Balikpapan, biwara.co – Pansus DPRD Kaltim melaksanakan uji publik mengenai Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat (Trantibumlinmas) di Balikpapan pada hari Minggu lalu (5/11/2023).

Tujuannya untuk mengumpulkan masukan dan menyempurnakan draft Raperda Trantibumlinmas.

Uji publik ini telah mengundang tiga narasumber yakni Ketua Pansus Raperda Trantibumlinmas DPRD Kaltim, Harun Al Rasyid, Kepala Satpol PP Kaltim AFF Sembiring, serta salah satu perwakilan Direktorat Pol PP Linmas, Irwan Setiawan.

Ketua DPRD Kaltim, Hasanuddin Masud menjelaskan pembuatan Raperda Trantibumlinmas merupakan salah satu perintah undang-undang.

Namun demikian, saat ini Kaltim belum memiliki komponen yang diperlukan untuk implementasi undang-undang tersebut. Oleh karena itu, uji publik dilakukan agar perda tersebut dapat disempurnakan sehingga semua elemen masyarakat dapat terserap dengan baik.

“Mudah-mudahan kalau ini lancar, maka perda ini bisa dilaksanakan kedepannya sesuai dengan perintah undang-undang,” kata Hasan Masud, Minggu (5/11/2023).

Dalam konteks ini, Wakil Ketua DPRD Kaltim, Seno Aji, menambahkan bahwa rancangan peraturan daerah (raperda) ini dibuat sebagai payung hukum untuk pelaksanaan ketentraman, ketertiban, dan keamanan lingkungan hidup (Trantibumlinmas), yang sebelumnya telah diatur dalam Peraturan Kementerian Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 26/2020.

Hal ini sesuai dengan amanat yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menetapkan bahwa penyelenggaraan ketentraman umum dan ketertiban masyarakat merupakan kewajiban pemerintah.

Namun demikian, saat ini pemerintah daerah belum sepenuhnya dapat menjalankan urusan wajib pelayanan dasar di bidang ketertiban umum karena masih belum tersedianya perangkat hukum secara komprehensif.

“Karena saat ini kita belum punya, maka kita harus buat payung hukumnya. Agar Satpol PP saat bertugas juga punya kepastian pada saat melakukan peningkatan dan lainnya,” tegasnya.

Diketahui, raperda ini akan menjadi instrumen penting bagi pemerintah daerah untuk memperkuat sistem Trantibumlinmas dan meningkatkan kualitas layanan publik dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat serta kelestarian lingkungan hidup di wilayah setempat. (SR/Adv/DPRDkaltim)

Samarinda, biwara.co – Kaltim mempunyai potensi yang sangat besar sebagai lumbung pangan nasional, karena wilayahnya yang luas dan didukung oleh sumber daya alam (SDA) yang melimpah.

Namun sayangnya semua potensi ini belum dimanfaatkan secara optimal oleh pemerintah daerah dan petani.

Menurut Ananda Emira Moeis, Anggota DPRD Kaltim, Bumi Mulawarman membutuhkan perhatian serius dari semua pihak agar dapat berkontribusi secara maksimal pada ketahanan pangan nasional.

Dengan potensi alam yang melimpah, Kaltim harus mampu memaksimalkan penggunaannya untuk meningkatkan produksi pertanian dan memberikan manfaat bagi masyarakat setempat serta seluruh Indonesia.

Oleh karenanya, dibutuhkan upaya yang lebih serius dalam mengembangkan sektor pertanian di Kaltim dengan cara meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) dan teknologi pertanian yang digunakan.

Selain itu, perlu dilakukan peningkatan infrastruktur pendukung seperti jalan raya, jaringan irigasi dan sarana transportasi lainnya untuk mendukung aktivitas pertanian di wilayah tersebut.

“Harus ada perhatian dari pemerintah untuk merealisasikan kedaulatan pangan di Kaltim. Apalagi, kemarin penjabat Gubernur bilang lumbung pangan Kaltim mau dimaksimalkan,” kata Nanda, sapaan akrabnya, Minggu (5/11/2023).

Dirinya menyatakan bahwa pemerintah harus melakukan inventarisasi terhadap seluruh petani agar dapat terdaftar dalam program bantuan yang diberikan.

Dengan begitu, petani yang membutuhkan bibit atau pupuk akan merasa didukung secara maksimal oleh pemerintah.

Selain itu, pemerintah juga perlu menyederhanakan prosedur untuk mendapatkan bibit dan pupuk. Hal ini karena prosedur yang rumit dan berbelit-belit dapat menghambat akses petani dan mengurangi produktivitas pertanian serta hasil panen di wilayah Kalimantan Timur.

Dalam upaya meningkatkan kesejahteraan petani, pemerintah perlu memperhatikan kebutuhan mereka dengan baik.

Inventarisasi terhadap seluruh petani akan membantu pemerintah untuk mengetahui jumlah dan lokasi petani di setiap wilayah. Dengan begitu, program bantuan dapat disalurkan dengan lebih tepat sasaran.

Selain itu, penyederhanaan prosedur juga sangat penting untuk memudahkan akses petani terhadap bibit dan pupuk. Proses yang mudah dan cepat akan membantu meningkatkan produktivitas pertanian di wilayah tersebut.

“Jangan mempersulit petani dengan prosedur-prosedur untuk mendapatkan pupuk. Petani harus mudah mendapatkan pupuk dan bibit agar hasil panen makin optimal,” tegasnya.

Ananda menekankan betapa pentingnya memanfaatkan potensi tanah yang sangat luas di Kaltim.

Tanah di Kaltim terkenal sangat subur dan memiliki luas yang cukup besar.

Ia menolak pandangan umum bahwa tanah di Kaltim kurang subur dan membutuhkan analisis lebih lanjut untuk memaksimalkan potensinya.

Hal ini menunjukkan bahwa dengan strategi yang tepat, potensi tanah di Kaltim dapat dimanfaatkan secara optimal untuk kepentingan pembangunan wilayah tersebut.

“Kaltim ini tanahnya luas banget loh, berapa kalinya Jawa, harus bisa kita tanami juga dengan maksimal. Kalau kata orang tanah di Kaltim kurang subur, eh kata siapa, dicek saja ph tanah-nya dan tingkat keasamannya,” pungkasnya. (SR/Adv/DPRDkaltim)

Samarinda, biwara.co – Kemenpan-RB telah mengumumkan status 1.800 aparatur sipil negara (ASN) akan dipindahkan ke IKN pada Juli 2024.

Namun, pemindahan ASN gelombang pertama ini hanya awal dari proses yang lebih besar, dimana secara bertahap akan dilakukan pemindahan ASN dan TNI/Polri hingga capai jumlah total sebesar 16.990 orang.

Dalam merespon hal tersebut, Bagus Susetyo, Anggota DPRD Kaltim, memprediksi bahwa Bumi Mulawarman turut mendapat limpasan gelombang migrasi dari luar daerah ke IKN.

Sehingga diperlukan persiapan matang dan kerja sama antara pemerintah pusat dan daerah.

Samarinda dan Balikpapan diminta untuk menyiapkan diri dengan baik karena ASN yang nantinya akan bertugas di IKN berpotensi tidak hanya menempati hunian di kawasan Sepaku, Penajam Paser Utara saja.

“Misalnya, penyediaan air bersih belum mencapai jangkauan, serta infrastruktur jalan dan lainnya,” kata Bagus, Minggu (5/11/2023).

Dalam menghadapi tantangan masa depan, Provinsi Kaltim harus siap dengan infrastruktur yang handal dan modern sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan dan kenyamanan ASN.

“Sejak sekarang perlu disiapkan fasilitas tempat tinggal untuk mereka,” tegasnya. (SR/Adv/DPRDkaltim)

Kutim, biwara.co – Para pedagang di Pasar Induk Sangatta Utara sedang mengalami masalah dengan adanya pasar tumpah yang makin banyak muncul di sekitar lokasi pasar induk.

Hal ini disampaikan oleh Anggota DPRD Kaltim, Agus Aras.

Menurutnya, tidak hanya berdampak pada menurunnya omzet para pedagang di pasar induk, tetapi juga mengganggu arus lalu lintas dan keindahan kota.

Agus Aras menyatakan bahwa perlu ada penanganan secara menyeluruh dan utuh terhadap persoalan ini.

Keluhan yang datang dari para pedagang yang berjualan di dalam pasar induk menunjukkan adanya pengurangan konsumen yang signifikan.

Masalah ini harus segera ditindaklanjuti agar pedagang dapat menjalankan usahanya dengan lancar tanpa terganggu oleh keberadaan pasar tumpah.

“Persoalan ini perlu dilihat secara menyeluruh dan utuh, sebab keluhan yang datang dari para pedagang yang berjualan di dalam pasar induk ini, mengaku adanya pengurangan konsumen yang signifikan,” keluh Agus Aras, Minggu (5/11/2023).

“Padahal, pasar induk yang berlokasi di Jalan Ilham Maulana ini memiliki luas kurang lebih enam hektare dan dapat menampung pembeli dan pedagang dengan lebih teratur,” lanjutnya.

Dirinya prihatin dengan keberadaan pedagang yang beroperasi di luar wilayah pasar induk. Pasar tumpah yang baru hadir ini tampaknya tidak memiliki tatanan yang teratur, sehingga menimbulkan kekhawatiran.

Selain itu, diketahui bahwa keberadaan pasar tumpah ini tidak memberikan kontribusi apapun terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kutai Timur.

Hal ini disebabkan oleh para pedagang tidak membayar retribusi sesuai ketentuan yang berlaku.

Sementara itu, para pedagang yang menjual di dalam pasar induk sudah patuh dan membayar retribusi sesuai dengan aturan yang ditetapkan.

Menyikapi hal tersebut, dirinya mengharapkan agar Pemerintah Kabupaten Kutai Timur dapat bertindak tegas dalam mengatasi permasalahan ini.

“Pemerintah Kabupaten Kutai Timur harus bertindak tegas,” tegasnya.

“Pedagang pasar tumpah diharapkan bisa melakukan aktivitasnya di dalam pasar induk,” pungkasnya. (SR/Adv/DPRDkaltim)

Samarinda, biwara.co – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Timur telah menjadwalkan sebuah pertemuan yang akan dilakukan bersama-sama dengan Akmal Malik, Pj Gubernur Kalimantan Timur.

Pertemuan tersebut dijadwalkan untuk membahas soal realisasi anggaran APBD pada tahun 2023.

Rencana pertemuan ini bertujuan untuk menindaklanjuti hasil evaluasi yang telah dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur terkait dengan serapan anggaran yang rendah di beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

DPRD Kaltim dan Pj Gubernur Kaltim akan berdiskusi secara mendalam dalam pertemuan tersebut untuk mencari solusi terbaik agar bisa meningkatkan serapan anggaran OPD.

Sebelumnya, Pj Gubernur Kaltim, Akmal Malik, sudah memberikan perhatian khusus terhadap realisasi anggaran pada OPD yang kurang maksimal.

Dalam rangka memperbaiki hal ini, ia merencanakan pendampingan dan pelatihan coaching bagi OPD yang bersangkutan agar dapat lebih efektif dalam mengelola anggarannya.

“Langkah konkret harus segera diambil mengingat pentingnya maksimalisasi daya serap APBD 2023. Koordinasi dengan pak Akmal Malik akan segera kami laksanakan,” kata Seno Aji, Wakil Ketua DPRD Kaltim, Minggu (5/11/2023).

Pentingnya fungsi pengawasan oleh lembaga legislatif dalam menjalankan tugasnya telah menjadi isu yang semakin mendesak untuk segera ditangani.

Hal ini terutama dikarenakan waktu yang semakin mepet jelang akhir tahun 2023. Oleh karena itu, perlu adanya tindakan ekstra untuk memastikan bahwa semua dinas dapat berjalan dengan baik dan efektif.

“Beberapa dinas seperti Dinas PUPR-PERA Kaltim dan Disdikbud Kaltim perlu mendapat perhatian ekstra,” tegasnya.

Tegasnya, hal ini sangat penting untuk menjamin keberhasilan dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Sebagai bagian dari tanggung jawab lembaga legislatif, pengawasan merupakan salah satu cara untuk memastikan bahwa setiap dinas beroperasi sesuai dengan aturan dan peraturan yang telah ditetapkan.

Sehingga dapat meminimalisir terjadinya pelanggaran atau kesalahan yang dapat merugikan masyarakat secara keseluruhan.

Dalam hal ini, terdapat beberapa faktor yang diduga menjadi penyebab rendahnya serapan anggaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD), salah satunya adalah keterlambatan pembayaran ke pihak ketiga.

Informasi ini diambil langsung oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kaltim, yang menunjukkan bahwa ada banyak permasalahan dalam pengelolaan keuangan daerah yang harus segera diatasi.

“Kami mendorong OPD untuk segera menyelesaikan pembayaran kepada pihak ketiga, demi optimalisasi serapan anggaran,” pungkasnya. (SR/Adv/DPRDkaltim)

Tenggarong, biwara.co – Komunitas G7 Muda dan Kreatif bersama Kelurahan Baru, Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) menggelar Festival Kampong Kuliner Tradisional ke-4 pada Minggu (5/11/2023). Festival ini merupakan ajang untuk melestarikan kuliner, kesenian, dan lomba tradisional Kutai dan meningkatkan ekonomi masyarakat. Festival ini berlangsung selama seminggu, mulai dari tanggal 5 hingga 11 November 2023.

Festival ini diawali dengan pawai yang diikuti oleh warga dan dilepas oleh Lurah Baru, Bayu Ramanda Baninugraha. Festival ini menampilkan 17 stan UMKM yang menjual kuliner khas Kutai, seperti binka, sanggar, kue serabi, dan lainnya. Festival ini juga menyelenggarakan berbagai lomba dan hiburan tradisional, seperti olahraga, mewarnai, karaoke, tingkilan, dan tarian.

Festival ini bertujuan untuk melestarikan kuliner, kesenian, dan lomba tradisional Kutai dan meningkatkan ekonomi masyarakat. Bayu mengapresiasi inisiatif warga RT 6, khususnya di Gang 7 Kelurahan Baru, yang telah menggelar festival ini selama empat tahun berturut-turut. Ia mengatakan bahwa kebudayaan Kutai tidak hanya ada di lingkup kesultana, tetapi juga di masyarakat.

“Kebudayaan Kutai memiliki banyak hal yang menarik dan unik yang perlu diketahui oleh banyak orang,” ujar Bayu.

Bayu juga berterima kasih kepada pemerintah daerah yang telah memberikan bantuan melalui Dinas Pariwisata. Ia berharap festival ini dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat, terutama Kelurahan Baru yang merupakan kelurahan terkecil di Tenggarong.

“Kami ingin festival ini dapat mendorong perputaran ekonomi masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan mereka,” tuturnya.

Ketua Panitia Festival Kampong Kuliner Tradisional ke-4, Ihza, mengatakan bahwa festival ini tidak hanya menyajikan kuliner, kesenian, dan lomba tradisional Kutai, tetapi juga menunjukkan semangat dan kreativitas masyarakat Kutai. Ia berharap festival ini dapat meriah dan bermanfaat bagi para UMKM dan masyarakat setempat.

“Kami ingin menunjukkan bahwa masyarakat Kutai masih memiliki semangat dan kreativitas yang tinggi,” pungkas Ihza. (adv/kominfokukar)

Samarinda, biwara.co – Peluang terbuka lebar bagi pelaku jasa konstruksi lokal untuk terlibat dalam pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).

Hal ini disampaikan oleh Seno Aji, Wakil Ketua DPRD Kaltim yang mengungkapkan bahwa pelaku usaha bidang konstruksi di Kaltim seharusnya diberikan kesempatan untuk ikut serta dalam proyek-proyek pembangunan IKN.

Salah satu cara agar pekerja konstruksi lokal dapat terlibat aktif dalam membangun IKN adalah dengan memanfaatkan skema kerja sama operasi (KSO) antara BUMN dan perusahaan lokal.

Dalam hal ini, Seno Aji menegaskan bahwa melalui KSO tersebut, pelaku usaha konstruksi di Kaltim dapat berpartisipasi secara langsung dan turut berkontribusi dalam proses pembangunan IKN yang sedang berlangsung.

“Dengan skema KSO antara BUMN dan perusahaan lokal, pelaku usaha konstruksi di Kaltim bisa terlibat aktif dalam membangun IKN,” kata Seno Aji, Minggu (5/11/2023).

Seno menyatakan bahwa keterlibatan pelaku usaha lokal akan memberikan dampak positif yang signifikan terhadap pembangunan dan ekonomi Kaltim secara keseluruhan.

Ia yakin bahwa upaya kolaboratif ini akan mempercepat kemajuan negeri melalui Investasi Kawasan Strategis Nasional (IKN).

Sebagai komitmen nyata dalam mendukung pembangunan IKN dan berencana untuk aktif berkontribusi demi kemajuan negeri.

“Kami di Kaltim ingin aktif memberikan kontribusi bagi kemajuan negeri melalui IKN,” sebutnya.

Seno Aji sangat mengapresiasi upaya pemerintah dalam mempercepat pembangunan IKN, terutama dengan rencana pemindahan ASN dan Upacara 17 Agustus ke IKN.

Saat ini, Otorita IKN tengah fokus pada pembangunan Kawasan Inti Pusat Pemerintah (KIPP) yang merupakan bagian penting dari proyek besar ini.

Dengan adanya kerjasama antara pelaku usaha lokal dan pemerintah, kami percaya bahwa kita dapat mencapai tujuan bersama untuk mewujudkan visi Indonesia sebagai negara maju dan sejahtera. (SR/Adv/DPRDkaltim)

Samarinda, biwara.co – Ananda Emira Moeis, seorang Anggota Komisi IV DPRD Kaltim, meminta kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait untuk memastikan bahwa stok bahan pokok di Kaltim tetap terjaga dan harga-harganya stabil menjelang perayaan keagamaan dan tahun baru pada tahun 2024.

Nanda menekankan betapa pentingnya monitoring dan pengawasan ketat atas alur pasokan bahan pokok ke wilayah tersebut.

Dia juga menyebutkan stabilitas harga bahan pokok di Kaltim memiliki relevansi yang sangat tinggi dan menekankan perlunya tindakan yang tepat untuk menjaga ketersediaan serta stabilitas harga dari komoditas-komoditas penting tersebut.

Dalam situasi seperti ini, menjaga ketersediaan stok dan stabilitas harga pangan menjadi suatu prioritas yang harus diperhatikan secara serius oleh OPD terkait.

Dengan demikian, langkah-langkah yang efektif harus diambil untuk menghindari kelangkaan atau kenaikan harga yang tidak wajar pada bahan pokok.

“Kita harap ketersediaan stok dan stabilitas harga pangan di Kaltim tetap terjaga. Dengan begitu, masyarakat dapat merayakan Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) dengan lebih tenteram. Tapi ingat, semua harus berkolaborasi bersama,” kata Nanda, Minggu (5/11/2023).

Nanda mengingatkan bahwa perhatian terhadap masalah pasokan dan produksi bahan pokok seharusnya tidak hanya muncul saat mendekati acara besar seperti HBKN, tetapi harus menjadi fokus pemerintah sepanjang tahun.

Hal ini penting untuk memastikan alur pasokan dan produksi bahan pokok yang stabil dan berkelanjutan.

Selain itu, Nanda menyoroti pentingnya meningkatkan produksi pangan di Kaltim sebagai langkah menuju kemandirian.

Dengan meningkatkan produksi lokal, provinsi tersebut dapat mengurangi ketergantungan pada pasokan pangan dari luar daerah dan bahkan negara lainnya.

Meningkatkan produksi pangan bukan hanya akan memberikan manfaat ekonomi bagi petani dan pengusaha lokal, tetapi juga akan membantu memenuhi kebutuhan masyarakat akan pangan yang berkualitas dan terjangkau.

Oleh karena itu, perlu adanya dukungan dari pemerintah dalam bentuk kebijakan yang mendukung pertanian di daerah tersebut.

Dalam jangka panjang, peningkatan produksi pangan di Kaltim juga dapat membantu meningkatkan ketahanan pangan nasional dan mengurangi impor bahan makanan.

Sebagai salah satu provinsi penghasil komoditas pertanian seperti kelapa sawit dan karet, Kaltim memiliki potensi besar untuk menjadi pusat produksi pangan yang strategis di Indonesia.

“Harus bisa produksi dari dalam daerah untuk kebutuhan kita sendiri. Saya yakin kita mampu menciptakan ketahanan pangan yang lebih besar dan mandiri di masa depan,” tegasnya.

Oleh karena itu, upaya untuk meningkatkan produksi pangan di Kaltim harus menjadi prioritas utama bagi semua stakeholder terkait.

Hanya dengan kerja sama antara petani, pengusaha, akademisi, serta instansi pemerintah setempat dapat menciptakan sistem pertanian yang efektif dan berkelanjutan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan pangan yang aman dan berkualitas tinggi. (SR/Adv/DPRDkaltim)

Kukar, biwara.co – Musim kemarau yang melanda beberapa waktu lalu telah memberikan dampak buruk bagi sektor pertanian, terutama di wilayah Kukar yang mengalami kekeringan.

Hal ini tentu menjadi perhatian serius bagi pemerintah dan masyarakat setempat.

Dalam rangka mengatasi masalah tersebut, Wakil Ketua DPRD Kaltim, Muhammad Samsun, meminta pemerintah untuk menjalankan program tata kelola air sawah petani sekaligus mencari solusi kekeringan yang sedang dialami oleh masyarakat.

Samsun menekankan bahwa para petani sangat membutuhkan solusi terhadap masalah tata kelola air dan irigasi pertanian agar saat musim kemarau masih ada air yang tersedia.

Namun, pada saat musim hujan tiba, penting juga untuk mengatur supaya air tidak membanjiri lahan pertanian dan sawah.

Upaya untuk menjaga ketersediaan sumber daya air sebagai salah satu unsur penting dalam pengembangan sektor pertanian harus terus dilakukan.

Oleh karena itu, langkah-langkah strategis perlu diambil dengan baik agar keberlangsungan hidup petani dapat dipertahankan serta meningkatkan kesejahteraannya.

“Para petani membutuhkan solusi soal tata kelola air, irigasi pertanian agar kemarau masih memiliki air. Juga saat berlimpah, air tidak membanjiri sawah dan lahan pertanian,” kata Samsun, Sabtu (4/11/2023).

Salah satu solusi yang dapat dilakukan untuk mengantisipasi kekeringan pada musim kemarau adalah dengan membangun dan mengembangkan sistem irigasi yang baik dan efisien.

Irigasi, sebagai pengaturan dan pengelolaan air untuk keperluan pertanian, menjadi kunci penting dalam menjaga produktivitas pertanian di masa kemarau.

Dengan adanya sistem irigasi yang baik, sumber air alami maupun buatan dapat dimanfaatkan secara maksimal untuk menyediakan air bagi tanaman sehingga menjaga kelembaban tanah serta meningkatkan kualitas hasil panen.

Selain itu, sistem irigasi yang efisien juga akan membantu mengurangi risiko serangan hama dan penyakit pada tanaman karena kondisi lingkungan pertanian lebih terjaga secara optimal.

“Irigasi dapat membantu para petani untuk penyediaan air yang cukup bagi tanaman mereka sehingga meningkatkan hasil panen dan kesejahteraan,” jelasnya.

Samsun menegaskan bahwa pengembangan irigasi bagi para petani memerlukan kerja sama dan dukungan dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, swasta, dan kelompok masyarakat lainnya.

Selain itu, Samsun juga menyatakan bahwa para pemangku kepentingan harus mengadakan sosialisasi dan edukasi kepada para petani tentang manfaat, cara, dan teknik irigasi yang baik dan benar.

“Kita perlu survei dan memetakan potensi sumber air dan lahan pertanian yang membutuhkan irigasi. Penentuan jenis dan metode irigasi yang sesuai dengan kondisi setempat juga dibutuhkan,” tegasnya.

Dalam hal ini, bantuan serta fasilitas yang diperlukan juga harus diberikan agar pengembangan irigasi dapat terwujud dengan optimal.

Penting bagi kita untuk memperhatikan bahwa irigasi adalah salah satu faktor utama dalam meningkatkan produktivitas pertanian.

Dengan adanya sistem irigasi yang baik, maka para petani akan lebih mudah dalam melakukan kegiatan pertanian mereka sehingga dapat meningkatkan hasil panen yang dihasilkan.

Oleh karena itu, perlu adanya kerjasama aktif antara semua pihak terkait guna mencapai tujuan bersama dalam mengembangkan sistem irigasi yang efektif dan efisien bagi kemajuan sektor pertanian di Indonesia.

“Mari kita dukung dan berpartisipasi dalam pembangunan dan pengembangan sistem irigasi yang baik dan efisien di Kaltim,” pungkasnya. (SR/Adv/DPRDkaltim)

Samarinda, biwara.co – Komisi II DPRD Kaltim menggelar rapat dengar pendapat (RDP) dengan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (DPKH) Kaltim, Jumat (3/11/2023) kemarin.

Agenda RDP ini membahas soal menangkap peluang sektor peternakan mnjelang kepindahan Ibu Kota Nusantara (IKN) mulai tahun 2024.

Sapto Setyo Pramono, Anggota Komisi II DRPD Kaltim, mendorong agar sektor peternakan di wilayah tersebut dapat mempersiapkan diri dengan baik dalam menghadapi perubahan besar ini.

Ia juga menyampaikan keinginannya untuk mengetahui lebih lanjut kawasan mana saja yang cocok untuk pengembangan peternakan.

“Kami ingin mengetahui kawasan mana saja yang cocok untuk pengembangan peternakan. Apakah sentra ekonomi peternakan di satu kawasan atau ada di daerah lain,” kata Sapto.

Dalam upaya mewujudkan kedaulatan pangan dan rencana pembangunan jangka menengah 2024-2026, DPRD telah mendorong sektor peternakan untuk memenuhi kebutuhan daerah secara mandiri terlebih dahulu.

Dalam hal ini, Kaltim harus meningkatkan kemandirian pangan dengan memproduksi daging, telur, susu, dan komoditas lainnya di daerah. Selain itu, penting juga untuk menjaga konsistensi dan kualitas produk yang dihasilkan.

Untuk mendukung peternak dalam mencapai tujuan tersebut, DPRD telah mendorong realisasi program peternakan dan memberikan hibah-hibah pemerintah yang dapat memacu ekonomi kerakyatan di sektor peternakan.

Dengan demikian, diharapkan sektor peternakan dapat menjadi salah satu sektor yang berperan aktif dalam meningkatkan kemandirian pangan dan pembangunan ekonomi di daerah.

“Kaltim harus meningkatkan kemandirian pangan, seperti memproduksi daging dan telur di daerah, disamping menjaga konsistensi dan kualitasnya. Kami juga mendorong peternak memanfaatkan hibah-hibah pemerintah untuk memacu ekonomi kerakyatan di sektor peternakan,” jelasnya.

Menurut Sapto, produksi daging dan telur di Kaltim masih jauh dari mencukupi kebutuhan daerah.

Bahkan, hanya 28 persen kebutuhan daging sapi tingkat provinsi yang dapat dipenuhi oleh peternak lokal.

Namun, untuk komoditas telur ayam, peternak di Samarinda mampu memenuhi 40-60 persen permintaan tingkat provinsi.

Sapto juga menekankan bahwa sektor peternakan di Kaltim seharusnya tidak hanya fokus pada produksi daging sapi saja.

Ada potensi ekonomi yang besar dari ternak lain yang perlu dikembangkan, agar tercipta peluang usaha baru bagi masyarakat dan meningkatkan perekonomian daerah secara keseluruhan.

“Sementara, sektor peternakan di Kaltim semestinya bukan hanya daging sapi, tetapi juga ada kambing, lebah, walet, dan hasil ternak lain yang punya potensi ekonomi,” tegasnya.

Dirinya menekankan pentingnya koordinasi lintas sektoral dalam hal peternakan. Dia juga menyebutkan akan bekerja sama dengan dinas terkait dan mengundang Kementerian terkait dalam rapat selanjutnya.

“Jangan sampai ada tumpang tindih antar-sektor. Kami juga akan mengundang Kementerian Pertanian dan Peternakan Pusat dalam rapat Komisi II, agar lebih komplit,” pungkasnya.

Komisi II DPRD Kaltim juga akan melakukan sinkronisasi sektor peternakan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kaltim 2022-2024 yang disahkan pada Maret 2023.

Hal ini bertujuan untuk memberikan kepastian klasifikasi wilayah provinsi untuk lahan sektor pertanian, sektor perkebunan, dan sektor peternakan.

Dengan demikian, langkah ini diharapkan dapat mendukung pengembangan peternakan di daerah tersebut secara berkelanjutan. Oleh karena itu, kerja sama antar-sektor dan sinkronisasi rencana tata ruang wilayah sangatlah penting untuk mencapai tujuan tersebut. (SR/Adv/DPRDkaltim)