Samarinda, Biwara.co – Anggota DPRD Kaltim Ananda Emira Moeis gelar sosialisasi Perda Pajak Daerah dihadapan warga Sengatta Selatan, Kabupaten Kutai Timur pada Kamis 12 Agustus 2021.

“Sosialisasi Perda hari ini merupakan bagian kerja sebagai Legislator untuk menyampaikan perihal khususnya kebijakan pemerintah pada Perda Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Pajak Daerah,” kata Politikus PDI Perjuangan (PDIP) yang akrab disapa Nanda.

Nanda yang tergabung dalam Komisi III DPRD Kaltim itu ingin agar warga Sengatta Selatan dapat menjadi contoh masyarakat yang taat pajak di Benua Etam. Selain untuk pembangunan daerah, manfaat pajak yang dibayarkan oleh masyarakat juga dipastikan Sekretaris DPD PDIP Kaltim itu akan kembali ke masyarakat juga.

“Semoga kita semua bisa membayar pajak tepat waktu. Pembangunan ekonomi akan semakin kuat dan slogan dari, oleh dan untuk rakyat bisa terwujud dengan sebaik-baiknya,” tegasnya.

Ia menjelaskan, pajak yang dipungut oleh pemerintah saat ini merupakan kewajiban yang harus dibayarkan oleh para wajib pajak. Bukan hanya perorangan, melainkan juga badan usaha.

Sosialisasi ini juga diharapkan Nanda dapat menjadi upaya meningkatkan kesadaran masyarakat untuk taat pajak. Adapun materi yang disampaikan Nanda di Gedung Pertemuan Kantor Desa Sengatta Selatan itu masih terkait dengan Pajak Kendaraan Bermotor, Biaya Balik Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan, Pajak Air Permukaan dan Pajak Rokok.

Penulis: M Abdul Rachman

Samarinda, Biwara.co – Pemandangan yang tak biasa kerap kali muncul saat hujan melanda Samarinda. Ibu Kota Kaltim ini, memang belum bisa lepas dari persoalan banjir yang sudah menjadi momok menahun bagi warganya.

Salah satu fasilitas pendidikan, yakni SMP Negeri 24 Samarinda di Jalan Pangeran Suryanata, Kelurahan Bukit Pinang pun tak luput saat banjir pasca hujan mengguyur Kota Tepian. Dampaknya, ribuan buku pelajaran rusak akibat terendam. Sejumlah fasilitas sekolah seperti meja, kursi, dan tempat sampah berserakan di halaman sekolah tersebut.

Karenanya, Pemkot Samarinda berupaya untuk memindahkan lokasi SMP 24 yang saat ini berada di Jalan Suryanata, Bukit Pinang, Samarinda Ulu ke eks Terminal Dinas Perhubungan (Dishub) Samarinda yang masih berada di bilangan Jalan Suryanata.

Kepala Bidang Pembinaan SMP Disdik Samarinda, Barlin Kesuma membenarkan rencana pemindahan lokasi SMP 24 Samarinda. “Sudah direncanakan pemindahannya, yang lokasinya itu di bekas Terminal Penyanggah Dishub Samarinda, tidak jauh dari lokasi awal,” tuturnya, Rabu 11 Agustus 2021.

Ia menyebutkan, bahwa hal tersebut sesuai dengan arahan Wali Kota Samarinda Andi Harun seusai meninjau langsung lokasi beberapa waktu lalu. “Kami (Disdik) sosialisasi ke pihak SMP 24, warga, dan orangtua murid mengenai pemindahan tersebut,” pungkasnya.

Barlin menjelaskan, di tahun ini Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Samarinda akan membuat dokumen perencanaan terlebih dahulu, sebelum memasuki kegiatan pembangunan yang direncanakan pada 2022 mendatang. “Pembangunannya tahun depan. Tahun ini ada pembangunan tanggul di kawasan itu,” jelasnya.

Adapun opsi lainnya, selain dibuatkan gedung baru, pemindahan gedung SMPN 24 Samarinda itu juga dapat digabung dengan SMPN 39.

Barlin mengatakan, sudah waktunya SMP 24 diberikan fasilitas baru, mengingat sekolah tersebut sudah berdiri sejak 1994 silam. “Memang semestinya harus dipindah. Kalau tidak kasihan para guru harus membersihkan lumpur setelah banjir melanda,” pungkasnya.

Penulis: M Abdul Rachman

Biwara.co – Chelsea berhasil mempersembahkan trofi Piala Super Eropa 2021. The Blues berhasil menundukkan Villareal lewat drama adu penalty dengan skor 6-5 setelah bermain imbang 1-1 pada waktu normal dan babak perpanjangan waktu.

Bermain di Windsor Park, Belfast, Chelsea sempat unggul terlebih dahulu 1-0 pada menit ke-27 lewat tendangan Hakim Ziyech yang memanfaatkan umpan dari Kai Havertz.

Namun tak berselang lama Ziyech pun harus di tarik keluar karena cidera. Thomas Tuchel pun dengan cepat mengambil keputusan dengan memasukan Cristian Pulisic sebagai penggantinya. Skor bertahan 1-0 hingga peluit babak pertama usai.

Di babak kedua Villareal terlihat lebih agresif dari babak pertama, serangan demi seranganpun di kerahkan. Peluang emas pertama tercipta melalui kaki Gerard Moreno, tapi sayang masih membentur tiang gawang Eduardo Mendy.

Pada akhirnya gol yang di nanti-nanti Villareal pun tiba, pada menit ke-73 Gerard Moreno tak menyia-nyiakan peluang emasnya. Gerard melesakan golnya melalui umpan backheel dari Boulaye Dia. Skor pun imbang 1-1.Tak banyak serangan setelah itu, skor bertahan 1-1 hingga peluit akhir 90 menit di bunyikan. Dan pertandingan harus di teruskan ke babak perpanjangan waktu.

Tak banyak serangan yang berarti di babak pertama dan kedua babak perpanjangan waktu. Kedua tim nyaris tak memiliki peluang emas. Namun ada perubahan strategi dari Chelsea menjelang babak kedua perpanjangan waktu berakhir, pada menit 120 kiper Chelsea Eduardo Mendy di gantikan dengan Kepa Arrizabalaga.

Kepa sebutannya, diberikan kepercayaan sang pelatih dalam drama adu penalty. Keputusan ini di nilai sukses karena ia berhasil mementahkan dua tendangan penalty dari Villareal.

Kegagalan Villareal terjadi di penendang ke dua, Aissa Mandi dan ironisnya dari sang Kapten yakni Raul Albiol.

Sementara dari kubu Chelsea sendiri hanya penendang pertama yaitu Kai Havertz yang gagal melakukan eksekusi penalty. The Blues pun di nobatkan menjadi juara Piala Super Eropa lewat kemenangan adu penalty dengan skor 6-5..

Hal ini merupakan hal yang sangat berharga bagi The Blues menjelang pentas di pekan perdana Premier League 2021/2022.

Penulis: M Abdul Rachman

Samarinda, Biwara.co – Presiden Joko Widodo atau Jokowi sudah mengumumkan secara resmi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 4 yang berlaku hingga 23 Agustus mendatang.

Perpanjangan PPKM Level 4 kali ini terpaksa dilakukan, lantaran tren peningkatan kasus Covid-19 masih terjadi. Khususnya di Provinsi Kalimantan Timur.

Terkait hal tersebut, Wakil Ketua DPRD Kaltim Muhammad Samsun menyampaikan bahwa upaya penanggulangan kasus corona di Benua Etam memang belum optimal.

“Malu lah sebagai masyarakat Kaltim mendapatkan rapor merah. Programnya saja tidak jelas, bagaimana mau mengatasi masalah, sumber masalahnya saja tidak tahu,” tegasnya, 9 Agustus 2021.

“Kita baru bisa mengatasi masalah kalau akar masalahnya di ketahui. Ini tidak teridentifikasi kata Gubernur kurang lebih begitu,” tambahnya.

Politikus PDI Perjuangan itu menilai, upaya memutus mata rantai penyebaran corona selama penerapan PPKM Level 4 terdahulu tidak serius. Penyekatan antar wilayah yang dilakukan oleh masing-masing pemerintah daerah nyatanya berlangsung sekadarnya.

“Menurut saya ini tak dapat di bendung dengan penyekatan sana sini, terkesan tidak serius dalam pemberlakuan di lapangan. Karena penyekatan tersebut menggunakan durasi yang mana masyarakat bebas keluar masuk ketika penyekatan dalam kondisi tidak siap siaga,” tutur politisi yang karib disapa Samsun ini.

Sebagai solusi atas evaluasi tersebut, Samsun mendesak agar Pemprov Kaltim mengejar kekurang stok vaksinasi bagi masyarakat. Menurut catatanya, vaksinasi dosis pertama baru 18,37%. Sedangkan dosis kedua baru mencapai 11,97%.

“Kalau perlu dan memang boleh, kita pengadaan sendiri vaksinasi. Iya tidak APBD (Kaltim) kita kuat kok,” pungkasnya.

Penulis: M Abdul Rachman

Samarinda, Biwara.co – Terungkapnya kasus pemalsuan hasil PCR dan surat vaksin yang terjadi di Kota Balikpapan dan Samarinda turut direspon oleh anggota DPRD Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim).

Ketua Komisi IV DPRD Kaltim, Rusman Ya’qub menduga, terbitnya Intruksi Mendagri Nomor 28 Tahun 2021 dan Dirjen Perhubungan Udara tentang tes PCR dan surat vaksin sebagai syarat pendukung penerbangan para penumpang ke luar Kota menjadi sebab munculnya niat para oknum pemalsuan.

“Pemerintah juga harus menyiapkan pelayanan yang mudah diakses oleh masyarakat sehingga tidak akan terjadi tindakan kejahatan dan penyalahgunaan yang seperti itu,” nilai Rusman, Sabtu 7 Agustus 2021.

Politikus PPP itu bahkan turut menyinggung terbatasnya stok dosis vaksin bagi masyarakat di Benua Etam. Dirinya mengaku tak habis pikir setelah mengetahui, banyak organisasi di luar pemerintah yang justru mudah mendapat jatah vaksin ketimbang pemerintah daerah.

“Kalau saya Kepala Dinas, saya pasti marah, Karena ini jadi masalah bagi pemerintah yang imbasnya pasti kepercayaan masyarakat berkurang,” ketusnya.

Lanjut dikatakan Rusman, distribusi vaksin harusnya menempatkan pemerintah daerah sebagai sentral dan motor penggerak utama.

“Ini malah kalah dengan organisasi-organisasi yang dengan mudahnya memperolah vaksin tersebut,” bebernya.

Di masa pandemi ini, harusnya pemerintah disebut Rusman berupaya untuk menjalin komunikasi aktif ke masyarakat. Agar, disinformasi atau kabar bohong yang merecoki upaya penanggulangan Covid-19 di Indonesia, turut teratasi.

“Ini kan bisa saja karena ketidaktahuan, atau keterpaksaan. Bukan keinginannya mau melanggar tapi karena dasar keterpaksaan, sehingga mereka menjadi menyimpang. Jadi oknum-oknum yang dengan sengaja membuat hal tersebut harus betul-betul di beri sanksi yang tegas,” pungkasnya.

Penulis: M Abdul Rachman

Samarinda, Biwara.co – Guna melahirkan kader partai yang disiplin secara organisasi dan ideologi, Badan Pendidikan dan Pelatihan Daerah (BADIKLATDA) PDI Perjuangan Kalimantan Timur menggelar Pendidikan Kader Pratama (PKP) Angkatan I tahun 2021.

Kegiatan ini diikuti oleh ratusan peserta yang merupakan perwakilan dari 10 kabupaten/kota Kaltim dan berlangsung selama 3 hari, sejak 6 Agustus dan berakhir di 8 Agustus 2021.

Kepala Badiklatda PDI Perjuangan Kaltim Iswandi menjelaskan, PKP I di periode 2019-2024 ini, dilaksanakan secara hybrid. Hal itu, lanjut Iswandi, menyiasati situasi pandemi yang masih belum usai, sementara pelatihan kader yang diamanatkan dalam rekomendasi Rakerda DPD PDIP Kaltim di Balikpapan pada akhir Juni 2021 lalu juga harus berjalan.

“Peserta dikumpulkan di DPC masing-masing, kemudian di online kan. Masing-masing juga memiliki akun pribadi supaya termonitor. Di masing-masing DPC juga ada pengawas,” ujar Iswandi, melalui keterangan pers virtual bersama awak media, Sabtu 7 Agustus 2021.

Iswandi menambahkan, sebanyak 147 calon kader PDI Perjuangan Kaltim diberi pemahaman tentang tentang AD/RT, sejarah serta visi-misi partai.

Selain itu, dalam kegiatan ini juga melibatkan pihak-pihak selain dari partai yang dipimpin oleh Megawati itu. Mulai dari merangkul generasi Z, millenial hingga alpa. Serta, para pakar dan pengamat guna mendengarkan pandangan mereka secara langsung tentang politik saat ini, juga tentang PDI Perjuangan.

Ditambahkan oleh Sekretaris DPD PDI Perjuangan Kaltim Ananda Emira Moeis yang biasa di sapa Nanda bahwa materi-materi yang disampaikan selain tentang sejarah partai, AD/RT partai, juga banyak dijelaskan mengenai pemikiran-pemikiran dari Bung Karno.

“Sebagai partai pelopor yang pergerakannya berbasis kader, harus mempunyai militansi, berwatak yang gotong royong serta progresif revolusioner, maka kader harus diberikan pemahaman ajaran, buah pikir dari Bung Karno,” ungkap Nanda.

Legislator Karang Paci- sebutan DPRD Kaltim ini menjelaskan alasan pemberian materi-materi ajaran Bung Karno, seperti Pancasila 1 Juni 1945 agar para kader bisa menjadikan Pancasila sebagai falsafah hidup atau way of life PDI Perjuangan.

“Menciptakan kader-kader yang sesuai dibutuhkan PDI Perjuangan sebagai partai pelopor,” tuturnya.

Sebagai informasi, pendidikan kader di PDI Perjuangan terbagi menjadi tiga tingkatan. Mulai dari Pendidikan Kader Pratama, selanjutnya Pendidikan Kader Madya, dan terakhir Pendidikan Kader Utama.

Penulis: M Abdul Rachman

Balikpapan, Biwara.co – Kapolri Jendral Pol Listyo Sigit Prabowo pada Juma’at, 6 Agustus 2021 melakukan kunjungan ke kota Balikpapan bersama dengan Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto.

Sigit menuturkan, masyarakat Kaltim yang sedang terkonfirmasi positif Covid -19 untuk bersedia melakukan isolasi terpadu atau perawatan di tempat yang telah di sediakan.

“Karena fasilitas kesehatan yang lengkap serta tenaga kesehatan yang memadai pasti perawatannya bisa lebih intensif,” kata Listyo

Menurutnya, tak sedikit masyarakat yang belum berani melakukan isolasi di tempat isolasi terpadu dan lebih memilih isolasi mandiri di rumah. Padahal, banyak resiko yang kemungkinan besar bisa terjadi apabila masyarakat merasakan adanya gejala.

Di sisi lain, kata Sigit, ini juga bertujuan untuk menekan laju penyebaran dan pertumbuhan angka Covid-19 di Kaltim yang menurutnya masih tinggi.

“Jadi mohon untuk rekan rekan Babinsa, Bhabinkamtibmas meningkatkan dan memberikan edukasi terkait masalah ini sehingga ada kesadaran di masyarakat untuk mau berpindah ke tempat isolasi terpadu,” ungkapnya.

Terkait itu, Kepala Dinas Kesehatan Kota Balikpapan, Andi Sri Juliarty mengatakan hal yang serupa. Banyak tempat isolasi terpadu yang bisa di manfaatkan masyarakat Balikpapan agar bisa dipantau langsung selama menjalani isolasi.

“Ada di Hotel Tiga Mustika, Embarkasi Haji, wisma Pemkot dan wisma Atlet. Kalau ini tidak cukup maka Pemkot siap untuk menambah lagi,” ungkap pejabat yang karib disapa dr Dio tersebut.

Hingga saat ini, lanjut Dio, masih banyak tempat yang tersedia. Misalnya, di Embarkasi Haji baru terisi 50 persen.

“Karena tidak ada yang menjamin orang yang positif Covid-19 itu isoman di rumah dan tidak keluar kamar, nanti di hari ke 3-4 malah orang di rumahnya bisa tertular dan positif juga,” pungkasnya.

Penulis: M Abdul Rachman

Samarinda, Biwara.co – Perpanjangan masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) level 4 hingga 9 Agustus 2021 harus diikuti dengan kedisiplinan masyarakat terhadap upaya pemerintah untuk memutus mata rantai penyebaran Covid-19.
Perpanjangan PPKM Level 4 yang berlaku di 21 provinsi dengan 25 kabupaten/kota di luar Pulau Jawa-Bali ini pun turut berlaku di sejumlah daerah di Kaltim.
Terkait hal tersebut, Wakil Ketua DPRD Kaltim Muhammad Samsun menyebut, di tengah keterbatasan ekonomi masyarakat, membatasi gerak masyarakat memang bukan pekerjaan yang mudah.
“Ketika kebutuhan sulit dipenuhi, maka dia (masyarakat) tetap akan keluar,” katanya dikonfirmasi pada Kamis 05 Agustus 2021.
Karena, lanjut politisi PDI Perjuangan ini jika PPKM ini kembali dibuka, hilir-mudik masyarakat akan kembali tinggi.
“Dengan begitu, tidak menutup kemungkinan akan seiring juga dengan meningkatnya sebaran Covid-19. Jelas ini seolah menjadi mata rantai yang tak ada habisnya,” tuturnya.
Selain disiplin menegakkan protokol kesehatan, Samsun juga mendesak agar pemerintah mempercepat vaksinasi untuk mendorong terciptanya herd immunity. Dengan demikian, kekebalan tubuh masyarakat terhadap corona semakin meningkat dan berdampak pada turunya risiko atau rasio angka kematian terhadap warga yang terpapar oleh virus asal Wuhan, Tiongkok itu.
“Kekebalan ini kan terbentuk hanya dengan dua, secara alamiah yaitu dia pernah tertular, dan yang kedua adalah dengan cara vaksin, vaksin ini mestinya terus digenjot,” jelas Samsun.
Legislator Karang Paci – sebutan DPRD Kaltim itu menyayangkan, di tengah gencarnya imbauan pemerintah agar warga mau ikut vaksinasi Covid-19, ternyata tidak sebanding dengan ketersediaan vaksin di lapangan. Per Selasa (3/8/2021), realisasi vaksin dosis pertama saja baru mencapai 17% atau 514.282 orang. Sedang dosis kedua baru 11 persen atau 316.190 orang.
Padahal, lanjut Samsun, Pemprov Kaltim menargetkan jumlah penerima vaksin di Benua Etam ini mencapai 2.874.401 orang, atau 70% se-Kaltim.
“Di Kaltim yang divaksin masih rendah. Jadi harus ada terobosan–terobosan antar lembaga,” beber Samsun.
Kekinian, surat vaksin dosis pertama pun ditetapkan sebagai syarat perjalanan. Tak sedikit, masyarakat mengeluh, apalagi stok vaksin di Kaltim saat ini belum juga tercukupi. Terkait itu, Samsun mengaku, DPRD Kaltim telah bersurat ke Pemerintah Pusat untuk menambah stok vaksin di Kaltim.
“Kami di DPRD sudah mengirim surat ke pusat untuk penambahan vaksin. Yang terjangkit sudah banyak. Kami memandang perlu agar gugus Covid–19 di pusat untuk mengirim lebih banyak dosis vaksin,” pungkasnya. (*)
Penulis: M Abdul Rachman

Balikpapan, Biwara.co – Peredaran surat hasil tes polymerase chain reaction (PCR) dan vaksin palsu beredar di Kalimantan Timur (Kaltim). Kasus itu terungkap di Balikpapan dan Samarinda. Bahkan pelakunya melibatkan oknum pegawai klinik dan aparatur sipil negara (ASN).

Anggota DPR RI Dapil Kaltim, Drs H Safaruddin menyayangkan kasus tersebut. Seharusnya, sambung dia, di tengah situasi pandemi Covid-19 yang belum juga reda, oknum pegawai klinik dan ASN bisa memberi contoh yang baik kepada masyarakat.

“Kejadian seperti ini (pemalsuan PCR dan vaksin, Red.) sama sekali tidak bisa diterima. Masyarakat sedang berjuang menekan penyebaran Covid-19. Tapi ada oknum tidak bertanggung jawab yang justru mencederai perjuangan itu,” kata anggota Komisi III DPR RI yang membidangi persoalan hukum, keamanan, dan hak asasi manusia itu.

Ketua DPD PDI Perjuangan Kaltim itu mengapresiasi upaya pihak kepolisian dan instansi terkait lainnya yang berhasil mengungkap kasus itu. Menurutnya, jika tidak segera terungkap, keberadaan PCR dan vaksin palsu itu berpotensi menyebabkan penyebaran virus beralias corona itu meningkat.

“Saya mengapresiasi ketelitian petugas dalam melakukan pengecekan administrasi dan persyaratan lainnya dalam rangka menekan penyebaran Covid-19. Hal itu dibuktikan dengan terungkapnya PCR dan vaksin palsu itu. Saya pun mendorong kepada petugas di lapangan untuk lebih detail dalam melakukan pemeriksaan. Baik di bandara, pelabuhan, maupun pintu keluar-masuk Kaltim lainnya,” ujar Safaruddin.

Kapolda Kaltim 2015-2018 itu juga kembali mengajak masyarakat untuk berpartisipasi dalam menekan penyebaran Covid-19. Penerapan protokol kesehatan dengan 5M (memakai masker, mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan mengurangi mobilitas), serta mengikuti vaksinasi, adalah wujud perjuangan di tengah pandemi.

“Jika mengikuti tes PCR dan vaksin, ikuti sesuai prosedur. Jangan tertipu dengan tawaran oknum tidak bertanggung jawab yang memberikan kemudahan tanpa melalui prosedur. Dengan melakukan PCR dan vaksin sesuai ketentuan yang berlaku, kita juga ikut berpartisipasi dalam menekan penyebaran Covid-19,” tutup Safaruddin.

Diberitakan, kasus peredaran tes hasil PCR dan vaksin palsu terungkap di Balikpapan dan Samarinda. Di Balikpapan, pelaku ditangkap atas keterangan beberapa calon penumpang pesawat di Bandara Sultan Aji Muhammad Sulaiman Sepinggan Balikpapan, tujuan Medan.

Tiga tersangka pengedar surat PCR palsu yang ditangkap Polresta Balikpapan adalah AY, DI, dan PR. Bahkan satu di antaranya pegawai klinik kesehatan di Kota Balikpapan. Modusnya, komplotan ini memalsukan surat hasil tes PCR dengan hasil negatif bertarif Rp 900 ribu bagi para calon penumpang pesawat.

Sedangkan di Samarinda, sindikat pemalsuan vaksin dan PCR melibatkan ASN hingga Relawan Dinas Sosial (Dinsos). Terungkapnya kasus pemalsuan vaksin dan PCR itu, berawal dari seorang warga yang hendak terbang ke Surabaya lewat Bandara APT Pranoto Samarinda. Polresta Samarinda mengamankan sembilan. (*)

Penulis: M Abdul Rachman

Samarinda, Biwara.co – Jajaran Sat Reskoba Polresta Samarinda kembali menggelar pemusnahan massal barang bukti narkotika jenis sabu dan ganja hasil temuan selama dua bulan, Juni dan Juli 2021.

Bertempat di ruang Reskoba Lantai III Mako Polresta Samarinda, barang bukti yang diamankan dari tangan 9 orang tersangka itu dimusnahkan polisi dengan menggunakan mesin blender.

“Yang kami musnahkan ada sekitar 1kg sabu lebih, tembakau sintetis 53,4 gram neto dan 1kg lebih ganja,” kata Kasat Reskoba Polresta Samarinda AKP Rido Doly Kristian melalui Wakasat AKP Iswanto, Kamis 5 Agustus 2021.

Iswanto merinci, barang bukti yang diamankan tersebut seluruhnya berasal dari 9 kasus narkotika. Masing-masing tersangka yakni Rahmat Hidayat alias Ahmat dengan barang bukti 3 poket sabu seberat 33,20 gram bruto atau 31,68 gram neto.

Muhammad Muzainy alias Memet dengan barang bukti enam poket sabu dengan berat 42,82 gram bruto atau 40,09 gram neto, Ruslan alias Uslan 17 poket sabu dengan berat total 893,64 gram bruto atau 850,46 gram neto.

Kemudian Eko Syam alias Momon dengan barang bukti 1 poket sabu dengan berat 20,15 gram bruto atau 19,2 gram neto, selanjutnya Ridwan alias Ride dengan barang bukti 13 poket sabu, dengan berat 10,83 gram bruto atau 8,45 gram neto,Benny Saleh alias Agung dengan barang bukti tiga bungkus ganja, dengan berat total 1.116,4 gram neto.

Lalu setelah itu pelaku atas nama Akhmad alias Ginanjar dengan barang bukti satu poket tembakau sintetis dengan berat 53,4 gram neto, Teduh Pandu alias Pandu dengan barang bukti 1 poket sabu seberat 3,82 gram neto, dan lalu yang terkhir Nur Ahmad alias Akbar dengan barang bukti sabu 15,67 gram neto.

Para tersangka hanya di wakilkan dua orang, dikarenakan berkaitan dengan kondisi pandemi Covid-19 sekarang ini.

“Tersangka yang lain melalui virtual, supaya tidak menimbulkan kerumunan,” pungkasnya.

Penulis: M Abdul Rachman