Samarinda, biwara.co -Ananda Emira Moeis, Anggota Komisi IV DPRD Kaltim, mendorong Pemprov Kaltim untuk memastikan peraturan tentang kesempatan kerja bagi penyandang disabilitas diimplementasikan secara benar.

Hal ini sangat penting untuk membangun Kaltim sebagai masyarakat yang lebih inklusif dan ramah terhadap semua orang.

Nanda menekankan bahwa mengenali potensi penyandang disabilitas adalah langkah fundamental dalam membangun masyarakat inklusif di Kaltim.

Menurutnya, inklusi tidak hanya sebatas memberikan akses fisik, tetapi juga harus memberikan kesempatan sepenuhnya dalam kehidupan sosial, budaya, dan ekonomi bagi mereka yang memiliki keterbatasan tersebut.

“Sebelum mengarahkan ke lapangan kerja yang sesuai, memahami kemampuan mereka itu sangat penting. Karena ketika kita tahu sahabat-sahabat penyandang disabilitas potensinya, jadinya nanti pada saat penyaluran mereka mau bekerja dimana, itu akan lebih mudah,” kata Nanda, beberapa waktu lalu.

Dirinya menekankan bahwa pendidikan sangat penting bagi penyandang disabilitas, baik itu dalam bentuk pendidikan formal maupun informal.

Menurutnya, pendidikan adalah kunci utama untuk menggali dan mengasah potensi mereka dengan baik agar dapat berkembang secara optimal.

“Tapi potensi tanpa digali dan diasahkan juga nggak bisa dong. Jadi melakukan penggalian dan pengasahan itu juga sangat penting. Ini kembali lagi ke pendidikannya, baik formal maupun informal,” tegasnya.

Dalam pandangannya, penting bagi Pemprov Kaltim untuk memberikan dukungan yang kuat kepada penyandang disabilitas agar mereka dapat berpartisipasi secara aktif dalam kegiatan sosial dan ekonomi di daerah tersebut.

Oleh karena itu, pemprov Kalimantan Timur dapat menerapkan peraturan yang menetapkan pemberian kesempatan bekerja setidaknya satu persen untuk penyandang disabilitas di dinas, Organisasi Perangkat Daerah (OPD), dan perusahaan.

Dengan demikian, para penyandang disabilitas akan memiliki kesempatan yang sama untuk membuktikan kemampuan mereka serta menjadi bagian dari masyarakat yang lebih inklusif dan berkeadilan.

“Tapi yang pasti, itu sudah ada di peraturan. Berapa persen tenaga kerja itu harus ada dari penyandang disabilitas,” jelasnya.

Secara keseluruhan, inisiatif Ananda Emira Moeis ini sangat penting dalam upaya membangun masyarakat inklusif di Kaltim.

Dengan memberikan kesempatan penuh kepada penyandang disabilitas untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial dan ekonomi di daerah tersebut, kita dapat menciptakan lingkungan yang lebih adil dan merata bagi semua orang. (SR/Adv/DPRDkaltim)

Samarinda, biwara.co – Penolakan terhadap kebijakan penghapusan tenaga honorer yang diumumkan Presiden Joko Widodo terus bergema di kalangan masyarakat.

Penolakan tak hanya disuarakan oleh individu-individu biasa, namun juga oleh pemimpin daerah seperti Sigit Wibowo, Wakil Ketua DPRD Kaltim.

Sigit mengungkapkan ketidaksetujuannya terhadap keputusan tersebut dan meminta Presiden Jokowi untuk membatalkan kebijakannya.

Ia menyoroti bahwa penghapusan tenaga honorer berdampak negatif pada banyak aspek, termasuk kesejahteraan para pekerja honorer itu sendiri.

“Kami di Provinsi Kaltim menegaskan tidak setuju dengan penghapusan tenaga honorer di Indonesia. Kami akan tetap memperjuangkan mereka, terutama di Kaltim,” kata Sigit, Jumat (10/11/2023).

Sigit menekankan pentingnya memberikan perlindungan dan hak-hak yang layak bagi tenaga honorer di Indonesia.

Mereka akan menyuarakan penolakan mereka terhadap kebijakan tersebut dan berupaya menggalang dukungan pemerintah daerah.

Tujuannya untuk mencari solusi yang lebih baik bagi para honorer yang terkena dampak kebijakan tersebut.

Adapun langkah-langkah konkret yang akan diambil oleh DPRD Kaltim dalam upaya mengatasi permasalahan ini masih akan dibahas dan ditentukan bersama dengan stakeholders terkait demi mencapai hasil yang optimal dalam jangka panjang.

“Kami akan menghubungi pemerintah pusat melalui asosiasi gubernur, bupati, dan wali kota. Kami minta agar penghapusan itu dibatalkan. Kami akan berjuang supaya bupati, wali kota, dan gubernur tetap mempertahankan tenaga honorer,” tegasnya.

“Penolakan ini sebagai bentuk dukungan kami kepada teman-teman tenaga honorer. Kami menganggap mereka sangat penting untuk menjaga keberlanjutan pekerjaan di daerah. Kami berharap, Pemerintah Pusat, yakni Bapak Jokowi, bisa mendengar aspirasi kami,” pungkasnya. (SR/Adv/DPRDkaltim)

Samarinda, biwara.co – Komisi II DPRD Kaltim terus memperhatikan aktivitas pengetap bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi di Bumi Mulawarman.

Anggota Komisi II DPRD Kaltim, Sapto Setyo Pramono, menekankan pentingnya keberlanjutan kuota BBM di Kaltim dan menentang tindakan oknum pengetap.

“Jangan sampai kuota BBM kita habis karena oknum pengetap,” kata Sapto, Jumat (10/11/2023).

Untuk menyelesaikan masalah ini, pihaknya meminta tim terpadu dari seluruh instansi termasuk aparat penegak hukum, Pertamina, dan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM (Disperindagkop) Kaltim untuk bekerja sama dalam menyelesaikan masalah ini.

Sapto menjelaskan bahwa tim terpadu akan bertugas menentukan daerah mana saja yang dapat menggunakan kartu pembelian BBM atau fuel card.

Fuel card juga berlaku untuk kendaraan yang datang ke Kaltim seperti kendaraan yang sekadar melintas atau tinggal sementara maupun kendaraan yang tinggal dalam jangka waktu yang lama.

Selain itu, Sapto juga menekankan perlunya tindakan tegas oleh aparat kepolisian terhadap orang-orang yang menjual kembali BBM subsidi karena hal tersebut dapat mengganggu distribusi BBM dan merugikan masyarakat yang berhak atas subsidi tersebut.
“Oknum-oknum itu tentu memiliki jaringan lama untuk menambah pundi-pundi penghasilan. Tapi, tindakan mereka berdampak masyarakat kesulitan mendapatkan kuota BBM di SPBU dan juga keberadaan Pertamini yang semakin banyak,” tegasnya.

Pemerintah mendesak tim terpadu untuk memperhatikan kebutuhan bahan bakar nelayan karena kelompok masyarakat ini berhak untuk menikmati BBM bersubsidi.

“Tim terpadu mesti mengoptimalkan peran untuk membereskan perkara distribusi BBM melalui SPBU yang saat ini belum termonitor dengan baik,” pungkasnya. (SR/Adv/DPRDkaltim)

Penajam Paser Utara, biwara.co – Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) Herliana Yanti, untuk menguatkan ideologi bangsa pihaknya menggelar Sosialisasi Wawasan Kebangsaan (Soswabang) di SMA 2 Kelurahan Waru Kecamatan Waru, Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) pada Jum’at (10/11/2023).

Dirinya menyampaikan, dengan memberikan pembelajaran terkait pondasi 4 pilar kebangsaan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), generasi bangsa dapat menanamkan jiwa nasionalisme dan kecintaannya pada tanah air.

Selain itu, dirinya juga menjelaskan empat konsesus/pilar Wawasan Kebangsaan, yaitu Pancasila, Undang-undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia (RI), Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), dan Bhinneka Tunggal Ika.

“Kegiatan ini untuk memberikan motivasi kepada anak bangsa untuk menjaga dan menciptakan sikap bela negara dalam diri mereka,” ucapnya.

Dimana dirinya, berharap bahwa kegiatan ini bisa menjadi motivasi dan daya dorong yang besar kepada generasi muda agar dapat menjadi generasi yang tangguh dan berkualitas.

“Serta generasi muda kita hari ini, siap untuk menerima estafet kepemimpinan dari pemimpin saat ini guna membangun generasi yang lebih maju dan sejahtera,” ujarnya.

“Bela Negara adalah sikap dan perilaku serta tindakan warga Negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada NKRI yang berdasarkan pada Pancasila dan UUD 1945,” sambung Herliana.

Peran generasi millenial dalam Bela Negara, menurut Herliana ialah salah satu bentuk cinta tanah air, menjaga persatuan dan kesatuan, ikut berperan dalam pembangunan sesuai bidangnya masing-masing serta memelihara hasil pembangunan.

Dirinya juga menyampaikan, bahwa globalisasi tidak bisa kita hindari, sebagai generasi muda harus selektif dalam menerima informasi. Perang pada saat ini bukan lagi perang konvensional, melainkan proxy war dengan menggunakan pihak ke tiga.

“Bahwa Bela Negara tidak identik angkat senjata banyak cara untuk bela Negara. Generasi millennial harus mempunyai jiwa yang kokoh dalam mewaspadai berbagai informasi, pengetahuan dan konten yang dapat mengubah pola pikir, mental, kepribadian dan moral bangsa,” tegas Herliana.

Dengan adanya Sumpah Pemuda sebagai Pergerakan nasional yang juga merupakan bagian dari sejarah Indonesia yang dimulai sejak lahirnya organisasi-organisasi modern sampai terbentuknya nation state Indonesia tahun 1945.

“Pergerakan nasional dapat dianggap sebagai gerakan ekonomi, sosial, politik, dan kultural yang memperjelas motivasi dan orientasi aktivitas organisasi pergerakan,” tandasnya.(*)

Samarinda, biwara.co – Komisi II DPRD Kaltim telah menjadwalkan kunjungan ke Pertamina dalam waktu dekat. Pada kunjungan itu nantinya, anggota dewan Karang Paci akan memastikan ketersediaan BBM hingga akhir tahun 2023.

DPRD akan melakukan tinjauan lengkap untuk memastikan pasokan BBM mencukupi untuk kebutuhan masyarakat.

Nidya Listiyono, Ketua Komisi III DPRD Kaltim, mengatakan bahwa pihaknya berencana turun ke lapangan pada rentang November – Desember 2023 guna memantau ketersediaan BBM di wilayah Bumi Etam secara rutin.

Hal ini dilakukan agar mereka dapat memastikan bahwa tidak ada masalah dengan pasokan BBM dan masyarakat dapat menikmati layanan yang memadai.

“Kunjungan ke Pertamina untuk memastikan BBM dan gas tetap aman. Kita tidak mau ke depannya ada gejolak karena sulitnya mendapatkan BBM,” kata Nidya Listiyono, Kamis (9/11/2023).

Nidya memberi informasi penting bahwa pasokan BBM di Kaltim akan terjamin hingga bulan Februari 2024.

Dalam hal ini, Nidya juga meminta masyarakat untuk tidak perlu khawatir terkait pasokan BBM saat menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) serta akhir tahun 2023 mendatang.

Ia berkomitmen untuk menjaga ketersediaan BBM yang cukup demi kepentingan masyarakat sehingga tidak memunculkan kekhawatiran tentang kelangkaan BBM di masa depan.

“Pasokan BBM tetap stabil dan cukup untuk masyarakat hingga akhir tahun. Bahkan, kestabilan pasokan BBM tidak hanya berlaku hingga akhir tahun, tapi sampai Februri,” tegasnya.

Dalam rangkaian kunjungan dan pemantauan ini, Komisi II dan III DPRD Kaltim akan bekerja sama dengan pihak-pihak terkait seperti Pertamina dan pemerintah daerah setempat demi menjaga stabilitas pasokan BBM. (SR/Adv/DPRDkaltim)

Tenggarong, biwara.co – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Kartanegara (Kukar) melalui program Kukar Berkah memberikan bantuan dana operasional kepada 27 pondok pesantren (ponpes) di Kukar. Bantuan ini merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Kepala Bagian (Kabag) Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Sekretariat Kabupaten (Setkab) Kukar, Dendy Irwan Fahriza, mengatakan, bantuan ini diberikan dalam bentuk dana hibah sebesar Rp 100 juta per ponpes. Dana ini langsung ditransfer ke rekening resmi yayasan ponpes yang terpilih.

“Kalau cairnya di APBD Perubahan itu paling lambat di bulan Maret, kalau cairnya di APBD Murni, itu 10 Januari. Jadi mereka harus menyampaikan (pertanggungjawaban) itu,” ucap Dendy pada Kamis (9/11/2023).

Dendy menjelaskan, bantuan ini sudah dimulai sejak tahun lalu, dengan 16 ponpes sebagai penerima. Untuk tahun 2023, targetnya adalah 27 ponpes, yang terdiri dari 10 ponpes dari APBD reguler, dan 17 dari APBD Perubahan.

“Dana hibah bantuan operasional ponpes ini dalam bentuk uang yang langsung masuk ke rekening yayasan ponpes senilai Rp 100 juta,” kata Dendy.

Bantuan ini sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), yang menargetkan 53 ponpes di Kukar mendapat bantuan hingga tahun 2026. Jika tahun ini target 27 ponpes tercapai, maka sisanya akan diupayakan pada tahun berikutnya.

“Seharusnya selesai di tahun 2026, mungkin 2024 bisa rampung target sesuai 53 ponpes. Makanya di 2023 ini, APBD perubahan kita usulkan lagi,” ucapnya.

Dendy menambahkan, dana operasional ini harus digunakan untuk keperluan ponpes, seperti honor guru, administrasi, dan alat tulis kantor (ATK). Yayasan ponpes juga harus melaporkan penggunaan dana secara transparan dan akuntabel.

“Kalau tidak ada laporan pertanggungjawaban, maka tahun depan tidak akan dapat lagi,” pungkasnya. (adv/kominfokukar)

Tenggarong, biwara.co – Pelajar, mahasiswa, dan tenaga pendidik di Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) kembali mendapat kesempatan untuk mendapatkan Beasiswa Kukar Idaman 2023 tahap kedua. Program ini merupakan bagian dari Misi ke-2 Kukar Idaman yang bertujuan untuk meningkatkan pembangunan sumber daya manusia yang berakhlak mulia, unggul, dan berbudaya.

Pemerintah Kabupten (Pemkab) Kutai Kartanegara (Kukar) mengalokasikan anggaran sebesar Rp5 miliar untuk Beasiswa Kukar Idaman 2023 tahap kedua.

Dana tersebut digelontorkan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kukar melalui APBD tahun 2023. Anggaran ini memang sengaja dialokasikan lebih besar dibanding tahun 2022 lalu.

Program Beasiswa Kukar Idaman merupakan satu dari puluhan program dedikasi Bupati Kukar Edi Damansyah dan Wabup Kukar Rendi Solihin yang sudah tertuang dalam Misi ke-2 Kukar Idaman. Yaitu Meningkatkan Pembangunan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Unggul, dan Berbudaya.

Oktober ini, Pemkab Kukar juga sudah kembali membuka Program Beasiswa Kukar Idaman bagi Pelajar, Mahasiswa dan Tenaga Pendidik di Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar).

Dalam Surat Bupati Kukar Nomor: B-2251./KESRA/KESMAS/065.20/2023 tertera bahwa pemerintah daerah melalui Bagian Kesra Setkab Kukar membuka pendaftaran Beasiswa 1.000 Guru Sarjana dan Beasiswa Kukar Idaman.

Kepala Bagian (Kabag) Kesejahteraan Rakyata (Kesra) Sekretariat Kabupten (Setkab) Kukar, Dendy Irwan Fahriza menjelaskan, beasiswa 1.000 guru sarjana menyasar Guru/Tenaga Pendidik yang belum linier, Guru/Tenaga Pendidik yang belum S1, dan Calon Guru (Mahasiswa/i) yang mengambil jurusan FKIP.

“Diberikan kepada tenaga pendidik Non PNS yang belum sarjana. Misalnya kerja di TU sekolah, tapi diberi jam pelajaran, jadi dia bisa ikut program ini. Maksimalnya delapan semester IPK-nya 2,5,” jelasnya, Kamis (9/11/2023).

Untuk Beasiswa Calon Guru yang diperuntukkan bagi mahasiswa/i asal Kukar yang masih kuliah di FKIP akan dibiayai kuliahnya dengan membayarkan langsung ke rekening perguruan tinggi menggunakan mekanisme tuntas per tahun pelajaran.

“Pada tahun 2022 lalu, banyak yang salah pemahaman, penerima beasiswa mengira masuk ke rekening personal, padahal tidak,” ujarnya.

Kemudian, khusus Beasiswa Kukar Idaman terbagi menjadi dua, yaitu Beasiswa Kerja Sama dan Beasiswa Stimulan. Untuk Beasiswa Kerja Sama terdiri atas Beasiswa Tematik yang berdasar pada kerja sama dengan perguruan tinggi dan kebutuhan perangkat daerah, dan Beasiswa Santri Lanjut ke Perguruan Tinggi.

Lalu, Beasiswa Stimulan terdiri dari Beasiswa Prestasi Akademik untuk pelajar dan mahasiswa, Beasiswa Prestasi Non Akademik untuk pelajar dan mahasiswa, Beasiswa Yatim Piatu, Yatim dan Piatu, Prasejahtera serta Disabilitas. Bagi calon pendaftar atau penerima beasiswa bisa langsung mengakses pengumuman dan mendaftarkan diri di website https://beasiswa.kukarkab.go.id/.

“Kami sudah menyiapkan jadwal sosialisasi mulai tanggal 9 hingga 19 Oktober. Sasarannya perguruan tinggi yang ada di Kaltim dengan cakupan guru, calon guru dan mahasiswa S1,” terangnya.

“Di 20 kecamatan kita juga akan menyasar SMA dan SMK sederajat. Kita bagi per zona lokusnya di wilayah hulu, tengah dan pesisir,” tandas Dendy. (adv/kominfokukar)

Samarinda, biwara.co – Salehuddin, Anggota Komisi IV DPRD Kaltim, mengusulkan agar layanan rujukan rumah sakit dapat terintegrasi dengan baik.

Tujuannya untuk mempermudah masyarakat mendapatkan layanan kesehatan di rumah sakit yang dibutuhkan.

Salehuddin mencontohkan bahwa saat ini banyak pasien yang harus dirujuk ke RSUD Abdul Wahab Sjahranie atau RSUD Dr. Kanujoso Djatiwibowo, yang merupakan rumah sakit rujukan provinsi.

Namun, kedua rumah sakit tersebut sudah overload dan tidak bisa melayani semua pasien dengan baik.

“Kita lihat saja, banyak rumah sakit di kabupaten/kota yang sudah penuh, sehingga pasien yang dirujuk dari puskesmas harus menunggu lama atau bahkan dibawa ke rumah sakit lain yang jauh. Ini kan tidak efisien, apalagi kalau kondisi pasien kritis,” kata Salehuddin, Kamis (9/11/2023).

“Harusnya ada sistem rujukan terpadu yang bisa mengatur alur dan prioritas pasien, sehingga tidak ada yang terlantar atau terlambat ditangani. Pemerintah provinsi harus fokus melakukan transformasi terhadap sistem rujukan ini,” lanjutnya.

Menurutnya, kunci untuk meningkatkan sistem rujukan adalah sebuah melakukan perbaikan fasilitas dan sumber daya manusia di rumah sakit dan puskesmas.

Namun, hal ini tidak akan tercapai tanpa dukungan finansial yang memadai dari pemerintah provinsi.

Salehuddin berharap agar pihak berwenang dapat mengalokasikan anggaran yang cukup untuk sektor kesehatan guna memperbaiki kondisi daerah-daerah yang masih terisolir dan minim fasilitas kesehatan.

“Kita tahu, ada beberapa daerah di Kaltim yang masih terisolir dan minim fasilitas kesehatan, seperti Kutai Barat dan Kutai Timur. Kalau sistem rujukan sudah baik, kita bisa menolong banyak nyawa, itu yang lebih penting,” pungkasnya. (SR/Adv/DPRDkaltim)

Tenggarong, biwara.co – Samboja menjadi salah satu kecamatan di Kutai Kartanegara (Kukar) yang menjadi percontohan dalam penanganan stunting atau gagal tumbuh pada anak-anak. Hal ini ditandai dengan deklarasi Desa Bebas Stunting (Debes) yang dilakukan oleh Wakil Bupati Kukar, Rendi Solihin, di Kecamatan Samboja, Rabu (8/11/2023).

Rendi Solihin mengatakan, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kukar telah menetapkan tiga daerah di Samboja sebagai daerah Debes, yaitu Desa Giri Agung, Desa Loa Janan Ulu, dan Kelurahan Kuala Samboja. Daerah-daerah ini dipilih karena telah menunjukkan penurunan angka stunting yang signifikan.

“Kami berharap dengan adanya deklarasi ini, kita bisa mempercepat penurunan stunting di Kukar. Ini juga sejalan dengan visi dan misi Bupati dan Wabup Kukar untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” ujar Rendi.

Rendi mengklaim bahwa Kukar merupakan salah satu daerah yang sukses dalam menangani stunting. Ia menyebutkan bahwa angka stunting di Kukar pada tahun 2022 turun menjadi 27 persen dari tahun sebelumnya. Pada tahun 2023, angka tersebut diperkirakan turun lagi menjadi 15 persen.

“Kami menunggu hasil resmi dari Kementerian Kesehatan, tapi kami dapat informasi bahwa Kukar mengalami penurunan stunting yang cukup baik. Kami menargetkan Kukar bebas stunting pada 2024,” kata Rendi.

Rendi menyebutkan, pencapaian ini tidak lepas dari kerja keras lintas sektor, terutama Kodim 0906/Kukar, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Dinas Kesehatan, dan Dinas Pertanian Kukar. Selain itu, ia juga mengapresiasi peran Posyandu Kuala Samboja yang telah melakukan sosialisasi, kontrol, dan penyuluhan tentang gizi bagi bayi dan balita.

“Kami berterima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam menangani stunting. Kami juga berharap agar fasilitas Posyandu dapat ditingkatkan agar pelayanan kepada bayi dan balita dapat berjalan maksimal,” tutup Rendi.

Acara deklarasi Debes di Samboja juga dirangkai dengan penyerahan bantuan kepada pelaku usaha kreatif dan UMKM yang bergerak di sektor perikanan. (adv/kominfokukar)

Tenggarong, biwara.co – Stunting atau gagal tumbuh pada anak-anak menjadi salah satu perhatian utama Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Kartanegara (Kukar). Untuk mencegah masalah ini, Pemkab Kukar telah menganggarkan dana sebesar Rp 358 miliar pada tahun 2024.

Dana tersebut akan digunakan untuk menurunkan angka kemiskinan dan mempercepat penurunan stunting di Kukar. Hal ini disampaikan oleh Wakil Bupati Kukar, Rendi Solihin, yang mengatakan bahwa Pemkab Kukar sangat serius dalam menangani stunting.

“Sehingga, tidak ada alasan lagi bahwa Kabupaten Kutai Kartanegara tidak bisa menurunkan angka stunting dengan maksimal di tahun depan,” kata Rendi.

Rendi mengklaim bahwa upaya penanganan stunting di Kukar telah berjalan dengan baik. Ia menyebutkan bahwa kasus stunting pada tahun 2022 turun 14 persen. Tahun ini, angkanya diharapkan turun lagi 1,09 persen. Pemkab Kukar menargetkan Kukar bebas stunting pada 2024.

Rendi menyebutkan, pencapaian ini tidak lepas dari kerja keras lintas sektor, terutama Kodim 0906/Kukar, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Dinas Kesehatan, dan Dinas Pertanian Kukar.

“Melalui kolaborasi dan gotong royong seluruh pihak, hasilnya penanganan stunting positif. Terjadi penurunan yang signifikan terhadap angka stunting di Kukar,” ujarnya.

Salah satu langkah yang dilakukan oleh Pemkab Kukar dalam mengatasi stunting adalah membentuk Tim Pendamping Keluarga (TPK) sebanyak 477 tim. Tim ini tersebar di seluruh wilayah Kukar untuk memberikan sosialisasi dan pendampingan kepada masyarakat yang berisiko mengalami stunting.

Tim ini terdiri dari tiga orang, yaitu bidan, kader PKK, dan kader KB. Mereka bertugas untuk mendampingi calon pengantin, ibu hamil, ibu menyusui, dan keluarga yang memiliki balita. Mereka juga memberikan arahan agar anak-anak mendapatkan gizi yang cukup dan terhindar dari stunting. (adv/kominfokukar)