Bontang, biwara.co – Sadar akan luasnya pengaruh lingkungan saat ini, maka untuk melindungi generasi muda bangsa, Pemerintah Daerah melaksanakan antisipasi dini dalam rangka Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan, Peredaran Gelap Narkotika, Prekursor Narkotika dan Psikotropika.

Untuk itu, Anggota DPRD provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) Agiel Suwarno, turun ke masyarakat, menggelar penyebarluasan Peraturan Daerah (Perda) terkait Perda provinsi Kaltim Nomor 4 tahun 2022, tentang Fasilitasi Pencegahan, Pemberantasa, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika di Gunung Elai Bontang Utara, pada Minggu (29/10/2023).

“Seperti memberikan informasi mengenai larangan dan bahaya penyalahgunaan narkotika, prekursor narkotika dan psikotropika melalui berbagai media informasi, serta melakukan koordinasi dan komunikasi kebijakan dan tindakan dengan
instansi vertikal tentang Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, Prekursor Narkotika dan Psikotropika,” ujarnya.

Selain itu, Pemerintah Provinsi (Pemprov), kata Agiel sapaan akrabnya, juga telah bekerja sama dengan lembaga pendidikan, lembaga keagamaan, lembaga non pemerintah, organisasi kemasyarakatan, organisasi kepemudaan atau institusi lainnya untuk melakukan gerakan anti narkotika.

“Serta terus melakukan pengawasan terhadap Aparatur Sipil Negara dan pejabat publik,” sambungnya.

Agiel juga mengatakan, dengan adanya Program Desa/Kelurahan Bersih Narkoba (Desa/Kelurahan Bersinar) merupakan suatu gerakan, untuk menjadikan agar desa bersih dari narkoba.

“Hal ini, saya berharap dapat menjadi program prioritas di desa-desa atau seluruh kelurahan yang ada di kutim. Dengan alokasi anggaran APBD maupun anggaran lain, yang sah dimana terselenggara kegiatan pencegahan, pemberdayaan masyarakat dan rehabilitasi,” jelasnya.

Perlu diketahui, untuk menjelaskan secara rinci tentang perda pencegahan Narkoba ini, Agiel turut mengundang narasumber Cokorda Istri Sinta penyuluh Narkoba Ahli Pertama, dan M. Alkhawari penyuluh P4GN.(*)

Balikpapan, biwara.co – Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) Eddy Sunardi Darmawan, menggelar Penyebarluasan terkait Peraturan Daerah (Perda) tentang Kepemudaan. Saat ini, pemerintah berupaya untuk menyadarkan pemuda Indonesia akan partisipasi diri mereka untuk terlibat dalam proses pembangunan negara.

Dimana, undang-undang tentang Kepemudaan mendefinisikan pemuda sebagai warga negara Indonesia yang memasuki periode penting dalam pertumbuhan dan perkembangan bangsa.

Kali ini, Sekretaris komisi IV DPRD Kaltim itu, menggelar Penyebarluasan perda di daerah pemilihannya (dapil) Kota Balikpapan, Lapangan bulu tangkis Rt. 01 Kel. Graha Indah Kecamatan Balikpapan Utara, pada Minggu (29/10/2023).

“Kegiatan ini menjadi upaya pemerintah untuk menyadarkan pemuda Indonesia terkhusus di Benua Etam, akan pentingnya memiliki jiwa nasionalisme yang menjadi pengikat bagi seluruh warga negara Indonesia,” kata Eddy sapaan akrabnya.

Dimana, menurut dirinya, dalam konteks kesejarahan Indonesia, pemuda adalah tonggak pendiri nasionalisme bagi Indonesia.

“Di masa kini, bentuk menguatnya nasionalisme dan identitas ideologis kebangsaan pemuda Indonesia, adalah dalam wujud toleransi dan kebersamaan. Saya kira, hal ini dapat menjadi wadah pemersatu bagi pemuda bangsa agar dapat menjamin keutuhan negara kita, bangsa Indonesia hingga ke masa yang akan datang,” tuturnya.

Selain itu, dirinya kembali menjelaskan, sebagai masyarakat Indonesia yang berketuhanan, pemuda perlu menguatkan mentalitas positif berlandaskan pada nilai spiritual keagamaan yang menjadi kepercayaan masing-masing.

“Dengan begitu, perbedaan agama ini hendaknya tidak dijadikan alasan untuk mencurangi dan berprasangka buruk kepada sesama warga negara kita,” ujarnya.

Namun, seharusnya bisa menjadi alasan utama agar dapat saling bertoleransi sesama masyarakat Indonesia.(*)

Samarinda, biwara.co – Pendapatan dan daya beli masyarakat memiliki peranan penting dalam perekonomian suatu daerah.

Namun, pengurangan tenaga kerja di beberapa sektor tertentu juga memberikan dampak yang cukup signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.

Selain itu, pergeseran budaya membeli langsung ke transaksi online juga berdampak pada banyaknya tenant yang ditutup di sejumlah pusat perbelanjaan.

Oleh karena itu, pemerintah harus lebih giat membaca berbagai peluang usaha perekonomian agar dapat menciptakan lebih banyak peluang usaha yang selain menjadi sumber pendapatan bagi daerah, juga mampu menyerap tenaga kerja lokal.

Dalam hal ini, pemerintah perlu mengidentifikasi potensi-potensi ekonomi yang ada di daerah dan memperkuat sektor-sektor unggulan untuk meningkatkan daya saing dan produktivitas.

Baharuddin Muin, Wakil Ketua Komisi II DPRD Kaltim, memberikan apresiasi yang tinggi terhadap peningkatan ekonomi daerah dalam dua tahun terakhir.

Menurutnya, pertumbuhan ekonomi yang positif ini harus dimanfaatkan secara maksimal oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur untuk menciptakan lapangan pekerjaan yang lebih terbuka pada tahun 2024.

Setiap tahun ribuan lulusan perguruan tinggi yang membutuhkan pekerjaan dan pengangguran masih menjadi masalah di tiap daerah.

Oleh karena itu, Muin berpendapat bahwa solusi harus segera diberikan agar para lulusan perguruan tinggi dapat terserap di dunia kerja. Tujuannya meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memperkuat perekonomian daerah.

Muin menekankan pentingnya keterbukaan lapangan pekerjaan yang lebih maksimal pada tahun 2024 sebagai langkah strategis menghadapi tantangan masa depan.

“Hal ini tentunya tidak terlepas dari pengaruh ekonomi secara global, peningkatan APBD Kaltim. Setiap tahun ribuan lulusan perguruan tinggi ditambah pengangguran yang memerlukan ruang dalam dunia kerja. Ini harus diberikan solusi,” kata Muin.

Dalam menghadapi tantangan-tantangan tersebut, pemerintah harus bekerja sama dengan para pemangku kepentingan lainnya seperti dunia usaha, akademisi, serta masyarakat secara luas untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif dan ramah bagi para investor.

“Proyeksi pendapatan Pemprov Kaltim pada 2024 telah memperhatikan sungguh-sungguh keadaan ekonomi makro yang sedang terjadi saat ini agar target yang telah ditetapkan dapat terpenuhi,” tegasnya. (SR/Adv/DPRDkaltim)

Samarinda, biwara.co – Beberapa waktu yang lalu, evaluasi kinerja dilakukan oleh Akmal Malik, Pj Gubernur Kaltim, melibatkan seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) di wilayah tersebut.

Hasil evaluasi menunjukkan bahwa banyak OPD yang tidak mampu mencapai serapan anggaran di atas 50 persen, meskipun saat itu sudah Oktober 2023.

Akibat dari temuan tersebut, Akmal Malik memberikan rapor merah kepada OPD yang memiliki serapan anggaran rendah.

Hal ini mendapat sorotan penting bagi Ananda Emira Moeis, Anggota DPRD Kaltim. Dia mendukung tindakan tegas Pj Gubernur Kaltim dalam menangani masalah kinerja kurang maksimal dari OPD tersebut.

“Saya setuju Pj Gubernur kasih raport merah, apalagi kalau realisasinya masih di bawah 50 persen,” kata Ananda Emira Moeis, Minggu (29/10/2023).

Ananda Moeis memberikan peringatan bahwa APBD Kaltim tahun 2023 akan mencapai angka yang fantastis, yaitu sebesar Rp25,32 Triliun. Hal ini seharusnya menjadi motivasi bagi seluruh OPD di Kaltim untuk meningkatkan kinerjanya secara maksimal.

“Digenjot lah kinerjanya, apalagi APBD Kaltim kan meningkat jadi Rp25,32 Triliun. Itu angka luar biasa loh bagi Kaltim,” ujarnya.

Anggota Komisi IV DPRD Provinsi Kaltim menambahkan bahwa anggaran yang besar tersebut harus dimanfaatkan secara optimal untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

Dia berharap agar pemerintah dapat memahami betapa pentingnya keberadaan APBD dalam menunjang dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Dalam hal ini, penting bagi para pejabat pemerintahan untuk mengelola dana tersebut dengan transparansi dan akuntabilitas yang tinggi demi kepentingan bersama.

“Dimaksimalkan lagi penggunaan anggaran di OPD itu. Sayang pemasukan anggaran kita sudah besar, masa realisasinya tidak tercapai, kan sayang, ayolah, dimaksimalkan kerjanya. Ayo lebih kerja keras dan ikhlas biar lebih maksimal,” tegasnya.

Sebagai wakil rakyat, Ananda Moeis juga menyampaikan harapan agar APBD Kaltim tahun 2023 dapat digunakan dengan sebaik-baiknya untuk membantu memajukan daerah dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat setempat. (SR/Adv/DPRDkaltim)

Samarinda, biwara.co – Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda tengah memastikan proyek pembangunan Teras Samarinda akan rampung pada akhir tahun 2023.

Teras Samarinda ini dikebut pengerjaannya lantaran bakal menjadi ikon baru Kota Tepian.

Ananda Emira Moeis, Anggota Komisi IV DPRD Kaltim, memberikan dukungan terhadap proyek pembangunan Teras Samarinda tersebut.

Menurutnya, Tepian Mahakam yang merupakan wajah Samarinda sudah sepatutnya dilakukan perbaikan.

“Walau begitu, prioritasnya bagaimana. Sebab banyak loh yang lebih prioritas. Jadi kalau dibilang perlu, ya perlu, tapi prioritas enggak, mana yang lebih prioritas dengan program lainnya,” kata Nanda sapaan akrabnya.

Dalam proses pembangunan Teras Samarinda, Pemerintah Kota Samarinda juga menjamin bahwa seluruh tahapan pembangunan akan dilakukan dengan seksama dan sesuai dengan aturan dan regulasi yang berlaku.

Selain itu, semua material yang digunakan dalam proses pembangunan juga dipilih secara selektif dan berkualitas tinggi agar hasil akhirnya dapat mencapai standar mutu yang diharapkan.

Pembangunan Teras Samarinda diharap memberika dampak positif bagi ekonomi lokal, area usaha UMKM kuliner dan kerajinan tangan, meningkatkan perekonomian daerah.

“Kira-kira apakah jadi prioritas, kalau saya sih begitu. Kalau memang perlu, ya perlu. Apalagi ini kan estetika kota, biar kota kita semakin terlihat cantik dan indah,” lanjutnya.

Secara keseluruhan, proyek pembangunan Teras Samarinda adalah upaya Pemerintah Kota Samarinda meningkatkan kualitas hidup masyarakat serta memberikan kontribusi positif bagi perkembangan ekonomi lokal.

Oleh karena itu, dukungan dari seluruh elemen masyarakat sangatlah penting guna menjadikan proyek ini sukses dan memberikan manfaat optimal bagi semua pihak. (SR/Adv/DPRDkaltim)

Kutai Timur, biwara.co – Untuk membina Kebudayaan dalam kehidupan individu, masyarakat dan lembaga serta mewujudkan pemerataan akses aktivitas kebudayaan, maka, DPRD Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) menggelar Penyebarluasan Peraturan Daerah (Perda) tentang pemajuan kebudayaan.

Penyebarluasan Perda Nomor 10 tahun 2022 tentang pemajuan kebudayaan ini, digelar anggota Komisi III DPRD Provinsi Kaltim Safuad, di daerah pemilihan nya (dapil), Desa Ngayau, Kecamatan Muara Bengkal, Kabupaten Kutai Timur (Kutim), pada Sabtu (28/10/2023).

“Kegiatan ini untuk meningkatkan apresiasi terhadap budaya, dan penghargaan kepada pelaku pemajuan kebudayaan atau seniman daerah kita,” katanya

Dirinya mengatakan, penyebarluasan Perda Pemajuan Kebudayaan ini penting dan perlu dilakukan untuk mengawal meningkatkan semangat berkarya pelaku seni di daerah.

“Kegiatan ini sangat penting untuk mengawal kepentingan pelaku seni dan budaya di daerah, sehingga mereka mendapat kepastian dari sisi pembinaan, dan penganggaran agar mereka memiliki semangat berkarya,” ujarnya.

Maka itu, Safuad terus turun ke masyarakat, untuk menyampaikan bahwa pemerintah konsen untuk meningkatkan kebudayaan di Kaltim.

Kemudian, dia menyampaikan, bahwa kaltim merupakan salah satu provinsi yang memiliki berbagai macam suku. Maka itu, kebudayaan yang dimiliki Benua Etam mempunyai nilai tinggi yang perlu dilestarikan dan dikembangkan dengan baik.

“Untuk melestarikan kebudayaan tersebut, agar tetap eksis dikalangan generasi muda. Kami bersama pemerintah menyebarluaskan perda pemajuan kebudayaan ini ke seluruh pelosok Kaltim. Agar kebudayaan di Kaltim dapat berkembang dan tetap lestari,” jelasnya.

Dia menyebutkan, bahwa pelestarian seni budaya dapat disebarluaskan dari berbagai macam media, seperti menerbitkan pedoman buku bahasa daerah yang ada di Benua Etam.

“Serta pemberdayaan para pelaku seni lokal yang tergabung dalam kepengurusan Dewan Kesenian Budaya ketimbang harus mendatangkan artis ibu kota,” tandasnya.

Diakhir Safuad menyampaikan, ini merupakan antisipasi terhadap dinamika perubahan masyarakat yang bersifat lokal, nasional dan global itu, akan berdampak pada kebudayaan yang ada di benua etam dan pengembangannya.(*)

Tenggarong, biwara.co – Warga Kelurahan Maluhu, Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar), mendapatkan bantuan dari Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja (Distransnaker) Kukar. Bantuan tersebut berupa pembuatan kandang kambing dan penyaluran bibit kambing, serta normalisasi parit di RT 17 dan 18. Program ini bertujuan untuk menekan angka inflasi, mengurangi pengangguran, dan membantu masyarakat miskin. Program ini dilaksanakan selama 10 hari, mulai dari Jumat (27/10/2023).

Sekretaris Camat (Sekcam) Tenggarong, Syukur Eko Budi Santoso, mengapresiasi program ini sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Maluhu. Ia mengatakan bahwa kambing adalah salah satu hewan ternak yang memiliki potensi baik di daerah ini, dan normalisasi parit adalah salah satu langkah untuk menjaga lingkungan dan mencegah banjir.

“Kami berharap masyarakat Maluhu bisa mandiri dalam mengembangkan sektor peternakan dengan bantuan kambing ini. Kami juga ingin mendorong kemandirian masyarakat dalam hal ini,” ucap Syukur, Sabtu (28/10/2023).

Selain itu, Syukur Eko Budi Santoso juga mengatakan bahwa normalisasi parit yang dilakukan merupakan kegiatan yang penting untuk menjaga lingkungan dan mencegah banjir. Ia mengatakan bahwa parit dapat berperan sebagai pengendalian banjir, terutama menjelang musim hujan.

“Kami berharap masyarakat Maluhu bisa hidup nyaman dan aman dari banjir. Kami juga ingin menjaga lingkungan dengan normalisasi parit ini. Kami berharap program ini bermanfaat bagi masyarakat,” tuturnya. (adv/kominfokukar)

Kukar, biwara.co – Muhammad Samsun, Wakil Ketua DPRD Kaltim, gelar reses di Jalan Houling Asta Minindo, KM 6, Kecamatan Loa Kulu, Kutai Kartanegara pada Jumat (27/10/2023).

Dalam agenda ini, Samsun menyoroti masalah adanya sekitar 100 hektare lahan pertanian yang masih tidur di wilayah Loa Kulu belum tergarap.

“Jujur kondisi ini sangat disayangkan. Ditengah menurunnya produksi hasil pertanian Kaltim, justru masih ada lahan pertanian yang belum dapat tergarap,” kata Samsun.

Politisi PDIP itu menjelaskan masyarakat setempat belum bisa menggarap lahan karena kurangnya dukungan irigasi yang dibutuhkan untuk pengelolaan lahan pertanian.

Untuk itu, Samsun berkomitmen untuk bekerja sama dengan pihak terkait dalam mencari solusi terbaik guna mengatasi permasalahan ini.

Ia berharap pemerintah daerah memberikan perhatian lebih pada isu ini dan memberikan bantuan serta fasilitas yang dibutuhkan oleh masyarakat setempat untuk meningkatkan produktivitas pertanian mereka.

“Ini momentum penting dalam memperjuangkan hak-hak petani setempat dan meningkatkan kesejahteraan mereka melalui pengembangan sektor pertanian yang lebih baik dan berkelanjutan,” jelasnya.

Para petani seringkali menghadapi masalah ketersediaan pupuk yang membuat mereka sulit untuk membuka lahan dan menanam padi.

Akibatnya, gagal panen menjadi ancaman nyata yang berdampak merugikan secara ekonomi.

Situasi ini semakin memprihatinkan karena produktivitas lahan pertanian di Kaltim terus mengalami penurunan dalam beberapa dekade terakhir akibat alih fungsi lahan yang semakin marak. Oleh karena itu, misi Kaltim swasembada beras hanya menjadi angan-angan belaka.

Samsun khawatir jika tidak ada dukungan dari pemerintah terkait irigasi dan ketersediaan pupuk, para petani memilih beralih profesi. Dalam jangka panjang, hal ini tentu akan berdampak negatif pada ketahanan pangan daerah.

Pemerintah perlu memberikan akses mudah dan murah terhadap pupuk dan pengembangan sistem irigasi yang efektif dan ramah lingkungan. Pelatihan teknis juga diperlukan untuk meningkatkan produktivitas petani.

Tujuannya adalah mencapai swasembada beras di Kaltim dan memenuhi kebutuhan hidup petani.

“Selayaknya orang pada umumnya petani juga harus memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, belum lagi keperluan anak sekolah dan lainnya. Kalau hasil pertanian menjadi tidak maksimal mereka bisa beralih,” tegasnya. (SR/Adv/DPRDkaltim)

Samarinda, biwara.co – Perusahaan tambang berkewajiban untuk melakukan rekonsiliasi terhadap tanah dan lahan pasca kegiatan tambang.

Namun nyatanya, sejumlah perusahaan masih abai dan tidak melakukan kewajiban tersebut.

Perusahaan tambah wajib menutup lubang bekas tambang atau void, dan melakukan penghijauan serta menanam pohon di area sekitar bekas penambangan.

Muhammad Udin, Anggota Komisi III DPRD Kaltim, menyoal perusahaan tambang yang masih lalai melakukan kewajiban mereka.

Udin menyebutkan satu perusahaan yang tahun ini masuk pasca tambang, PT Teguh Sinar Abadi (TSA).

Perusahaan itu dinilai bertanggung jawab untuk menutup void dan mengembalikan fungsi lahan sesuai dengan dokumen feasibility study dan analisis dampak lingkungan yang telah disetujui.

“Void itu harus ditutup, kecuali ada permintaan dari masyarakat untuk memanfaatkannya ke budidaya ikan atau air bersih. Tapi itu harus ada perubahan dokumen dan pengawasan yang ketat,” sebutnya.

Udin menjelaskan bahwa void yang tidak ditutup akan menjadi masalah di kemudian hari. Lebih parah bila menjadi danau-danau lepas tambang yang justru memakan korban jiwa.

Sebab di beberapa kejadian, ada anak-anak yang tenggelam di lubang bekas tambang.

Udin mendesak pemprov menegakan pengawasan kegiatan perusahaan pasca tambang.

“Saya meminta inspektur tambang dan daerah untuk bisa mengawasi kegiatan pasca tambang di Kaltim,” kata Udin, Kamis (26/10/2023).

Udin menekankan, sejauh ini pihaknya acap kali menemukan perusahaan tambang yang tak melakukan kewajibannya, yaitu untuk menutup lubang bekas tambang atau void.

Di satu sisi, Udin juga menyoroti void yang hendak dimanfaatkan untuk kebutuhan air bersih di Bontang.

Menurutnya, hal tersebut bisa jadi solusi alternatif namun tetap harus ada rencana jangka panjang lain untuk kebutuhan air bersih. Perlu diadakan uji kelayakan dan kandungan dari air minum untuk kebutuhan masyarakat.

“Kita tidak bisa bergantung terus pada void untuk air bersih. Harus mencari alternatif lain, seperti membangun embung atau sumur bor. Perusahaan juga harus menjaga kualitas air di void itu agar tidak tercemar atau terkontaminasi,” tegasnya.

Anggota Komisi III ini meminta peran aktif masyarakat untuk menyampaikan laporan jika mengetahui ada pelanggaran dari perusahaan tambang. Hal ini juga sebagai upaya untuk menjaga lingkungan. (SR/Adv/DPRDkaltim)

Kukar, biwara.co – Kampung Kopi Luwak di Desa Prangat Baru, Marangkayu, Kukar, mulai dikenal pecinta kopi tidak hanya di Kaltim, tapi juga di Indonesia.

Keunikan kopi luwak Prangat Baru bukan hanya dari berasal dari hasil feses hewan luwak, namun juga merupakan biji kopi yang tumbuh subur di tengah perkebunan karet.

Sejak mendapat dukungan dari pemerintah dan Pertamina, kebun kopi milik Rindoni dibuat menjadi objek wisata untuk menarik minat masyarakat berkunjung.

Rindoni, pemilik Kampung Kopi Luwak, mengatakan setiap harinya selalu ada masyarakat yang berkunjung ke kebun kopi miliknya. Bahkan sebelum kebun kopinya diubah menjadi objek wisata. Warga sekitar penasaran dengan cita rasa kopi luwak Kukar tersebut.

Ia menjual bubuk Kopi Luwak olahannya seharga Rp 210 ribu per kemasan 50 gram, atau mencapai Rp 4,2 juta per kilogram. Harga yang cukup tinggi untuk kopi luwak berkualitas dari Perangat Baru.

Jenis varietas kopi luwak yang tumbuh di Prangat Baru ialah kopi liberika. Secara sporadis, kopi liberika dapat dijumpai di seluruh Kalimantan Timur karena secara letak geografisnya lebih rendah.

Varietas kopi ini tumbuh subur di dataran rendah dengan campuran tanah liat dan pasir.

“Jenis kopi yang saya kembangkan adalah liberika. Total lahan yang ada mencapai sembilan hektare dari jumlah ini baru dua hektar yang saya tanami liberika sedangkan yang tujuh hektare lagi masih dalam pengembangan yang saat ini menunggu proses pembibitan,” kata Rindoni.

Kampung Kopi Luwak ini dapat apresiasi dari Muhammad Samsun, Wakil Ketua DPRD Kaltim, saat kunjungan reses ke pelbagai desa di Kukar.

“Kita patut berbangga, di Kaltim ada kopi luwak yang namanya sudah tersohor di nusantara. Ini menunjukkan petani kita hebat dan mampu menghasilkan produk berkualitas,” kata Samsun, Rabu (25/10/2023).

Ia menyampaikan, kopi luwak yang ditanam di sela-sela pepohonan kebun karet itu memiliki cita rasa khas dan aromatik. Punya cita rasa dan keunikan tersendiri.

“Kopi liberika ini jarang ditemukan di daerah lain. Ini produk unggul dan wajib diberikan perhatian serius dalam pengembangannya. Saya akan menyampaikan aspirasi ini ke pemerintah provinsi dan pusat agar mendapat dukungan lebih,” paparnya.