Samarinda, Biwara.co – Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda gencar melakukan vaksinasi kepada pelajar, sebagai syarat Pembelajaran Tatap Muka (PTM) yang akan kembali dibuka.

Sebanyak 1037 dosis vaksin sesi pertama berjenis Sinovac itu di distribusikan khusus untuk pelajar.

Vaksinasi pelajar yang di gelar di Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 1 Samarinda, dihadiri langsung oleh Wali Kota Samarinda Andi Harun. Dengan hadirnya wali kota tersebut diharapkan dapat membakar semangat siswa-siswi dalam mengikuti vaksinasi. Harapannya apabila semua pelajar telah divaksinasi, maka PTM dapat kembali dibuka seperti biasanya. Tentunya dengan menerapkan protokol kesehatan.

“Tidak ada satupun bangsa ataupun negara bahkan pihak manapun yang mengetahui kapan Covid-19 akan berakhir. Kita tidak bisa terus menerus mengandalkan pembatasan sebagai solusi, dan selama hampir 2 tahun pembelajaran tatap muka ditiadakan. Apalagi orang tua di Samarinda sudah jenuh karena anak-anaknya sekolah daring,” ucap Andi Harun dalam sambutannya di Audiotorium SMPN 1 Samarinda, Jalan H Anang Hasyim, Kamis (9/9/2021) pagi.

Dalam sambutannya Andi Harun mengumumkan, Pembelajaran Tatap Muka (PTM) akan segera kembali dibuka dalam waktu dekat.

“Kepada para orang tua, pendidik dan tenaga kependidikan, juga anak-anakku sekalian, saya umumkan bahwa Pemerintah Kota Samarinda segera membuka PTM,” ujar Andi Harun.

Selanjutnya, orang nomor satu kota Samarinda itu menjelaskan, sebelum menggelar PTM, guru-guru di sekolah harus di pastikan terlebih dahulu telah melakukan vaksinasi.

“Khusus bagi guru-guru yang sudah vaksin saja yang boleh turun ke sekolah. Syarat lainnya, maksimum kelas 50 persen dan ada surat penyataan persetujuan orang tua. Kita ingin ada tanggung jawab bersama,” tegasnya.

Andi Harun menuturkan, kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) yang diterapkan saat ini bukanlah solusi terbaik dalam menyikapi pandemi Covid -19.

“Makanya kami membuat kebijakan pembatasan masih dilakukan dengan pendekatan masyarakat,” ungkapnya.

Andi Harun juga mengajak masyarakat agar menyiapkan diri berdampingan dengan Covid -19 dengan menerapkan tiga hal terkait protokol kesehatan.

“Biasakanlah protokol kesehatan 3M. Kalau warga Samarinda terbiasa memakai masker, menjaga jarak dan tahu bahwa berkerumun dibatasi. Artinya warga Samarinda sudah siap. Minimal pakai masker,” tutupnya.

Diketahui, dalam kegiatan vaksinasi tersebut turut dihadiri Kepala Dinas Pendidikan Asli Nuryadin, Kepala Dinas Kesehatan dr Ismid Kusasih, Plt Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (Hambali), serta Kepala Sekolah SMPN 1 Samarinda Mulyadi.(*)

Penulis: M Abdul Rachman

Samarinda, Biwara.co – Setelah  sukses menggelar agenda Pendidikan Kader Pratama (PKP) angkatan pertama di Agustus lalu, Badan Pendidikan dan Pelatihan (Badiklat) PDI Perjuangan Kalimantan Timur kembali baru saja kembali menyelesaikan Pendidikan Kader Pratama (PKP) angkatan kedua tahun 2021 yang digelar sejak tanggal 3-5 September 2021.

Saat ditemui biwara.co, Kepala Badiklatda PDI Perjuangan Iswandi, SE, pada 7 September 2021 pukul 19.00 WIB, menjelaskan pelaksanaan PKP ini berangkat dari hasil rekomendasi rapat koordinasi Badiklat se-Indonesia.

“Badiklat Se-Indonesia mendapatkan tugas melaksanakan pendidikan kader Pratama. Di Kaltim sendiri, rutin kita adakan setiap bulan sampai 2023,” ujar Iswandi yang juga menjabat sebagai wakil ketua bidang ideologi dan kaderisasi DPD PDI Perjuangan Kalimantan Timur.

Iswandi menerangkan bahwa pelaksanaan PKP ini akan diselenggarakan setiap minggu pertama di awal bulan, dan diselenggarakan selama tiga hari.

“Peserta adalah dari 10 DPC di Kabupaten/Kota. Bisa Struktur, Badan, Sayap atau PAC yang jelas merupakan utusan dari DPC,” lanjutnya.

Sama halnya dengan pelaksanaan PKP angkatan pertama, pelaksanaan PKP gelombang kedua masih dengan sistem hybrid online. Dimana peserta berkumpul di DPC masing-masing, sementara DPD sebagai sentral yang memandu seluruh peserta.

Pada PKP angkatan kedua ini, Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang Ideologi dan Kaderisasi Djarot Syaiful Hidayat kembali menjadi salah satu pengisi materi. Selain Djarot, PKP Angkatan kedua ini juga menghadirkan Putra Nababan.

Iswandi berharap dengan pelaksanaan PKP ini seluruh kader memahami ideologi, ad/rt serta hal lain yang menyangkut tentang kepartaian.

Dirinya tidak memungkiri bahwa ada perbedaan dalam penyelenggaraan PKP yang biasanya diselenggarakan secara offline dengan mewajibkan peserta untuk live in di rumah-rumah warga, dan kini berganti dengan sistem hybrid online.

Ditempat yang berbeda, Sekretaris DPD PDI Perjuangan Kalimantan Timur Ananda Emira Moeis menyambut baik pelaksanaan PKP yang sudah diselenggarakan untuk kedua kalinya.

“Hasilnya bagus. Dengan PKP ini kita memberikan materi kebangsaan, ideologi pancasila, sejarah kepartaian agar dalam setiap tarikan nafas dalam berjuang, kader bisa mewarisi api perjuangan para pendahulu,” terangnya.

Legislator Karangpaci ini juga menyampaikan bahwa pada bulan Februari mendatang, partai berlambang banteng ini juga akan menggelar pendidikan kader madya.

Untuk diketahui, pendidikan kader di PDI Perjuangan melalui tiga tahapan. Pertama pendidikan kader pratama, selanjutnya pendidikan kader tingkat madya, dan terakhir pendidikan kader tingkat utama.

Penulis: M Abdul Rachman

SAMARINDA, biwara.co – DPRD kota Samarinda menyoroti permasalahan banjir yang terus terjadi di kota Tepian (sebutan Samarinda). Bulan berganti tahun, banjir selalu menjadi momok yang menakutkan bagi warga.

Akhir pekan lalu, banjir itu kembali datang, setelah diguyur hujan dengan intensitas tinggi.

Menanggapi hal tersebut Ketua DPRD kota Samarinda, Sugiono, mengaku akan memanggil organisasi perangkat daerah (OPD) terkait, membicarakan penanganan masalah tersebut.

Disebutkan ada dua instansi yang akan dipanggil, yakni Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Samarinda Dan Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Samarinda.

Disebutkan dua instansi itu berkaitan erat untuk tindaklanjuti dimana titik lokasi yang menjadi langganan banjir.

“Apa penyebabnya, nanti kita minta PUPR dan DLH kota Samarinda untuk menindaklanjuti, supaya segera dicarikan solusinya. Agar air itu cepat surut karena memang beberapa titik itu menjadi langganan banjir terus,”ucapnya saat di konfirmasi awak media, Rabu (08/09/21).

Seperti diketahui, Daerah Muang Dalam, kelurahan Lempake, salah satu wilayah yang terdampak banjir. Dimana mayoritas penduduknya berprofesi sebagai petani.

Menurut Sugiono, banjir itu cukup menganggu aktifitas warga, demikian mobilitas pengangkutan hasil pertanian, terganggu.

“Karena kalau banjir terus itu kan mengganggu aktivitas masyarakat terutama petani pasti semakin susah, baik dalam aktivitas maupun ketika menjual hasil pertaniannya ke kota,”katanya.

Politisi PDI Perjuangan ini menjelaskan, salah satu dalam penanganan banjir ini adalah perbaikan drainase yang terhubung ke seluruh wilayah samarinda.

Hal itu kata dia, jika terjadi intensitas hujan yang tinggi bisa mengalir pada drainase sehingga tidak menimbulkan genangan air di ruas tepi jalan umum, begitu pula di pemukiman warga.

“Di samping itu juga banyak yg memperbaiki drainase bagaimana supaya drainase itu bisa bisa terkoneksi, sehingga kalau terjadi hujan bisa cepat teratasi,”ujarnya.

Selain itu juga Sugiono meminta agar pengupasan lahan tak berijin disekitar area warga agar di hentikan. Hal itu juga bila ada penambang ilegal yang tidak memiliki izin usaha pertambangan agar segera berhenti beroperasi.

“Kalau memang ada kegiatan pengupasan lahan tolong di hentikan kecuali kalau itu ada izinnya kalau tidak ada suruh tutup aja, apalagi penambangan ilegal,”tutupnya (*)

Penulis : Abdul Rachman

Kutai Timur – biwara.co – Anggota DPRD Fraksi PDI Perjuangan Safuad bertandang ke rumah Pak Irul yang merupakan warga di RT 14, Desa Teluk Pandan, Kecamatan Teluk Pandan, Kutai Timur, Minggu (05/09/2021).

Kehadiran legislator Karangpaci ini dalam rangka Sosialisasi Peraturan Daerah No. 1 Tahun 2018 Tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Disabilitas untuk Wilayah VI yang meliputi Bontang, Kutai Timur dan Berau.

Safuad menjelaskan bahwa para penyandang disabilitas selaku warga negara Indonesia, memiliki kedudukan yang sama, baik secara hukum maupun Hak Asasi Manusia (HAM) berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945.

Meski demikian, menurutnya hak-hak penyandang disabilitas masih kerap kali diabaikan. Untuk itu, maka dibuatlah Peraturan Daerah (Perda) No. 1 Tahun 2018 yang ditujukan untuk melindungi penyandang disabilitas.

“Perlindungan tersebut khusus diberikan agar tak ada lagi perlakuan diskriminatif terhadap penyandang disabilitas,” terangnya.

Kepala Badan Penanggulangan Bencana (Baguna) PDI Perjuangan Kalimantan Timur ini juga menjelaskan bahwa masyarakat perlu faham, tidak hanya mengenai ruang lingkup perda ini, melainkan yang paling penting terkait hak penyandang disabilitas sesuai Perda No 1 Tahun 2018 ini.

“Ada banyak. Tentang hak untuk hidup, bebas stigma, pelayanan publik, perlindungan hukum, politik, kesejahteraan sosial, bebas dari diskriminasi, dan yang harus diingat tentang penelantaran dan penyiksaan,” jelas anggota DPRD Kaltim, Dapil Bontang, Kutai Timur, dan Berau ini.

Dalam kegiatan tersebut, Sapuad menggandeng Lasarido, SP, MP serta Rosdianto, S.Pi, M.Si sebagai narasumber, dan melibatkan peserta yang semuanya merupakan warga RT 14, Desa Teluk Pandan.

Adapun kegiatannya ini berlangsung sejak tanggal 5-7 September 2021.

Penulis: M Abdul Rachman

Kukar, biwara.co – RODA mutasi di lingkungan Pemkab Kukar kembali bergulir. Berbagai sasaran dan target tujuan menjadi prioritas dalam kebijakan mutasi tersebut. Bupati Kukar Edi Damansyah dan Wabup Kukar Rendi Solihin menggadang-gadangkan peningkatan kualitas pelayanan publik sebagai salah satu target mutasi Aparatur Sipil Negara (ASN) tersebut.

Kegiatan mutasi yang digelar di ruang serba guna Pemkab Kukar pada Senin, (06/09/21) kemarin itu, menjaring 217 pejabat yang dilantik. Meliputi, sebanyak 84 pejabat administrator (eselon III) dan 133 pejabat pengawas (eselon IV).

Proses penjaringan hingga penempatan pejabat sudah melalui berbagai pertimbangan serta mekanisme sesuai regulasi serta kaidah yang ada. Baik kesesuaian hasil analisa jabatan serta penilaian di internal kepegawaian di lingkungan Pemkab Kukar.

Mutasi ini juga dalam rangka pengisian jabatan definitif yang lowong, baik karena ditinggal pejabat pensiun atau meninggal dunia. Selain itu, Edi – Rendi juga memiliki harapan dan tujuan besar yaitu menempatkan pegawai berdasarkan kebutuhan untuk meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat.

Yang tak kalah pentingnya dalam proses mutasi ini, tak hanya sebagai untuk proses perjalanan karir ASN, tetapi juga dalam untuk mendorong serta menempatkan pejabat yang diharapkan mampu menerjemahkan visi misi kepala daerah serta program RPJMD yang telah ditetapkan untuk segera diaplikasikan tersebut.

Sehingga, semua kebijakan baik terkait mutasi ASN hingga penyusunan program kerja di lingkungan Pemkab Kukar bisa saling menyesuaikan dan berkaitan satu sama lainnya. “Jadi pelaksanaan mutasi ini sangat lumrah sekali terjadi. Saya berpesan bekerjalah dengan itikat dan niat yang baik,” kata Bupati Kukar Edi Damansyah.

“Ini moment penting, saya berharap ini menjadi semangat baru untuk kita semua dalam meningkatkan kinerja dan pelayanan kepada masyarakat kedepan,” tambahnya.

Juga dikatakan bahwa keberadaan ASN merupakan aset penting pemerintah dalam menjalankan program yang telah dirancang. Maka dari itu, penempatan ASN diharapkan mampu menerjemahkan dan melaksanakan program yang telah ditetapkan tersebut.

Sehingga, ia berharap pejabat yang ditempatkan bisa benar-benar menjalankan tugas dan fungsinya secara maksimal. “Sehingga jangan diartikan mutasi ini berkaitan dengan hal-hal lain,” katanya.

Sementara itu, Wabup Kukar Rendi Solihin turut menaruh perhatian kepada percepatan peningkatan kualitas dan kinerja ASN. Menurutnya, sebaik apa pun program yang dicanangkan oleh pemerintah, tidak akan berjalan dengan baik jika tak mampu dilaksanakan dengan baik oleh pejabat terkait.

Terlebih lagi, jika implementasi program tersebut hanya dilaksanakan sekedarnya tanpa ada sentuhan kreatifitas dan inovasi. “Mari kita berlari bersama-sama, jangan ada yang tertinggal. Karena masyarakat sedang menunggu percepatan,” ujar kepala daerah termuda di Kaltim itu.

Selama beberapa bulan menjabat sebagai kepala daerah, Wabup telah melakukan kunjungan dinas ke sejumlah kecamatan di Kukar. Ia juga turut menyerap aspirasi masyarakat di Kukar. Tak jarang kata dia, warga masih mengeluhkan beberapa hal terkait pelayanan publik.

Informasi dari masyarakat tersebut kata dia, seolah menjadi suplemen untuk melakukan perbaikan.

“Jadi jangan dilupakan juga aspirasi masyarakat tersebut. Karena keberadaan kita di sini adalah untuk masyarakat,” tambahnya. (***)

Penulis: M Abdul Rachman

Samarinda, Biwara.co – Setelah ditetapkan pada awal Agustus lalu, Panitia Seleksi (Pansel) calon Komisioner Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Kaltim, kini telah mengantongi Surat Keputusan (SK).

Pada Selasa (7/9/21) pagi tadi, komisi I DPRD Kaltim, menyerahkan langsung SK tersebut pada lima anggota Pansel terpilih.

Ketua Komisi I DPRD Kaltim, Jahidin mengatakan, menurut Undang-undang nomor 32 tahun 2002 tentang penyiaran, enam bulan sebelum masa periode sebelumnya habis, maka harus diadakan seleksi.

Diketahui masa jabatan KPID sebelumnya berakhir pada tanggal 27 Januari 2022 mendatang. Jahidin pastikan, Pansel masih punya banyak persiapan dari waktu yang tersisa.

“Kan undang-undangnya masa berlakunya begitu, Insya Allah masih sempat,”katanya.

Dia berharap untuk Pansel yang sudah di tetapkan agar bisa bekerja sesuai aturan yang berlaku dan memaksimalkan waktu yang ada agar tahapan-tahapan sesuai dengan jadwal nantinya.

Terpisah salah satu panatia seleksi yang terpilih, Faisal, menjelaskan bahwa setelah menerima SK dan mendapat pengarahan dari Komisi I DPRD Kaltim, Pansel akan rapat terlebih menentukan struktur kerja.

Selain itu pihaknya juga akan mempelajari lebih detail untuk menetapkan tahapan-tahapan seleksi.

“Kami buat struktur dulu, setelah buat struktur kita pelajari tadi apa yang di sampaikan tentang kisi-kisi pelaksanaan tim pansel,”ucapnya.

Lebih lanjut dikatakan, pihaknya akan membuat target kerja seleksi sesuai aturan berlaku, selain itu juga agar tidak terjadi kekosongan hingga akhir masa jabatan KPID.

Pansel menargetkan peserta bisa mencukupi 21 bahkan lebih. Karena dalam aturan kata dia, tidak boleh kurang dari angka tersebut.

“Jumlah peserta nya itu tidak boleh di bawah 21 peserta jika di bawah peserta itu maka akan di perpanjang 15 hari membuka pendaftaran ulang,”tutupnya.

Penulis: M Abdul Rachman

Samarinda, Biwara.co – Ratusan warga di Kawasan Muang Dalam, Kelurahan Lempake, Kecamatan Samarinda Utara kembali direpotkan dengan banjir penuh lumpur yang terjadi sejak Jumat 3 September 2021 dini hari.

Hujan deras yang mengguyur Ibu Kota Kaltim ini, tak hanya merendam ratusan rumah warga. Rumah ibadah seperti mushalla dan kebun milik warga pun tak luput dari terjangan banjir lumpur.

“Kami benar-benar dirugikan, tanaman di kebun kami banyak yang mati, belum lagi barang-barang yang ikut terendam banjir,” ungkap Soleh, salah seorang warga Muang Dalam saat dikonfirmasi oleh Biwara.co.

Menurut soleh, banjir penuh lumpur kali ini termasuk yang terparah. Bahkan, tumpukan batu bara nampak mengotori sejumlah rumah warga.

Soleh menduga, banjir kali ini tak hanya disebabkan oleh hujan dengan intensitas sedang yang bertahan beberapa jam. Kurangnya daerah resapan air hingga macetnya drainase di kawasan sekitar, membuat air terus menggenang berjam-jam.

“Tadi saat saya keluar kampung, sudah agak surut banjirnya, semalam sekitar jam 12an yang lumayan parah, sampai sepinggang orang dewasa,” tuturnya.

Soleh merinci, setidaknya ada 800 jiwa yang berdiam di 5 RT terdampak banjir kali ini. Ia berharap, Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda segera turun tangan membantu meringankan beban warga.

“Saya harap pemerintah menanggapi dan memberikan solusi tentang banjir yang kami hadapi sekarang, saya yakin habis banjir ini, saat jalanan kering pasti berdebu,” pungkasnya. (*)

Penulis: M Abdul Rachman

PASER, biwara.co – Anggota Komisi I DPRD Fraksi PDI Perjuangan Muhammad Saleh salurkan dana aspirasi ke sektor perikanan. Sebanyak 330 alat tangkap ikan diberikan kepada Kelompok Usaha  Bersama (KUB) Nurul Hidayah, Desa Muara Pasir, Kecamatan Tanah Grogot. Pada, 1 September 2021

Diketahui, Desa Muara Pasir dikenal dengan budidaya udang Ekspornya.

Saat dikonfirmasi melalui sambungan telepon, pada 3 September 2021 pukul 20.00 WIB. Muhammad Saleh menjelaskan bahwa distribusi alat tangkap ikan tersebut merupakan permintaan dari warga sejak tahun 2020 lalu.

“Itu pokok-pokok fikiran pas kita reses tahun lalu di Muara Pasir. Nelayan disana minta alat penangkap ikan/udang. Kita masukkan di 2021, alhamdulillah bisa terlaksana,” ungkap Ketua Badan Kehormatan ini.

Pembagian alat tangkap ikan sendiri diterima oleh seluruh nelayan anggota KUB Nurul Hidayah. Turut hadir dalam penyerahan tersebut, Kepala Dinas Perikanan Sadaruddin.

Dilanjut Muhammad Saleh bahwa sebelumnya juga ada pembagian tandon di daerah SP 4 dan Desa Padang Parapat.

“Bulan depan juga rencananya akan ada pengadaan sapi di Padang Parapat,” pungkasnya.(*)

Penulis : Abdul Rachman

Samarinda, Biwara.co – Rumah Tahanan (Rutan) kelas II A Samarinda selenggarakan vaksinasi masal terhadap Warga Binaan Permasyarakatan (WBP) pada Selasa (31/08/2021).

Vaksinasi kali ini diikuti sebanyak 160 WBP, menggunakan jenis vaksin AtraZeneca. Para WBP cukup antusias, satu per satu mereka masuk ikuti tahapan vaksinasi. Dari mendaftar, skrining riwayat kesehatan hingga penyuntikan vaksin.

Setelah menerima vaksin, para WBP ditempatkan di ruang observasi kurang lebih 30 menit untuk mengetahui dini ada tidaknya potensi Kejadian Ikutan Paska Imunisasi (KIPI).

“Vaksinasi ini merupakan kolaborasi yang baik antara Rutan dengan Dinas Kesehatan Samarinda, dalam hal ini Labkesda,”kata Sofyan Kepala Kanwil Kemenkumham Kalimantan Timur.

Sofyan menerangkan vaksinasi ini merupakan vaksinasi lanjutan, sebelumnya sudah di lakukan vaksinasi untuk skala prioritas WBP lansia (Lanjut Usia).

Dengan demikian Rutan Kelas II A Samarinda ini telah memvaksin sebanyak 220 WBP atau sekitar 11 persen dari total 1.096 orang narapidana.

Pemberian vaksin akan di lakukan berkala hingga dua pekan kedepan untuk mencapai Herd imuniti bagi seluruh WBP.

Sofyan menjelaskan, untuk Lapas dan Rutan se – Kaltim dan Kaltara kurang lebih membutuhkan vaksin 12.800 bagi warga binaan.

“Setelah kami pantau se-Kaltim dan Kaltara, rata-rata sudah terlaksana semua kegiatan vaksin dosis pertama, dan sebagian dosis kedua,” ujar Sofyan.

Sementara itu Kepala Rutan Kelas IIA Alanta Imanuel Ketaren menjelaskan, kurang lebih sekitar 800 orang WBP akan mengikuti vaksinasi pada tahapan selanjutnya.

“Selanjutnya akan terus digelar vaksinasi di Rutan sampai semua WBP berjumlah 1.096 orang sudah divaksin,”ujarnya.

Alanta juga memastikan, Rutan Kelas IIA Samarinda mendapat dukungan penuh dari Kanwil Kemenkumham Kalimantan Timur, untuk mengupayakan semua WBP menerima vaksin.

“Vaksin ini selain meningkatkan kekebalan, kedua juga sebagai syarat perjalanan mereka (warga binaan) setelah bebas nanti, untuk pulang dan kumpul kembali bersama keluarga,” Imbuh Alanta.

Di kesempatan yang sama, Kepala Labkesda Kota Samarinda Kamil memastikan dalam satu dua pekan kedepan, semua warga binaan di Rutan yang belum divaksin akan segera diselesaikan.

“Dalam satu dua pekan ini, semua 1.096 warga binaan akan kita vaksin semua. Untuk ketersediaan vaksin saat ini adalah Astrazeneca. Sebentar lagi dalam waktu dekat, akan ada lagi pengiriman vaksin (ke Samarinda),” kata Kamil.

“Kolaborasi kami dengan Rutan sudah cukup baik. Setiap kegiatan vaksinasi yang ada, biasanya memang Rutan berkomunikasi dengan kami. Vaksinasi hari ini, kami turunkan 7 petugas medis. Terdiri dari dua dokter, vaksinator, perawat hingga apoteker,” tutupnya.

Penulis: M Abdul Rachman

Samarinda, Biwara.co – Banjir yang menggenangi puluhan titik di Samarinda memang belum seutuhnya surut. Buktinya, sejumlah warga yang tinggal di dua kelurahan di Kecamatan Loa Janan Ilir, hingga kini masih berjibaku dengan momok yang terjadi di Ibu Kota Kaltim ini.

Pasca hujan dengan intensitas sedang hingga tinggi yang terjadi pada 29 Agustus 2021 lalu. Masyarakat di Kelurahan Tani Aman dan Simpang Tiga, memang masih dibuat repot oleh genangan air ketinggian air mulai dari 70 cm hingga 100 cm.

“Totalnya ada 16 RT (Rukun Tetangga,Red). Lima RT di Simpang Tiga. Sebelas RT di Tani Aman. Cuma di wilayah ulu, Tani Aman sudah ada yang kurang,” kata Camat Loa Janan Ilir, Syahruddin S, saat dikonfirmasi awak media, Selasa 31 Agustus 2021.

Ia menuturkan, hanya dua dari lima kelurahan yang volume airnya masih tinggi, yakni kelurahan sedangkan tiga kelurahan Tani Aman dan Simpang Tiga, sedangkan tiga kelurahan lainnya pasca hujan deras pada, Minggu 29 Agustus 2021 lalu, sudah surut selang waktu dua jam.

“Kami sedang membuat dapur umum di RT 17 kelurahan Tani Aman, bekerjasama dengan Karang Taruna di sana. Untuk menyediakan kebutuhan harian masyarakat,” tuturnya.

Syahruddin mengatakan, Perumahan H Saleh yang berada di KM 1 kelurahan Tani Aman adalah yang terparah. Beberapa RT lain juga masih tergenang banjir, sementara untuk RT 2 dan RT 3, volume air dikabarkan mulai surut.

“Yang airnya mengalir di seputaran barito. Air itu mengalir ke RT 17, kemudian pembuangan ke sungai loa janan. Itu yang mulai turun,” terangnya.

Di sisi lain, Pemkot Samarinda juga diketahui akan menyalurkan sebanyak 200 paket bantuan sembako bagi warga terdampak banjir di Kecamatan Loa Janan Ilir.

“Sekira pukul 11.00 Wita tadi kami ambil 200 paket bantuannya di Stadion GOR Segiri, dan paket sudah dalam perjalanan. Kami akan packing dulu, mungkin makan waktu sampai dua jam. Baru kami distribusikan,” Pungkasnya.

Terpisah, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Samarinda, Hambali menjelaskan, dari laporan yang ia terima, ada sebanyak 567 kepala keluarga (KK) terdampak banjir di dua kelurahan tersebut.

Hambali memastikan jika pihaknya akan selalu memonitor lokasi-lokasi dampak banjir di daerah itu. Jika memang diperlukan, BPBD Samarinda juga siap mengevakuasi warga jika banjir tak kunjung surut. (*)

Penulis: M Abdul Rachman