Tenggarong, biwara.co — Sekretaris Daerah Kutai Kartanegara (Sekda Kukar) Sunggono membuka secara resmi “Festival Yok Etam Pakai QRIS” di Taman Kota Raja Tenggarong pada Kamis (25/11/2021). Kegiatan ini merupakan kolaborasi Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kukar melalui Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) dengan Bank Kaltimtara.

Kegiatan ini dalam rangka menyukseskan gerakan nasional Non Tunai yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia sebagai regulatornya, dalam mewujudkan cashless society gagasan Kemenkeu RI.

QRIS merupakan salah satu inovasi pembayaran dengan berbagai keuntungan. Antara lain transaksi yang cepat, tercatat, aman, lebih higienis dan paling penting adalah efisien tanpa uang kembalian.
Berdasarkan informasi dari BI, komunitas pasar tradisional, aparat penegak hukum, lingkungan instansi ASN, sekolah, pondok pesantren, kuliner, kriya, korporasi daerah, dan objek wisata sudah beralih menggunakan metode QRIS.

“Kita patut berbangga karena Kalimantan Timur merupakan daerah pertama di Indonesia yang menggunakan QRIS dalam layanan SIM dan SKCK di seluruh wilayah Polda Kaltim,” kata Sunggono.

Pencatatan transaksi keuangan dalam metode ini diharapkan dapat membangun credit profile UMKM, dalam menjadi bahan pertimbangan untuk mendapatkan pembiayaan dari perbankan.

“Ini dapat mengakselerasi proses digitalisasi, meningkatkan kualitas transaksi masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi di Kukar lebih baik lagi,” harapnya.

Sementara itu, Deputi Kepala Perwakilan BI Hendik Sudaryanto mengatakan, secara nasional per Oktober 2021 terdapat 11.435.763 merchant QRIS di seluruh Indonesia. Di Kukar, puncak tertingginya di Oktober 2021 sebesar 16.296 merchant.

“Kukar merupakan yang tertinggi ketiga di Kaltim setelah Samarinda dan Balikpapan,” ujarnya.

Turut hadir dalam acara tersebut Direktur Operasional Bank Kaltimtara Siti Aisyah, Kepala Cabang Bank Kaltimtara Tenggarong Amuniantoyo, Sekretaris Dinas Koperasi dan UMK Kukar Ismi Nurul Huda dan Kabag Prokom Ismed. (adv/nei)

Tenggarong, biwara.co — PIt Asisten II Setkab Kukar, Wiyono membuka Sosialisasi Pencegahan Kekerasan dan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) yang diselenggarakan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) di Aula BPKAD Kompleks Perkantoran Bupati Kukar, Kamis (25/11/2021).

Wakil Ketua II TP PKK Kukar Yulaikah Sunggono, dan para Kepala Bidang di lingkungan DP3A, serta sejumlah undangan menghadiri kegiatan sosialisasi tersebut.

Wiyono mengatakan, segala bentuk dan jenis kekerasan merendahkan derajat manusia, dan diskriminasi di segala bidang pembangunan serta perampasan hak milik merupakan hal yang harus dilindungi oleh pemerintah dan masyarakat. Menjadi tanggungjawab bersama antara pemerintah dan masyarakat bersinergi melakukan berbagai upaya pencegahan dan penanganan korban kekerasan di bumi Indonesia tercinta ini.

“Tindakan kekerasan adalah setiap tindakan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, mental, psikologis. Termasuk intimidasi, pengusiran paksa, ancaman tindakan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan, penelantaran, perdagangan manusia serta menghalangi kemampuan manusia untuk menikmati semua hak dan kebebasannya,” kata Wiyono.

Peristiwa ini dapat diantisipasi dan dicegah penanganan serta penindakan terhadap pihak-pihak yang yang terlibat. Maka keberadaan lembaga penyedia layanan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak semakin dibutuhkan.

“Pemkab Kukar terus berkomitmen dan mendukung kegiatan pembangunan di daerah yang responsif gender dan mendukung tegaknya nilai-nilai keadilan hak asasi manusia,” tambahnya.

Sementara Ketua Panitia Pelaksana Mike Hamsya Erita mengatakan, kegiatan ini diikuti sebanyak 35 peserta dari berbagai perwakilan. Baik dari unsur pemerintah, tokoh agama, tokoh masyarakat, aktivis, relawan, organisasi perempuan dan kelompok perlindungan anak terpadu berbasis masyarakat (PATBM) di Kukar.

“Bertujuan menginformasikan dan mengedukasi peserta sosialisasi tentang berbagai strategi dan pendekatan teoritik maupun empirik dengan metode pencegahan dan penanganannya,” tutupnya. (adv/nei)

Tenggarong, biwara.co – Di tengah Era Digital saat ini, beberapa daerah mulai mengupayakan perubahan system dari manual ke Digital. Hal itu di sebut penting, mengingat daerah sedang menggenjot upaya ketertinggalan moderisasi dari era ke era.

Salah satunya ialah Kabupaten Kutai Kartanegara. Sekertaris Daerah (Sekda) Kukar menyebut, demi meningkatkan penggunaan aplikasi transaksi QRIS Bank Kaltimtara, manajemen bank plat merah itu mulai di gencarkan dan mempromosikan untuk mengajak masyarakat kukar beralih menggunakan aplikasi tersebut.

“Sudah semakin banyak masyarakat Kaltim yang menggunakan aplikasi QRIS Bankkaltimtara, termasuk di Kukar, posisi ketiga setelah Samarinda dan Balikpapan,” ujar Direktur Oprasional Bankkaltimtara, Siti Aisyah, Kamis (25/11/2021) saat peluncuran Festival Bazar “Yok Pake QRIS” yang di selenggarakan di Taman Kota Raja Tenggarong.

Aisyah menambahkan, festival itu bekerjasama dengan Bank Indonesia yang bertujuan mengajak masyarakat untuk bisa semakin banyak bertransaksi elektronik berbasis server tersebut.

Produk Bankkaltimtara yang berupa dompet digital atau mobeil banking sebagai bentuk respon atas kebutuhan masyarakat.

“Untuk QRIS yang terbaru, dan akan terus dikampanyekan penggunaannya,” jelasnya.

Festival bazar itu melibatkan 43 pelaku usuaha, binaan dari Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kukar, BI dan juga Bankkaltimtara. (adv/nei)

Tenggarong, biwara.co – Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Sumber Purnama, Desa Loh Sumber Kecamatan Loajanan Kabupaten Kutai Kartamnegara (Kukar) telah meresmikan Rice Milling Unit atau penggilingan padi pada Kamis (25/11/2021).

Selain dihadiri Sekretaris Daerah (Sekda) Kutai Kartanegara (Kukar) Sunggono, juga turut hadir serta Ketua Umum Kelompok Tani Nelayan Andalan (KTNA) Nasional, Muhammad Yadi Sofyan Noor.

Kepala Desa Loh Sumber Sukirno mengatakan, apa yang telah diprogramkan melalui BUMDes dengan agro solusi, bagaimana kedepan bisa melakukan pembinaan kepada seluruh petani yang ada. Dia menyebutkan, di sekitar Desa Loh Sumber dikelilingi oleh tambang sehingga bagaimana kedepan mempersiapkan pasca tambang dan pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) di Kaltim.

“Program ini kami jalankan dan memberanikan diri membuka suatu pabrik penggilingan. Kita punya produk lokal yang tidak kalah bersaing dengan yang lain , kenapa kita tidak bisa percayakan kepada petani kita sendiri. Mudah mudahan bisa sampai di Kabupaten Kukar bahkan Kalimantan Timur,” kata Sukirno

Dari peresmian tersebut, akan menjadi cikal bakal motivasi dan penyemangat pemerintah desa, BUMDes dan tentunya para petani. harapan terbesar ucap Sukirno, agar masyarakat Kukar beralih membeli produk lokal sendiri.

“Kalau kita ingin membangun suatu wilayah dengan membeli produk lokal otomatis tentu juga akan membangun Kukar,” sebutnya.

Sementara itu, Ketua KTNA Nasional Muhammad Yadi Sofyan Noor merasa kagum dan salut kepada BUMDes Sumber Purnama yang membangun unit penggilingan padi. Karena jarang sekali ada yang membangun seperti ini, tentu menjadi inspirasi bagus untuk masyarakat Kukar bahwa ada orang yang berani memulainya.

“Saya pribadi selaku ketua salut dan salam hormat, dan ini akan saya bawa ke nasional untuk bisa dikembangkan di daerah lain,” katanya.

Menurutnya, apa yang dilakukan BUMDes ini mengambil daripada hilir pertanian dan tentunya tidak akan pernah rugi karena menampung dan mengolah gabah padi.

“Saya sudah keliling ke berbagai tempat, seperti ini hanya etnis tertentu yang membangun. Adanya BUMDes ini harus didukung oleh pemerintah,” tutup Ketua KTNA ini. (adv/nei)

Tenggarong, biwara.co – Dinas Kesehatan (Dinkes) Kutai Kartanegara (Kukar) luncurkan dua aplikasi yakni Papan Indikator Sasaran Utama Keberhasilan Bidang Kesehatan (Pintu Sukses) dan aplikasi Sistem Informasi Kesehatan Daerah (Sikda) Generik versi 1.4.

Sekretaris Daerah Kukar, Sunggono meresmikan dua aplikasi yang diluncurkan dan akan diterapkan oleh Dinkes Kukar, bertempat di Hotel Elty Singgasana pada Jumat (26/11/2021).

Dia menyampaikan, terima kasih karena sudah banyak Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang merespon dan mengimplementasikan program dedikasi Bupati-Wabup Kukar Edi Damansyah dan Rendi Solihin. Ini merupakan salah satu wujud untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan mudah melalui digitalisasi.

“Aplikasi Pintu Sukses dan Sikda Generik 1.4 yang disampaikan Kadis Kesehatan Kaltim bahwa sistem ini baru pertama kali di Kaltim dilaksanakan dan dilaunching,” kata Sunggono.

Lebih lanjut, jika sistem berjalan maka semua data informasi bidang kesehatan bisa diketahui secara real time. Hal ini tak terlepas dari kerjasama antara Dinkes dengan Dinas Komunikasi, Informasi, Statistik dan Persandian (Diskominfostandi) Kukar.

“Bagaimana semua OPD melalui sistem integrasi yang luar biasa dalam bidang kesehatan,” ujarnya.

Pada kesempatan yang sama, Kadiskes Kukar dr Martina Yulianti mengatakan, Sikda Generik 1.4 merupakan sistem aplikasi untuk pelayanan dalam gedung yang digunakan oleh 32 puskesmas se-Kukar. Sehingga bisa dilihat secara real time dan sudah terintegrasi dengan aplikasi penting lainnya, salah satunya JKN Online.

Sedangkan Pintu Sukses dibuat Dinkes Kukar sebagai capaian-capaian indikator kinerja yang berguna untuk melihat indikator pembangunan kesehatan masyarakat.

“Serta melihat cakupan-cakupan program yang penting sebagai dasar pengambilan keputusan di bidang kesehatan,” katanya. (adv/nei)

Tenggarong, biwara.co — Kemendikbud-Ristek RI menggelar nonton bareng film berjudul Napas Bumi Kalimantan dalam rangka Pekan Kebudayaan Nasional (PKN) di halaman Museum Mulawarman, Tenggarong, Kutai Kartanegara (Kukar) pada Rabu (24/11/2021) malam.

Selain dihadiri Pemerintah Provinsi Kaltim dan Pemkab Kukar, hadir juga Wakil Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian dan Direktur Pengembangan Pemanfaatan Kebudayaan Kemendikbud-Ristek, Restu Gunawan.

Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Pemprov Kaltim, Andi Muhammad Ishak mengatakan, Pemprov Kaltim menyambut baik dan mengapresiasi acara tersebut. Pihaknya mendukung karya sineas film dalam negeri khususnya dari Kaltim.

“Mari kita dukung sepenuhnya film-film buatan anak negeri, khususnya dari Kaltim agar maju di level nasional hingga internasional,” harapnya mewakili Gubernur Kaltim Isran Noor.

Senada dengan Pemprov Kaltim, Hetifah mengajak semua stakeholder terus mendukung agar pelaku seni bisa terus berkreasi dan karyanya dapat ditampilkan.

“Saya harap pelaku seni budaya bisa di Kaltim ini dirangkul,” pesannya.

Secara terpisah, Direktur Pengembangan Pemanfaatan Kebudayaan Kemendikbud-Ristek Restu Gunawan mengingatkan, stakeholder dan masyarakat Kaltim khususnya Kukar agar bersiap mencari salah satu brand dari kearifan lokal yang akan ditonjolkan.

“Harus dipikirkan apa yang menjadi kekuatan kita, kebudayaan adalah jalan kemajuan, kita punya potensi itu,” sebut Restu.

Film yang digarap Dirjen Pendidikan Vokasi menggandeng salah satu sutradara ternama di Indonesia yakni Lasja F Susatyo dan menggambarkan budaya, seni, alam, dan kehidupan sosial masyarakat di wilayah Kaltim termasuk di dalamnya Kukar.

“PKN sendiri merupakan agenda tahunan sebagai wujud implementasi strategi pemajuan kebudayaan, dengan menyediakan ruang bagi keragaman ekspresi budaya, serta mendorong interaksi budaya guna memperkuat kebudayaan yang inklusif,” pungkasnya. (adv/nei)

Samarinda, biwara.co – Sekretaris Daerah (Sekda) Kutai Kartanegara (Kukar), Sunggono menghadiri penyerahan sertifikat tanah untuk rakyat dari Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/ BPN) Sofyan A Djalil secara virtual.

Diketahui ada sebanyak 48 ribu sertifikat tanah untuk rakyat di Kaltim yang secara simbolis diserahkan pada waktu itu Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) Hadi Mulyadi menyerahkan sertifikat tanah kepada masyarakat di halaman kantor ATR/BPN Provinsi Kaltim, Samarinda pada Kamis (23/11/2021).

“Atas nama Pemkab Kukar, mengapresiasi atas penyerahan sertifikat tanah untuk rakyat, khususnya bagi masyarakat Kukar sebagai penguatan legalitas hak milik berkekuatan hukum,” kata Sunggono.

Secara virtual Menteri Sofyan mengatakan, pemberian sertifikat untuk rakyat tersebut merupakan cita-cita Presiden RI Joko Widodo. Untuk memberikan kenyamanan dan kepastian hukum bagi masyarakat dalam kepemilikan hak atas tanahnya.

“Sertifikat tanah ini merupakan legalitas yang sah atas kepemilikan tanah masyarakat. Dengan demikian akan tercipta ketenangan dan diakui sah oleh negara,” sebutnya.

Selain itu, sertifikat tanah tersebut bisa menjadi jaminan untuk mendapatkan modal usaha dari perbankan. Kemudian, sertifikat tanah yang diberikan juga sebagai upaya dalam memerangi mafia tanah yang merugikan banyak orang.

“Pemerintah sangat serius dalam memerangi mafia tanah. Dengan demikian tidak ada yang bisa mengganggu lagi, sehingga aktivitas masyarakat menjadi lancar,” pungkasnya. (adv/nei)

Tenggarong, biwara.co — Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) menggelar ajang olahraga Futsal antar Aparatur Sipil Negara (ASN) bersama Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) di jajaran Pemkab Kukar pada Senin (22/11/2021)

Petandingan bola Futsal itu dikatakan sebagai sarana menjalin silaturahmi yang diharap dapat menciptakan hubungan harmonis yang dapat dibawa dalam suasana kerja di OPD masing-masing. Turnamen Futsal yang dibuka langsung oleh Sekertaris Daerah (Sekda) Kukar, Sunggono, digelar di Gedung Olahraga Velodrome Kompleks Stadion Aji Imbut Tenggarong Seberang. Pembukaan itu ditandai dengan tendangan bola kaki yang langsung di selancarkan oleh Sunggono ditengah lapangan.

Bupati Kukar, Edi Damansyah dalam sambutan tertulis yang di bacakan oleh Sunggono itu, Edi mengungkapkan apresiasi tertinggi atas kerja keras para panitia yang sudah menggagas agenda tersebut. Bahkan ia pun berterimakasi kepada seluruh jajaran yang juga ikut terlibat dalam kegiatan tersebut.

“Kurang lebih dua tahun Pemkab Kukar tidak pernah melaksanakan kegiatan olahraga seperti ini. Hal ini disebabkan fokus dalam menghadapi penyebaran virus Covid-19,” ungkap Sunggono setelah membacakan isi sambutan Edi Damansyah.

Turnamen futsal, khususnya teruntuk kalangan ASN antar OPD sebagai sarana menjalin silaturahmi dan diharapkan dapat menciptakan hubungan harmonis yang bisa dibawa dalam suasana kerja di OPD masing-masing. Tunjukkan bakat dan kemampuan terbaik yang dimiliki. ASN perlu membiasakan diri dengan berolahraga, karena olahraga akan membuat tubuh sehat jasmani, dan juga rohani.

Meski begitu, pelaksanaan kali ini sekaligus pencarian atlet-atlet yang berprestasi, khususnya dalam rangka mempersiapkan para pemain futsal Korpri Kukar menghadapi Pekan Olahraga Tingkat Provinsi (Porprov) Korpri di Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2022 mendatang.
Diharapkan, atlet-atlet futsal Kukar bisa juara mengalahkan kabupaten/kota lainnya di Kalimantan Timur.

“Jadikan jiwa sportivitas sebagai landasan dalam menjalankan setiap pertandingan Kepada para wasit yang memimpin pertandingan, bertindaklah jujur dan adil. Semoga setiap pertandingan pada kompetisi ini berjalan lancar tertib, dan aman,” pungkasnya. (adv/nei)

Tenggarong, biwara.co – Dalam rangka menekan angka kemiskinan, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Kartanegara (Kukar) menerjunkan langsung Tim Survey yang ditugaskan ke Kelurahan Teluk Pemedas Kecamatan Samboja selama sepekan.

Disampaikan oleh Tim Validasi Data Kukar Ikhwan Soleh Nasution, bahwa Bupati Kukar Edi Damansyah sudah mengarahkan Tim melalui Dinas Sosial untuk mencari keabsahan data di 2 tempat, diantaranya Kecamatan Samboja hingga Kecamatan Muara Kaman.

“Kita dalam melaksanakan tugas ini sebetulnya memvalidasi data, pertama yang harus kita ambil sampelnya itu ada 2 Kecamatan sesuai dengan arahan Pak Bupati melalui Dinas Sosial di Kecamatan Muara Kaman dan Kecamatan Samboja,” Ucapnya pada media, Senin (22/11/2021).

Tujuan dari adanya peninjauan di Kelurahan tersebut, dikatakan untuk mengetahui jumlah masyarakat yang telah berpindah dan meninggal dunia, agar dapat diperhitungkan per-tahun.

“Intinya kita ingin mengetahui data-data itu mana tau ada yang sudah meninggal atau ada yang sudah pindah, atau mungkin ada yang bertambah, itu pun perlu kita validasi kembali, karena data tersebut dibutuhkan setiap tahunnya,” ujarnya.

Dilanjutkan Ikwan, setelah data terkumpul selanjutnya dievaluasi agar tidak terjadi kesalahan, kemudian hasil perolehan tersebut dilaporkan ke Dinas Sosial untuk diproses sesuai dengan prosedur.

“Maka saya sampaikan kepada kawan-kawan setelah data ini dikumpulkan, akan ada evaluasi dalam rangka pelaporan data, supaya data tersebut bisa di realkan agar tidak terjadi double data, Jika ada kesalahan data misalkan ada yang meninggal atau orang itu sudah mampu, saya sudah meminta kepada pihak Kelurahan agar semuanya bisa ditinjau ulang, kinerja kita ini sesuai dengan S.O.P dari RT mengususlkan ke Kelurahan kemudian ke Kecamatan, dari Kecamatan mengusulkan lagi ke dinas sosial,” sebutnya.

Ikhwan menambahkan, keabsahan data tersebut nantinya akan ditindak lanjuti oleh Pemerintah dan Dinas Sosial guna mempertimbangkan jumlah masyarakat yang berhak mendapatkan bantuan.

“Setelah keabsahan data diketahui, kemungkinan pemerintah daerah akan menggantikan data tersebut untuk di berikan bantuan bagi masyarakat yang berhak mendapatkannya, intinya Pemerintah berupaya untuk menekan angka kemiskinan,” Pungkasnya. (adv/nei)

Tenggarong, biwara.co — Upah Minimum Kabupaten (UMK) merupakan suatu keputusan yang sangat ditunggu-tunggu oleh kalangan tenaga kerja khususnya di kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar), Oleh karna itu, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kukar Akhmad Hardi Dwiputra mengatakan, UMK secara prinsip tidak boleh lebih. Low from on Upah Minimum yang ditetapkan oleh pihak Provinsi atau lebih dikenal dengan (UMP).

Dewan Pengupahan Daerah Kukar saat ini telah menetapkan nilai UMK Kukar tahun 2022 sebesar Rp 3.199.654,80. Keputusan itu ditetapkan dalam rapat antara dewan pengupahan daerah bersama stakeholder di ruang rapat Sekretaris Daerah pada Senin (22/11/2021).

Rapat tersebut langsung di dipimpin oleh Kadisnakertrans, dan dihadiri Sekertaris Daerah (Sekda) Kukar Sunggono, Ketua Dewan Pengupahan Daerah Prof Iskandar. Kemudian hadir pula Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait serta para perwakilan asosiasi dan serikat pekerja.

Sunggono yang merupakan Dewan Pengarah mengatakan, penentuan UMK tersebut telah dilakukan dengan perhitungan yang jelas, baik dari metode, formulasi, indikator dan alat ukurnya. Sehingga apabila sudah ditetapkan dan disepakati agar segera disosialisasikan.

“Khususnya kepada dewan pengupahan daerah agar dapat memberikan pemahaman yang lebih simpel dan obyektif dari penghitungan yang ada, sehingga bisa dipahami, walaupun tidak bisa memuaskan semua pihak” kata Sunggono.

Menurutnya besaran UMK yang ditetapkan itu telah memenuhi asas kepatutan dan kepatuhan terhadap peraturan, serta telah mempertimbangkan objektivitas.

“Harapan saya apabila sudah clear, semua bisa menerima, langsung dilakukan penandatangan berita acara dan selanjutnya kami di sekretariat daerah akan segera memproses ke bagian hukum dan dibawa ke pemerintahan provinsi untuk dijadikan bagian dari keputusan penentuan upah regional provinsi,” harapnya.

Perlu diketahui, UMK tahun 2022 mengalami kenaikan sebesar sekitar Rp 19 ribu, awalnya kisaran Rp 3,179,673, menjadi Rp. 3.199.654. (adv/nei)