Samarinda, biwara.co – DPRD Kaltim menerima kunjungan dari Mahasiswa Fisipol Universitas Mulawarman, pada Jumat (3/11/2023).

Kunjungan mahasiswa ini diterima Seno Aji, Wakil Ketua DPRD Kaltim.

Pada kesempatan itu, Seno Aji memberikan pengajaran kepada para mahasiswa mengenai etika berpolitik yang cerdas dan santun dalam menghadapi tahun politik Pemilihan Umum (Pemilu) dan Pemilihan Gubernur (Pilgub) di tahun 2024.

Seno Aji menyatakan DPRD melihat antusiasme yang sangat tinggi dari para mahasiswa terkait dengan politik.

Dirinya melihat semangat baru dalam diri para mahasiswa untuk lebih memahami dunia politik secara mendalam, sehingga ia menjelaskan hubungan antara kepemimpinan daerah, DPRD dan pemerintah.

“Kami melihat, mereka punya antusiasme yang sangat tinggi terkait politik. Kami jelaskan bagaimana kepemimpinan daerah itu. Kemudian, bagaimana hubungan DPRD dan pemerintah. Itu menumbuhkan semangat baru,” kata Seno Aji.

Seno Aji berharap generasi muda bisa mengisi ruang politik dengan sosok baik dan bersih. Dia menekankan bahwa jika mereka merasa memiliki kemampuan dan integritas yang baik, maka harus terjun ke dalam dunia politik agar tidak diisi oleh orang-orang yang kurang bertanggung jawab.

Dalam hal ini, kunjungan ini menjadi sarana penting bagi mahasiswa untuk memperoleh pemahaman lebih mendalam tentang tata cara dan aturan dalam dunia politik serta memperoleh inspirasi untuk mengisi ruang politik dengan sosok-sosok yang baik dan jujur.

Dengan demikian, diharapkan bahwa generasi muda akan dapat memberikan kontribusi positif bagi bangsa dan negara melalui partisipasi aktif dalam kehidupan politik Indonesia.

“Kalau mereka merasa baik, ya harus terjun, supaya tidak diisi oleh orang-orang kotor. Itu yang saya sampaikan kepada adik-adik mahasiswa,” tegasnya.

Muhammad Alam, Mahasiswa Fisipol Unmul mengatakan mendapatkan banyak ilmu dari kuliah umum tersebut. Ia memahami apa yang menjadi tugas dan fungsi DPRD Kaltim, terutama untuk menjaring aspirasi masyarakat dan menyelesaikan persoalan warga.

“Banyak hal yang kami pelajari dari kunjungan ke DPRD Kaltim, seperti hubungan kerja parlemen dengan pemerintah provinsi. Kami juga mendapatkan motivasi oleh Seno Aji tentang bagaimana anak muda semestinya ikut berpolitik,” ungkapnya.

“Kami berterima kasih kepada DPRD Kaltim yang sudah menyambut kami dan memberikan kesempatan untuk belajar langsung,” tembahnya.

Kunjungan ini tentunya memberikan manfaat besar bagi mahasiswa Fisipol Universitas Mulawarman, karena mereka dapat belajar langsung dari sumbernya mengenai etika berpolitik yang baik dan benar serta memperdalam pengetahuan mereka tentang politik lokal di Kalimantan Timur. (SR/Adv/DPRDkaltim)

Tenggarong, biwara.co – Desa Purwajaya, Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) menargetkan akan menjadi desa bebas stunting pada tahun depan. Saat ini, desa tersebut masih berstatus desa maju.

Kepala Desa Purwajaya, Adi Cahyono mengatakan, desa yang dipimpinnya kini mengalami kemajuan dan mengarah menjadi desa bebas stunting. Hal ini berkat adanya bantuan dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) dan DPRD Kukar.

Ia mengatakan, desa Purwajaya telah berhasil menurunkan angka stunting dari 6 orang pada tahun lalu menjadi nol pada tahun ini. Hal ini dilakukan dengan meningkatkan gizi warga dari usia balita, lansia, perempuan, hingga ibu hamil.

Peningkatan gizi tersebut dilakukan Pemdes dengan mendorong pemberian makanan yang kaya protein kepada anak hingga lansia.

Adi menjelaskan, Pemdes Purwajaya melibatkan Puskesmas dan Posyandu untuk memperbaiki gizi warga desa tersebut.

Ia berencana membangun Posyandu baru untuk menjalankan tugas dalam mempertahankan Purwajaya sebagai zona bebas stunting.

“Kita masih mencari tempat dan relawan, khususnya penyediaan lahan untuk Posyandu itu sendiri,” jelas dia saat dikonfirmasi awak media, Senin (30/10/2023).

Posyandu yang lama, ungkap Adi, tergolong rawan banjir. Karena itu, Posyandu baru akan dibangun di areal yang bebas bencana banjir.

Ia merencanakan pembangunan Posyandu tersebut di Dusun Marga Mulya.

Adi berharap terdapat warga yang menghibahkan lahannya untuk pembangunan Posyandu.

“Tentunya kita perlu berkoordinasi dengan warga untuk pembangunan Posyandu ini,” terangnya.

“Mudah-mudahan Posyandu ini nantinya bisa segera dibangun untuk ibu, anak, dan lansia,” sambungnya.

Dia berharap dalam Posyandu baru tersebut terdapat pelayanan khusus untuk lansia. Hal ini bisa terwujud bila terbangun kerja sama antara Posyandu dan Puskesmas Balai Pembantu Desa.

Adi juga mendorong warga setempat menjaga kesehatan sehingga tercapai warga Purwajaya yang sehat dan sejahtera.

“(Harapannya) kami bisa mempertahankan zero stunting di Desa Purwajaya, baik tahun ini dan seterusnya,” pungkas Adi. (adv/kominfokukar)

Tenggarong, biwara.co – Bupati Kutai Kartanegara (Kukar), Edi Damansyah, memberikan penghargaan kepada beberapa perusahaan perkebunan di Kukar yang telah memberikan kontribusi positif bagi pembangunan daerah. Kontribusi tersebut meliputi program beasiswa, pengendalian karhutla, fasilitas kebun masyarakat, dan kemitraan usaha perkebunan berkelanjutan.

Edi Damansyah mengatakan bahwa Pemkab Kukar sangat mendukung investasi di sektor perkebunan, dan berkomitmen untuk mengawalnya. Ia menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, akademisi, dan dunia usaha dalam pembangunan.

“Kami sangat sadar bahwa tidak ada keberhasilan kalau kami kerja sendiri. Ketiga pilar ini harus bersinergi dan berkolaborasi dengan baik,” kata Edi.

Ia juga mengucapkan terima kasih kepada Perusahaan Kelapa Sawit yang telah bekerja sama dengan Pemkab Kukar dalam mensukseskan program pembangunan. Ia berharap hubungan baik dengan perusahaan-perusahaan tersebut dapat terjaga, karena investasi merupakan prioritas utama Pemkab Kukar.

“Pemkab Kukar terus mempromosikan potensi-potensi yang ada, sehingga investasi kita terus berkembang dan meningkat,” tutupnya. (adv/kominfokukar)

Penajam Paser Utara, biwara.co – Presiden Joko Widodo melakukan groundbreaking pembangunan Bandara VIP Ibu Kota Nusantara (IKN) pada Rabu (1/11/2023) lalu.

Pembangunan bandara ini menuai apresiasi dari Yusuf Mustafa, Anggota DPRD Kaltim, yang melihat keberadaan Bandara IKN sebagai sebuah dukungan yang sangat penting bagi kegiatan IKN di masa depan.

Menurut Yusuf, Bandara IKN memiliki peran krusial sebagai pintu masuk bagi para pejabat negara dan tamu-tamu lainnya.

Dengan luas sekitar 347 hektare, bandara ini juga menawarkan potensi luar biasa untuk pengembangan lebih lanjut di masa mendatang.

Yusuf mengakui bahwa pembangunan Bandara IKN membutuhkan investasi besar dan kesabaran dalam prosesnya.

Namun demikian, ia percaya bahwa hasil akhir dari proyek tersebut akan memberikan manfaat yang signifikan bagi perkembangan IKN secara keseluruhan.

Sebagai anggota DPRD Kaltim, Yusuf berharap agar pemerintah terus mendukung proyek-proyek infrastruktur penting seperti Bandara IKN demi mendorong pertumbuhan ekonomi dan kemajuan Indonesia yang lebih baik di masa depan.

“Bandara ini sangat penting untuk IKN, karena akan menjadi pintu masuk bagi pejabat negara dan tamu-tamu lainnya. Bandara ini juga memiliki luas yang luar biasa, yaitu 347 hektare,” kata Yusuf, Sabtu (4/11/2023).

Yusuf memiliki harapan besar terhadap hadirnya Bandara IKN dan berpikir bahwa hal ini akan berdampak positif bagi perekonomian dan kesejahteraan masyarakat di Kalimantan Timur.

Dalam hal ini, sektor pariwisata dan tenaga kerja diprediksi akan menjadi sektor yang paling terpengaruh oleh kehadiran bandara baru tersebut.

Ia juga menyatakan dukungannya terhadap pembangunan Bandara IKN dan percaya bahwa hal ini akan membuka peluang bisnis serta menciptakan lapangan kerja bagi putra-putri Kaltim.

Dengan adanya Bandara IKN, Yusuf berharap Kaltim dapat lebih maju dan sejahtera di masa depan. Hal ini sangat penting bagi kemajuan daerah ini serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat setempat.

“Kami sangat mendukung pembangunan bandara ini, karena akan membuka peluang bisnis dan lapangan kerja bagi putra-putra Kaltim. Kami berharap dengan adanya IKN, Kaltim dapat lebih maju dan sejahtera,” tegasnya. (SR/Adv/DPRDkaltim)

Samarinda, biwara.co – Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda berencana mengatur kegiatan penjualan kios pengisian bahan bakar mini atau Pertamini di Kota Tepian.

Anggota Komisi III DPRD Kalimantan Timur, Sutomo Jabir, memberikan apresiasi terhadap rencana tersebut.

Namun, ia minta agar penertiban ini harus disertai dengan perbaikan sarana dan prasarana SPBU.

Menurut Sutomo Jabir, kehadiran Pertamini sebenarnya membantu masyarakat saat terjadi antrean panjang di SPBU.

Ia berharap bahwa Pemerintah Kota Samarinda sudah memikirkan solusinya. Sebagai ibu kota, Samarinda harus tertib dalam menjalankan aktivitasnya.

“Kehadiran pertamini sebenarnya membantu masyarakat saat terjadi antrean panjang SPBU. Mudah-mudahan Pemkot Samarinda sudah memikirkan solusinya. Dukungan kami, Samarinda sebagai ibu kota harus tertib,” kata Sutomo Jabir, Sabtu (4/11/2023).

Menurut pendapatnya, penertiban pertamini memiliki tujuan untuk menghindari penyalahgunaan BBM bersubsidi yang semestinya diperuntukkan bagi masyarakat miskin dan tidak mampu.

Bahkan, ada juga penyaluran BBM bersubsidi yang terdistribusi ke oknum tertentu perusahaan, padahal data penggunaan BBM telah tersedia pada SKK Migas untuk semua daerah seperti Samarinda, Bontang, Balikpapan, dan lainnya.

Data ini menjadi acuan dalam penyaluran BBM bersubsidi namun sayangnya masih sering salah sasaran dari SPBU.

Sutomo memberikan apresiasi atas upaya Pemkot Samarinda yang telah berkoordinasi dengan Pertamina regional guna penerapan kartu pengisian BBM atau fuel card sebagai salah satu cara menertibkan distribusi BBM.

Menurutnya, fuel card ini merupakan langkah positif menertibkan distribusi BBM karena dapat menghindari antrean panjang dan kelangkaan akibat orang-orang yang tidak sesuai dengan tempatnya.

“Fuel card itu bagus. Itu langkah menertibkan sebenarnya. Antrean panjang terjadi kelangkaan karena banyak yang tidak sesuai dengan tempatnya,” lanjutnya.

Menurutnya, antrean panjang di SPBU justru merugikan masyarakat yang membutuhkan selain mengganggu kenyamanan pengguna lain jalan juga membuang banyak waktu dan tenaga.

“Termasuk pengecer akhirnya ikut mengantri di SPBU. Jadi kelancaran distribusi mestinya dipertimbangkan oleh Pemkot Samarinda,” tegasnya.

“Harus ada sosialisasi yang baik agar tidak ada salah paham. Fuel card itu untuk kepentingan bersama, untuk menjamin ketersediaan dan kualitas BBM di Samarinda,” pungkasnya. (SR/Adv/DPRDkaltim)

Samarinda, biwara.co – Akhmed Reza Fachlevi, Ketua Komisi IV DPRD Kaltim, memberikan apresiasi yang tinggi terhadap program Beasiswa Kaltim Tuntas (BKT) yang telah berhasil direalisasikan sejak tahun 2019 hingga 2023.

Total dana yang disalurkan untuk BKT capai angka Rp1,27 triliun dengan jumlah penerima manfaat beasiswa mencapai 213.031 orang.

Meski demikian, Reza berharap Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dapat menyediakan beasiswa khusus bagi para santri yang sedang menempuh pendidikan di luar negeri.

Menurutnya, banyak pelajar asal Kalimantan Timur tengah melanjutkan studinya di Mesir, Yaman, dan beberapa negara lainnya.

“Saat ini kan beasiswa formal saja. Di luar daripada itu belum pernah dapat, tapi pada saat rapat ada beberapa alumni dari Al Azhar Kairo dan Hadramaut Yaman,” kata Reza, Sabtu (4/11/2023).

Pengajuan beasiswa yang diajukan oleh DPRD Kaltim ini merupakan usaha memberikan perlindungan dan dukungan kepada para peserta didik yang tengah menempuh pendidikan di luar negeri dengan menyediakan fasilitas tempat tinggal.

Dalam hal ini, DPRD Kaltim mengikuti langkah yang sudah dilakukan daerah lain di Indonesia.

Menurut pernyataannya, beberapa daerah lainnya seperti Kalsel dan Jawa telah memiliki asrama atau rumah mahasiswa bagi santri atau ustadz/ustadzah yang dikirim belajar ke luar negeri. Namun, hal ini masih belum tersedia di wilayah Kaltim.

Oleh karena itu, pengajuan beasiswa ini akan menjadi solusi untuk memenuhi kebutuhan tersebut dan memastikan keamanan serta kenyamanan para peserta didik selama menjalankan pendidikan mereka di negara lain.

“Adanya rumah mahasiswa atau asrama bagi santri atau ustadz/ustadzah yang dikirim belajar di sana, beda dengan Kalsel dan Jawa sudah ada, sementara Kaltim belum,” jelasnya.

Ia juga menyebutkan kurang lebih 150 orang santri yang saat ini sedang menempuh pendidikan di luar negeri.

“Semoga bisa ditindaklanjuti Pemprov Kaltim ke depan. Saya berharap Pj Gubernur ataupun Gubernur terpilih dijadikan program,” tegasnya.

Dengan adanya program beasiswa khusus bagi santri yang menempuh pendidikan di luar negeri, diharapkan dapat memberikan kesempatan yang lebih luas bagi mereka untuk mengembangkan potensi diri dan berkontribusi bagi bangsa dan negara Indonesia secara lebih optimal. (SR/Adv/DPRDkaltim)

Samarinda, biwara.co – Ananda Emira Moeis, Anggota DPRD Kaltim, mendorong Pemerintah Provinsi Kaltim, untuk meningkatkan alokasi anggaran ke sektor pertanian.

Nanda sapaannya menjelaskan sektor pendidikan dan kesehatan selalu menjadi kebutuhan dasar yang harus dipenuhi oleh pemerintah daerah.

Namun, dirinya juga menegaskan bahwa sektor pertanian tidak boleh diabaikan karena memiliki peran penting dalam pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat.

“Kami akan bahas di badan anggaran bersama pemerintah provinsi. Selain anggaran pendidikan dan kesehatan sebagai kebutuhan dasar, sektor pertanian pun juga harus dikuatkan”, kata Nanda, Sabtu (4/11/2023).

Nanda menyoroti pentingnya dukungan infrastruktur untuk sektor pertanian, seperti irigasi dan jalan tani.

Menurutnya, hal ini akan membantu petani meningkatkan produktivitas dan kualitas hasil panen mereka.

Oleh karena itu, ia berencana untuk membahas masalah ini dengan badan anggaran bersama dengan pemerintah provinsi.

Dengan demikian, Ananda menekankan bahwa sektor pertanian adalah salah satu sektor yang perlu diperkuat secara bersama-sama untuk mencapai tujuan pembangunan daerah yang lebih baik serta kesejahteraan masyarakat yang lebih baik pula.

“Dukungan terhadap sektor pertanian yakni infrastruktur seperti irigasi, jalan tani, dan hal lain yang juga harus diperhatikan,” lanjutnya.

Dalam hal ini, Muhammad Samsun, Wakil Ketua DPRD Kaltim, melaporkan bahwa anggaran pertanian yang dialokasikan saat ini mencapai Rp117 miliar atau hanya sekitar 7 persen dari total APBD Kaltim.

Namun, ia mengusulkan agar alokasi anggaran untuk sektor pertanian meningkat menjadi sekitar 20 pendidikan untuk mendorong pertumbuhan dan perkembangan sektor tersebut sebagai unggulan di wilayah tersebut.

Menurutnya, upaya untuk memajukan sektor pertanian pangan masih belum optimal dan masih perlu ditingkatkan.

Dirinya menegaskan peningkatan alokasi anggaran akan membantu meningkatkan produksi dan kualitas hasil pertanian serta memperkuat ekonomi daerah secara keseluruhan.

“Upaya untuk mengunggulkan sektor pertanian pangan masih belum optimal,” ungkapnya. (SR/Adv/DPRDkaltim)

Samarinda, biwara.co – Komisi II DPRD Kaltim mengadakan rapat dengar pendapat (RDP) dengan Disperindagkop dan UKM Kaltim pada hari Jumat, tanggal 3 November 2023.

Dalam RDP tersebut, Nidya Listiyono selaku Ketua Komisi II DPRD Kaltim menyampaikan bahwa mereka meminta Disperindagkop dan UKM Kaltim untuk memastikan ketersediaan bahan pokok menjelang akhir tahun 2023.

Rapat ini dilaksanakan sebagai upaya untuk meningkatkan koordinasi antara Komisi II DPRD Kaltim, Disperindagkop, dan UKM Kaltim dalam menjaga stabilitas harga dan ketersediaan bahan pokok di wilayah Kalimantan Timur.

Dengan adanya sinergi antara pemerintah daerah dan pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UKM), diharapkan dapat tercipta kondisi ekonomi yang stabil dan berkelanjutan bagi masyarakat Kalimantan Timur.

Nidya juga menekankan pentingnya memastikan ketersediaan pangan yang cukup untuk masyarakat jelang akhir tahun 2023 hingga awal tahun 2024.

Hal ini dilakukan agar masyarakat tidak mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka.

“Saya ingin memastikan juga terkait ketersediaan pangan kita jelang akhir tahun 2023 hingga 2024 aman,” kata Nidya, Jumat (3/11/2023).

“Jangan sampai ada kelangkaan-kelangkaan yang kemarin terjadi, misalnya seperti minyak, beras dan lain sebagainya,” lanjutnya.

Dalam sebuah rapat yang diadakan, dibahaslah mengenai realisasi program kerja tahun 2023 dan rencana program kerja tahun 2024.

“Rapat yang dilakukan dalam rangka mengevaluasi kinerja instansi, baik di 2023 dan tahun mendatang,” jelasnya.

Namun meskipun demikian, Nidya memberikan apresiasi terhadap perkembangan dan inovasi yang terus digaungkan oleh Disperindagkop UKM Kaltim serta kontribusinya terhadap semua sektor perekonomian.

Tentunya hal-hal yang berkaitan dengan peningkatan ekonomi masyarakat akan selalu didukung secara penuh oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) dan fasilitas semaksimal mungkin akan diberikan, tegasnya.

“Tentunya hal-hal yang berhubungan dengan peningkatan ekonomi masyarakat, pasti Pemerintah Provinsi (Pemprov) mendukung penuh dan memberikan fasilitas semaksimal mungkin,” tegasnya. (SR/Adv/DPRDkaltim)

Samarinda, biwara.co – Seluruh rumah sakit umum daerah (RSUD) di Kaltim didorong untuk mengoptimalkan program Sistem Rujukan Online (Sisrute) guna memudahkan masyarakat yang membutuhkan rujukan.

Hal ini diungkapkan oleh Akhmed Reza Fachlevi, Ketua Komisi IV DPRD Kaltim, yang juga mendorong agar Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit (SIMRS) dapat dilaksanakan dengan baik sehingga proses informasi bagi masyarakat dapat menjadi lebih mudah.

Dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan rumah sakit, program Sisrute diharapkan bisa mengintegrasikan seluruh alur proses pelayanan dalam bentuk jaringan koordinasi, pelaporan dan prosedur administrasi agar informasi yang diperoleh oleh masyarakat menjadi lebih tepat.

Dengan adanya sistem ini, diharapkan akan terjadi efisiensi waktu dan biaya dalam penggunaan layanan kesehatan.

Reza menekankan bahwa pentingnya pelaksanaan SIMRS dengan baik karena hal ini akan sangat membantu dalam menyediakan data pasien secara akurat dan terintegrasi.

Selain itu, SIMRS juga dapat membantu rumah sakit mengelola sumber daya manusia dan keuangan dengan lebih efektif serta memastikan ketersediaan obat-obatan yang dibutuhkan oleh pasien.

“Ini bisa mengintegrasikan seluruh alur proses pelayanan rumah sakit dalam bentuk jaringan koordinasi, pelaporan dan prosedur administrasi untuk memperoleh informasi secara tepat,” kata Reza, Jumat (3/11/2023).

Reza meminta dengan tegas agar seluruh Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) yang ada di Kalimantan Timur dapat segera melaksanakan dua sistem tersebut.

Dalam upayanya mendorong pelaksanaan sistem tersebut, Reza mengingatkan bahwa hal tersebut sudah termaktub dalam regulasi Kementerian Kesehatan melalui Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 82 Tahun 2013 dan Nomor 24 Tahun 2022.

Dalam upaya meningkatkan pelayanan kesehatan, Reza berharap bahwa seluruh RSUD di Kaltim dapat melaksanakan kedua sistem tersebut secara maksimal.

Meskipun RSUD AW Syahranie Samarinda telah menerapkannya, namun masih belum sepenuhnya optimal.

“Sejauh ini, seperti RSUD AW Syahranie Samarinda memang sudah melaksanakannya, hanya saja belum maksimal,” sebutnya.

“Ini penting karena koneksi dengan kabupaten/kota, apalagi Sisrute merupakan sistem yang memudahkan untuk pelayanan masyarakat terhadap rujukan, seandainya dari Puskesmas sudah diketahui secara online,” tambahnya.

Beberapa RSUD yang dimaksud adalah RSUD AW Syahranie Samarinda, RSUD Kanujoso Djatiwibowo Balikpapan, dan RS Jiwa Daerah (RSJD) Atma Husada Mahakam Samarinda.

Reza menekankan pentingnya menerapkan sistem operasional Sisrute yang direkomendasikan oleh Kementerian Kesehatan di semua rumah sakit yang berada di bawah naungan Pemprov Kaltim.

Selain menyediakan ruangan, Sisrute juga memberikan diagnosa penyakit dan dokter yang akan menangani pasien.

Dengan demikian, politisi Gerindra ini mendorong agar sistem ini dapat dimaksimalkan dan terdata secara online.

Hal ini tentunya akan mempermudah proses pelayanan kesehatan bagi masyarakat di wilayah tersebut.

“Oleh sebab itu, kita mendorong agar sistem ini dapat dimaksimalkan dan itu juga sudah terdata secara online,” tegasnya. (SR/Adv/DPRDkaltim)

Samarinda, biwara.co – Sapto Setyo Pramono, Anggota Komisi II DPRD Kaltim, menyoroti rendahnya serapan anggaran untuk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Provinsi Kalimantan Timur, yang masih sangat rendah.

Menurut informasi yang diperoleh, serapan UMKM di Bumi Mulawarman masih berada di bawah 60 persen, termasuk untuk sektor industri, pangan, dan sektor lainnya.

Oleh karena itu, Sapto meminta agar ada pemaparan mengenai kendala-kendala yang menyebabkan anggaran tidak terserap dengan baik.

“Kami minta pemaparan apa kendala anggaran kurang terserap,” kata Sapto, Jumat (3/11/2023).

Sapto beri saran penting bagi pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kaltim, agar data tentang UMKM disinkronkan dengan Dinas Sosial dan BPS
.
“Jangan sampai alokasi kegiatan untuk pembinaan UMKM sebesar Rp12 miliar tidak tepat sasaran atau tidak terserap tepat sasaran,” lanjutnya.

Selain itu, Sapto juga menegaskan bahwa Disperindagkop Kaltim belum menyampaikan rencana kerja mereka secara utuh untuk tahun 2024.

Meski begitu, ia tahu bahwa salah satu program yang akan dilakukan adalah membangun food station dan melakukan digitalisasi UMKM seluruh Kaltim.

Dengan begitu, pengembangan UMKM di Kaltim dapat berjalan dengan baik dan memberikan dampak positif bagi perekonomian daerah serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat.

Sapto menegaskan pentingnya upaya optimalisasi nilai tambah hasil bahan baku lokal oleh UMKM. Semua upaya ini bertujuan mengembangkan UMKM secara efektif dan memajukan ekonomi daerah secara keseluruhan.

“Namun, yang perlu disadari adalah mengupayakan optimalisasi nilai tambah hasil bahan baku lokal oleh UMKM, bagaimana mereka mendesain dari hulu ke hilir untuk 2025 agar ada modernisasi pangan menjadi produk kemasan,” tegasnya.

Sapto minta agar Disperindagkop Kaltim memaksimalkan program agar anggarannya dapat terserap dengan baik untuk meningkatkan kapasitas UMKM.

Menurutnya, program tersebut harus dimulai dari pelatihan, pengelolaan usaha, pengemasan, digitalisasi, hingga pemasaran. Dengan cara ini, UMKM akan semakin berkembang dan mampu berkontribusi positif terhadap perekonomian Indonesia.

“Keberadaan UMKM amat vital agar Indonesia tidak mengalami inflasi. Jika UMKM mandek dampaknya negara mengalami kemerosotan ekonomi,” pungkasnya. (SR/Adv/DPRDkaltim)