. Lalu apa efek negatif kalau anak-anak kita mengonsumsi narkoba,” ujarnya.

Untuk itu, orang tua harus membangun komunikasi dengan anak-anak. Jangan sampai membiarkan mereka berdiam di kamar. Siapa tau mereka telah mengonsumsi narkoba.

“Bukanya menakut-nakuti. Tapi berikan wawasan, berikan pemahaman bahwa narkoba ini berbahaya dan harus diberantas. Jadi kalau ada di sekitar kita dicurigai terlibat narkoba segera dilaporkan kepada aparat. Anak-anak itu harus diperkuat pendidikan agama karena itu yang terpenting,” akunya.

Herliana Yanti menerangkan bahwa adanya perda tentang narkotika adalah wujud cinta pemerintah kepada rakyatnya, agar tak saja terhindar tapi juga menyelamatkan mereka yang terlanjur menjadi korban narkotika, melalui rehabilitasi.

“Aturan perda narkotika ini adalah bentuk kecintaan pemerintah terhadap masyarakat, untuk setidaknya mampu meminimalisir penyalahgunaan narkotika,” ucapnya.

Memilih perda tentang narkotika untuk disosialisasikan, Herliana menyebutkan ini sebagai wujud kepeduliannya terhadap generasi muda bangsa. Karena jika legislator hanya terfokus pada bidang lain, ia khawatir permasalahan terkait generasi muda ini jadi terpinggirkan.

Lanjut kata dia, saat ini banyak jenis-jenis baru dari narkotika yang beredar di masyarakat, sehingga perlu adanya informasi yang benar, agar mereka mampu membentengi diri untuk tidak terpengaruh.

“Jadi perda ini adalah bentuk kehadiran pemerintah dan juga legislatif untuk menyelamatkan generasi muda kita,” ucap Herlina.

Sementara itu, H. Herlambang , S.ST Sekretaris BNK Kabupaten PPU sebagai narasumber memberikan apresiasi positif atas digelarnya Sosper terkait Perda tersebut.

Menurut dia, ini merupakan terobosan luar biasa, seorang legislator melakukan jemput bola untuk mensosialisasikan perda tersebut. Meski begitu, Ahmad Baihaqi menyoroti perlu adanya perda baru yang bisa menyesuaikan dengan perkembangan saat ini. Karena dari aturan di atasnya, sudah terbarukan melalui Permendagri tahun 2019 dan Instruksi Presiden (Inpres) tahun 2020.

“Yang paling banyak beredar di Kaltim ini bukan narkotika, tapi psikotropika dan zat lainnya, jangan sampai para pelaku kejahatan ini merasa senang, karena tidak ada dasar hukum yang kuat untuk menjerat mereka. Maka perlu ada pembaruan dan ini sudah kita sampaikan juga,” terang Ahmad.(*)

Penulis : Cyn