Tenggarong, biwara.co – Asisten III Bidang Administrasi Umum Sekretariat Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar), Dafip Haryanto, resmi membuka kegiatan pengawasan Kearsipan Audit Arsip Internal Tahun 2024 di lingkungan Sekretariat Daerah Kukar. Acara ini berlangsung di Ruang Rapat Parikesit Lantai 4 Gedung B Kantor Bupati Kukar, Tenggarong, pada Rabu (19/6).

Dalam sambutannya, Dafip Haryanto menyampaikan apresiasi dan rasa terima kasih kepada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kukar atas inisiatif dan upaya yang telah dilakukan. Ia mengakui bahwa selama ini kesadaran akan pentingnya pengelolaan dan tertib administrasi masih kurang, sehingga banyak berkas yang hanya ditumpuk dan diletakkan sembarangan.

“Memang diakui selama ini, kita kurang menyadari betapa pentingnya pengelolaan dan tertib administrasi sehingga banyak sekali berkas yang ditumpuk dan ditaruh di tempat biasa. Mudah-mudahan dengan adanya kegiatan rutin yang dilakukan oleh Dinas Kearsipan dan Perpustakaan ini dapat menambah wawasan dan keterampilan bagi para pencipta atau pengelola arsip di setiap bagian di lingkungan Setkab Kukar,” ujar Dafip. “Selain itu, kita juga berharap kegiatan ini dapat melakukan perbaikan dan peningkatan penyelenggaraan kearsipan sesuai dengan kaidah kearsipan yang berlaku,” tambahnya.

Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kukar, Hj. Aji Lina Rodiah, menjelaskan bahwa tujuan dari audit kearsipan ini adalah untuk mengidentifikasi masalah, melakukan analisis dan evaluasi bukti di setiap instansi, serta menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, efektivitas, efisiensi, dan keandalan dalam penyelenggaraan kearsipan.

“Adapun yang masuk dalam penilaian meliputi pemeliharaan arsip, pemberkasan arsip aktif, penyimpanan arsip aktif, alih media arsip, pemeliharaan arsip vital, dan penerimaan arsip,” jelas Aji Lina Rodiah.

Ia menekankan pentingnya kesadaran dan keterlibatan seluruh pegawai dalam menjaga dan mengelola arsip dengan baik. “Pengelolaan arsip yang baik dan benar adalah kunci utama dalam mendukung efisiensi dan efektivitas kerja di setiap instansi,” tegasnya.

Selain itu, Aji Lina juga mengharapkan agar melalui audit ini, setiap instansi di lingkungan Sekretariat Daerah Kukar dapat lebih memahami pentingnya kearsipan dan menerapkan standar yang telah ditetapkan. “Kami berharap audit ini bukan hanya sekadar formalitas, tetapi benar-benar memberikan dampak positif dalam pengelolaan arsip di setiap instansi,” imbuhnya. (adv/kominfokukar)

Tenggarong, biwara.co – Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar), H. Sunggono, menghadiri acara pisah sambut Ketua Pengadilan Agama (PA) Tenggarong di gedung serbaguna Kantor Bupati Kukar, Jumat malam. Acara ini menandai pergantian kepemimpinan dari Reny Hidayati kepada Samsul Bahri.

Dalam sambutannya, Sunggono, mewakili Bupati Kukar, menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Reny Hidayati atas dedikasi dan kontribusinya selama menjabat sebagai Ketua PA Tenggarong.

“Meskipun Ibu Reny Hidayati bertugas di Tenggarong kurang lebih dua tahun, namun sinergi, kolaborasi, dan hubungan pertemanan yang terjalin terasa sudah bertahun-tahun. Atas nama Pemkab Kukar, kami mengucapkan terima kasih atas kerjasama dalam membangun masyarakat Kukar yang lebih baik,” ujar Sunggono.

Sunggono juga menyambut baik kehadiran Samsul Bahri sebagai Ketua PA Tenggarong yang baru. Ia menegaskan kesiapan Pemkab Kukar untuk bersinergi dan berkolaborasi dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

“Selamat datang dan selamat mengemban amanah baru. Kami percaya pengalaman dan dedikasi Bapak Samsul Bahri akan menjadi modal berharga dalam meningkatkan kualitas pelayanan di Kabupaten Kukar,” pungkasnya.

Acara pisah sambut ini dihadiri oleh berbagai pihak terkait, termasuk jajaran pejabat Pemkab Kukar, tokoh masyarakat, dan tokoh agama. Acara berlangsung dalam suasana hangat dan penuh keakraban, menandai awal dari babak baru kepemimpinan di Pengadilan Agama Tenggarong. (adv/kominfokukar)

Samarinda, biwara.co – Sosialisasi Peraturan Daerah (Perda) Nomor 5 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum, terus rutin digelar oleh Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim), Ananda Emira Moeis, yang kali ini terlaksana di Jalan Arief Rahman Hakim Kelurahan Sungai Pinang Luar, Kecamatan Samarinda Kota, pada Sabtu (11/05/2024).

Ananda sapaan akrabnya, menyampaikan penyebaran Perda tentang bantuan hukum ini, dilakukan untuk memberitahukan kepada seluruh masyarakat hingga ke pelosok negeri, agar dapat memberikan pengetahuan pada warga bahwa bantuan hukum untuk warga kurang mampu bisa di fasilitasi oleh pemerintah.

“Perda bantuan hukum ini penting diketahui oleh seluruh masyarakat, khususnya untuk warga Samarinda. Bahwa saat ini pemerintah telah memfasilitasi warga kurang mampu untuk konsultasi masalah hukum yang dialami,” katanya.

Kemudian, dalam pertemuan rutin ini, anggota Komisi IV DPRD Provinsi Kaltim itu, menyampaikan bahwa penyelenggaraan bantuan hukum saat ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat.

“Untuk itu, saya memilih melakukan sosper terkait bantuan hukum, dan banyak hal-hal yang tadi ditanyakan sama warga,” lanjut Ananda.

Legislator dari daerah pemilihan (dapil) Kota Samarinda itu, menyampaikan bahwa Bantuan Hukum ini, bertujuan untuk memberikan hak yang sama bagi masyarakat kurang mampu, yang sangat membutuhkan bantuan hukum.

“Dengan adanya perda bantuan hukum ini, masyarakat dapat berkonsultasi dan meminta pertolongan hukum kepada pemerintah secara gratis. Sebab perda tersebut dibuat dan ditujukan bagi masyarakat kurang mampu yang terjerat masalah hukum,” jelasnya.

Dalam kesempatan itu juga, dirinya sebagai wakil rakyat, memberikan apresiasinya kepada masyarakat yang sangat antusias dalam menerima materi yang diberikan.

“Respon masyarakat sangat baik, mereka sangat antusias selama materi di sampaikan, sebab penyebarluasan perda yang kita lakukan saat ini tiba-tiba, namun warga saat diberitahu langsung datang, saya berterimakasih untuk itu,” pungkasnya. (cyn)

Samarinda, biwara.co – Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim), Ananda Emira Moeis, melakukan dialog bersama rakyat dalam rangka Pengawasan Penggunaan
Anggaran Pendapatan Daerah (APBD) Provinsi Kaltim.

Dimana, kali ini tergelar di Jalan Purwobinangun RT. 15 Kelurahan Makroman Kecamatan Sambutan, Kota Samarinda, pada Kamis (9/05/2024).

Ananda sapaan akrabnya, menyampaikan bahwa kegiatan berdialog dengan rakyat ini telah menjadi pertemuan rutin yang dilakukan oleh pihaknya, untuk bersilaturahmi dan mendengarkan aspirasi warga.

“Dengan 6 RT dan 4 kelompok tani serta ibu-ibu yang ada d sekitar RT 15, saya menyampaikan laporan kerja dan program pembangunan yang sudah dan akan berjalan tahun ini,” sebut Ananda.

Dalam kesempatan itu juga, Ananda mendapatkan banyak informasi dan keluhan warga terkait sarana dan prasarana umum yang belum layak digunakan, serta rusak di wilayah tersebut.

“Saya banyak mengali informasi dan keluhan warga dari sarana umum belum layak dan rusak, persoalan kelangkaan pupuk subsidi, kurangnya daya listrik di RT 10 ,sampai dengan minimnya penerangan jalan di beberapa jalan antar RT,” tuturnya.

Maka itu, dirinya berharap dengan adanya dialog bersama masyarakat ini, pihaknya dapat mengurai kebutuhan mana yang akan diprioritaskan terlebih dahulu. Agar pada realisasi program dapat segera dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

“Semoga dalam agenda dialog rutin yang akan kita lakukan ini menjadi saran untuk memastikan pembangunan yang tepat sesuai dengan kebutuhan di lapangan dan berdampak postif untuk masyarakat,” pungkasnya.(*)

Tenggarong, biwara.co – Sekretaris Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara (Sekda Kukar), Sunggono, mengumumkan bahwa pemerintah kabupaten akan segera melaksanakan lelang jabatan strategis.

Jabatan yang akan dilelang meliputi kepala dinas di berbagai bidang seperti Kesehatan, Komunikasi dan Informatika, Perkebunan, Pariwisata, Perindustrian dan Perdagangan, serta Perumahan dan Pemukiman.

“Saat ini, posisi tersebut diisi oleh Pelaksana tugas (Plt) yang juga menjabat sebagai Sekretaris di OPD mereka. Kami siap untuk memulai proses lelang,” jelas Sunggono.

Proses lelang telah dikomunikasikan dengan Komisi Aparatur Sipil Negara (ASN) dan menanti persetujuan.

Sunggono memberikan semangat kepada para sekretaris yang juga mengemban tugas sebagai Plt.

“Jalankan tugas dengan penuh dedikasi dan tanpa beban. Ini merupakan amanah dari pimpinan,” imbuhnya.

Plt Kepala Dinas Kominfo Kukar, Solihin, berharap penunjukan pejabat definitif dapat dilakukan dalam waktu dekat.

“Saya masih dalam tahap pembelajaran dan baru saja menjabat sebagai Kepala Dinas Kominfo,” ucap Solihin, seraya menambahkan bahwa layanan digital dasar di Kukar berjalan lancar. (adv/kominfokukar)

Tenggarong, biwara.co – Sekretaris Daerah Kutai Kartanegara (Sekda Kukar), Sunggono, mengumumkan bahwa Tunjangan Penghasilan Pegawai (TPP) di Kukar adalah yang terendah di Kalimantan Timur (Kaltim), menunjukkan komitmen terhadap efisiensi anggaran.

“TPP kami adalah yang terendah di Kaltim, ini menunjukkan dedikasi kami terhadap efisiensi anggaran di semua level dan posisi,” kata Sunggono.

Dengan total 12.003 ASN dan 4.239 non-ASN, Sunggono menyatakan bahwa jumlah pegawai yang besar ini menjadi faktor utama rendahnya TPP di Kukar.

“Kami berupaya untuk memastikan pembagian TPP yang adil dan merata mengingat jumlah pegawai kami,” tambah Sunggono.

Sunggono menekankan pentingnya restrukturisasi pegawai untuk mengatasi kondisi ini.

Bagi ASN yang kompeten dan bersedia belajar, terbuka peluang untuk berpartisipasi dalam seleksi pegawai Ibu Kota Negara (IKN) yang akan dibuka pada Juni 2024.

“Ada kuota khusus untuk pegawai Kaltim dalam seleksi IKN mendatang,” ungkap Sunggono.

Untuk Tenaga Harian Lepas (THL) atau pegawai non-ASN, pemerintah kabupaten sedang mempertimbangkan sistem kerja paruh waktu untuk menyesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

“Kami sedang merencanakan skema kerja baru, di mana pegawai non-ASN mungkin hanya bekerja 5 jam sehari, berbeda dari sistem 8 jam saat ini,” jelas Sunggono.

Langkah-langkah ini merupakan bagian dari upaya Pemkab Kukar untuk mematuhi Undang-Undang ASN dan arahan Kementerian Dalam Negeri, yang mengamanatkan agar belanja gaji dan pendapatan pegawai tidak melebihi 30 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

“Kami berkomitmen untuk menyesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah, untuk kelangsungan dan kesejahteraan bersama,” tutup Sunggono. (adv/kominfokukar)

Tenggarong, biwara.co – Dalam upaya mengurangi angka pengangguran, Bupati Kutai Kartanegara (Kukar), Edi Damansyah, mengajak organisasi masyarakat untuk berkolaborasi dengan pemerintah daerah.

Kemitraan antara organisasi masyarakat dan pemerintah telah efektif dalam menyerap tenaga kerja, menghasilkan penurunan angka pengangguran di Kukar.

Edi Damansyah menyampaikan kekecewaannya terhadap oknum dalam beberapa organisasi yang menyimpang dari tujuan mereka.

“Kami menemukan oknum yang mengaku mewakili forum tertentu. Saya telah menegaskan bahwa mereka tidak boleh terlibat melalui lembaga-lembaga ini, karena oknum tersebut tidak bertanggung jawab,” ungkap Edi Damansyah.

Oknum tersebut telah mencemarkan nama baik organisasi kemasyarakatan dengan meminta uang sebagai imbalan atas bantuan mereka dalam menyalurkan pencari kerja ke perusahaan.

“Mereka menekan perusahaan dan meminta uang. Saya tidak menyetujui praktik ini,” tegas Edi Damansyah. (adv/kominfokukar)

Tenggarong, biwara.co – Dinas Sosial Kabupaten Kutai Kartanegara (Dinsos Kukar) mengungkapkan keprihatinan atas jumlah orang berkebutuhan khusus yang terabaikan di wilayahnya. Kondisi ini diduga akibat kurangnya inisiatif masyarakat dalam merehabilitasi anggota keluarga yang memerlukan dukungan.

Sunarko, Kepala Bidang Rehabilitasi Dinsos Kukar, menyatakan bahwa banyak orang terlantar seperti ODGJ, lansia, dan anak-anak yang membutuhkan bantuan sosial namun tidak mendapat perhatian dari keluarganya.

“Kami sering melihat keluarga yang enggan atau kurang peduli merawat anggota keluarganya yang membutuhkan bantuan sosial,” kata Sunarko.

Padahal, menurut Sunarko pihak keluarga memiliki peran penting dalam hal ini. Ia pun menyarankan kepada masyarakat jika memiliki anggota keluarga yang terlantar agar bisa dimasukan rehabilitasi Dinsos Kukar agar mendapatkan bantuan yang memadai.

“Keterlibatan keluarga dapat mempercepat proses dan meningkatkan hasil rehabilitasi sosial bagi ODGJ, lansia terlantar, dan anak terlantar,” tambah Sunarko.

Sunarko menduga ada beberapa faktor lain yang membuat masyarakat enggan untuk direhabilitasi. Seperti stigma dan rasa malu yang kerap menjadi hambatan dalam proses ini.

“Kami mengajak masyarakat untuk lebih terbuka dan peduli terhadap anggota keluarga yang memerlukan bantuan sosial, sehingga mereka bisa mendapatkan perawatan dan dukungan yang pantas,” tutup Sunarko. (adv/kominfokukar)

Tenggarong, biwara.co – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Pemkab Kukar) mengumumkan peningkatan alokasi anggaran yang signifikan untuk pengembangan infrastruktur di Kecamatan Loa Kulu pada tahun 2024, yang akan melampaui anggaran yang diberikan untuk Kecamatan Tenggarong.

Wakil Bupati Kukar, Rendi Solihin, menyatakan bahwa peningkatan anggaran ini akan terutama digunakan untuk membangun jaringan jalan antar desa di Jonggon D, Margasari, Jembayan, dan Sungai Payang.

“Pembangunan infrastruktur akan menjadi fokus utama kami di tahun 2024,” terang Rendi.

Rendi menambahkan bahwa Pemerintah Kabupaten Kukar berkomitmen untuk melakukan pembangunan di 20 kecamatan, dengan prioritas utama pada pembangunan jalan antar desa guna meningkatkan ekonomi lokal.

Selain itu, pembangunan sistem irigasi juga akan menjadi prioritas untuk mendukung sektor perkebunan dan pertanian, serta memberikan dukungan kepada para nelayan.

Langkah ini diambil untuk mengurangi ketergantungan terhadap impor dari luar daerah, khususnya dari Jawa dan Sulawesi, terutama dalam sektor pertanian dan perikanan.

“Kukar berkontribusi sekitar 48 persen pasokan beras di Kalimantan Timur, yang menunjukkan pentingnya sektor pertanian dan perikanan bagi kami,” jelas Rendi.

Pemerintah Kukar berkomitmen untuk melanjutkan program ini dalam rangka persiapan pemindahan Ibu Kota Negara ke Kalimantan Timur.

“Kami bersiap untuk menjadi penyedia utama beras dan ikan dari Kukar saat Ibu Kota Nusantara berpindah ke Kaltim,” tutup Rendi. (adv/kominfokukar)

Tenggarong, biwara.co – Sunggono, Sekretaris Daerah Kutai Kartanegara (Sekda Kukar), telah mengambil inisiatif untuk memulai kerjasama antara Organisasi Perangkat Daerah (OPD) guna meningkatkan sistem irigasi di daerah pertanian Kukar, sesuai dengan instruksi dari Bupati Kukar.

Sunggono menyoroti pentingnya sinergi antar OPD untuk fokus pada penanganan irigasi di area yang kritis. Ini bertujuan untuk mendukung pengairan lahan pertanian, yang akan berkontribusi pada ketahanan pangan di Kukar.

“Kami akan menggunakan anggaran OPD secara efisien untuk menyelesaikan masalah irigasi sesuai dengan arahan Bupati,” ucap Sunggono.

Beliau menambahkan bahwa pada tahun 2024, kecamatan Tenggarong dan Tenggarong Seberang menjadi fokus utama dalam penanganan irigasi oleh pemerintah daerah.

“Prioritas kami adalah memastikan distribusi air yang efektif ke area pertanian dan meningkatkan hasil panen, yang akan berkontribusi pada peningkatan ekonomi masyarakat,” kata Sunggono. (adv/kominfokukar)