Balikpapan, Biwara.co – Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo telah meresmikan Jalan Tol Balikpapan-Samarinda pada 24 Agustus 2021.

Sejak dibukanya jalan tol Seksi I dan Seksi V ini, ramai pengendara yang menggunakan fasilitas tersebut. Selain gratis, jarak tempuh pengendara juga dirasa lebih dekat.

Direktur Teknik PT Jasa Marga Balikpapan Samarinda, Nanang Siswanto membenarkan hal tersebut, bahwa sejak di bukanya seksi I dan V ini banyak yang menggunakan tol tersebut.

“Dari hasil pengamatan kami setelah seksi I dan V dibuka dengan nol tarif/gratis selama 2 minggu, lalu lintas harian rata-rata (LHR) mengalami peningkatan jumlah pengguna, terlebih pada hari Sabtu dan Minggu,” ungkap Nanang, Selasa 31 Agustus 2021.

Per 27 Agustus 2021, lanjut Nanang, tercatat sebanyak 7.771 kendaraan. Lalu, Sabtu 28 Agustus 2021 sebanyak 10.435 kendaraan, pada 29 Agustus 2021 sebanyak 14.513 kendaraan, dan pada 30 Agustus 2021 sebanyak 7.147 kendaraan.

“Itu semua LHR untuk seksi I, II, III, IV, dan V,” jelasnya.

Nanang berharap, masyarakat Kaltim dapat memanfaatkan jalan Tol tersebut dengan maksimal.

“Hal ini semoga dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah serta mensejahterakan masyarakat Kaltim sendiri,” terangnya.

Sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Nomor 1054/KTPS/M/2021. Setiap pengguna jalan Tol Balikpapan-Samarinda akan dikenakan tarif per tanggal 8 September mendatang. (*)

Penulis: M Abdul Rachman

Samarinda, biwara.co  – Permohonan uji materi revisi undang-undang (UU) nomor 35/2009 tentang Narkotika yang digelar Mahkamah Konstitusi (MK) secara virtual, memasuki sidang lanjutan, dengan agenda pemeriksaan ahli dan pemohon.

Psikiatri dan Guru Besar Neuropsychopharmacology asal Imperial College Londong, David Nutt selaku saksi ahli menyatakan bahwa tanaman ganja terbukti aman digunakan untuk kebutuhan medis.

“Isu utama dalam pemanfaatan ganja adalah pengobatan, sehingga cara yang paling tepat adalah memberdayakan para dokter untuk memanfaatkan obat-obatan yang ada, termasuk ganja, secara benar,” terangnya, Senin (30/8/21).

Menurut Guru besar asal Inggris ini, sejak 5000 tahun lalu tanaman ganja sudah dimanfaatkan untuk kesehatan  saat ini sudah banyak negara yang memanfaatkan tanaman ganja untuk kesehatan.

David menjelaskan bahwa THC memiliki manfaat medis yang paling baik, jika dibandingkan dengan zat lain, seperti metadhone, duloxetine, hingga tremadol.

Untuk pengobatan pasien dengan sindrom kejang, seperti epilepsi misalnya, dengan menggunakan produk obat berbasis cannabis (genus tanaman ganja) juga terbukti memberikan hasil yang baik secara signifikan.

Hal ini kemudian menegaskan upaya pengobatan terapi dupa ganja yang dilakukan oleh salah seorang pemohon, Dwi Pertiwi yang memiliki seorang anak penderita cerebral palsy.

“Dan ini juga berlaku bagi kondisi cerebral palsy yang dimiliki oleh anak-anak dari para pemohon,” lanjutnya.

Disinggung mengenai adanya kekhawatiran negara akan potensi penyalahgunaan, David menekankan bahwa pelarangan tidak akan berpengaruh pada angka penyalahgunaan narkotika. Tak terkecuali di Indonesia.

“Intinya, pemanfaatan ganja medis tepat dilakukan sesuai dengan keahlian dan pengetahuan ilmiah berdasarkan penelitian,” tegas David.

Saksi ahli, David Nutt dalam perjalanannya hingga saat ini telah menulis 500 lebih jurnal dan artikel ilmiah, serta buku atau literatur melalui penelitian klinis terkait bahaya kandungan obat-obatan narkotika.

Tulisan-tulisannya tersebut banyak dijadikan sumber rujukan diberbagai negara, seperti di Amerika Serikat, Finlandia, Norwegia, Belanda, New Zealand, dan beberapa negara lainnya.

Uji materi revisi UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ini digelar setelah tiga ibu dari anak-anak yang menderita cerebral palsy menginginkan adanya pengobatan dengan menggunakan narkotika golongan I (senyawa ganja), sebagaimana telah berkembang di dunia.

Dwi Pertiwi, Santi Warastuti, dan Nafiah Murhayanti merupakan pemohon uji materi ini.

Pemohon, Dwi Pertiwi, sebelumnya telah memiliki pengalaman pernah memberikan terapi dupa ganja (cannabis oil) kepada anaknya yang menderita cerebral palsy semasa terapi di Victoria, Australia, pada 2016 lalu.

Setelah pulang ke Indonesia, Pemohon menghentikan terapi tersebut karena adanya sanksi pidana yang diatur dalam UU Narkotika. Demikian pula dengan dua ibu lainnya yang menjadi pemohon.

Menurut pemohon, larangan tersebut secara jelas menghalangi pemohon mendapatkan pengobatan yang dapat meningkatkan kualitas kesehatan dan kualitas hidup anak pemohon.(*)

Samarinda, biwara.co – Pondasi Jembatan Mahakam kembali ditabrak oleh tongkang batu bara. Peristiwa yang terjadi pada Senin 30 Agustus 2021 pagi itu bahkan viral di sosial media.

Nampak dari video berudarasi 11 detik tersebut, tongkang yang penuh dengan muatan batu bara itu berada dalam posisi sejajar dengan Jembatan Mahakam. Dua unit tugboat pun nampak melakukan evakuasi. Sementara, aktivitas pengendara yang melintas di Jembatan Mahakam berlangsung normal.

Seorang saksi mata, Misran, bukan nama sebenarnya mengaku mendengar suara benturan yang keras saat sedang menyapu jalan. Tepatnya, sekitar pukul 06.20 Wita.

“Saya kira mobil nabrak sekalinya ponton yang nabrak tiang jembatan,” ujarnya saat dikonfirmasi Biwara.co, Senin 30 Agustus 2021.

“Saya juga tak bisa apa-apa, cuma liat dari kejauhan ponton yang nabrak,” tambahnya.

Terpisah, Kepala Dinas Perhubungan Kalimantan Timur (Kaltim), Arih Franata Filipus Sembiring mengatakan pihaknya telah memanggil pemilik kapal ponton yang menabrak Jembatan Mahakam tersebut.

Sembiring akrab di panggil menjelaskan, untuk pengemudi kapal kini sedang dalam proses penyidikan oleh pihak Satuan Polisi Air (Satpolair) Polresta Samarinda.

“Sudah dipanggil pihak dari kapal ponton tersebut. Dan saat ini sedang dalam tahap penyidikan dari pihak Polairud,” terangnya.

Sembiring menuturkan, ini sudah kesekian kalinya tiang jembatan ditabrak. Jembatan yang dibangun dari 1986 silam itu kerap kali jadi bulan-bulanan kapal ponton batubara.

“Saya tidak menghitung, tanyakan saja langsung ke Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP), karena pemegang fungsi keselamatan pelayaran ada pada KSOP,” Tutupnya.(*)

Penulis: M Abdul Rachman

SAMARINDA, biwara.co – Awan hitam menggantung di langit sore Samarinda, Minggu (29/8/21) sebelum akhirnya air tumpah ruah, membasahi seluruh kota. Akibat dari hujan yang berlangsung sejak sore hingga malam hari ini tentu mudah ditebak, banjir.

Tak hanya merendam badan jalan, air masuk hingga ke lorong-lorong jalan, memasuki ruang tamu hingga dapur rumah warga. Merendam kendaraan, hingga sembako.

Itulah yang dirasakan para penghuni Yayasan Baitul Walad Mustofa yang berada di Jalan Plamboyan No.79, RT 09, Kecamatan Loa Buah, Samarinda.

Zakiyah Ubudiyah, pendiri sekaligus perintis yayasan ini menjelaskan kronologis yang menimpa mereka. Curah hujan yang tinggi membuat air dengan cepat meluap, mulai pada waktu maghrib.

Luapan air tersebut terhitung cukup tinggi, diperkirakan setinggi paha orang dewasa. Hal itu membuat asrama tahfidz putra dan putri terendam, penghuninya dipaksa mengungsi.

Santri putra mengungsi ke masjid milik Pondok Pesantren Darul Fata, yang berada di seberang Yayasan Baitul Walad karena sudah tak punya tempat lagi untuk dipakai tidur.

“Itu sekitar jam 10 malam. Kemudian jalan di depan yayasan itu arusnya deras, makanya hanya santri putra saja yang mengungsi,” terangnya.

Sementara untuk santri putri diungsikan di depan ruangan bayi, yang juga kawasan Yayasan Baitul Wad. Selain santri putri, 6 orang santri putra yang saat itu tengah dalam kondisi sakit juga diungsikan di tempat tersebut.

“Karena tempat asrama putra dan putri ketinggian air kurang lebih saja. Bahkan, 300 meter jalan sebelum yayasan dari arah jembatan, itu setinggi dada orang dewasa,” lanjutnya.

Selain memaksa para penghuni untuk mengungsi, banjir juga merendam persediaan makanan mereka. Stok beras yang tersimpan di gudang penyimpanan makanan tak sempat diselamatkan. Hampir 20 karung beras terendam banjir, dan tak bisa lagi dikonsumsi.

“Ada yang satu karung berasnya isi 10 kilogram dan 25 kilogram. Para santri juga sedang salat tadi malam,” tutur Zakiyah.

Zakiyah menjelaskan bahwa saat ini mereka membutuhkan sembako, selimut, bantal anak-anak usia sekolah, kasur dan obat-obatan.

“Itu yang mendesak sekali, termasuk popok-popok bayi,” jelasnya.

Yayasan Baitul Walad Mustofa merupakan yayasan yang menampung orang-orang terlantar, kaum dhuafa dan anak-anak yatim piatu. Anak-anak korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) juga ada disini.

Hingga saat ini yayasan dihuni sebanyak 173 santri yang berusia 6 sampai 17 tahun, serta 56 bayi.

Zakiyah kini berharap agar yayasan yang didirikannya ini mendapatkan bantuan dari donatur. Agar lebih memudahkan, dan sebagai bentuk transparansi, Zakiyah mempersilahkan para donatur untuk menyambangi Yayasan Baitul Walad Mustofa.

Sementara bagi para donatur yang ingin memberikan donasi melalui rekening, bisa melalui rekening bersama Yayasan Baitul Walad Mustofa bernomor (002) – 0048-01-005682-53-2 di Bank BRI dengan kontak personal Zakiyah 0813-3229-9481. Atau dapat melalui rekening yayasan lainnya bernomor (124) – 5141141550 Bank Kaltimtara Syariah.(*)

Penulis : Abdul Rachman

PENAJAM,biwara.co – Anggota DPRD Provinsi Kaltim Herliana Yanti menyelenggarakan sosialisasi Peraturan Daerah (Sosperda)

terkait Perda Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum. Agenda tersebut digelar, Minggu (29/8/21) bertempat di Gedung Serbaguna Kelurahan Pejala, Penajam.

Dikatakan legislator PDI Perjuangan ini, bahwa penyelenggaraan bantuan hukum merupakan bentuk komitmen daerah  untuk memenuhi hak masyarakat Kalimantan Timur, dalam hal ini terkait hak atas bantuan hukum.

Atas dasar itulah, menurut Herliana Sosperda perihal penyelenggaraan bantuan hukum harus terus menerus dilaksanakan, agar seluruh masyarakat faham tentang hak-hak yang mereka miliki.

Selain menjelaskan mengenai tiga objek perkara bantuan hukum, yakni pidana, perdata, dan tata usaha negara, dalam Sosperda tersebut juga turut dijelaskan mengenai tata cara permohonan bantuan hukum.

Politisi perempuan PDI Perjuangan juga menjelaskan bahwa saat ini tengah mendorong pemprov agar mengeluarkan Peraturan Gubernur untuk mendukung Perda Nomor 5 Tahun 2019 ini.

Acara yang  berlangsung sejak pukul 10.00 pagi ini berlangsung dengan hangat, dengan tetap menerapkan protokol kesehatan. Turut hadir dalam agenda Sosperda tersebut, antara lain Hartono Basuki, S.Pd.I, MM. dan Ishak Rahman, SH. (*)

Penulis : Abdul Rachman

Kutai Timur, biwara.co – Anggota DPRD Kaltim Agiel Suwarno melaksanakan Sosialisasi Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum. Agenda tersebut berlangsung di Balai Desa Sangkimah, Sangatta Selatan, Kutai Timur.

Anggota Fraksi PDI Perjuangan ini menjelaskan bahwa agenda yang dilaksanakannya ini sangat penting bagi masyarakat, khususnya masyarakat miskin yang tidak faham terkait persoalan hukum.

Menurutnya, masyarakat harus tahu bahwa bantuan hukum itu bersifat gratis, dan merupakan hak bagi masyarakat untuk mendapatkan apabila tersandung masalah hukum.

Dijelaskan pula bahwa hanya Lembaga Bantuan Hukum (LBH) yang telah terakreditasi oleh Kementerian Hukum dan HAM RI yang memiliki hak untuk memberikan pelayanan bantuan hukum dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.

Agiel melanjutkan perihal sosialisasi perda, itu merupakan hal wajib untuk disampaikan kepada masyarakat. Sebagai bentuk edukasi juga bentuk tanggung jawab mereka selaku wakil rakyat.

Diakhir Ketua DPC PDI Perjuangan Kutai Timur ini menegaskan bahwa masyarakat wajib tahu tentang segala peraturan-peraturan daerah yang dibuat oleh para wakilnya, maka dalam pelaksanaan sosper harus benar-benar di maksimalkan. (*)

Penulis : Abdul Rachman

Balikpapan Biwara.co – Legislator PDI Perjuangan Eddy Sunardi Darmawan menggelar Sosialisasi Peraturan Daerah (Sosperda) terkait pajak. Agenda tersebut berlangsung, Minggu (29/8/21) di RT.19 Kelurahan Gunung Sari Ilir, Balikpapan Tengah.

Kepada masyarakat yang mengikuti kegiatan tersebut, Edi Sunardi membahas terkait Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Perubahan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah.

Agenda rutin yang dilaksanakan oleh anggota DPRD Provinsi Kalimantan Timur ini diharapkan menjadi ajang memperkenalkan peraturan-peraturan daerah yang telah dibuat kepada masyarakat.

Dalam agenda Sospernya kali ini, Eddy turut menggandeng dua narasumber, yakni M. Riza Permadi, SE, MM yang merupakan dosen sekaligus wakil ketua I bidang akademik di STIE Balikpapan, dan Wagiman yang merupakan warga setempat.

Diselenggarakan dengan tetap menerapkan protokol kesehatan yang ketat, Eddy Sunardi mengaku bersyukur bisa berada di tengah-tengah masyarakat, menyampaikan salah satu hasil kerja para wakil rakyat, serta tak lupa mendengarkan saran serta masukan dari masyarakat setempat.(*)

Penulis : Abdul Rachman

Kutai Kartanegara, biwara.co – Anggota DPRD Fraksi PDI Perjuangan Ely Hartati Rasyid menggelar Sosialisasi Peraturan Daerah (Sosperda) Provinsi Kalimantan Timur Nomor 8 Tahun 2019 tentang  Adaptasi dan Mitigasi perubahan Iklim. Agenda tersebut digelar di Desa Kembang Janggut, Kecamatan Kembang Janggut, Kutai Kartanegara, Sabtu (28/8/21).

Agenda rutin dari legislator Karangpaci ini dilaksanakan selain untuk menyebarluaskan informasi produk hukum yang telah disahkan oleh DPRD Kalimantan Timur, juga untuk mendengarkan tanggapan, saran atau masukan dari masyarakat Kalimantan Timur.

Kepada awak media, Ely Hartati menilai pelaksanaan sosper kali ini di Desa Kembang Janggut sangar tepat, hal itu dikaitkan dengan kondisi di Kecamatan Kembang Janggut itu sendiri.

Tak lupa, politisi perempuan PDI Perjuangan ini menjelaskan bahwa kegiatan yang mereka laksanakan saat ini bertujuannya untuk mewujudkan kesadaran masyarakat.

“Terutama terhadap Undang-Undang dan Peraturan Daerah, sehingga masyarakat mengetahui hak dan kewajiban serta hal-hal yang harus dilakukan menghadapi  perubahan iklim yang terjadi,” jelasnya.

Dirinya mengaku puas dengan agenda yang terlaksana ini, melihat antusiasme masyarakat yang tak sekedar hadir, namun turut menyampaikan pandangan serta harapan-harapan mereka.

Selain permintaan agar sosialisasi digelar lebih intens lagi, warga juga banyak memberikan masukan yang lain, seperti persoalan pemanfaatan sumber daya energi.

Mereka berharap agar pemerintah mengembangkan sumber daya energi yang dapat diperbaharui, agar dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan dan kesejahteraan masyarakat.

Mengingat sejauh ini pemerintah lebih banyak berfokus mengelola sumber energi, seperti batu bara, gas alam atau minyak bumi yang merupakan sumber energi yang tidak dapat diperbarui.

Hal penting lainnya yang juga menjadi catatan pada agenda Sosperda kali ini, yakni terkait pasokan gas elpiji di Desa Kembang Janggut yang menurut warga masih kurang. Kondisi tersebut  berdampak pada harga gas yang menjadi mahal.

Dalam momen ini, warga berharap agar pemerintah dapat memberikan solusi terkait persoalan gas elpiji yang menjadi kebutuhan warga tersebut. (*)

Penulis : Abdul Rachman

Biwara.co – Wakil Ketua DPRD Penajam Paser Utara (PPU) Tengah melakukan giat penyerahan bantuan Alat Mesin Pertanian (Alsintan) kepada Kelompok Tani (Poktan) Pelita Jaya, Desa Rawa Mulya, Kecamatan Babulu, Kabupaten Penajam Paser Utara. Selasa, 24 Agustus 2021.

Penyerahan alat mesin pertanian ini dilakukan secara langsung oleh Wakil Ketua DPRD Kota PPU, Hartono Basuki beserta Kepala Dinas Pertanian, Mulyono. Kegiatan tersebut dilaksanakan di depan halaman kantor desa dan dihadiri Tokoh masyarakat dan Perangkat desa.

Pengadaan Alsintan tersebut merupakan program aspirasi dari Wakil Ketua DPRD PPU, Hartono Basuki, melalui anggaran dan Belanja Daerah (APBD) PPU.

Hartono sapaannya menjelaskan, bahwa serah terima Alsintan tersebut berupa combine harvester (alat pemanen padi). Gunanya untuk lebih memudahkan petani dalam melakukan panen padi. Di konfirmasi melalui seluler, 28 Agustus 2021.

“Yaa harapan kami, semoga ini mampu meningkatkan kesejahteraan petani,” ujarnya.

Ia juga menyebut, masih banyak persoalan-persoalan yang dikeluhkan para petani saat ini saat ia turun ke lapangan.

“Memang seharusnya Pemerintah hadir, partai hadir di tengah-tengah mereka untuk memberikan solusi, dan untuk ke depannya banyak hal yang harus diperbuat seperti mengatasi kelangkaan pupuk dan lain-lain,” tegasnya.

Hartono menerangkan, pihaknya akan melakukan pembinaan bagi para petani, bagaimana cara dan tutorial pengajuan pengadaan proposal serta mekanismenya.

“Jadi ke depan bukan hanya alat panen padi saja, alat tanam dan mesin bajak sawah bisa kita berikan,” ungkapnya.

Hartono menuturkan, luasan lahan yang ada di Babulu mencapai 13000 hektare, dan harapannya Babulu menjadi lumbung pangan bagi Kaltim jika itu tergarap dengan baik, dengan teknologi yang modern.

“Kalau kita tidak bisa menghadirkan teknologi di sana, maka generasi ke depan tidak akan tertarik lagi ke dunia pertanian dan akan ditinggalkan, makanya kita hadir untuk bagaimana para petani dapat menggunakan teknologi,”

Hartono menyebut, Pemerintah juga harus turun tangan, baik itu stakeholder serta pemangku kebijakan demi mendorong kemajuan ekonomi disaat pandemi sekarang ini.

“Mudah-mudahan setelah pandemi ini berakhir, ekonomi kita bisa bangkit dan tumbuh kembali,” tutupnya.(*)

Penulis: M Abdul Rachman

biwara.co – Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri meminta kepada seluruh kepala daerah yang dinilainya sukses untuk saling berbagi ilmu dengan kader-kader lainnya yang  juga duduk di eksekutif.

Hal tersebut disampaikan ketika memberikan sambutan dalam acara Trisakti Tourism Award Desa Wisata 2021,  Kamis, (26/08/2021) yang disiarkan secara langsung melalui kanal youtube PDI Perjuangan.

Hal ini kata Mega menjadi penting demi kemajuan daerah-daerah yang dipimpin oleh kadernya. Dirinya mengajurkan kepada kepala daerah atau pejabat eksekutif yang merupakan kader partai untuk saling membuka diri, mengedepankan tolong-menolong, dan menghilangkan ego.

“Jangan kamu lalu merasa rendah diri atau malah gini, egosenstrinya muncul. Ah untuk apa? Kok saya digurui, orang saya bisa jadi bupati. Oh belum tentu, rakyat itu kadang-kadang juga terkelabui,” terangnya.

Anak kedua Bung Karno ini juga menegaskan bahwa hingga saat ini rakyat masih terus dikelabui, utamanya oleh para calon pejabat eksekutif yang hanya bermodalkan uang. Menurutnya, politik uang merupakan penyakit.

Hal tersebut menjadi alasan penting bagi seluruh kader PDI Perjuangan, utamanya yang saat ini menjabat di eksekutif untuk saling berbagi pengalaman.

Jika hal tersebut berjalan baik, maka secara perlahan politik uang akan tersingkir dari arena politik, dan menjadikan prestasi serta program sebagai acuan untuk memilih.

Megawati mengatakan bahwa program ini mestinya sudah berjalan jauh-jauh hari, namun terkendala situasi pandemi.

“Sampai sekarang seharusnya kalau tidak ada Covid-19 ini sudah berjalan,” ungkap Presiden kedua Republik Indonesia ini.

Menurutnya kader-kader yang kini menjabat dan terbilang sukses harus membagikan ilmunya, memberikan masukan-masukan kepada kepala daerah yang juga merupakan kader mereka terkait pengelolaan daerahnya masing-masing.

“Bupati-bupati atau Wali Kota atau eksekutif yang sukses, yang bisa sampai dua kali, karena waktunya kan hanya dua kali, itu sekarang saya suruh jadi guru keliling. Untuk mengajari mereka yang datang dari eksekutif PDI Perjuangan,” pungkasnya.(***)