Tenggarong, biwara.co – Tahun 2023 menjadi tahun bersejarah bagi Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar). Pasalnya, seluruh desa di kabupaten ini kini sudah terhubung dengan jaringan internet. Hal ini berkat kerjasama antara pihak-pihak terkait, yaitu Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kukar, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) RI, dan operator seluler Telkomsel.

“Alhamdulillah Kukar sudah bebas blankspot,” kata Kepala Diskominfo Kukar, Dafip Haryanto, pada Rabu (8/11/2023).

Menurut Dafip, pada tahun 2022, terdapat 18 desa yang masih belum terjangkau oleh sinyal internet. Desa-desa tersebut berada di wilayah Kecamatan Tabang yang merupakan daerah hulu Sungai Mahakam. Namun, setelah melakukan upaya bersama, kini semua desa tersebut sudah bisa mengakses internet.

Dafip menjelaskan bahwa Telkomsel menjadi mitra Diskominfo Kukar dalam menyediakan jaringan internet di Tabang. “Kami menawarkan kepada Telkomsel untuk mengembangkan bisnisnya di sana,” ujarnya.

Selain itu, Diskominfo Kukar juga telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp4,9 miliar melalui APBD 2022 untuk membangun tower 4G di delapan desa. Adapun 10 desa lainnya ditangani oleh Kemkominfo.

Dafip menambahkan bahwa keberadaan jaringan internet di semua desa mendukung program digitalisasi pemerintah desa. Salah satu program tersebut adalah Sistem Informasi Keuangan Desa (Siskudes) yang harus online pada tahun 2023.

“Siskudes harus online semua. Jadi, internet memadai harus disediakan,” tuturnya. (adv/kominfokukar)

Tenggarong, biwara.co – Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) menggelar pelatihan dan sertifikasi Government Chief Information Officer (GCIO) bagi seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Kegiatan ini dimaksudkan untuk meningkatkan kapasitas para pemimpin digital di era transformasi digital.

Pelatihan ini diikuti oleh 60 peserta dari berbagai OPD di Kukar dan berlangsung selama dua hari, yaitu pada 8-9 November 2023, di Hotel Mercure Samarinda. Pelatihan ini dibuka oleh Sekretaris Kabupaten (Sekkab) Kukar, Sunggono, yang mewakili Bupati Kukar, Edi Damansyah.

Dalam sambutannya, Sunggono mengatakan bahwa teknologi informatika dan komunikasi kini menjadi bagian penting dari berbagai sektor kehidupan, termasuk pemerintahan dan layanan publik. Oleh karena itu, pihaknya mengapresiasi pelaksanaan pelatihan GCIO yang bekerja sama dengan Inixindo Bandung.

“Kita harus siap menghadapi tantangan dan peluang di era digital ini. Kita harus bisa memanfaatkan teknologi digital untuk memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat. Kita juga harus bisa beradaptasi dengan perubahan yang terjadi akibat digitalisasi,” kata Sunggono.

Sunggono menekankan bahwa transformasi digital bukan hanya sekadar mengganti proses manual dengan digital, tetapi juga harus memastikan bahwa layanan digital yang disediakan memiliki kualitas, keamanan, dan keterjangkauan yang baik. Selain itu, transformasi digital juga harus didukung oleh perubahan pola pikir dan pola kerja para pemimpin di setiap OPD.

“Seorang pemimpin digital harus memiliki kemampuan berpikir sistematis dan analitis, memahami bagaimana teknologi dapat membantu organisasinya, membuat keputusan yang cerdas dan tepat, serta mengintegrasikan teknologi ke dalam proses bisnis organisasi,” ujar Sunggono.

Sunggono berharap bahwa pelatihan GCIO ini dapat memberikan manfaat bagi para peserta dan dapat meningkatkan kompetensi mereka dalam bidang teknologi digital. Ia juga berharap bahwa pelatihan ini dapat mendukung program Smart City yang sedang digalakkan oleh Pemkab Kukar melalui program DISAPA atau Digitalisasi Layanan Publik.

“Kita ingin Kukar menjadi kabupaten idaman yang maju, mandiri, dan sejahtera. Salah satu caranya adalah dengan menerapkan konsep Smart City yang berbasis teknologi digital. Dengan demikian, kita dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan kualitas lingkungan hidup di Kukar,” tutup Sunggono. (adv/kominfokukar)

Tenggarong, biwara.co – Lurah Maluhu Tri Joko Kuncoro melakukan kunjungan ke SLB Yayasan Bina Autis Kukar yang berlokasi di Jalan Sangkulirang, RT 22, Kelurahan Maluhu. Kunjungan ini dilakukan untuk melihat kondisi pendidikan luar biasa yang diberikan kepada anak-anak berkebutuhan khusus.

Tri Joko mengatakan, Kelurahan Maluhu memiliki sekitar 6.000 penduduk yang unggul di berbagai sektor, termasuk pendidikan luar biasa. Ia ingin mengetahui bagaimana proses belajar mengajar, penanganan, sarana prasarana, dan kesabaran guru atau tenaga pendidik di SLB tersebut.

“Melihat guru-guru dengan sepenuh hati membina anak-anak yang jumlah sekitar 41 orang. Bukan hanya anak-anak kami dari Kelurahan Maluhu saja, tetapi sampai daerah Sebulu juga ada,” ujarnya kepada awak media, Selasa (7/11/2023).

SLB tersebut memiliki tujuh guru dan dinaungi oleh Pemerintah Provinsi Kaltim. Peserta didiknya berasal dari Tenggarong, Tenggarong Seberang, Loa Kulu, hingga Sebulu.

“Ada lima SLB di Kukar, salah satunya ada di Kelurahan Maluhu,” ucapnya.

Tri Joko juga memberikan apresiasi kepada guru-guru yang mendidik anak berkebutuhan khusus di Maluhu. Ia mengakui bahwa mengajar anak berkebutuhan khusus membutuhkan kesabaran ekstra.

Bangunan sekolah tersebut, sambung dia, masih disewa dari pihak lain. Namun, hal itu tidak mengurangi semangat belajar mengajar. Ia berjanji akan mencari solusi agar SLB ini mendapatkan bantuan.

“Peran orang tua juga sangat besar. Kita butuh sinergitas dari eksternal agar bisa mengintervensi adanya SLB ini,” bebernya.

Kelurahan Maluhu akan mendukung dan meninjau perkembangan SLB ini. Ia berharap, anak-anak SLB memiliki keunggulan dan bakat yang luar biasa.

“Tentunya kami berharap besar kepada yayasan dan guru untuk semangat menjaga dan mendidik anak-anak berkebutuhan khusus ini,” pungkasnya. (adv/kominfokukar)

Tenggarong, biwara.co – Desa Embalut di Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) memiliki dua sektor unggulan, yaitu usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dan budidaya ikan. Untuk mengembangkan kedua sektor tersebut, Pemerintah Desa (Pemdes) Embalut berupaya memajukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

Kepala Desa Embalut Yahya mengatakan, warga desanya sebagian besar berprofesi sebagai pembudidaya ikan. Hasil ikan mereka tidak hanya dijual segar, tetapi juga diolah menjadi kerupuk ikan dan cemilan tulang ikan yang bergizi. Bahkan, ikan produksi warga Desa Embalut sudah menembus pasar di Ibukota Negara (IKN).

“Alhamdulillah ikan produksi warga kami sudah sampai ke IKN,” ujarnya saat ditemui wartawan, Sabtu (4/11/2023).

Selain itu, Yahya juga berencana menjadikan Desa Embalut sebagai lumbung pakan ikan. Caranya, dengan memanfaatkan BUMDes untuk menyediakan pakan ikan bagi petani ikan di desanya.

“Kita juga akan jajaki Desa Embalut sebagai lumbung pakan. Artinya, petani ikan mengambil pakan dari BUMDes,” tuturnya.

Yahya menambahkan, pihaknya juga akan mengurus legalitas usaha bagi pelaku UMKM di Desa Embalut. Salah satunya adalah usaha BUMDes yang membuat Pertamina Desa yang selama ini terkendala Izin Membangun Usaha (IMB).

“Ke depan, para pelaku usaha akan memiliki izin usaha,” tegasnya.

Dukungan dan bantuan bagi pembudidaya ikan di Desa Embalut juga datang dari anggota DPRD Kukar dan Dinas Perikanan dan Kelautan Kukar.

“Harapan untuk ke depannya Desa Embalut bisa memandirikan masyarakat dengan BUMDes, baik segi UMKM dan pembudidaya ikan,” pungkasnya. (adv/kominfokukar)

Samarinda, biwara.co – Puji Setyowati, Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kaltim, memberikan dukungan penuh terhadap pengembangan sekolah inklusi oleh Pemprov Kaltim.

Hal ini merupakan kabar baik bagi anak-anak berkebutuhan khusus (disabilitas) yang memerlukan akses pendidikan yang sama seperti anak-anak pada umumnya.

Sekolah inklusi sendiri merupakan sekolah yang menerima dan memberikan pelayanan pendidikan kepada anak-anak berkebutuhan khusus tersebut, sehingga mereka dapat belajar bersama dengan teman-teman sebayanya tanpa diskriminasi atau perlakuan yang berbeda.

“Sekolah inklusi ini harus diperkuat, baik dari segi sarana prasarana maupun penyediaan alat-alat bagi anak-anak yang membutuhkan di dalam sekolahan itu,” kata Puji, Selasa (7/11/2023).

“Jika menunggu sekolah inklusi khusus itu dibangun dalam waktu yang lama, lebih baik sekolah inklusi yang ada ini kita perkuat dulu,” lanjutnya.

Puji mengatakan bahwa timnya akan melakukan kunjungan ke sekolah-sekolah inklusi di Samarinda untuk melihat kebutuhan apa yang harus dipenuhi.

Setelah melihat langsung kondisi sekolah inklusi, informasi tersebut akan digunakan sebagai bahan dalam rapat dengar pendapat (RDP) dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kaltim untuk memproses lebih lanjut pengembangan sekolah inklusi.

Puji juga menjelaskan hal-hal penting yang harus diterapkan di sekolah inklusi, seperti adanya guru pendamping, alat bantu, serta aksesibilitas yang memudahkan anak-anak berkebutuhan khusus.

“Jangan sampai sekolahnya inklusi, tetapi penerapan pembelajaran masih reguler, sama saja. Malah hal itu tak ada gunanya,” tegasnya.

Kunjungan Puji ke sekolah-sekolah inklusi diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas tentang kondisi dan kebutuhan para siswa berkebutuhan khusus serta membantu dalam pengembangan program pendidikan inklusif di daerah tersebut.

Selain itu, ia mengusulkan agar Universitas Mulawarman (Unmul) membuka jurusan khusus untuk menghasilkan tenaga-tenaga terapis dan guru-guru inklusi karena kebutuhan akan tenaga-tenaga tersebut masih sangat kurang di Kaltim.

“Jadi memang untuk sementara ini, pengajar untuk sekolah khusus inklusi bagi disabilitas direkrut, sambil kita usulkan ke Unmul untuk membuka bidang studi tersendiri,” pungkasnya.

Dengan adanya tenaga-tenaga terapis dan guru inklusi yang berkualitas dari Unmul, diharapkan dapat meningkatkan kualitas pendidikan bagi anak-anak berkebutuhan khusus dan memberikan kesempatan yang sama bagi mereka untuk mendapatkan pendidikan yang layak. (SR/Adv/DPRDkaltim)

Samarinda, biwara.co – Seno Aji, selaku Wakil Ketua DPRD Kaltim, dengan tegas memberikan dukungan yang luar biasa kepada Universitas Mulawarman (Unmul) sebagai kampus unggulan di Indonesia.

Dalam pandangan beliau, Unmul memiliki potensi besar menjadi pusat pendidikan berkualitas tinggi yang mampu bersaing dengan universitas terkemuka di negara ini.

Ia berharap Unmul dapat memainkan peran penting dalam meningkatkan kompetensi sumber daya manusia Bumi Mulawarman.

Menghadapi tantangan Ibu Kota Nusantara (IKN), Unmul harus siap menghasilkan lulusan yang berkualitas dan mampu berkontribusi secara signifikan bagi pembangunan daerah dan nasional.

“Jadi kami mendukung bagaimana produktivitas akademika ini bisa membuat Unmul menjadi predikat yang lebih baik. Kalau perlu predikatnya adalah akreditasi A untuk semua jurusan,” ujar Seno Aji, Selasa (7/11/2023).

Saat ini, Universitas Mulawarman (Unmul) telah berhasil meraih posisi universitas terbaik ke-40 di seluruh Indonesia. Unmul juga menjadi kampus unggulan pertama di wilayah Kalimantan.

Hal ini menunjukkan bahwa Unmul telah memberikan kontribusi yang signifikan dalam dunia pendidikan di Indonesia.

Menanggapi hal tersebut, Seno Aji selaku pejabat yang bertanggung jawab atas pendidikan di Kalimantan Timur menyatakan bahwa pihaknya sangat memperhatikan perkembangan pendidikan di daerah tersebut, termasuk Unmul.

Oleh karena itu, pemerintah setempat mengalokasikan anggaran khusus dalam APBD untuk mendukung pengembangan dan peningkatan kualitas pendidikan di kalangan mahasiswa maupun dosen di Unmul.

“Anggaran ini kami melalui Pemprov Kaltim juga memberikan puluhan miliar rupiah hibah kepada Unmul untuk membangun gedung di Fakultas Perikanan, gedung di Fakultas Peternakan, dan lain sebagainya,” tegasnya.

Seno Aji sangat berharap agar Unmul bisa mendapatkan dukungan anggaran dan fasilitas yang memadai guna meningkatkan kualitas pendidikan dan penelitian.

Dengan demikian, kampus negeri tersebut mampu menghasilkan lulusan yang kompeten dan mampu bersaing di dunia kerja. Hal ini menjadi sangat penting karena persaingan di dunia kerja semakin ketat dan menuntut kualitas pendidikan yang lebih baik dari perguruan tinggi.

“Saya berharap terhadap mahasiswa Unmul, bisa menjadi generasi yang mampu mengembangkan potensi diri dan daerah, serta berkontribusi positif bagi bangsa dan negara,” sebutnya.

Oleh karena itu, dukungan dari pihak legislatif seperti Seno Aji sangatlah penting bagi kemajuan Unmul sebagai lembaga pendidikan yang bertujuan untuk mencetak generasi muda yang handal dan kompeten.

Dengan adanya dukungan ini, diharapkan Unmul dapat terus meningkatkan kualitasnya serta memberikan kontribusi nyata bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di Indonesia. (SR/Adv/DPRDkaltim)

Samarinda, biwara.co – Rusman Yaqub, Anggota Komisi IV DPRD Kaltim, mengungkapkan menyoroti pembentukan Desain Besar Olahraga Nasional (DBON) Kaltim.

Menurutnya, pembentukan DBON Kaltim tidak memiliki dasar hukum yang jelas.

Pembentukan ini telah menjadi kontroversi sejak Gubernur Kaltim, Isran Noor meresmikan DBON Kaltim sebagai tindaklanjut dari pembentukan Desain Besar Olahraga Nasional (DBON).

Selain itu, adanya dana hibah dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim yang cukup besar juga menjadi salah satu hal yang menuai kritikan.

Rusman menegaskan bahwa sampai saat ini ia belum mengetahui adanya landasan hukum yang jelas tentang pembentukan DBON sebagai lembaga yang bertujuan untuk mengembangkan sektor olahraga di Kaltim.

Oleh karena itu, Rusman meminta agar pemerintah setempat melakukan penelitian dan evaluasi ulang terkait keberadaan dan fungsi dari DBON tersebut.

“Sampai hari ini kita tidak pernah tahu, kalau landasannya berdasarkan peraturan gubernur maupun peraturan daerah,” kata Rusman, Selasa (7/11/2023).

Menurut pandangannya, payung hukum yang menjadi dasar pembentukan lembaga tersebut dianggap sangat krusial.

Pasalnya, payung hukum itu akan mengatur berbagai hal terkait dengan fungsi dan peran lembaga tersebut, termasuk juga pengalokasian anggaran dai pemprov Kaltim.

Dengan adanya payung hukum yang kuat, diharapkan pembentukan lembaga tersebut berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku dan mampu memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.

“Sehingga nanti juga diatur tentang implikasi alokasi anggaran, jadi aturan ini sangat penting menurut saya,” jelasnya.

Rusman menjelaskan DBON hanya berfungsi sebagai tim koordinasi, sesuai dengan aturan nasional yang diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) dan Peraturan Menteri. Oleh karena itu, ia menyarankan agar pihak yang terlibat di dalamnya harus terdiri dari unsur pemerintah.

“Mestinya ini lembaga plat merah, tidak seperti yang saat ini, tapi saya juga tidak ingin menyimpulkan secara terburu-buru, nanti kita tinggal melihat dan mengacu aturan mainnya dulu,” tegasnya.

Namun, Rusman menekankan bahwa DBON seharusnya tidak dibentuk seperti lembaga teknis yang mampu melaksanakan kegiatan sektor olahraga.

Jika hal tersebut terjadi, maka DBON tidak akan memiliki perbedaan dengan lembaga olahraga lain seperti Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI).

Rusman meminta agar DBON fokus pada monitoring kebijakan perolahragaan di Kaltim, untuk memastikan bahwa kebijakan yang diterapkan sesuai dengan kondisi dan potensi olahraga di daerah tersebut.

Dengan demikian, DBON dapat berkontribusi secara maksimal dalam pengembangan olahraga di Kaltim. (SR/Adv/DPRDkaltim)

Samarinda, biwara.co – Muhammad Samsun, Wakil Ketua DPRD Kaltim, mempertegas penolakannya terhadap penghapusan tenaga honorer di instansi pemerintahan.

Menurutnya, keputusan untuk menghapus tenaga honorer akan berdampak pada ribuan bahkan jutaan orang yang bergantung hidup pada profesi tersebut, bahkan ada yang telah mengabdi selama bertahun-tahun.

Presiden Joko Widodo telah meresmikan penghapusan tenaga honorer mulai Desember tahun depan setelah menandatangani Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN).

Namun, Samsun menyebut bahwa jika kebijakan ini diterapkan tanpa adanya jaminan menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), maka akan menambah gejolak yang terjadi di tengah masyarakat.

Samsun juga mempertimbangkan dampak sosial ekonomi dari kebijakan ini. Jika tenaga honorer dihapus dan tidak ada jaminan menjadi PPPK, maka banyak orang akan kehilangan penghasilan mereka sehingga dapat memperburuk kondisi ekonomi masyarakat.

Oleh karena itu, Samsun menekankan perlunya mencari solusi alternatif untuk menjaga kesejahteraan tenaga honorer tanpa harus menghapus profesi mereka secara keseluruhan.

“Kaltim ini bisa jutaan perut yang menggantungkan nasibnya pada pekerjaan ini. Kenapa saya katakan jutaan perut, karena tenaga honorer punya istri, anak yang bisa jadi tak hanya satu barangkali mereka punya orangtua yang jadi tanggungan,” kata Samsun, Selasa (7/11/2023).

Sebagai wakil rakyat, Samsun juga menyerukan dukungan dari seluruh pihak untuk menemukan solusi yang tepat agar tidak ada lagi gejolak sosial akibat penghapusan tenaga honorer.

Dia berharap bahwa kebijakan pemerintah dapat memberikan perlindungan dan kesejahteraan bagi semua tenaga honorer yang bekerja keras dan setia dalam mendukung kinerja pemerintah dan kemajuan negara.

Dalam upaya untuk menjaga keberlangsungan tenaga honorer, Ia dengan tegas menyatakan bahwa pihaknya telah memberikan komitmen yang kuat untuk mempertahankan mereka dan tidak mengizinkan adanya penghentian kerja.

Samsun juga memohon kepada pemerintah pusat untuk memberikan keistimewaan dan dukungan yang diperlukan agar situasi ini dapat diselesaikan secara efektif.

“Kaltim minta keistimewaan kalau seperti itu. Karena kami sudah komitmen untuk mempertahankan honorer tidak ada yang boleh keluar atau diberhentikan. Sebab itu adalah kebutuhan mereka,” ujarnya.

Samsun juga menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim sedang melakukan berbagai upaya untuk memperjuangkan nasib tenaga honorer, terutama di sektor pendidikan dan kesehatan.

Dalam hal ini, Samsun berharap agar semua tenaga honorer dapat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tanpa ada satu pun yang tertinggal.

“Kalau dihapus dan perubahan status PPPK tanpa mengurangi honorer yang ada, harus ada jaminan honorer jadi PPPK jangan sampai ada satupun yang tertinggal. Jangan menumpah piring nasi mereka, ini yang mesti dipertimbangkan,” tegas politisi dari Partai Demokrat Indonesia Perjuangan tersebut.

Samsun memberikan pandangannya bahwa keuangan daerah masih mampu untuk membayar tenaga honorer. Ia tidak setuju dengan penghapusan tenaga honorer kecuali mereka masuk PPPK.

“APBD kita mampu untuk membayar honorer. Kami tidak sepakat menghapus honorer kecuali honorer masuk PPPK,” pungkasnya. (SR/Adv/DPRDkaltim)

Balikpapan, biwara.co – Hasanuddin Mas’ud, Ketua DPRD Kaltim, mengutarakan dukungannya untuk mengangkat para pegawai honorer Satpol PP menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Ia memperjuangkan kesejahteraan para pegawai dan menegaskan bahwa pengangkatan mereka sebagai PPPK adalah langkah penting untuk meningkatkan kesejahteraan dan status mereka di dalam pemerintahan.

Dalam hal ini, Hasanuddin Mas’ud sangat mendukung upaya-upaya yang dilakukan untuk memperbaiki kondisi kerja dan kehidupan para pegawai Satpol PP.

“Andaikan bisa kita gunakan APBD daerah saja untuk sekitar tiga ribu ASN seluruh Kaltim. Saya kira kita cukup, tapi aturan yang membenturkan itu,” kata Hasan Masud, Selasa (7/11/2023).

Di sisi lain, Seno Aji, Wakil Ketua II DPRD Kaltim, mendorong agar status anggota Satpol PP yang saat ini masih berstatus honorer bisa diubah menjadi PPPK. Hal ini terlihat sangat penting karena pihaknya sudah menerima surat dari Kemenpan RB yang membahas mengenai hal tersebut.

Oleh karena itu, ia meminta kepada eksekutif untuk segera memberikan jawaban agar teman-teman Satpol PP yang sesuai dengan UU bahwa Satpol adalah PNS dapat dimasukkan ke dalam sistem tersebut.

Ungkapan tersebut diutarakan dengan tegas olehnya.

“Ini sangat perlu, kita sudah mendapatkan surat dari Kemenpan RB terkait hal ini. Kita minta eksekutif untuk segera menjawab, supaya status teman-teman Satpol PP yang sesuai UU bahwa Satpol adalah PNS itu kita bisa masukan,” ungkapnya.

“Maka kita mendorong Pak Pj Gubernur Kaltim untuk membuat surat ke menteri, bahwa nanti semua Satpol bisa jadi P3K,” lanjutnya.

Dalam konteks ini, Seno Aji menegaskan bahwa suatu hal sedang dijalankan dan ada harapan untuk tindakan lebih lanjut. Pernyataan ini berlaku untuk seluruh kabupaten/kota, bahkan mungkin seluruh Indonesia.

Namun ia meminta agar Kaltim dan seluruh kabupaten/kota menjadi bagian dari program PPPK.

“Ini untuk seluruh kabupaten/kota, kemungkinan bisa seluruh Indonesia. Tapi kita tetap minta, Kaltim dan seluruh kabupaten/kota semua jadi bagian PPPK,” tegasnya. (SR/Adv/DPRDkaltim)

Balikpapan, biwara.co – Sigit Wibowo, selaku Wakil Ketua DPRD Kaltim, telah memberikan bantuan kebutuhan anak kepada Rumah Singgah Kanker Anak di Balikpapan.

Bantuan yang diberikan mencakup susu formula, buah-buahan, pampers, dan bingkisan lainnya yang berguna untuk meningkatkan imunitas para anak penderita kanker.

Diharapkan dengan adanya bantuan ini dapat memberikan semangat pada mereka dalam melawan penyakit yang sedang dihadapi.

Menurut Sigit, keberadaan rumah singgah ini sangatlah penting bagi para pasien. Selain memberikan tempat tinggal yang nyaman dan aman, keberadaannya juga dapat memberikan kebahagiaan kepada anak-anak yang sedang berjuang melawan penyakit mematikan ini.

“Keberadaan rumah singgah ini memberikan manfaat besar kepada para pasien. Memberikan kebahagiaan kepada anak, ini yang harus terus dipelihara,” kata Sigit, Senin (6/11/2023).

Sigit dengan tekad dan kesungguhannya yang tinggi, berjanji untuk terus memberikan dukungan penuh kepada Rumah Singgah Kanker Anak.

Sigit juga menegaskan bahwa ia akan berusaha semaksimal mungkin untuk memenuhi segala kebutuhan yang diperlukan dalam meningkatkan pelayanan kepada pasien, termasuk sarana dan prasarana yang dibutuhkan.

“Terkait apa saja yang diperlukan dalam meningkatkan pelayanan kepada pasien termasuk satana prasarana silahkan ajukan permohonan bantuan nanti akan diperjuangkan,” tegasnya.

Bagi siapa saja yang ingin mengajukan permohonan bantuan, Sigit siap untuk memperjuangkannya agar segera terpenuhi.

Dengan adanya dukungan dari Sigit, diharapkan Rumah Singgah Kanker Anak dapat tetap memberikan pelayanan yang terbaik bagi pasien-pasien mereka. Semoga dukungan ini dapat memberikan harapan baru bagi anak-anak yang sedang berjuang melawan kanker. (SR/Adv/DPRDkaltim)