Kutim, biwara.co – Sutomo Jabir, seorang anggota Komisi II DPRD Kaltim, memperhatikan pembangunan Jembatan Sungai Nibung yang belum selesai.

Beberapa waktu yang lalu, Gubernur Kaltim periode 2018-2023, Isran Noor, telah meletakkan batu pertama untuk pembangunan lanjutan Sungai Nibung di Kutim.

Namun, Sutomo Jabir menekankan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur harus memastikan bahwa pembangunan Jembatan Sungai Nibung akan selesai pada tahun 2024.

Menurut Sutomo Jabir, jembatan ini sangat penting untuk meningkatkan perekonomian daerah karena akan memudahkan akses masyarakat untuk beraktivitas.

Ia menjelaskan bahwa proyek ini dimulai pada masa pemerintahan Gubernur Kaltim Awang Faroek Ishak dan sudah menghabiskan anggaran sebesar Rp58,7 miliar.

“Proyek ini dimulai pada masa pemerintahan Gubernur Kaltim Awang Faroek Ishak dan sudah menghabiskan anggaran sebesar Rp58,7 miliar,” kata Sutomo Jabir, Kamis (9/11/2023).

“Seperti akses menuju wisata ke Biduk-Biduk Berau dan akses ke Kecamatan Talisayan, Batu Putih,” lanjutnya.

Selain itu, dalam pertemuan yang dihadiri oleh Sutomo Jabir, beliau menekankan pentingnya pembangunan Jembatan Sungai Nibung sebagai sarana transportasi yang dapat memberikan manfaat besar bagi masyarakat.

“Jembatan ini juga menghubungkan Desa Kadungan Jaya Kecamatan Kaubun dan Desa Pelawan Kecamatan Sangkulirang di wilayah Kutim. Sayang sekali kalau proyek ini terbengkalai begitu saja,” tegasnya.

Beliau berharap bahwa anggaran yang telah disediakan akan cukup untuk memastikan operasional jembatan ini berjalan dengan baik dan memberikan kemudahan akses bagi masyarakat menuju daerah Berau.

Dengan adanya jembatan ini, diharapkan dapat meningkatkan konektivitas antarwilayah dan mempercepat pertumbuhan ekonomi serta kesejahteraan masyarakat setempat.

Selain itu, keberadaan Jembatan Sungai Nibung juga diharapkan dapat membuka peluang investasi baru dan meningkatkan potensi pariwisata di wilayah tersebut.

Oleh karena itu, pembangunan jembatan ini merupakan langkah strategis yang sangat penting untuk mendukung pembangunan daerah secara keseluruhan. (SR/Adv/DPRDkaltim)

Samarinda, biwara.co – Menjelang akhir tahun, aktivitas penyusunan administrasi tutup buku tahun anggaran 2023 sibuk dilakukan di lingkungan Sekretariat DPRD Kaltim.

Andrie Asdi, Kabag Fasilitasi, Pengawasan dan Penganggaran Sekretariat DPRD Kaltim mengimbau seluruh pihak di Sekretariat DPRD Kaltim untuk tertib menjalankan administrasi mereka.

“Tertib administrasi dalam tugas kesekretariatan DPRD, termasuk keuangan maupun penatausahaan lainnya, sebagai bentuk tanggung jawab dan kesiapan menghadapi proses pemeriksaan,” kata Andrie.

Andrie menekankan pentingnya tertib administrasi bagi pegawai Sekretariat DPRD Kaltim memasuki periode penutupan buku.
Ia membahas prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dalam diskusinya.

Konsep ini menekankan pentingnya penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis, transparan, akuntabel, partisipatif dan responsif terhadap kepentingan rakyat.

Prinsip ini menjadi perhatian banyak pihak, di dalam maupun di luar negeri, sebagai salah satu syarat untuk mencapai pembangunan yang berkelanjutan dan berkeadilan.

“Prinsip tersebut adalah transparansi, akuntabilitas, partisipasi, responsivitas, efektivitas dan efisiensi, kesetaraan dan keadilan, hukum dan supremasi hukum, visi strategis, pengawasan, dan konsensus,” tegasnya.

Dalam hal ini, Andrie mengajak semua pegawai di lingkungan Sekretariat DPRD Kaltim untuk mengikuti prinsip-prinsip tersebut, maka dapat dipastikan bahwa tata kelola pemerintahan akan berjalan dengan baik demi mencapai pembangunan yang berkelanjutan dan berkeadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Ia juga menegaskan kepatuhan dalam menjalankan administrasi sangat membantu proses pemeriksaan nantinya, karena pengawasan, audit-audit dan pemeriksaan juga sedang berlangsung.

“Sehingga nantinya ketika diaudit tidak terjadi kekeliruan yang tidak diharapkan,” pungkasnya.

Oleh karena itu, kelengkapan dan kerapian dokumen menjadi faktor penting dalam memudahkan proses pemeriksaan. (SR/Adv/DPRDkaltim)

Samarinda, biwara.co – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kaltim telah melakukan persetujuan bersama terhadap Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Pengarusutamaan Gender (PUG) Dalam Pembangunan Daerah.

Persetujuan ini dilakukan pada rapat paripurna yang dipimpin oleh Muhammad Samsun, Wakil Ketua DPRD Kaltim, pada Rabu (8/11/2023).

Samsun menyatakan persetujuan Perda Pengarusutamaan Gender (PUG) ini memiliki manfaat besar dalam mendorong strategi pemerintah daerah untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender dalam aspek kehidupan manusia.

Dengan adanya Perda PUG ini, diharapkan akan ada upaya yang lebih serius dari pemerintah daerah untuk menghilangkan diskriminasi gender dan memberikan kesempatan yang sama bagi seluruh warga Kalimantan Timur.

“Kesetaraan gender adalah dimana laki-laki dan perempuan dapat berkembang optimal tanpa terkendala jenis kelaminnya,” kata Samsun.

“Sedangkan keadilan gender bermakna bahwa laki laki dan perempuan punya perbedaan kebutuhan yang harus dipenuhi,” lanjutnya.

Perlu diketahui bahwa pengarusutamaan gender merupakan salah satu agenda penting dalam pembangunan daerah yang bertujuan untuk menciptakan kondisi sosial yang adil dan merata bagi seluruh warga, tanpa terkecuali.

Hal ini sejalan dengan visi pembangunan nasional Indonesia yang menekankan pentingnya kesetaraan gender sebagai komponen utama dalam pembangunan berkelanjutan.

Samsun juga berharap bahwa dengan perubahan peraturan daerah ini, setiap tahap pembangunan, terutama dalam proses perencanaan dan kebijakan, dapat diarahkan secara efektif.

Tujuan utamanya adalah untuk memastikan bahwa pembangunan yang dilakukan tidak hanya menguntungkan pihak tertentu saja, tetapi juga mampu memberikan manfaat yang merata bagi seluruh masyarakat.

“Sehingga kepentingan perempuan dan laki-laki dapat terakomodir, serta keduanya menikmati hasil pembangunan secara berimbang,” tegasnya.

Sementara itu, Riza Indra Riadi, Asisten Administrasi Umum Sekprov Kaltim, menyoroti pentingnya Pengarusutamaan Gender (PUG) sebagai strategi sistematik untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender dalam semua aspek kehidupan.

Hal ini sangat penting karena masih banyak perbedaan perlakuan antara laki-laki dan perempuan dalam berbagai bidang seperti pendidikan, kesehatan, dan lapangan kerja.

“Salah satunya adalah dalam proses penyelenggaraan. Perda ini dapat mendongkrak keberhasilan dan sebagai daya ungkit untuk meningkatkan indeks pemberdayaan gender (IDG) dan Indeks Pembangunan Gender (IPG),” ungkapnya.

Dengan adanya PUG, diharapkan akan ada upaya konkret untuk mengatasi ketimpangan tersebut sehingga setiap orang memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang dan sukses tanpa terkecuali. (SR/Adv/DPRDkaltim)

Tenggarong, biwara.co – Pemerintah Kecamatan Marangkayu, bersama dengan sektor swasta, terus berupaya mengatasi permasalahan stunting di wilayahnya. Hal ini dilakukan dengan memberikan asupan gizi bagi masyarakat, terutama anak-anak.

Camat Marangkayu, Ambo Dalle, mengatakan bahwa kasus stunting di wilayahnya telah mengalami penurunan berkat kolaborasi berbagai pihak. Ia pun mengapresiasi langkah positif sejumlah perusahaan minyak dan gas (migas) yang beroperasi di wilayahnya, seperti PT. Pertamina Hulu Kalimantan Timur (PHKT) dan PT Pertamina Hulu Sanga-Sanga (PHSS).

Kedua perusahaan itu memiliki program yang positif seperti melakukan pembagian makanan atau asupan gizi bagi masyarakat. Ia mengakui bahwa dukungan dari berbagai pihak, termasuk dunia usaha dan sektor swasta, seperti perusahaan migas yang berinvestasi di Kecamatan Marangkayu, berdampak pada penurunan stunting.

“Alhamdulillah, masalah stunting di Kecamatan Marangkayu mengalami penurunan,” ungkap Ambo Dalle, Rabu (8/11/2023).

Dukungan yang diberikan mencakup upaya pemenuhan gizi masyarakat Marangkayu, terutama di wilayah operasi mereka setiap bulan. Misalnya, PHKT memberikan makanan, seperti telur dan gizi lainnya secara langsung kepada warga. Bantuan tersebut dikumpulkan terlebih dahulu di kantor kecamatan dan dibawa langsung ke sekolah-sekolah.

Upaya ini terus dilakukan secara rutin oleh perusahaan migas tersebut sesuai arahan Bupati Kukar, Edi Damansyah, untuk menurunkan angka stunting di wilayah tersebut.

Pengendalian kemiskinan ekstrem juga menjadi perhatian dengan melakukan verifikasi dan validasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Serta berkoordinasi untuk menurunkan angka kemiskinan.

“Jangan sampai ada masyarakat yang mampu tapi masih masuk data DTKS,” tandasnya. (adv/kominfokukar)

Samarinda, biwara.co – Nidya Listiyono, Ketua Komisi II DPRD Kaltim, memperjuangkan pengembangan koperasi di Bumi Mulawarman dengan mendorong Disperindagkop dan UKM Kaltim untuk memberikan perhatian lebih pada sektor ini.

Menurut Nidya, keberadaan koperasi sangat penting dalam perekonomian dan harus didukung oleh pemerintah.

“Koperasi memiliki peran penting dalam meningkatkan kesejahteraan anggota dan masyarakat, serta mendukung pembangunan daerah,” kata Nidya, Rabu (8/11/2023).

Berdasarkan data dari Disperindagkop dan UKM, terdapat 2.901 koperasi yang aktif dari total 5.745 koperasi di kabupaten/kota Kaltim.

Nidya menegaskan koperasi berkontribusi pada ekonomi lokal melalui berbagai jenis usaha yang dilakukannya.

Namun demikian, masih ada 2.844 koperasi yang tidak aktif, menandakan bahwa masih ada ruang besar untuk pertumbuhan dan aktivasi koperasi di masa depan.

Oleh karena itu, Nidya mendorong pihak-pihak terkait untuk memberikan dukungan yang lebih besar pada pengembangan koperasi guna meningkatkan kontribusinya bagi perekonomian daerah.

“Saya mendorong koperasi di Kaltim dapat meningkatkan kapasitas dan kualitas usaha, serta berkolaborasi dengan pihak-pihak lain untuk menciptakan sinergi dan inovasi,” tegasnya.

Dirinya mengajak semua pihak untuk bersama-sama membangun koperasi yang sehat, kuat, dan kompetitif di Kaltim. Hal ini penting dilakukan karena koperasi merupakan salah satu pilar ekonomi bangsa yang harus dijaga dan dikembangkan dengan baik.

Selain itu, koperasi juga memiliki potensi besar dalam menciptakan lapangan kerja baru, meningkatkan pendapatan masyarakat, serta mengurangi angka kemiskinan yang ada di daerah tersebut.

Dalam jangka panjang, keberadaan koperasi yang sehat dan kuat juga akan dapat memperkuat ketahanan ekonomi suatu wilayah. (SR/Adv/DPRDkaltim)

Samarinda, biwara.co – Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah menentukan jadwal kampanye untuk Pemilihan Umum 2024, yang akan berlangsung mulai 28 November 2023 hingga 10 Februari 2024.

Namun, meskipun masa kampanye belum dimulai, spanduk dan baliho dengan pesan politik sudah terlihat tersebar di lapangan.

Kondisi ini pun menjadi sorotan Baharuddin Demmu, Ketua Komisi I DPRD Kaltim.

Demmu menekankan agar KPU dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) bekerja sesuai aturan.

Jika pemasangan baliho dan alat peraga politik belum dibolehkan karena belum memasuki masa kampanye, maka sebaiknya baliho dan spanduk politik ditertibkan bersama Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) di setiap kabupaten/kota.

“Kami berharap teman-teman Bawaslu dan KPU dapat bekerja dengan baik sesuai aturan,”ujar Demmu pada Rabu (8/11/2023).

Dalam hal ini, ia juga mengingatkan bahwa para kandidat harus mematuhi peraturan yang ada dan tidak melakukan pelanggaran dalam bentuk apapun selama masa kampanye.

Dalam konteks ini, Demmu telah mengemukakan bahwa apabila terdapat pelanggaran aturan dalam proses pemilu, maka Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) harus bertindak tegas tanpa pandang bulu.

Hal ini menunjukkan betapa pentingnya menjaga integritas dan keadilan dalam pelaksanaan pemilu.

Dengan demikian, Bawaslu memiliki peran yang krusial dalam memastikan setiap tahapan pemilu dilakukan secara transparan dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

“Persoalannya kalau pemerintah kotanya ndak mau, ya pemkotnya yang melanggar kalau begitu. Itu harus disentil, KPU dan Bawaslu harus bersuara. Itu ada pembedaan namanya,” tegasnya.

“Kalau ada edaran dari Bawaslu, karena memang itu menjadi kewajiban dan tugas fungsi mereka dalam rangka pengawasan pelaksanaan pemilu ini, maka itu harus ditaati,” lanjutnya.

Peristiwa ini menunjukkan betapa pentingnya menjaga ketertiban dan keamanan dalam proses pemilihan umum.

Karenanya, sebagai warga negara yang baik, kita harus mendukung upaya-upaya untuk menyelenggarakan Pemilu 2024 secara adil dan transparan tanpa adanya pelanggaran maupun kecurangan. (SR/Adv/DPRDkaltim)

Samarinda, biwara.co – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Timur telah mengeluarkan permintaan resmi kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur untuk memastikan ketersediaan stok beras di pasaran menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru.

Wakil Ketua DPRD Kaltim, Muhammad Samsun, mengungkapkan bahwa kemarau yang sedang melanda Bumi Mulawarman dapat mempengaruhi penurunan produksi beras.

Oleh karena itu, Samsun menekankan pentingnya Badan Urusan Logistik (Bulog) merancang strategi yang efisien guna memenuhi kebutuhan masyarakat di Kalimantan Timur.

“Saat ini yang perlu diperhatikan adalah ketersediaan stok beras menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru,” kata Samsun, Rabu (8/11/2023).

Samsun menekankan pentingnya melakukan langkah-langkah antisipasi secara berkelanjutan, tidak hanya terkait dengan perayaan-perayaan khusus seperti Lebaran atau Natal.

Hal ini bertujuan untuk memastikan keamanan pangan yang cukup bagi masyarakat.

“Keberlanjutan pasokan pangan sepanjang tahun perlu menjadi perhatian utama,” jelasnya.

Meskipun Kaltim sering mengimpor beras dari luar wilayah ketika stok menipis, Samsun menegaskan bahwa fokus utama harus selalu diberikan pada produksi beras lokal agar dapat meningkatkan kemandirian pangan dan mendukung pertumbuhan ekonomi daerah.

Dengan demikian, dibutuhkan upaya yang berkesinambungan dalam meningkatkan produksi beras lokal melalui peningkatan kualitas benih, penggunaan teknologi modern, serta dukungan dari pemerintah dan masyarakat sekitar.

Semua pihak perlu bekerja sama untuk mencapai tujuan tersebut demi terciptanya ketahanan pangan yang berkelanjutan di Kaltim.

“Produksi beras lokal mampu memenuhi kebutuhan masyarakat secara berkelanjutan dan merupakan langkah yang diperlukan untuk memastikan ketersediaan beras yang stabil di wilayah Kaltim,” tegasnya.

“Dengan begitu produksi pangan lokal dapat meningkat dan kualitasnya tetap terjaga untuk keberlanjutan masyarakat Kaltim yang berdaulat,” imbuhnya.

Dalam situasi seperti ini, perencanaan yang matang dan pengelolaan stok yang baik sangat diperlukan untuk menjaga ketersediaan bahan pangan pokok bagi masyarakat selama masa liburan Natal dan Tahun Baru.

DPRD Kaltim berharap agar Pemprov Kaltim dapat memperhatikan permintaan mereka dan mengambil tindakan sesuai dengan situasi saat ini. (SR/Adv/DPRDkaltim)

Tenggarong, biwara.co – Sebagai upaya mendukung permodalan para pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Kutai Kartanegara (Kukar), Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kukar meluncurkan program Kredit Kukar Idaman (KKI). Program ini menawarkan pinjaman tanpa bunga bagi UMKM yang memenuhi syarat.

Menurut Kepala Bidang Pemberdayaan UMK Diskop dan UMK Kukar, Dianto Raharjo, program KKI telah diminati oleh ribuan UMKM sejak diluncurkan oleh Bupati Kukar Edi Damansyah pada Oktober 2021 lalu.

“Ada 1.374 UMKM yang sudah mengajukan KKI ke kami,” kata Dianto, Rabu (8/11/2023).

Dianto menjelaskan, pengajuan KKI harus dilengkapi dengan persyaratan yang ditentukan. Setelah itu, Dinas akan melakukan verifikasi dan mengirimkan pengajuan yang lengkap ke Bankaltimtara untuk diproses lebih lanjut.

“Jika layak mendapatkan KKI, maka UMKM harus menyiapkan jaminan berupa surat penting, sebagai pengikat kerja sama dengan Bank,” ujar Dianto.

Dianto menegaskan, program KKI bertujuan untuk membantu UMKM agar tidak terjerat pinjaman dari rentenir. “KKI tidak ada bunganya. UMKM hanya mengembalikan pokok pinjaman,” tegasnya.

Adapun syarat untuk mendapatkan KKI antara lain, UMKM harus berdomisili di Kukar, memiliki izin usaha, memiliki pengalaman usaha, dan tidak memiliki historis kredit bermasalah. Selain itu, UMKM juga harus melakukan transaksi keuangan dan usaha melalui rekening Bankaltimtara setelah pencairan KKI.

“Program ini bisa dinikmati di seluruh desa dengan layanan kredit. Di Kukar ada KKI melalui Bankaltimtara untuk UMKM yang baru memulai usaha,” paparnya.

Untuk mengusulkan KKI, UMKM dapat melalui kelurahan/desa, yang kemudian mengajukan ke KCP Bankaltimtara di wilayah kecamatan terdekat. Jangan lupa, lampirkan tembusan Dinas Koperasi dan UKM serta kecamatan setempat dengan melampirkan rekapitulasi calon penerima kredit dalam bentuk softcopy dan hardcopy.

Dalam Surat Edaran Bupati Nomor: B-2796/EK.III/06511/10/2022 tentang KKI, Bupati Kukar meminta para pejabat daerah, khususnya camat/kepala desa/lurah, untuk membantu menyebarluaskan informasi tentang program KKI kepada masyarakat. (adv/kominfokukar)

Tenggarong, biwara.co – Sampah yang dihasilkan oleh tiga kecamatan di Kabupaten Kutai Kartanegara, yaitu Tenggarong, Tenggarong Seberang dan Loa Kulu, masih dapat ditampung oleh Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Bekotok yang berada di Kecamatan Tenggarong. TPA ini memiliki luas 5,95 hektare dan kapasitas sekitar 300 ribu meter kubik. Hingga saat ini, baru terisi sekitar 174 ribu meter kubik sampah.

Demikian diungkapkan oleh Kabid Pengelola Sampah dan Limbah B3 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Kukar, Irawan, pada Rabu (8/11/2023). Ia mengatakan bahwa TPA Bekotok masih dapat beroperasi hingga enam tahun ke depan, atau paling cepat sampai tahun 2026.

“Kita sudah bersama konsultan membuat DED pengembangan TPA Bekotok. Tapi untuk membuat TPA baru di Tenggarong, kita belum ada alternatif. Kita akan fokus pada pembangunan dan pengembangan TPA di Loa Janan dan Kota Bangun,” kata Irawan.

Untuk menjaga kebersihan dan kesehatan lingkungan di sekitar TPA Bekotok, DLHK Kukar terus melakukan pembenahan. Salah satunya adalah dengan melakukan penimbunan sampah dengan tanah atau spreading. Hal ini bertujuan untuk merapikan sampah yang sudah menumpuk dan mengurangi bau busuk yang ditimbulkan.

“Cairan khusus penghilang bau itu kalau hujan akan terurai dan mengalir, sehingga sampah akan bau lagi. Makanya kita lebih memilih penimbunan dengan tanah yang lebih permanen,” jelasnya.

Irawan menambahkan bahwa penimbunan sampah dilakukan secara rutin, sesuai dengan kondisi volume sampah yang ada di TPA Bekotok. Ia berharap masyarakat dapat lebih peduli dengan lingkungan dan mengurangi produksi sampah. “Kita harus bersama-sama menjaga lingkungan kita agar tetap sehat dan nyaman,” ujarnya. (adv/kominfokukar)

Tenggarong, biwara.co – Makam Habib Hasyim bin Yahya atau dikenal Habib Tunggang Parangan di Desa Kutai Lama, Kecamatan Anggana akan dibangun dengan dana sekitar Rp 1 miliar. Pembangunan ini merupakan kolaborasi antara pemerintah dan pihak swasta.

Camat Anggana Rendra Abadi mengatakan, pembangunan makam bertujuan untuk menjadikan Desa Kutai Lama sebagai destinasi wisata budaya, religi, hingga sejarah. Pasalnya, makam Habib Tunggang Parangan sering dikunjungi oleh para peziarah dari berbagai daerah.

Habib Tunggang Parangan adalah tokoh yang berjasa dalam menyebarkan agama Islam di Kalimantan Timur (Kaltim), khususnya Kerajaan Kutai di masa pemerintahan Raja Aji Mahkota.

“Kutai Lama itu komplit karena 3 item (wisata religi, sejarah, dan budaya) ada semua,” kata Rendra, Rabu (8/11/2023).

Tujuan pembangunan makam untuk memberikan fasilitas sarana prasarana yang nyaman bagi para masyarakat yang berkunjung. Kompleks di sekitar makam diperindah, tempat parkir kendaraan roda dua dan empat diperluas. Selain itu, juga disediakan masjid untuk tempat beribadah.

Setiap bulannya tidak sepi dari penziarah dari berbagai daerah, baik itu pagi, siang hingga malam hari. Diprediksi dalam setahun ribuan orang yang datang.

“Pada hari-hari besar Islam itu pasti ramai, puncaknya waktu Haul,” tutupnya. (adv/kominfokukar)