1

Ananda sebut 4 Pilar Kebangsaan sebagai Pembekalan Dasar yang Perlu Diterapkan Generasi Bangsa

Samarinda, biwara.co – Legislatif Kalimantan Timur (Kaltim) terus memberikan pembekalan dan pemahaman kepada masyarakat tentang pentingnya empat konsensus kebangsaan, yang perlu dipahami, serta diketahui oleh warga.

Hal ini bertujuan untuk memberikan pendidikan kebangsaan, untuk menanamkan nilai-nilai cinta akan tanah air dan negara Republik Indonesia (RI).

Untuk memastikan nilai-nilai kebangsaan tetap terjaga dalam diri generasi muda, maka pemerintah berupaya untuk terus mengingatkan dan memperkuat nilai-nilai kebangsaan pada masyarakat Indonesia.

Anggota Komisi IV DPRD Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) Ananda Emira Moeis, melaksanakan sosialisasi Wawasan Kebangsaan (sosbang) di daerah pemilihan nya (dapil) tepatnya di Jalan Pangeran Suryanata Gang 3 AL RT 32, Kelurahan Air Putih, Kecamatan Samarinda Ulu, pada Senin (13/11/2023) malam.

Ananda juga mengungkapkan apresiasi setinggi-tingginya kepada warga yang hadir, dalam kegiatan Sosbang hari ini.

“Warga yang hadir sekitar 100 orang tapi hari ini sangat luar biasa, saya mengapresiasi warga yang peduli akan nilai-nilai Pancasila,” ucapnya.

Perempuan kelahiran Jakarta tersebut berharap bahwa kegiatan Sosialisasi Kebangsaan menjadi sangat penting untuk disebarluaskan ke masyarakat.

“Inilah yang menjadi tugas wakil rakyat, menjadi bagian dalam menjaga NKRI dengan terus mensosialisasikan tentang bagaimana mencintai bangsa ini,” ucapnya.

Sekretaris DPD PDI Perjuangan Kaltim itu, mengungkapkan bahwa Sosialisasi Wawasan Kebangsaan terdiri dari Empat Konsensus. Konsensus tersebut adalah Pancasila, UUD 1946, Bhineka Tunggal Ika dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Hal ini lah, yang menurutnya harus ditanamkan dan diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat.

Sebab empat konsensus ini bertujuan untuk memperkuat rasa cinta dan kebanggaan kepada tanah air, bangsa dan negara Indonesia.

Selanjutnya, Iswandi Wakabid ideologi dan kaderisasi DPD PDI Perjuangan Kaltim sebagai narasumber, menjelaskan bahwa 4 pilar kebangsaan mengajarkan tentang nilai-nilai Pancasila. Yang mana saat ini, dirinya menilai, masyarakat Indonesia sudah mulai terkikis dalam mengamalkan nilai Pancasila.

“Ini tentang 4 pilar kebangsaan kita kan. Kalau kita bicara tentang Pelajaran Pancasila dari kecil kita sudah belajar, tapi sekarang kan nilai-nilai Pancasila mulai berkurang dalam kehidupan bermasyarakat,” katanya.

Dirinya menyebutkan, bahwa bangsa Indonesia tidak boleh sampai hancur dengan tidak mengamalkan nilai Pancasila

“Makanya jangan sampai bangsa ini hancur seperti bangsa-bangsa yang ada di arab sana, karena apa mereka tidak punya Pancasila,” ucapnya.

“Kalau kita jalankan, kita amalkan dan sebagainya insyaallah negara ini tetap berdiri, tapi itu tetap harus disampaikan terus-menerus,” sambung Iswandi.

Dirinya berharap, generasi muda bangsa bisa mengamalkan Pancasila, agar di masyarakat itu terus terjaga budaya Indonesia yang saling gotong-royong.

“Kita harus terus mengamalkan Pancasila, inti Pancasila itu sebenarnya satu yaitu gotong-royong, kalau mau dipres dari Trisila, kemudian dipres lagi jadi Ekasila yah gotong royong,” ucapnya.

“Makanya kalau di negara, bahkan di suatu wilayah ini tidak ada lagi kegiatan gotong-royong itu bahaya. Karena dari jaman nenek moyang kita Indonesia ini gotong-royong,” tandasnya.(*)




Jelang Pemilu 2024, Komisi I DPRD Kaltim Kembali Tegaskan ASN Tidak Ikut Kampanye Partai Politik

Samarinda, biwara.co – Jahidin, Anggota Komisi I DPRD Kaltim, mengeluarkan peringatan serius kepada aparatur sipil negara (ASN) agar tidak terlibat dalam kampanye partai politik pada Pemilu 2024.

Dalam pernyataannya, Jahidin menekankan bahwa para ASN harus menjaga netralitas mereka dan tidak memberikan dukungan kepada calon tertentu.

“ASN dilarang keras untuk ikut berkecimpung di kegiatan politik. Jika kedapatan melakukan, maka sanksi menunggu karena harus netral,” kata Jahidin.

Selain itu, Jahidin juga mengimbau kepada seluruh pegawai pemerintahan untuk tetap netral dalam setiap pemilihan yang akan datang, termasuk pemilihan legislatif, pemilihan kepala daerah dan presiden.

Menurutnya, sebagai ASN yang memiliki jabatan tertentu dan bersentuhan langsung dengan masyarakat, mereka harus lebih berhati-hati agar tidak terlihat memihak pada salah satu kelompok partai politik.

Jahidin menegaskan bahwa kehadiran ASN di tengah-tengah masyarakat haruslah untuk melayani dan membantu masyarakat tanpa pandang bulu.

Oleh karena itu, para ASN harus memprioritaskan tugas-tugas pelayanan publik mereka tanpa ada kepentingan politik apapun.

Hal ini bertujuan untuk memastikan ASN dapat bekerja secara profesional dan independen tanpa adanya tekanan atau pengaruh dari pihak manapun.

“Jadi harus netral, kecuali purna tugas karena sudah tidak mengikat dengan ASN. Kalau pensiunan bisa saja mengikuti keluarganya atau kelompoknya. Seperti saya, bebas berpihak pada politik,” tegasnya.

“Aturan hukumnya sangat jelas bahwa ASN tidak boleh ikut politik dan berpihak pada salah satu parpol. Maka, ASN dihimbau agar tidak terlibat dalam kegiatan politik,” himbaunya. (SR/Adv/DPRDkaltim)




TPP Pejabat Meningkat, Baharuddin Demmu Minta Sekretaris Pemprov Evaluasi OPD Yang Tidak Maksimal

Samarinda, biwara.co – Pada September 2023, saat akhir masa jabatannya sebagai Gubernur Kaltim, Isran Noor menerbitkan Surat Keputusan Nomor 100.3.3.1/K.731/2023 tentang Besaran Tambahan Penghasilan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemprov Kaltim.

Dalam SK tersebut, terdapat penambahan tunjangan penghasilan pegawai (TPP) untuk beberapa jabatan di antaranya Sekprov Kaltim sebesar Rp99 juta per bulan dan Asisten Sekprov sebesar Rp69,3 juta.

Selanjutnya, Inspektur diberikan TPP sebesar Rp69,4 juta, kepala BPKAD dan Bappeda senilai Rp62,9 juta.

Sekretaris dewan, kepala dinas, dan kepala badan mendapatkan TPP sebesar Rp48 juta.

Direktur RSUD Kelas A mendapatkan tambahan penghasilan sebesar Rp46,5 juta, staf ahli gubernur mendapatkan TPP sebesar Rp45 juta dan Kasatpol PP mendapatkan tambahan penghasilan sebesar Rp42 juta per bulan.

Tidak hanya itu saja, pejabat setingkat kepala biro juga diberikan TPP dengan besaran antara Rp40,5 juta hingga Rp44,5 juta.

Namun demikian, peningkatan tunjangan ini disoroti oleh Baharuddin Demmu selaku Ketua Komisi I DPRD Kaltim yang menekankan bahwa peningkatan TPP harus diiringi dengan peningkatan kinerja pejabat teras di Pemprov Kaltim agar tetap menjaga integritas dan profesionalisme dalam menjalankan tugas-tugas pemerintahan.

“Menjadi catatan kenaikan TPP pegawai ASN di lingkungan Pemprov Kaltim, juga harus dibarengi dengan peningkatan kinerja ASN, jadi jangan tunjangannya besar tapi kerjanya malas,” kata Demmu.

“Jangan sampai TPP pegawai ASN naik, tapi realisasi program mereka di OPD-OPD justru berkurang, itu justru yang akan menjadi koreksi bagi ASN yang mengalami kenaikan TPP-nya,” lanjutnya.

Setelah mendiskusikan kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kalimantan Timur (Kaltim), Demmu mendorong Sekretaris Provinsi Kaltim untuk tidak ragu-ragu dalam mengevaluasi OPD yang kinerjanya tidak maksimal.

Evaluasi ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi kerja OPD sehingga dapat memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat Kaltim.

“Sekprov Kaltim mendapatkan kenaikan gaji TTP, saya harapkan Ibu Sri Wahyuni, sebagai pucuk pimpinan tertinggi ASN di Kaltim, tidak segan mengevaluasi kinerja OPD-OPD yang tercatat masih kurang realisasi programnya,” tegasnya. (SR/Adv/DPRDkaltim)




H Baba Sebut 4 Pilar Kebangsaan perlu Diterapkan Oleh Seluruh Lapisan Masyarakat

Balikpapan, biwara.co – Sebagai dasar wawasan kebangsaan empat konsesus sangat penting untuk keberlangsungan hidup bangsa. Maka itu, anggota DPRD provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) H Baba, menggelar Sosialisasi Wawasan Kebangsaan (Sosbang) di RT 25, Desa Karang Joang, Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, pada Sabtu (11/11/2023).

Anggota DPRD Kaltim Daerah Pemilihan (Dapil) Balikpapan, dalam kegiatan tersebut menyatakan bahwa empat konsensus dasar yakni Pancasila, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, dan Bhineka Tunggal Ika, harus dapat dipahami dan diterapkan nilainya dalam kehiduphan bermasyarakat berbangsa dan bernegara.

“Supaya tercipta suasana yang harmonis, aman dan nyaman. Karena empat pilar ini satu saja tidak kita pahami nilainya dan terapkan tentu tidak akan tercapai tujuan negara,” kata H Baba.

Legislator dari fraksi PDI Perjuangan itu juga menyampaikan, dengan menerapkan nilai empat pilar, ia meyakini akan membuat pondasi yang kuat bagi negara untuk menghadapi tantangn di masa kini dan masa depan.

“Sekarang saja bisa kita lihat bahwa mulai disusupi paham dan nilai dari luar. Jadi memang sangat penting menanamkan kecintaan pada NKRI,” ujar H Baba.

Oleh sebab itu, agar dapat lebih jelas dalam gelaran yang menghadirkan Riza sebagai narasumber Sosbang tersebut, H. Baba menyatakan bahwa seluruh lapisan masyarakat dari generasi muda dan tua, benar-benar harus memahami dan menerapkan nilai dari empat pilar tersebut.

“Khususnya anak-anak muda harus mulai dicekoki dengan wawasan kebangsaan, karena mereka adalah penerus kita,” tandasnya.(*)




Eddy Sunardi Sebut Indonesia Berbeda Tapi Tetap Satu

Balikpapan, biwara.co – Sosialisasi Wawasan Kebangsaan (Soswabang) yang menjadi agenda rutin bulanan seluruh anggota DPRD provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) terus digelar, demi menanamkan dan memperkuat jiwa nasionalisme dalam diri generasi bangsa, kemudian toleransi akan keberagaman yang dimiliki bangsa Indonesia.

Hal ini disampaikan, anggota DPRD Kaltim Eddy Sunardi Darmawan, yang mengatakan kegiatan ini juga bertujuan untuk menjunjung tinggi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Dimana, kegiatan kedewanan kali ini, terlaksana di Halaman Rt. 54 Kelurahan Sumber Rejo Kecamatan Balikpapan Tengah, Kota Balikpapan, pada Minggu (11/11/2023).

Pasalnya, menurut Eddy, bahwa masyarakat harus kembali mengingat nilai-nilai kebangsaan, dan keberagaman akan perbedaan, terkhusus bagi generasi muda bangsa.

“Konsep kebangsaan yang perlu ditanam yakni keberagaman dan perbedaan dalam satu kesatuan atau Bhinneka Tunggal Ika, kita berbeda tapi tetap satu itulah Indonesia. Lalu menguatkan ideologi NKRI, serta nilai-nilai kebangsaan Indonesia,” katanya.

Hal tersebut merupakan cerminan karakter bangsa yang diwujudkan dengan tujuan mempersatukan seluruh kemajemukan yang ada dalam wilayah negara kesatuan Republik Indonesia ini.

“Melalui pemanfaatan wawasan kebangsaan kita dapat menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dan untuk menguatkan rasa Nasionalisme atau rasa kebangsaan dan cinta Tanah Air kita,” ujar Eddy sapaan akrabnya.

Politisi dari fraksi PDI Perjuangan tersebut juga berharap, dengan tergelarnya sosialisasi ini, dapat menumbuh suburkan nilai-nilai kebersamaan dan saling menghormati satu sama lain dan juga membangun karakter dan nilai ideologi bangsa dalam menciptakan persatuan dan kesatuan bangsa.

Eddy menjelaskan, bahwa kegiatan ini bertujuan memberikan pemahaman wawasan kebangsaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan juga meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap optimalisasi pengembangan nilai-nilai kebangsaan.

“Sosialisasi wawasan kebangsaan menyampaikan Konsep kebangsaan yang perlu ditanam yakni terus menjunjung tinggi nilai-nilai kebangsaan dan ideologi bangsa NKRI,” ujarnya.

Hal tersebut, kata Eddy, merupakan mencerminkan karakter bangsa yang diwujudkan dengan tujuan mempersatukan seluruh kemajemukan yang ada dalam wilayah NKRI.(*)




Ketua DPRD Kaltim Dorong Pelaku UMKM Hasilkan Produk Kompetitif

Samarinda, biwara.co – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) memiliki tugas yang sangat berat dalam mengembangkan usaha mikro kecil menengah (UMKM).

Hal ini dikemukakan oleh Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kaltim, Hasanuddin Masud.

Menurutnya, pemerintah daerah harus membuat berbagai program untuk memberikan dukungan dan perhatian kepada para pelaku usaha UMKM.

Langkah-langkah konkret perlu diambil untuk meningkatkan kualitas produk dan layanan UMKM serta memberikan akses ke pasar yang lebih luas.

Selain itu, pendampingan dan pembinaan secara intensif juga diperlukan agar para pelaku usaha UMKM dapat berkembang secara optimal dan berkontribusi positif bagi perekonomian daerah.

“Berbagai program yang pro terhadap UMKM sebenarnya banyak, mulai dari bantuan modal Kredit Usaha Rakyat (KUR), pemberian akses perizinan yang mudah karena berbasis online, dan masih banyak lainnya,” kata Hasan Masud.

“Banyak sebenarnya program UMKM, hanya saja memang harus lebih banyak lagi disosialisasikan,” lanjutnya.

Menurut Hasan, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan penopang utama perekonomian di Kalimantan Timur, terutama dalam menghadapi masa pandemi Covid-19 yang sedang melanda.

Bahkan, banyak usaha besar yang terkena dampaknya dan harus menutup bisnisnya.

“Banyak usaha besar yang terkena dampaknya bahkan tidak sedikit yang terpaksa harus gulung tikar. Namun tidak demikian dengan UMKM yang justru mampu bertahan,” tegasnya.

Dengan dukungan yang tepat dari pemerintah dan masyarakat, UMKM dapat menjadi motor penggerak perekonomian yang tangguh dan berkelanjutan di masa depan.

“Semoga UMKM lokal mampu menghasilkan produk yang kompetitif,” pungkasnya. (SR/Adv/DPRDkaltim)




Demi Pastikan Nilai Kebangsaan Terjaga dalam diri Masyarakat, Safuad Terus Gencar Gelar Sosbang

Kutai Timur, biwara.co – Untuk memastikan nilai-nilai kebangsaan dalam diri masyarakat Indonesia tetap terjaga. Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) Safuad menggelar Sosialisasi Wawasan Kebangsaan (Sosbang), di RT.29, Kelurahan Singa Geweh, Kecamatan Sangatta selatan, Kabupaten Kutai Timur (Kutim), pada Sabtu (11/11/2023)

Sebab dirinya berpendapat, bahwa pemerintah perlu terus mengingatkan dan memperkuat nilai-nilai kebangsaan pada masyarakat Indonesia.

Safuad mengatakan, kegiatan ini juga bertujuan membangun serta mengembangkan persatuan dan kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), di masyarakat.

Selain itu, Safuad menyampaikan, bahwa kegiatan ini sangat penting untuk memupuk kecintaan masyarakat Indonesia kepada Pancasila, Undang-undang Dasar 1945, NKRI, serta Bhinneka Tunggal Ika yang menjadi pilar dalam wawasan kebangsaan.

“Wawasan kebangsaan ini sangat penting untuk kita sosialisasikan, sebab merupakan suatu hal yang perlu diketahui masyarakat luas hingga ke desa-desa dan Rt-Rt diseluruh Indonesia, apalagi era teknologi sekarang banyak tantangan yang memberikan dampak negatif terhadap pelemahan nilai kebangsaan,” kata Safuad.

Safuad menjelaskan, bahwa wawasan kebangsaan 4 pilar utama kebangsaan, adalah Pancasila sebagai ideologi dan dasar negara, UUD 1945 adalah konstitusi negara, NKRI sebagai bentuk negara dan Bhinneka Tunggal Ika adalah semboyan negara yang menjadi komitmen bersama dalam bernegara.

Sosialisasi 4 pilar wawasan kebangsaan digelar untuk membumikan terus Pancasila kepada masyarakat di desa-desa. Hal itu dilakukan untuk mencegah masuknya ideologi baru yang memecah belah bangsa.

“Pancasila merupakan suatu ajaran yang sangat lengkap, dalamnya terkandung falsafah bagaimana masyarakat Indonesia beragama, berbangsa, dan bernegara,” tuturnya.

Safuad berharap, bahwa program sosbang ke depannya akan memberikan manfaat yang luar biasa dalam pertumbuhan bangsa dan negara.

“Untuk menerapkan nilai kebangsaan di lingkungan masyarakat maka kita harus mencintai bangsa sekaligus negara Indonesia ini,” pungkasnya.(*)




Nidya Listiyono Sarankan Kantor Perusda Kaltim Terpusat Dalam Satu Kawasan Perkantoran

Samarinda, biwara.co – Nidya Listiyono, Ketua Komisi II DPRD Kaltim, telah mengusulkan agar kantor Perusahaan Umum Daerah (Perusda) di Bumi Mulawarman dapat terpusat di satu kawasan perkantoran.

Usulan ini disampaikan dengan maksud untuk meningkatkan efisiensi operasional Perusda dan memudahkan akses masyarakat.

“Hal ini akan meningkatkan koordinasi dan komunikasi antar Perusda, serta meningkatkan pelayanan kepada masyarakat,” kata Nidya.

Penggabungan kantor Perusda ke dalam satu lokasi perkantoran akan membantu mereka lebih mudah dalam berkoordinasi dan bekerja sama, serta memberikan kemudahan bagi masyarakat yang ingin mengakses layanan dari Perusda.

Saat ini, banyak kantor Perusda yang menyewa gedung. Oleh karena itu, Nidya mengusulkan agar uang sewa dari Perusda dialihkan ke Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim sebagai sumber pendanaan proyek pembangunan gedung bersama.

Dengan cara ini, tidak hanya efisiensi operasional yang ditingkatkan tetapi juga penghematan biaya sewa gedung bagi Perusda.

“Dari situ dapat membantu dalam membiayai pembangunan dan pemeliharaan fasilitas perkantoran,” tegasnya.

Meskipun demikian, wacana yang sedang dibahas ini masih membutuhkan penelitian yang lebih mendalam terutama dalam hal dampak lalu lintas dan potensi kemacetan di sekitar lokasi perkantoran yang direncanakan.

Selain itu, pertimbangan lain termasuk keberlanjutan proyek ini dalam jangka panjang dan manfaat yang akan diperoleh juga harus dipertimbangkan secara matang.

Menurut Nidya, wacana tersebut masih dalam tahap awal pembahasan oleh DPRD Kaltim serta pemangku kepentingan terkait.

“Tapi sekali lagi ini berupa usulan ke Pemprov Kaltim,” pungkasnya. (SR/Adv/DPRDkaltim)




DPRD Dukung Program Pemprov Kurangi Ketergantungan Energi Fosil dan Beralih ke EBT Berkelanjutan

Samarinda, biwara.co – Sapto Setyo Pramono, Anggota Komisi II DPRD Kaltim, menyoroti pentingnya Pemerintah Provinsi Kaltim menciptakan pengembangan energi baru terbarukan (EBT) sebagai bagian dari upaya untuk mencapai visi zero emisi karbon pada tahun 2050.

“Kita harus mendukung program pemerintah untuk mengurangi ketergantungan pada energi fosil dan beralih ke EBT yang lebih ramah lingkungan dan berkelanjutan,” kata Sapto, Jumat (10/11/2023).

Menurut Sapto, EBT memiliki potensi besar untuk dimanfaatkan di Kaltim, seperti energi surya, angin, air, dan biogas.

Namun demikian, dirinya mengkritik pemerintah provinsi karena belum konsisten dalam membuat produk-produk EBT yang dapat memberikan manfaat bagi masyarakat.

Dalam pandangan Sapto, langkah-langkah konkret perlu dilakukan untuk meningkatkan produksi dan penggunaan EBT di daerah tersebut.

Ini termasuk investasi dalam infrastruktur yang mendukung pengembangan EBT serta peningkatan kesadaran masyarakat tentang manfaat menggunakan sumber daya alami yang berkelanjutan.

“EBT tidak hanya sebatas pengadaan panel surya yang ditaruh di tempat terpencil. EBT harus meliputi seluruh aspek, mulai dari hulu sampai hilir, dari produksi, distribusi, hingga konsumsi,” jelasnya.

“EBT harus menjadi solusi untuk mengatasi masalah ketahanan energi dan pangan, serta hilirisasi industri,” lanjutnya.

Sapto menjelaskan bahwa limbah sawit yang melimpah di Kaltim dapat diolah menjadi biogas yang bermanfaat.

“Kalau Kaltim bisa mengolah biogas dari hasil sawit, itu akan menjadi nilai tambah bagi petani dan pengusaha sawit” tegasnya.

Biogas ini dapat digunakan sebagai bahan bakar untuk pembangkit listrik, baik skala rumah tangga maupun industri.

Selain itu, pengolahan limbah sawit menjadi biogas juga dapat membantu mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan.

Para petani sawit tidak hanya bisa menjual tandan buah segar (TBS), tetapi juga bisa memanfaatkan biogas untuk menghasilkan listrik dan meningkatkan pendapatan mereka.
Dengan memanfaatkan sumber daya yang ada, hal ini akan membantu menghemat biaya operasional.

Sapto berharap pemerintah provinsi dapat segera menyusun rencana aksi pengembangan energi baru terbarukan (EBT) yang terukur dan terintegrasi dengan baik.

Ia juga meminta agar pemerintah provinsi dapat bekerja sama dengan berbagai pihak terkait seperti pemerintah pusat, DPRD, perguruan tinggi, swasta, dan masyarakat guna mewujudkan pengembangan EBT yang lebih optimal dan efektif bagi Kaltim.

“Kaltim harus punya roadmap EBT yang jelas dan terstruktur. Pemerintah harus tahu sumber EBT apa saja yang ada di Kaltim, berapa kapasitasnya, bagaimana cara mengelolanya, dan siapa yang bertanggung jawab. Harus punya target dan indikator yang dapat dipantau dan dievaluasi secara berkala,” pungkasnya. (SR/Adv/DPRDkaltim)




Peringatan Hari Pahlawan, Akhmed Reza Fachlevi Ajak Generasi Muda Mengambil Inspirasi Semangat Para Pejuang

Samarinda, biwara.co – Hari Pahlawan Nasional menjadi momen penting bagi bangsa Indonesia untuk mengenang perjuangan dan pengorbanan para pahlawan yang telah berjuang demi merebut serta mempertahankan kemerdekaan Indonesia.

Begitu pula bagi Akhmed Reza Fachlevi, Ketua Komisi IV DPRD Kaltim, menegaskan Peringatan Hari Pahlawan memiliki makna yang sangat besar dalam upaya menghormati dan mengapresiasi jasa-jasa para pahlawan tersebut.

“Ini momen bagi kita menghormati dan menghargai jasa-jasa pahlawan-pahlawan yang telah berjuang demi kemerdekaan dan kebebasan Negara Indonesia,” kata Reza, sapaan akrabnya, Jumat (10/11/2023).

“Pahlawan-pahlawan ini telah mengorbankan nyawa, waktu, dan kebebasan mereka untuk memastikan bahwa kita dapat hidup dalam sebuah negara yang merdeka dan adil,” lanjutnya.

Reza tak lupa memotivasi generasi muda untuk memahami arti perjuangan para pahlawan dalam sejarah bangsa dan mengambil inspirasi dari perjuangan mereka.

Ia percaya bahwa dengan memahami semangat perjuangan para pahlawan, generasi muda dapat mengambil pelajaran berharga dan menjadi sosok yang berkontribusi dalam pembangunan negara.

“Sebagai generasi muda mari merenungkan perjuangan mereka dan mengambil inspirasi dari semangat mereka. Mereka adalah teladan bagi kita semua, mengajarkan kita tentang keberanian, ketabahan, dan pengorbanan,” paparnya.

Namun, berpartisipasi dalam pembangunan negara bukanlah hanya dengan ikut mengangkat senjata atau terjun langsung ke medan perang.

Dia mendorong generasi muda untuk turut serta dalam upaya pembangunan negara dengan cara-cara yang lebih kreatif dan inovatif.

“Mari kita bersama-sama merayakan semangat kepahlawanan dan menghormati jasa-jasa mereka. Mari kita berterima kasih kepada pahlawan-pahlawan kita yang telah memberikan segalanya demi negara ini,” tegasnya.

“Semoga semangat mereka terus hidup dalam diri kita dan menjadi inspirasi untuk menciptakan masa depan yang lebih baik bagi generasi mendatang,” lanjutnya.

Dengan demikian, Reza percaya bahwa generasi muda memiliki potensi besar untuk menjadi agen-agen perubahan yang positif bagi bangsa ini.

Melalui partisipasinya dalam pembangunan negara, mereka dapat memberikan kontribusi nyata bagi kemajuan dan kesejahteraan Indonesia. (SR/Adv/DPRDkaltim)