Samarinda, biwara.co – Menurut data infografis Dinas Kesehatan (Diskes) Kota Samarinda per 2 Januari 2022, cakupan vaksinasi anak dosis pertama mencapai 69,92 persen dengan jumlah 58.162 anak. Padahal, targetnya sebanyak 83.188 anak.

Kota Samarinda telah melakukan vaksinasi anak berumur 6-11 tahun selama Bulan Januari 2022. Sebelumnya, Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda menargetkan vaksinasi dosis pertama selesai di akhir Januari 2022.

Kepala Bidang (Kabid) Pencegahan dan Pengendalian Diskes Samarinda Osa Rafshodia menjelaskan, hal ini sudah mendekati herd immunity. Karena untuk capai herd immunity, capaian vaksin harus mencapai 70 persen.

“Sebenarnya tidak meleset (target). Memang ada beberapa data yang belum terinput. Kan kalau target, kita 70 persen sudah herd immunity,” jelasnya saat dikonfirmasi melalui telepon pada Kamis (3/02/2022).

Osa mengakui, Diskes Samarinda bersama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Samarinda akan terus melaksanakan vaksinasi dosis pertama hingga 100 persen. Malah pihaknya juga akan memulai vaksinasi dosis kedua pada 14 Februari 2022.

“Kemarin saya juga sudah koordinasi dengan Dinas Pendidikan, nanti kami tanggal 14 akan mulai vaksin dosis dua.”

“Sampai hari itu kami akan melakukan vaksin untuk dosis 1 susulan. Karena mungkin kemarin ada yang sakit dan sebagainya,” papar Osa.

Target terpenuhi ini pun juga disampaikan oleh Kepala Disdikbud Samarinda Asli Nuryadin. Meskipun memang ada beberapa anak yang belum mendapatkan vaksin, tapi terhitung sedikit.

“Karena masih ada orang tua yang tidak mau, atau anak yang sakit. Tapi hampir 98 persen atau 100 persen sudah vaksin,” kata Asli.

Mengenai pelaksanaan vaksinasi dosis kedua, Disdikbud Samarinda sudah siap. Tinggal menunggu arahan dari Diskes Samarinda.(*)

Penulis : Cyn

Samarinda, biwara.co – Wakil Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim), Muhammad Samsun melakukan peninjauan terhadap pekerjaan pembangunan infrastruktur di beberapa tempat yang berada di wilayah Samboja.

Beberapa tempat peninjauan tersebut ialah kelurahan Merdeka, Amborawang Laut, Salok Api Laut, Salok Api Darat, Bukit Merdeka, Sungai Merdeka, hingga Tanjung Harapan, Kecamatan Samboja, Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar), pada Selasa (1/2/2022).

Pekerjaan berupa peningkatan badan jalan, penurapan, dan normalisasi, di sebelas titik peninjauan. Pembangunan itu sebagai bentuk usulan dari masyarakat yang ada di tujuh kelurahan tersebut. Dan dikerjakan melalui anggaran Bantuan Keuangan (Bankeu) Provinsi Kaltim.

Samsun mengatakan tujuan meninjau pekerjaaan tersebut, karena ingin melihat langsung pekerjaan yang sudah dilakukan.

“Hari ini saya meninjau pekerjaan yang ada di wilayah Samboja. Saya ingin melihat langsung apakah pekerjaan itu sudah dilaksanakan dengan baik atau tidak,” ucapnya pada media.

Pada kesempatan itu, Dirinya berharap agar ke depannya Anggaran Pembelanjaan Bantuan Daerah (APBD) bisa lebih bermanfaat dan tepat sasaran, sehingga bisa dirasakan oleh masyarakat.

Ditempat yang sama, salah satu warga, Latimin, mengatakan dengan adanya bantuan tersebut pihaknya sangat terbantu.

“Alhamdulillah dengan adanya pengerjaan ini, kami para warga sangat berterima kasih. Karena warga disini merasakan betul program ini,” katanya.(*)

Penulis : Cyn

Samarinda, biwara.co – Pelaksana tugas (Plt) Sekertaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Kalimantan Timur (Kaltim) disiapkan bila Surat Keputusan (SK) dari Kementerian Dalam Negeri RI (Kemendagri) untuk Penjabat atau Sekprov definitif belum terbit. Muhammad Sa’bani resmi mengakhiri masa tugasnya sebagai Sekdaprov Kaltim, Senin (31/1/2022) hari ini.

Usai apel rutin Pemprov Kaltim, Sa’bani menyatakan, SK untuk Pejabat Sekprov belum terbit. Sebelumnya, Pemprov Kaltim telah mengusulkan nama Riza Indra Riadi untuk mengemban tugas sebagai pejabat Sekdaprov hingga SK Sekdaprov definitif dikeluarkan Kemendagri.

“Kalau belum ada pejabat Sekdaprov yang definitif otomatis kita Plt ‘kan dulu, Insya Allah Pak Riza. Karena kalau yang definitif ‘kan masih menunggu keputusan dari Presiden, kita nggak tahu kapan diputuskan,” ujarnya.

Selepas purna tugas sebagai ASN, Sa’bani mengatakan akan fokus kepada keluarga. Dia akan kembali berkebun dan lebih memilih untuk menjaga kebugaran dan kesehatannya ketimbang terjun ke dunia politik.

“Ngapain saya gabung di partai, kalau di partai ‘kan ada kewajiban lagi. Kewajiban-kewajiban itu merepotkan kita, mending kita rileks-rileks saja ‘kan. Apa yang harus saya repotkan, tinggal kita menjaga stamina saja lagi,” jelasnya bergurau kepada awak media.

Ia berharap agar pelayanan administrasi pemerintahan dapat berjalan secara maksimal dengan semangat kebersamaan serta kekompakan, sehingga visi misi Gubernur dan Wakil Gubernur dapat tercapai sebagaimana yang diharapkan oleh Masyarakat Kaltim.

“Tentunya saya berharap agar semuanya tetap kompak, efektif dan maksimal dalam rangka menyelesaikan tugas-tugas pencapaian visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur,” harapnya.(*)

Penulis : Cyn

Samarinda, biwara.co – Musibah banjir yang melanda dua kecamatan di Kutai Kartanegara (Kukar) membuat Anggota DPRD provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) Ely Hartati Rasyid prihatin. Banjir yang menggenangi beberapa desa di Kecamatan Kembang Janggut dan Kecamatan Tabang tidak hanya merendam sejumlah rumah warga, tapi juga membuat arus transportasi nyaris terputus.

Politisi PDI Perjuangan dari daerah pemilihan (dapil) Kukar itu meminta agar pemerintah kabupaten (pemkab) segera mengambil tindakan cepat dan terarah.

Menurut Ely, meski saat ini banjir sudah mulai surut, namun jika tidak diambil langkah cepat akan membuat masyarakat korban banjir semakin menderita.

“Apalagi jalur transportasi penghubung ini juga terganggu. Jalur ini kan menjadi urat nadi perekonomian masyarakat. Jadi kalau penanganannya lambat, bakal membuat masyarakat di dua kecamatan itu menderita,” kata Ely pada media, Jum’at (28/01/2022).

Diketahui, banjir yang melanda dua kecamatan di Kukar. Selain menenggelamkan rumah-rumah warga, juga membuat jalur transportasi tertenggu. Beberapa ruas di antaranya bahkan terputus.

Dari informasi yang diterima media di lokasi banjir, air yang menggenang setinggi paha orang dewasa, juga membuat beberapa hektare tanaman sawit warga gagal panen. Banjir di dua kecamatan itu memang patut menjadi perhatian serius.

Ely mengatakan, karena dua kecamatan itu berada di ujung Kukar, adalah termasuk lokasinya yang paling jauh dari pusat kota. Dikhawatirkan, musibah ini justru membuat warga sekitar yang menjadi korban tidak mendapatkan bantuan dan pertolongan.

“Ini yang kami khawatirkan. Kami ingin pemkab mengambil tindakan cepat. Banjir ini jangan dispelekan. Karena dampaknya akan sangat besar bagi warga korban banjir,” ungkap Ely. (*)

Penulis : Cyn

Samarinda, biwara.co – Peringatan ke- 75 Peristiwa Merah-Putih kembali dilakukan dengan khidmat dan sederhana di Sangasanga. Meski hanya berstatus sebagai kecamatan, Sangasanga yang berada di wilayah Kutai Kartanegara (Kukar) tidak bisa dipisahkan dari sejarah perjuangan bangsa dalam mempertahankan kemerdekaan.

Memiliki peran penting dalam sejarah perjuangan bangsa Indonesia mempertahankan kemerdekaannya. Pada 27 Januari 1947 atau tepat 75 tahun silam terjadi peristiwa heroik di wilayah kaya minyak bumi itu.

Seorang putra Sangasanga bernama La Hasan merobek bendera Belanda. Aksi ini merupakan simbol atas perlawanan anak muda Sangasanga dari upaya tentara Belanda yang ingin kembali berkuasa.

Sangasanga di masa silam memang merupakan kawasan maju dengan fasilitas penunjang yang mumpuni. Sebab, kawasan yang berdekatan dengan muara atau wilayah hilir Sungai Mahakam itu memiliki ladang minyak melimpah. Sebagian ladang-ladang itu masih beroperasi. Sebagian lainnya tinggal kenangan.

Banyak bangunan-bangunan bersejarah yang dibangun di pertengahan abad 19 hingga kini masih berdiri kokoh. Menandakan peradaban di Sangasanga memang lebih dulu maju dibandingkan daerah lain di Kaltim.

Sudah 75 tahun berlalu, rakyat Sangasanga ternyata belum sepenuhnya merdeka. Sebagian besar lahan-lahan di kecamatan tersebut masuk dalam wilayah konsesi atau perizinan untuk kegiatan eksploitasi sumber daya alam (SDA).

Selain keberadaan PT Pertamina Hulu Sangasanga yang menguasai banyak tempat, di kecamatan ini juga masih terdapat operasional pertambangan. Bahkan tambang-tambang yang beroperasi di wilayah ini termasuk besar dilihat dari luasan operasionalnya.

Beberapa waktu silam, salah satu ruas utama penghubung di kecamatan ini bahkan sempat terputus akibat masifnya aktivitas pertambangan. Hampir sama seperti yang dialami masyarakat lainnya, masyarakat Sangasanga harus rela berdampingan dengan aktivitas pertambangan.

Wakil Ketua DPRD Kaltim Muhammad Samsun yang hadir pada upacara dalam puncak peringatan Peristiwa Merah-Putih itu mengaku prihatin dengan kondisi ini. Bertempat di Lapangan Bola PT. Pertamina Sangasanga Kelurahan Sangasanga Dalam Kecamatan Sangasanga, pada Kamis (27/1/2022).

Dia berharap semangat juang rakyat Sangasanga di masa silam harus menjadi teladan bagi perjuangan anak muda sekarang.

“Semangat yang dimunculkan orang tua kita di masa silam tidak boleh redup hanya karena penjajah sudah pergi. Justru penjajahan gaya baru sekarang yang situasinya lebih sulit. Rakyat Sangasanga harus benar-benar merasakan kemerdekaan dan bebas hidup di tanahnya sendiri,” tegas politisi PDIP dari daerah pemilihan (dapil) Kukar.

Pada akhir upacara yang dipimpin Bupati Kukar Edi Damansyah tersebut, juga disuguhkan aksi teaterikal yang menggambarkan perjuangan rakyat Sangasanga dalam mengusir penjajah.

Untuk diketahui, usai upacara parade merah putih, dilanjutkan dengan melakukan ziarah dan tabur bunga di TMP Wadah Batuah dan kegiatan tersebut juga diakhiri dengan ramah tamah dengan Veteran Pejuang Sangasanga.(*)

Penulis : Cyn

Samarinda, biwara.co – Sekretaris Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) Ananda Emira Moeis bersandang ke Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Kota Balikpapan, untuk menyampaikan surat dari Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDI Perjuangan terkait penetapan calon pengantin wakil Wali Kota Balikpapan dari PDI Perjuangan.

“Saya datang hari ini, untuk menyampaikan surat dari DPP PDI Perjuangan, jadi ada surat yang harus kami sampaikan, dan sosialisasi kan ke DPC PDI Perjuangan kota Balikpapan, ini berhubungan dengan calon wakil Wali Kota Balikpapan terpilih periode 2021-2024 meninggal dunia pada tanggal 27 Januari 2021,” ucapnya, di kantor DPC PDI Perjuangan di Balikpapan, pada Rabu (26/1/2022).

Surat rekomendasi untuk posisi wawali Balikpapan kepada Budiono, tadi malam telah diserahkan langsung oleh anggota DPRD Kaltim Ananda Emira Moeis.

“Khususnya rekan-rekan DPC, PAC, dan juga khususnya rekan-rekan fraksi (PDI Perjuangan) untuk bisa mengamankan, menjalankan, dan memperjuangan Pak Budiono sebagai calon pengganti waki wali kota Balikpapan, sesuai dengan tata aturan proses prosedur yang harus dijalankan, sampai pada saat pemilihan di DPRD Kota Balikpapan,” ungkap Ananda.

Sehubungan dengan itu, siang tadi, DPC PDI Perjuangan kota Balikpapan melakukan konferensi pers, Suwanto sekretaris DPC PDI Perjuangan kota Balikpapan membenarkan hal tersebut.

“Penyampaian SK DPP no. 37-38 tentang pergantian wakil wali kota Balikpapan Alm. Tohari Aziz yang telah meninggal dunia, ke Budiono sebagai calon pengganti wakil Wali Kota Balikpapan periode 2021-2024 yang diajukan oleh PDI Perjuangan,” ujarnya dalam konferensi pers di Balikpapan, pada Kamis (27/1/2022).

Dia mengatakan, rincian keputusan DPP PDI Perjuangan disampaikan lewat sekretaris DPW PDI Perjuangan Ananda Emira Moeis.

“Rincian keputusan DPP PDI Perjuangan yang disampaikan oleh sekretaris DPD PDI Perjuangan ibu Ananda Emira Moeis pada pukul 21.00, Rabu tadi malam,” ungkap Suwanto.

Dirinya juga mengatakan, setelah SK dari DPP PDI Perjuangan turun, selanjutnya akan melakukan rapat internal dan akan melanjutkan tahapan-tahapan sesuai dengan aturan undang-undang yang berlaku untuk pergantian wakil Wali Kota.

“Hari ini kita baru mendapatkan surat, tentunya langkah-langkah politik akan kami tempuh dan mendekatkan diri dengan partai-partai politik, kebetulan disini juga ada ketua fraksi yang akan menghantarkan kami dalam berorganisasi dengan partai-partai politik koalisi dalam rangka mempertahankan, memperjuangkan calon wakil Wali Kota Balikpapan,” pungkas Suwanto.(*)

Penulis : Cyn

Samarinda, biwara.co – Masih hangat persoalan statement Edy Mulyadi, Pengurus Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kalimantan Timur (Kaltim) melakukan pertemuan bersama beberapa organisasi masyarakat untuk menunjukkan dukungannya.

Pertemuan tersebut dilaksanakan di Jalan Wahid Hasyim, Kota Samarinda, pada Rabu (26/1/2022).

Ketua DPW PKS Kaltim, Dedi Kurniadi menyebutkan apapun aspirasi warga Kaltim terkait reaksi atas statement Edy Mulyadi, maka secara kelembagaan PKS Kaltim siap mendukung.

Dirinya menegaskan Edy Mulyadi bukan kader PKS sebagaimana yang diberitakan di beberapa media massa. “Jadi secara tegas kami menyampaikan bahwa Edy Mulyadi bukan kader PKS,” katanya.

PKS juga meminta kepada pihak berwenang untuk mengusut tuntas pihak yang telah secara sengaja mengedit dan menyebarluaskan konten-konten dengan tujuan memprovokasi dan mengadu domba PKS dengan masyarakat. Kemudian menyerukan kepada semua pihak untuk menjaga kondisifitas dan persaudaraan di Kalimantan timur.

Kepala adat Kaltim, Elisason memberikan apresiasi atas pernyataan sikap PKS. “Mudahan tidak hanya sekedar pernyataan, tapi bagaimana persoalan ini harus diselesaikan dengan baik,” ucapnya.

Untuk proses penanganan dugaan penghinaan yang dilakukan oleh Edy Mulyadi dan kawan-kawan terhadap warga Kaltim akan tetap mengacu pada hukum yang berlaku.

Namun, disisi lain tetap menjalankan hukum adat sebagimana yang berlaku di tanah Kalimantan. Sebab, jika hanya diselesaikan melalui jalur hukum positif, menurut dia tidak akan menyelesaikan semua persoalan terutama warga Kaltim yang telah terlanjur sakit hati akibat ucapan Edy Mulyadi melalui cuplikan video yang tengah beredar luas.

Elisason menjelaskan, tujuan diberikannya hukum adat, agar diberikan pesan moral yang mendalam sehingga hal serupa tidak terulang lagi dikemudian hari.

“Saya tadi mengusulkan itu, Kalau hukum positif saja tentu tidak bisa, jadi harus tetap menjalankan hukum adat, itu ranah kami adat,” pungkasnya.(*)

Penulis : Cyn

Samarinda, biwara.co – Mantan Wali Kota Samarinda Syaharie Ja’ang geram atas statement wartawan senior Edy Mulyadi (EM) beberapa hari terakhir ramai didunia maya, yang mengatakan bahwa Kalimantan merupakan tempat jin buang anak dan hanya dihuni para monyet.

Pada awalnya, Ja’ang sapaan akrabnya, mengira video viral EM yang menjelek-jelekkan Kalimantan itu hanya hoax dan editan saja.

“Pertamanya aku nggak percaya kira hoax hanya buatan, ternyata orang ini mempersiapkan diri dengan baik sengaja memancing suasana,” ucapnya usai melakukan orasi di depan Mako Polresta Samarinda Jalan Slamet Riyadi, Senin (24/1/2022).

Mantan Wali Kota Samarinda itu, bisa dikatakan sebagai sosok kepala daerah yang jarang marah dan dikenal sabar. Adanya, sosok EM mampu membuat dirinya sangat geram.

“Edy ini sangat luar biasa, dia orang pertama yang bisa memancing amarah saya. Jujur, saya orang yang tidak pernah marah. Tapi karena ini menyangkut anak cucu, jadi saya ingin bela masyarakat,” jelas Ja’ang.

Ja’ang menganggap penghinaan EM terhadap Kalimantan tidak main-main dan bukan sekedar lelucon. Sebab, yang membuat pernyataan ini merupakan orang pintar.

“Ini tidak main-main, Edy ini orang pintar bukan orang bodoh. Kalau anak-anak bermain-main oke saja, dia ini mancing masalah. Jadi daripada rakyatku bermasalah, aku yang akan pimpin gerakan ini,” tegasnya.

Ja’ang mengatakan, EM tidak tahu bahwa di Kalimantan ini terdapat banyak orang pintar. Tidak hanya itu, bahkan orang nekat pun banyak.

“Kalau yang lain tidak bergerak, aku yang bergerak. Saya katakan secara terbuka akan pimpin gerakan ini, karena menyangkut harga diri. Ini serius aku kasih tau, kalau ada apa-apa di lapangan panggil aku,” ujarnya.

Ketua Umum Persekutuan Dayak Kalimantan Timur (PDKT) itu benar-benar serius menyikapi pernyataan EM, bahkan ia menyiapkan laporan yang akan dikirim ke Polri dan Polda Kaltim untuk memproses serta menahan EM.

“Kalau perlu, diproses secara hukum adat dan dirajam. Jika polisi tidak ambil dia, kita yang ambil dia. Saya tidak akan biarkan Edy, saya sudah bilang sama istri akan turun langsung. Bukan sebagai kepala daerah melainkan rakyat biasa yang akan memimpin,” urainya.

Pernyataan permintaan Maaf telah dilakukan EM, Menanggapi hal tersebut, Ja’ang menegaskan bahwa dia tidak memaafkan Edy. Pasalnya secara manusiawi, kelakuan Edy tidak bisa dimaafkan.

“Nanti dia hina-hina lagi orang Kalimantan, minta maaf terus senyum-senyum. Saya ingatkan bahwa di Kalimantan ini bukan hanya orang Dayak saja, tapi seluruh anak bangsa ada di Kalimantan,” paparnya.

Seharusnya, semua pihak mendukung kebijakan nasional yang ingin memindahkan ibu kota negara (IKN) ke Kaltim. Bukannya hanya bisa berkomentar dan menghina.

“Dari zaman Presiden terdahulu Bung Karno kan memang mau memindahkan ibu kota, maka ketika Pak Jokowi bisa memindahkan IKN ke Kaltim seharusnya kita bersyukur. Kita sambut kebijakan itu, kalau nggak setuju jangan hina orang Kalimantan,” kata Ja’ang. (*)

Penulis : Cyn

Samarinda, biwara.co – Jargon hari ulang tahun (HUT) ke-49 Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan pada tahun ini yaitu Politik hijau. Partai pemenang dalam dua edisi Pemilu terakhir itu memilih tema yang sangat berkesesuaian dengan kondisi terkini.

Isu perubahan iklim di tengah terjadinya krisis lingkungan telah menghantui dunia. Indonesia sebagai negara tropis dengan kekayaan tumbuhan yang dimilikinya, berperan sebagai paru-paru dunia untuk terus memproduksi oksigen bagi penduduk bumi.

Terkait isu tersebut, Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDI Perjuangan menggelar penanaman pohon secara serentak dalam puncak HUT PDI Perjuangan ke-49, yang jatuh pada 23 Januari 2022.

Sekretaris DPD PDI Perjuangan Kaltim Ananda Emira Moeis mengatakan, pihaknya telah menjalankan program tersebut sesuai instruksi DPP. Seluruh elemen partai terlibat dalam proses penanaman pohon tersebut yang digelar di berbagai tempat.

Meski begitu, Samarinda menjadi pusat pelaksanaan penanaman bibit pohon yang dilaksanakan oleh DPD PDI Perjuangan Kaltim. Kata Nanda peran PDI Perjuangan Kaltim dalam menyukseskan program politik hijau tersebut sangat penting.

Mengingat Kaltim merupakan daerah dengan areal hutan terbesar di Indonesia dan menjadi paru-paru dunia. Menurutnya, program ini sangat selaras dengan kondisi Kaltim. Karena itu, lanjutnya, sudah sewajarnya PDI Perjuangan Kaltim melaksanakan program tersebut yang tidak hanya terjebak dalam hal simbolis.

“Tapi memastikan program ini berjalan berkesinambungan sebagai kontribusi partai terhadap kondisi alam dan lingkungan secara keseluruhan, khususnya di Kaltim,” kata Nanda.

Menurut anggota Komisi III DPRD Kaltim yang juga membidangi masalah lingkungan, pohon berperan dalam menjaga keseimbangan ekosistem. Pohon sebagai penghasil oksigen, penyimpan karbon, penghasil bahan baku bangunan, serta buah-buahan. Bahkan pohon atau tumbuhan juga menjadi bahan obat dan barang nabati lainnya

Selain itu, pohon sebagai tempat berlindung berbagai spesies binatang. Manfaat lainnya sekumpulan pohon dapat mencegah bencana alam seperti tanah longsor, erosi, banjir. Pohon juga membantu penyerapan air hujan ke dalam tanah serta dapat menyimpan persediaan air tanah agar memiliki persediaan saat musim kemarau tiba.

“Pendeknya, pohon ini menjadi sumber kehidupan manusia. Karena itu, penting bagi kami untuk terus menjaga kelesetariannya. Belum lagi pohon bisa mencegah bencana, tanah longsor, banjir dan lainnya,” ungkap Nanda lagi. (*)

Penulis : Cyn

Samarinda, biwara.co – Masih berlanjut polemik terkait pernyataan Edy Mulyadi yang disebut-sebut telah menghina Kalimantan sebagai tempat “Jin Membuang anak” menjadi perhatian masyarakat dan menuai banyak kecaman dari warga terkhusus di Kalimantan timur (Kaltim).

Namun belum selesai masalah Edy, masyarakat kembali dibuat marah oleh pernyataan salah satu anggota DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Tifatul Sembiring yang membela Edy dan mengatakan bahwa kejadian itu tak perlu dibesar-besarkan, bahkan sampai mengatakan “Jangan Baperan”.

Terkait pernyataan itu, sekelompok masyarakat yang mengatasnamakan Koalisi Pemuda Kalimantan Timur (KPKT) menyambangi kantor Dewan Pengurus Wilayah (DPW) PKS Kaltim, Jalan M Yamin, Samarinda, pada Senin (24/1/2022) malam.

Dalam kesempatan itu, Anggota KPKT, Adnan Faridhan menyampaikan kedatangan pihaknya ingin meminta klarifikasi dari kader PKS di DPR RI yang dianggap justru membuat siatuasi menjadi kurang nyaman dan kembali gaduh.

“Ada bahasa bahwa katanya tidak ada hinaan dan kita jangan baper. Kita ga baper, orang Kaltim tu ga pernah baper. Ini masalah meluas sudah nasional,” kata Adnan.

Padahal, kata Adnan, sebelumnya dari PKS secara resmi telah menegaskan agar Edy dapat menjalani proses hukum. Tetapi justru terdapat pernyataan demikian. “Kita mau minta klarifikasi akan hal itu,” terangnya.

Mereka meminta agar Tifatul dapat meminta maaf atas pernyataannya tersebut yang dianggap dapat memicu kegaduhan di Kaltim.

“Kami berjuang untuk menjaga kondusifitas. Semua suku yang ada di sini marah. Tapi kita masih kemas dengan aksi yang benar dan terpuji. Kami meredam dengan sedemikian rupa. Seharusnya kalau seperti itu jangan memperkeruh suasana,” ungkapnya.

Selanjutnya, Anggota KPKT Said Fuad Assegaff menambahkan, harapannya dari PKS sendiri dapat melakukan tindakan yang bersifat negarawan. Tidak membela orang yang salah. “Kalau memang pak Tifatul itu salah ya jangan cari pembelaan,” ungkapnya.

KPKT merisaukan pernyataan Tifatul dikarenakan sejatinya ketika mereka melakukan aksi unjuk rasa, sama sekali tidak pernah mengaitkan Edy dengan partai politik manapun, meskipun Edy ialah eks caleg dari PKS.

“Jadi kami datang kesini, baik-baik, bertabayun untuk meminta penjelasan soal pernyataan pak Tifatul itu. Jangan sampai itu jadi pemicu kembali marahnya masyarakat Kaltim,” ungkap Fuad.

KPKT diterima langsung oleh Ketua DPW PKS Kaltim Dedi Kurniadi, menyampaikan bahwa tidak ada yang ingin menghendaki kebersamaan, ketenangan di Kaltim terusik.

Dirinya menjelaskan, saat ini partainya telah menetapkan orang-orang yang memiliki wewenang pernyataan resmi dari setiap tingkatan. Sehingga ketika bukan orang yang memiliki wewenang mengeluarkan pernyataan, hal tersebut berarti bersifat pernyataan pribadi.

“Semua pernyataan resmi itu dari struktur partai akan disampaikan melalui Presiden, Dewan Syuro, Sekjen, juru bicara, baik di pusat atau daerah. Melalui struktur yang resmi,” kata Dedi.

Pernyataan Tiffatul, kata dia, memang secara internal menjadi pembahasan. “Bukan bapak (KPKT) saja yang tersinggung, tapi kami juga. Makanya akan kami sampaikan aspirasinya untuk diteruskan ke pusat melalui BPW (Bidang Pembinaan Wilayah,Red). Karena ini menjadi kontra produktif yang sudah kami bangun bersama-sama di Kaltim,” paparnya.

Hal ini dilakukannya, kata dia, agar tidak diulangi oleh kader PKS lainnya. Karenanya sesegera mungkin akan disampaikan ke BPW, guna tak membuat kegaduhan lanjutan.

Selain itu, Humas PKS Kaltim Abdul Rohim mengatakan DPW PKS Kaltim langsung berkoordinasi ke PKS pusat bahwa statement Tifatul menjadi sorotan bagi masyarakat Kaltim.

“Jadi ada dua hal klarifikasi dari Tifatul, yang pertama beliau juga sudah minta maaf jika ada kesalah pahaman dan membuat kegaduhan dan kedua Tifatul sudah menyampaikan duduk perkara terkait judul berita yang dimuat yang dipersoalkan kawan-kawan koalisi,” kata Abdul Rohim.

Rohim lalu mengimbau masyarakat agar tidak mudah terprovokasi dengan berita-berita yang beredar.

“Selain ketua umum, pimpinan presiden dan juru bicara yang ditunjuk, kami pastikan itu tidak merepresentasikan sikap partai,” pungkasnya.(*)

Penulis : Cyn