Samarinda, biwara.co – Nidya Listiyono, Anggota DPRD Kaltim, mengakui bahwa dirinya sering menerima keluhan dari masyarakat Samarinda terkait infrastruktur.

Dalam hal ini, beberapa keluhan yang telah diterima oleh Nidya antara lain adalah terkait dengan penyaluran air bersih PDAM yang belum merata di seluruh wilayah tersebut.

Selain itu, juga ada keluhan lain seperti terkait listrik, drainase, beasiswa, lampu penerangan jalan umum (LPJU), dan berbagai persoalan lainnya yang memang masih menjadi perhatian penting bagi masyarakat setempat.

“Ini jadi masalah bersama yang harus segera ditangani oleh pemerintah. Dari tahun ke tahun, persoalan-persoalan tadi tidak boleh dibiarkan begitu saja,” kata Nidya, Selasa (7/11/2023).

Nidya menegaskan bahwa ada beberapa persoalan penting yang harus segera diatasi oleh pemerintah daerah, terutama masalah listrik dan air bersih.

Dia memperhatikan banyak daerah perbukitan di Samarinda yang masih belum terjangkau oleh PDAM, sehingga masyarakat kesulitan mendapatkan pasokan air bersih yang memadai.

“Paling utama adalah air bersih dan listrik. Keluhan lainnya jalan umum, dan semenisasi dan perbaikan drainase,” tegasnya.

Untuk mengatasi masalah ini, Nidya mendorong PDAM untuk meningkatkan pelayanan mereka dengan menggunakan sistem yang lebih canggih.

PDAM harus dapat mencapai daerah-daerah terpencil dan menyediakan pasokan air bersih yang memadai bagi masyarakat setempat.

Selain itu, upaya ini juga akan membantu mengurangi dampak buruk dari penggunaan sumber daya alam yang tidak berkelanjutan.

Nidya juga menyarankan agar pemerintah daerah bekerja sama dengan perusahaan teknologi atau organisasi lingkungan untuk mencari solusi inovatif dalam menyediakan pasokan air bersih bagi masyarakat setempat secara efektif dan berkelanjutan.

Secara keseluruhan, upaya-upaya tersebut dapat membantu mengatasi masalah kekurangan pasokan air bersih di daerah perbukitan Samarinda dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat setempat secara signifikan.

“Menurut saya ini penting, karena banyak warga yang masih membeli air dari mobil tangki. Kami akan membantu PDAM agar bisa memenuhi kebutuhan masyarakat. Semoga pemerintah kabupaten/kota dan provinsi bisa segera menyalurkan bantuan-bantuan ke masyarakat,” ungkapnya.

Dalam keterangannya tersebut, Nidya juga menyatakan bahwa sebagai seorang anggota DPRD Kaltim, dirinya akan terus berupaya untuk menyelesaikan masalah-masalah infrastruktur yang ada di wilayah Samarinda dan sekitarnya.

Hal ini dilakukan agar kebutuhan masyarakat akan infrastruktur dasar seperti air bersih dan listrik dapat terpenuhi secara merata dan adil bagi semua warga. (SR/Adv/DPRDkaltim)

Tenggarong, biwara.co – Warga Desa Melintang, Kecamatan Muara Wis, Kabupaten Kutai Kertanegara, kini bisa tersenyum lebar. Pasalnya, mereka sudah bisa menikmati aliran listrik 24 jam dari PLN setelah menunggu selama ini.

Hal ini disambut baik oleh Camat Muara Wis, Fadli Annur, yang mengaku sangat bersyukur dan bahagia. Ia berharap, dengan adanya listrik 24 jam, masyarakat Desa Melintang bisa meningkatkan kesejahteraan dan kemajuan.

“Alhamdulillah warga kami sangat senang sekali dan bersyukur atas masuknya penerangan kampung dengan pemasangan jaringan PLN di wilayah yang terbilang sangat jauh dari perkotaan,” ujarnya, Selasa (7/11/2023).

Pemasangan jaringan listrik dari Sistem Kelistrikan Kaltim ke Desa Melintang ini ditargetkan selesai sebelum akhir tahun 2023. Sebanyak 512 Kepala Keluarga (KK) yang terdiri dari 971 laki-laki dan 833 wanita akan merasakan manfaatnya.

Sebelumnya, warga Desa Melintang hanya mendapatkan aliran listrik selama 6 jam per hari, yaitu dari pukul 6 sore hingga 12 malam. Aliran listrik itu berasal dari diesel yang dikelola oleh Pemerintah Desa dengan biaya iuran Rp300 ribu per bulan per rumah.

“Setelah penerangan di desa Melintang, diharapkan dapat menyambungkan lagi ke Dusun Kuyung yang sampai saat ini juga belum teraliri listrik,” harapnya.

Sementara itu, Manager PT PLN (Persero) UP3 Samarinda Pundhi Nugrohojati, mengucapkan terima kasih kepada Pemerintah Pusat dan Pemerintah Kabupaten Kutai Kertanegara atas dukungan dan sinergi yang diberikan dalam mendukung PLN dalam melistriki masyarakat Kutai Kertanegara.

Pundhi juga mengucapkan selamat kepada masyarakat Desa Melintang atas beroperasinya listrik 24 jam.

“Setelah penerangan di desa Melintang, diharapkan dapat menyambungkan lagi ke Dusun Kuyung yang sampai saat ini juga belum teraliri listrik,” harapnya. (adv/kominfokukar)

Samarinda, biwara.co – Veridiana Huraq Wang, Ketua Komisi III DPRD Kaltim, telah menegaskan bahwa pihaknya di DPRD Kaltim akan turut memperjuangkan anggaran untuk para atlet yang akan berpartisipasi dalam Pekan Olahraga Nasional (PON) XXI pada tahun 2024 di Aceh-Sumut.

Selain itu, ia juga mendorong pemprov Kalimantan Timur untuk memberikan pembinaan dan fasilitas yang maksimal kepada para atlet di Bumi Mulawarman agar mereka dapat berlatih dengan optimal.

Menurut Veridiana, para atlet harus diberi pembinaan dan difasilitasi oleh Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kaltim agar mereka dapat meningkatkan kemampuan dan kualitas performa mereka.

Hal ini penting dilakukan karena persiapan yang matang dan optimal akan membantu para atlet meraih hasil terbaik di PON XXI nanti.

“Harus diberi pembinaan-pembinaan serta difasilitasi KONI Kaltim, agar mereka bisa latihan dengan maksimal,” kata Veridiana, Selasa (7/11/2023).

Untuk memastikan para atlet dapat tampil lebih optimal saat bertanding di PON 2024 mendatang, pembibitan atlet harus dilakukan dengan cara yang maksimal.

Diharapkan para atlet dapat meraih medali di PON yang akan datang. Pentingnya pembibitan atlet tidak bisa dipandang sebelah mata karena ini adalah tahap awal dalam membentuk seluruh kemampuan dan keterampilan yang diperlukan untuk menjadi seorang atlet yang sukses.

Diperlukn upaya dan strategi yang tepat agar pembibitan atlet dapat dilakukan secara efektif dan efisien untuk mencapai hasil yang optimal pada saat pertandingan berlangsung nanti.

“Latihan yang mereka lakukan juga harus maksimal mulai sekarang, agar kelak mereka bisa meraih medali di PON yang akan datang,” tegasnya.

“Jadi mengenai anggaran, nanti kami dari DPRD Kaltim akan memantau. Bagaimana realisasi dari anggarannya,” lanjutnya.

Dalam upayanya memperjuangkan anggaran bagi para atlet, Veridiana juga mengajak seluruh pihak terkait untuk bersama-sama bekerja keras demi mendukung prestasi olahraga Indonesia.

Ia yakin bahwa dengan kerja sama dan dukungan semua pihak, Indonesia akan semakin berkembang dalam bidang olahraga dan dapat meraih prestasi gemilang di kancah internasional. (SR/Adv/DPRDkaltim)

Kukar, biwara.co – Berdasarkan data pemerintah, Ely Hartati Rasyid, Anggota Komisi II DPRD Kaltim menunjukkan profesi nelayan di Kutai Kartanegara (Kukar) cukup besar.

Untuk meningkatkan kesejahteraan para nelayan tersebut, Ely meminta agar Pemprov Kaltim dan Pemkab Kukar memberikan perhatian yang lebih serius terhadap kebutuhan tersebut.

Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan memberi berbagai fasilitas untuk meningkatkan produktivitas para nelayan seperti perahu, jaring, mesin, dan alat tangkap lainnya.

Hal ini diharapkan dapat membantu para nelayan menghasilkan pendapatan yang lebih baik serta memperbaiki taraf hidup mereka secara keseluruhan.

“Pemerintah kita punya kewajiban untuk memfasilitasi mereka, supaya para nelayan ini bisa lebih mandiri,” kata Ely, Selasa (7/11/2023).

Selain itu, Ely mengungkapkan bahwa pembinaan dan sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah terkait dengan pengelolaan sumber daya perikanan yang berkelanjutan sangatlah penting.

Hal ini dikarenakan para nelayan harus diberikan pemahaman tentang cara menangkap ikan secara ramah lingkungan agar tidak merusak ekosistem laut dan sungai.

“Pemerintah harus memberikan pembinaan untuk menggenjot produksi para nelayan. Serta mengarahkan cara menangkap ikan dengan fokus sirkulasi ekosistem tetap dijaga,” tegasnya.

Ely menghimbau nelayan agar menghindari penggunaan bahan kimia dan bahan peledak yang dapat menyebabkan kematian massal ikan serta merusak habitatnya.

Hal ini akan berdampak buruk pada para nelayan di masa depan. Sebaliknya, Ely menyarankan agar nelayan paham bahwa menggunakan racun atau bom hanya akan memberikan hasil tangkapan yang banyak dalam waktu singkat, namun pada akhirnya akan membuat mereka tidak bisa menangkap ikan lagi.

“Beri mereka pemahaman, bahwa racun dan bom ikan hanya akan membuat tangkapan banyak dalam waktu singkat. Selanjutnya sudah tidak dapat menangkap ikan lagi,” jelasnya.

Dalam hal ini, pemerintah dapat memberikan pelatihan dan pendidikan kepada para nelayan mengenai teknik penangkapan ikan yang berkelanjutan.

Selain itu, sosialisasi juga perlu dilakukan kepada masyarakat luas untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya menjaga keberlanjutan sumber daya perikanan. (SR/Adv/DPRDkaltim)

Tenggarong, biwara.co – Desa Loh Sumber, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) terus berkomitmen dalam mengembangkan sektor pertanian. Desa ini ingin berpartisipasi dalam menjadikan Kukar sebagai lumbung pangan bagi Kalimantan Timur (Kaltim) dan Ibu Kota Negara (IKN).

Salah satu komitmen yang ditunjukkan oleh Desa Loh Sumber adalah membangun jaringan irigasi untuk pertanian padi sawah. Jaringan irigasi ini diharapkan dapat mendukung petani meningkatkan produktivitas pertanian di Kukar.

Pembangunan irigasi di Desa Loh Sumber sudah dilakukan sejak awal tahun 2023. Jaringan irigasi ini memiliki panjang sekitar enam kilometer dan melintasi empat rukun tetangga (RT) yang berbeda. Pekerjaan ini ditangani oleh Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kukar.

Kepala Desa Loh Sumber, Sukirno, mengatakan bahwa pembangunan irigasi ini merupakan salah satu cara desa untuk mendukung program pertanian berbasis kawasan yang diprakarsai oleh pemerintah kabupaten. Program ini bertujuan untuk mengoptimalkan potensi pertanian di Kukar.

“Kami sudah mencapai progres pembangunan irigasi sekitar 80 persen. Seluruh jaringan irigasi di desa sudah terhubung dengan baik,” ujar Sukirno, Senin (6/11/2023).

Sukirno mengaku, petani di Desa Loh Sumber sudah lama mengidamkan irigasi ini. Sebelumnya, petani masih mengaplikasikan sistem pengairan tadah hujan, yang tidak efisien saat musim kemarau. Dengan irigasi ini, petani bisa mengairi padi sawah mereka dengan air sungai.

“Kami sudah memastikan bahwa aliran air di jaringan irigasi ini normal,” tuturnya.

Sukirno juga menjelaskan bahwa pihak desa sudah mengajukan proposal pembangunan irigasi kepada Bidang Sumber Daya Air, Dinas PU Kukar pada tahun lalu. Dan hasilnya, Dinas PU sudah membangun jaringan irigasi sepanjang enam kilometer pada tahun ini.

Pembangunan irigasi ini bermanfaat bagi sembilan kelompok petani padi sawah di Desa Loh Sumber. Irigasi ini melintasi empat RT yang berbeda, yaitu RT 5, 6, 8, dan 9.

“Kami berharap dengan irigasi ini, kita bisa mengatasi masalah pengairan dan meningkatkan hasil pertanian. Petani tidak akan lagi kesulitan mengairi padi sawah mereka,” pungkasnya. (adv/kominfokukar)

Kubar, biwara.co – Veridiana Huraq Wang, Ketua Komisi III DPRD Kaltim, menyarankan agar kades yang daerahnya memiliki akses jalan rusak segera melakukan permohonan bantuan keuangan ke Pemprov Kaltim.

Usulan tersebut dibuat dengan harapan besar bahwa Pemprov Kaltim bisa melakukan penanganan akses jalan rusak di desa-desa Kutai Barat.

Veridiana menjelaskan bahwa jika dipantau, kemungkinan ada sembilan desa di Kutai Barat yang masih memiliki akses jalan yang rusak.

Hal ini tidak bisa dibiarkan begitu saja karena banyak keluhan dari masyarakat mengenai jalan rusak yang membuat aktivitas sehari-hari menjadi terganggu.

Oleh karena itu, Veridiana sangat berharap bahwa usulannya akan dipertimbangkan dan mendapat dukungan dari semua pihak terkait.

“Kutai Barat jika dipantau kemungkinan ada sembilan desa yang akses jalannya masih rusak. Kami memang banyak mendapat keluhan soal jalan rusak,” kata Veridiana, Senin (6/11/2023).

Pentingnya infrastruktur jalan untuk memperlancar segala aktivitas masyarakat di suatu daerah.

Jika akses jalan tidak baik, maka akan berdampak buruk pada perekonomian dan kesejahteraan masyarakat setempat.

Setelah melakukan riset, ia mengungkapkan beberapa desa di Kubar yang memiliki jalan akses yang tidak layak dilintasi warga. Namun, ia juga menyadari bahwa pemprov Kalimantan Timur sedang merencanakan perbaikan jalan di daerah tersebut.

Hal ini menunjukkan komitmen dari pihak berwenang dalam meningkatkan infrastruktur dan kesejahteraan masyarakat di wilayah Kubar.

“Terkait rencana itu , dirinya mendorong kades ikut menyampaikan usulan pembangunan, agar rencana perbaikan itu juga turut menyertakan wilayah mereka,” tegasnya.

Sebelumnya, pemprov Kalimantan Timur merespon dengan cepat keluhan masyarakat terkait kondisi jalan yang kurang baik dari dan menuju Kutai Barat.

Terkait hal tersebut, pemerintah memastikan bahwa pada akhir Desember 2024, ruas jalan nasional dari Tenggarong (Kutai Kartanegara) sampai Barong Tongkok (Kutai Barat) akan mencapai tingkat keamanan dan kenyamanan sebesar 96 persen.

Target tersebut dinilai sangat realistis dan masuk akal karena pemerintah terus memberikan perhatian yang semakin besar untuk pembangunan infrastruktur jalan menuju Kutai Barat.

Diharapkan masyarakat tidak perlu lagi khawatir akan kondisi jalan yang kurang baik saat melakukan perjalanan dari dan menuju Kutai Barat.

Semua upaya terus dilakukan oleh pemerintah guna meningkatkan kualitas dan keamanan jalan sehingga dapat memudahkan mobilitas masyarakat serta mendukung pertumbuhan ekonomi daerah secara keseluruhan. (SR/Adv/DPRDkaltim)

Tenggarong, biwara.co – Kecamatan Samboja, Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar), memiliki potensi di bidang perikanan dan rumput laut. Hal ini didukung oleh kondisi wilayah di Kecamatan Samboja, yang sebagian besar desa berada di tepi pantai.

Camat Samboja, Damsik, mengatakan bahwa hanya ada beberapa desa dan kelurahan yang tidak berlokasi di pantai. Hal ini membuat potensi ikan dan rumput laut dari Kecamatan Samboja sangat berlimpah.

“Mulai dari Kelurahan Tanjung, Kelurahan Kuala, Pamedas sampai ke Muara sembilang itu semua di bibir pantai dan penghasil ikan yang terbesar di daerah-daerah itu, termasuk juga pembudidayaan rumput laut,” kata Damsik saat dikonfirmasi awak media pada Senin (6/11/2023).

Damsik juga mengatakan, ikan laut hasil tangkapan nelayan di Kecamatan Samboja tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan lokal, tetapi juga untuk beberapa kota besar di sekitarnya, seperti Samarinda, Balikpapan dan Tenggarong.

Sejak dulu, mayoritas masyarakat di Kecamatan Samboja sudah bergantung pada hasil melaut. Damsik mengatakan, kesejahteraan masyarakat Samboja juga bisa meningkat dengan adanya pabrik pengolahan rumput laut di Kecamatan Muara Badak.

“Jadi selain nelayan tangkap ikan, banyak juga pembudidaya rumput laut di Samboja. Nah dengan pembangunan pabrik rumput laut di Muara Badak ini kan bisa memudahkan para petani dalam menjual hasil panennya. Pabrik itu sudah sangat kami nantikan,” tuturnya. (adv/kominfokukar)

Tenggarong, biwara.co – Sebanyak 162 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di Kelurahan Bukit Biru, Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) mendapatkan bantuan pangan berupa beras dari Pemerintah. Bantuan ini bertujuan untuk mencegah inflasi meningkat.

Bantuan ini disalurkan melalui pihak kelurahan yang berperan aktif dalam proses distribusi. Bantuan ini bersumber dari dana Anggaran Pendapatan Belanja Nasional (APBN).

Lurah Bukit Biru, melalui Kasi Sosial Awaluddin Afif, mengatakan bahwa bantuan ini menyasar keluarga yang memiliki penghasilan di bawah rata-rata dan kategori lanjut usia (lansia). Ada sekitar 162 KPM yang berhak menerima bantuan ini di Bukit Biru.

“KPM yang menerima bantuan ini adalah mereka yang terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan tidak terdaftar sebagai penerima manfaat dari program lain,” ujar Awaluddin Afif, Senin (6/11/2023).

Ia juga menjelaskan bahwa bantuan pangan ini diberikan setiap bulan dengan jumlah 10 kg untuk setiap KPM. Namun, penyalurannya biasanya dilakukan setiap tiga bulan sekali.

“Kami sudah menyalurkan bantuan pangan beras ini untuk periode bulan Oktober. Para KPM akan mendapatkan bantuan ini dari bulan Januari hingga Desember,” tuturnya.

Ia berharap bahwa program bantuan ini bisa terus berjalan karena masih banyak yang membutuhkannya.

“Kami ingin membantu masyarakat yang membutuhkan bantuan pangan ini. Kami juga ingin mencegah inflasi meningkat yang bisa berdampak pada kesejahteraan masyarakat,” pungkasnya. (adv/kominfokukar)

Samarinda, biwara.co – Sapto Setyo Pramono, anggota Komisi II DPRD Kaltim, mengungkapkan keprihatinannya terhadap situasi di mana Bumi Mulawarman belum mampu memenuhi sendiri kebutuhan daging sapi.

Menurutnya, sekitar 72 persen daging sapi yang dikonsumsi di daerah tersebut harus didatangkan dari luar daerah, sementara hanya 28 persen yang dapat diproduksi oleh peternak lokal di Kaltim.

Ia mendorong OPD terkait segera memperbaiki program-program yang ada, khususnya pada tahun 2024 mendatang.

“Untuk menghilangkan ketergantungan suplai sapi dari luar Kaltim membutuhkan waktu yang tidak sebentar. Namun bukan suatu hal yang mustahil apabila ditopang dengan program yang jelas dan terarah,” kata Sapto, Senin (6/11/2023).

Sapto tegaskan kondisi ini sangat memprihatinkan, terlebih karena pemerintah pusat telah memberikan bantuan sapi indukan lokal sebanyak 1000 ekor pada akhir tahun 2021.

“Jawa Timur dan Sulawesi provinsi penyuplai sapi di Kaltim. Untuk itu pada pertemuan dengan Dinas Peternakan hari ini Komisi II meminta agar di tahun depan program nya jelas dan perlu juga nanti selaras dengan kabupaten/kota,” lanjutnya.

Program swasembada daging dan pangan bukan lagi sekedar wacana, melainkan cita-cita yang harus terus dikejar dan diraih secara bertahap dengan program yang jelas dan terencana dengan baik.

Diperlukan penentuan wilayah yang tepat, menyediakan sarana prasarana yang memadai seperti irigasi, bibit pertanian dan sapi indukan yang berkualitas, serta pola pemeliharaan dan penggemukan sapi dengan cara yang benar.

Selain itu, program ini akan memberi dampak positif bagi ekonomi negara dalam rangka meningkatkan produksi pertanian dan peternakan.

Sehingga dibutuhkan kerjasama antara semua pihak terkait. Petani harus dilibatkan dalam menentukan jenis tanaman apa saja yang cocok ditanam di wilayahnya.

Sementara itu, peternak perlu mendapat bantuan dari pemerintah dalam menyediakan bibit sapi induk berkualitas serta fasilitas penggemukan sapi.

Dalam menjalankan program ini juga perlu memperhatikan aspek lingkungan agar tidak merusak kelestarian alam.

Penggunaan pupuk organik serta teknologi pertanian modern dapat membantu mengurangi dampak negatif pada lingkungan.

Semu upaya tersebut dilakukan agar peternak lokal dapat meningkatkan produksinya dan mengurangi ketergantungan terhadap pasokan daging sapi dari luar daerah.

“Kedepan, Komisi II akan melakukan sinkronisasi antara pertanian, perkebunan, dan peternakan agar bisa melihat seluruh potensi yang ada dan apa yang menjadi kendala selama ini bisa diatasi bersama,” tegasnya. (SR/Adv/DPRDkaltim)

Tenggarong, biwara.co – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Kartanegara (Kukar) melalui Dinas Sosial (Dinsos) Kukar memiliki tempat penampungan sementara untuk Orang Dalam Gangguan Jiwa (ODGJ) yang ditemukan di jalan atau dilaporkan oleh masyarakat.

Tempat penampungan ini terletak di Kompleks Panti Sosial Asuhan Anak Tenggarong. Kepala Dinsos Kukar, Hamly, mengatakan, jumlah ODGJ yang ditampung tidak tetap, namun maksimal 10 orang.

“Jumlah ODGJ yang masuk dan keluar itu berubah-ubah, paling banyak 10 orang,” kata Hamly, Senin (6/11/2023).

Hamly mengatakan, tempat penampungan ini hanya sebagai tempat transisi, karena daerah hanya berwenang menampung ODGJ selama paling lama 14 hari. Setelah itu, mereka akan dibawa ke Rumah Sakit Jiwa untuk mendapatkan perawatan lebih intensif dan stabilisasi kejiwaan.

Selama ditampung, tim Dinsos Kukar juga berupaya mencari tahu identitas dan asal-usul ODGJ. Hal ini dilakukan dengan cara melakukan wawancara dan menggali informasi sebanyak mungkin dari mereka.

“Kebanyakan keluarga ODGJ berada di luar Kukar sehingga kami berkomunikasi dengan Dinsos di sana untuk memverifikasi dan mengembalikan kepada keluarganya,” ujar Hamly.

Namun, ada juga beberapa ODGJ yang belum diketahui keluarganya. Jika dalam beberapa tahun ke depan tidak ada klaim dari pihak manapun, maka ODGJ tersebut akan ditempatkan di Balai ODGJ yang ada di Banjarmasin atau Temanggung. (adv/kominfokukar)