Kukar, biwara.co – Desa wisata di Loa Duri mendapat perhatian Wakil Ketua DPRD Kaltim Muhammad Samsun.

Hal ini ia ungkapkan setelah menerima aspirasi warga Loa Duri tentang pengembangan desa wisata di sana.

Desa wisata di Loa Duri menyajikan wisata alam, wisata rohani, dan wisata adat. Paket komplit ini membutuhkan pengembangan yang berdampak pada peningkatan perekonomian warga yang terlibat di sektor pariwisata.

“Pengembangan desa wisata itu sangat penting karena meningkatkan ekonomi kerakyatan. Kehadiran para wisatawan berdampak pada perputaran uang di wilayah yang semakin bagus,” kata Samsun, Rabu (25/10/2023).

Samsun mengimbau masyarakat setempat untuk selalu menjaga kebersihan, keamanan, dan kenyamanan di Loa Duri agar pengunjung kembali datang dan menjadikan desa wisata tersebut sebagai destinasi favorit.

Samsun mendorong Loa Duri bisa menjadi tujuan wisata baik lokal maupun luar Kaltim.

Ia menghimbau pemerintah daerah dan masyarakat Kukar agar dapat mengembangkan potensi wisata di Loa Duri, dibutuh perhatian pemerintah dalam peningkatan sarana dan prasarana desa wisata.

“Memang harus bersama-sama, mendukung pengembangan desa wisata karena itu adalah aset daerah yang potensial,” tegasnya.

Wisata adat memperkenalkan bagaimana budaya dan adat istiadat di Loa Duri terus berjalan dengan keunikan dan kekhasan mereka secara turun-temurun. Hal ini bisa menjadi daya tarik tersendiri bagi para wisatawan.

“Kita juga harus melestarikan budaya dan adat istiadat kita, agar wisatawan dapat merasakan keunikan dan kekhasan daerah,” lanjutnya.

Dukungan pengembangan lain bagi desa wisata Loa Duri Kukar, ialah peningkatan kesejahteraan petani berupa bantuan pengadaan pupuk dan pembangunan jalan penghubung antar-desa.

“Petani di sini sangat membutuhkan bantuan pupuk, karena tanahnya kurang subur. Jalan penghubung antar desa juga harus disegerakan, agar akses transportasi dan pemasaran hasil pertanian lebih mudah,” pungkasnya.

Akses jalan dinilai sangat penting untuk melancarkan distribusi hasil pertanian, sekaligus akses transportasi dan penghubung antar daerah di sekitar desa Loa Duri. (SR/Adv/DPRDkaltim)

Berau, biwara.co – Kabupaten Berau memiliki banyak destinasi wisata khususnya di Pulau Derawan, Pulau Maratua, dan Labuan Cermin.

Pesona keindahan laut dan Danau Labuan Cermin tidak hanya menarik wisatawan asing namun juga wisatawan dalam negeri.

Sayangnya akses perjalanan yang jauh membutuhkan waktu tempuh dan biaya yang cukup besar untuk sampai ke tempat-tempat eksotis tersebut.

Sebagai contoh, bila ditempuh melalui jalur darat dan laut, maka dibutuhkan waktu 15-20 jam dari Samarinda untuk sampai ke Pulau Derawan. Bila ditempuh melalui jalur udara, harga tiket pesawat ke Berau tergolong sangat mahal.

Muhammad Adam Sinte, anggota DPR Kaltim membandingkan estimasi biaya yang lebih murah untuk sampai ke Bali, yang telah menjadi tujuan favorit wisata Indonesia.

“Jadi, kalau dilihat wisatawan yang datang ke Bali lebih banyak dari pada ke Berau, karena biaya yang mahal sampai ke sini. Kalau ke Bali, hanya dengan biaya Rp2 juta sudah sampai, tapi ke sini biayanya lebih banyak, sampai Rp5 juta lebih,” kata Adam, Rabu (25/10/2023).

Bila dibandingkan dengan pesona Bali maka destinasi wisata di Kabupaten Berau pun tak kalah cantiknya. Bahkan Pulau Maratua disandingkan dengan kepulauan Maldives.

“Namun untuk kesana tidaklah mudah, lantaran minimnya akses infrastruktur jalan dan fasilitas, sarana dan prasarana penunjangnya,” jelasnya.

“Belum lagi biaya transportasi mahal dan sebagainya, ini akan berpengaruh pada jumlah kedatangan wisatawan ke tempat tersebut,” lanjutnya.

Adam berpendapat kurangnya minat wisatawan memilih Berau sebagai salah satu tempat wisata favorit karena akses jalan yang kurang baik. Ada banyak kerusakan pada titik-titik jalan sepanjang Samarinda menuju Berau.

Salah satu penyebab kerusakan jalan poros Samarinda Berau ialah penggunaan jalan oleh kendaraan operasional pengangkut batubara dan kelapa sawit.

Padahal DPRD Kaltim telah lama membuat regulasi berupa Perda terkait jalan khusus tambang batubara dan kelapa sawit.

Sayangnya, aturan tersebut masih saja kerap dilanggar oleh perusahaan-perusahaan pertambangan dan perusahaan kelapa sawit.
Fakta di lapangan memperlihatkan bahwa masih banyak kendaraan operasional tambang batubara dan kelapa sawit yang menggunakan jalan umum untuk aktivitasnya.

Padahal dalam aturannya, perusahaan harus menyiapkan sendiri jalan-jalan untuk operasionalnya.

“Kami baru mengesahkan Perda jalan hauling khusus batubara dan sawit. Tapi memang banyak kendala kita. Saya dapat informasi, jalan-jalan kita, jalan negara, jalan provinsi masih dikuasai truk-truk pengangkut CPO dan batubara, padahal Perda kita sudah mengharuskan mereka membuat jalan khusus, kecuali crossing jalan tapi itu harus ada izin juga. Ini harus dibenahi,” tegas Adam Sinte.

Adam Sinte meminta Pemprov Kaltim untuk tegas terhadap perusahaan yang masih menggunakan jalan negara dan tidak abai terhadap kerusakan jalan penghubung menuju daerah-daerah wisata di Kalimantan Timur.

Hal ini karena pariwisata juga memberi kontribusi yang besar ke kas daerah.

“Kalau jalan-jalan sudah mulus, walaupun wisatawan yang datang harus lewat darat, tapi mereka bisa menikmati perjalanan dengan menyenangkan. Yang paling penting adalah kita siapkan rest area untuk beristirahat, itu harus jadi perhatian utama. Jadi mereka bisa singgah di sana, tempatnya juga harus bersih dan nyaman, karena kita sepakat bahwa Kaltim memiliki destinasi wisata andalan bisa di jual,” pungkasnya. (SR/Adv/DPRDkaltim)

Samarinda, biwara.co – Ananda Emira Moeis, Anggota Komisi IV DPRD Kaltim, mendorong pemerindah daerah lebih memasifkan sosialisasi Balai Latihan Kerja (BLK).

Hal itu jadi upaya pemerintah guna meningkatkan minat masyarakat untuk meningkatkan keterampilan di BLK.

“Masih banyak masyarakat di Kaltim ini yang belum mengetahui BLK, termasuk tujuannya untuk apa. Jadi harus disosialisasikan terus kepada masyarakat, sehingga masyarakat juga bisa mengetahui dan mengikuti pelatihan kerja di sana (BLK),” kata Ananda Emira Moeis, Rabu (25/10/2023).

Politisi PDIP Kaltim ini menjelaskan bahwa, BLK merupakan salah satu fasilitas yang disediakan pemerintah untuk melakukan berbagai macam pelatihan kerja.

Sehingga  melalui pelatihan itu bisa menciptakan tenaga kerja unggul yang berdaya saing di dunia kerja maupun dunia usaha.

Ananda meyakini bahwa melalui program pelatihan yang dilakukan akan memberikan kesempatan bagi seluruh masyarakat, terutama masyarakat usia kerja atau yang berumur di atas 17 tahun.

“Itu akan memberikan kesempatan kepada masyarakat pencari kerja. Apalagi saat ini banyak persyaratan ketika masuk ke dunia kerja, seperti harus memiliki keterampilan, mampu bekerja sesuai target, memiliki pengalaman dan masih banyak lagi,” jelasnya.

“Jadi kalau mengikuti pelatihan kan ada sertifikatnya ini memberikan pelatihan, nah ini akan memberikan kemudahan bagi masyarakat saat melamar pekerjaan di perusahaan-perusahaan,” lanjutnya.

Dirinya berharap pemerintah untuk lebih meningkatkan lagi sosialisasi BLK kepada masyarakat.

Kemudian masyarakat yang sudah mengetahui BLK bisa mengikuti pelatihan atau bisa saling memberi informasi kepada keluarga ataupun sahabat.

Menurut Legislator Dapil Kota Samarinda ini bahwa, BLK juga sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) para pekerja, serta mengurangi angka pengangguran.

“BLK itu memang khusus untuk memberikan pelatihan. Sekarang sudah banyak perusahaan melakukan perekrutan tenaga kerja, jadi para pencari kerja tentu harus memiliki keterampilan, sehingga bisa mengisi peluang yang ada,” tegasnya. (SR/Adv/DPRDkaltim)

Samarinda, biwara.co – Ketua Komisi IV DPRD Kaltim, Akhmed Reza Fachlevi, menyoroti APBD 2024 sebesar Rp20,67 triliun yang telah ditetapkan beberapa waktu lalu.

Reza meminta agar Pemprov memaksimalkan alokasi sebesar itu untuk sektor pendidikan, pemberdayaan masyarakat desa, peningkatan kualitas SDM, dan olahraga di Kukar.

“Kami juga sudah umumkan di beberapa OPD, seperti Disdikbud yang menyalurkan beasiswa. DPMD ada bantuannya untuk masyarakat desa dan juga untuk Dispora,” kata Reza, Selasa (24/10/2023).

Pada sektor pendidikan, Reza meminta agar Pemprov meningkatkan kualitas infrastruktur pendidikan, salah satunya dalam pengadaan beasiswa bagi pelajar dan mahasiswa Kukar.

“Ini penting untuk mendapat perhatian dari pemerintah provinsi. Seperti meningkatkan kualitas infrastruktur pendidikan dan lainnya,” lanjutnya.

Ketua Komisi IV DPRD Kaltim ini menjelaskan walaupun penerima beasiswa Kukar Idaman bagi pelajar dan mahasiswa sangat banyak, namun tetap tidak mengcover pelajar dan mahasiswa Kukar seluruhnya.

Ia menegaskan bahwa pemprov terus melaksanakan program beasiswa Kaltim Tuntas untuk mengcover siswa dan mahasiswa yang tidak mendapat beasiswa Kukar Idaman.

Berdasarkan keluhan masyarakat, Reza menjelaskan bahwa tidak semua pelajar dan mahasiswa mendapat informasi terkait Beasiswa Kaltim Tuntas.

Padahal beasiswa ini selalu diadakan oleh Pemprov Kaltim setiap tahun.

“Saya banyak mendapat informasi dari masyarakat bahwa mereka kesulitan untuk mendapat informasi terkait Beasiswa Kaltim Tuntas dari pemprov selama ini, bahkan ada juga yang kesulitan untuk mendaftar beasiswa tersebut,” pungkasnya. (SR/Adv/DPRDkaltim)

Samarinda, biwara.co – Terdapat 187 desa/kelurahan di Kaltim yang belum teraliri listrik dengan layak.

Padahal Kaltim merupakan daerah yang kaya sumber daya energi. Para legislatif mengusulkan pengadaan aliran listrik di desa/kelurahan dengan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Komunal sebagai alternatif sumber energi terbarukan.

Muhammad Samsun, Wakil Ketua DPRD Kaltim menyuarakan keresahannya terhadap masalah ini. Dia mendorong kerja sama antara pemerintah daerah (Pemda) dan pemerintah provinsi (Pemprov) untuk memastikan bahwa setiap desa mendapatkan akses listrik yang layak.

“Kerja sama adalah kunci untuk mengatasi masalah listrik ini. Kami juga perlu mempersiapkan Sumber Daya Manusia (SDM) lokal dan mempromosikan pemasangan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Komunal sebagai alternatif sumber energi terbarukan,” kata Samsun, Rabu (24/10/2023).

Dengan kerja sama antara Pemprov dan Pemda, serta dukungan untuk pemasangan PLTS Komunal, diharapkan masalah listrik di Kaltim dapat segera teratasi.

Samsun berpendapat seharusnya tingkat elektrifikasi di Kaltim telah melebihi 90 persen daerah teraliri listrik.

Namun sayangnya hal tersebut masih jauh dari kenyataan.

Samsun menduga bahwa desa-desa tersebut mungkin berlokasi terlalu jauh dari saluran listrik yang ada. Sehingga dibutuhkan pembangunan alternatif sumber energi yang dapat menjangkau daerah-daerah jauh.

“Kaltim merupakan provinsi yang kaya akan sumber daya energi, sehingga tidak wajar jika masih ada daerah yang belum teraliri listrik. Dalam hal ini, kemungkinan besar, desa-desa tersebut berada terlalu jauh dari saluran listrik yang sudah ada,” jelas Muhammad Samsun.

Niat ini disampaikan saat melakukan kunjungan langsung ke daerah yang masih belum teraliri listrik, terutama di daerah Kutai Kartanegara (Kukar), sebagai salah satu daerah pemilihannya.

Terjun ke lapangan dan melihat kondisi daerah secara langsung dilakukan Samsun agar dapat memeriksa dan memastikan situasi tersebut, sehingga ia memahami dengan lebih mendalam kendala-kendala yang dihadapi oleh setiap desa. (SR/Adv/DPRDkaltim)

Samarinda, biwara.co – Hingga saat ini, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) telah melakukan upaya pembangunan dan renovasi sebanyak 5.135 rumah layak huni (RLH) yang diperuntukkan bagi warga kurang mampu.

Pembangunan RLH tersebut tidak hanya menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), melainkan juga didanai oleh Corporate Social Responsibility (CSR) dari 10 perusahaan di wilayah Kaltim.

Dalam rangka memastikan efektivitas program RLH yang didanai oleh dana CSR, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Timur meminta agar Pemprov Kaltim melakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap program tersebut.

Evaluasi ini bertujuan untuk mengevaluasi kinerja dan dampak dari program RLH pada masyarakat kurang mampu di wilayah tersebut serta memberikan rekomendasi untuk peningkatan keberhasilannya di masa depan.

Upaya pemberian RLH bagi warga kurang mampu merupakan salah satu bentuk dukungan pemerintah dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakatnya.

Selain itu, hal ini juga sejalan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan yang mengutamakan aspek sosial dan lingkungan.

Oleh karena itu, penting bagi semua pihak untuk terus bekerja sama dalam menjalankan program-program seperti ini guna menciptakan kondisi sosial yang lebih baik dan berkelanjutan di masa depan.

Dalam sebuah pernyataan, M. Udin, Anggota Komisi III DPRD Kaltim mengungkapkan kekhawatirannya terhadap masyarakat yang tinggal jauh dari lingkar tambang dan belum menerima manfaat dari program Corporate Social Responsibility (CSR).

Udin melakukan observasi dan menemukan bahwa masih banyak rumah di daerah tersebut yang membutuhkan renovasi.

Hal ini menjadi perhatian penting karena CSR seharusnya memberikan bantuan dan manfaat yang merata bagi seluruh masyarakat, terlebih lagi bagi mereka yang berada di sekitar area pertambangan.

Oleh karena itu, diperlukan upaya lebih lanjut untuk memastikan bahwa program CSR dapat mencapai seluruh lapisan masyarakat dan memberikan manfaat nyata bagi kehidupan mereka.

“Kita mempertanyakan nasib rakyat yang jauh dari lingkar tambang, kan pasti tidak terakomodir. Jadi hal seperti ini perlu dipikirkan juga oleh pemerintah,” kata Udin, Selasa (24/10/2023).

Pelaksanaan Realisasi Ruang Terbuka Hijau (RLH) juga telah menjadi bagian yang sangat penting dari tanggung jawab dan kebijakan yang diterapkan oleh semua perusahaan yang terlibat.

Dalam upaya untuk memenuhi persyaratan perundang-undangan dan mewujudkan lingkungan yang lebih sehat serta berkelanjutan, setiap perusahaan harus memperhatikan aspek RLH dengan serius.

Selain itu, penerapan RLH juga dapat membantu meningkatkan kualitas hidup masyarakat di sekitar area perusahaan tersebut.

Oleh karena itu, setiap perusahaan harus memiliki strategi dan program yang jelas untuk melaksanakan RLH agar dapat memberikan manfaat optimal bagi lingkungan dan masyarakat sekitarnya.

Meski begitu, Udin juga mengapresiasi program yang diinisiasi oleh Gubernur dan Wakil Gubernur Kaltim periode 2018-2023, Isran Noor-Hadi Mulyadi itu.

Dia mengatakan, di kepemimpinan sebelumnya telah banyak upaya untuk menyejahterakan masyarakat. Selain program RLH, percepatan pembangunan lainnya juga jadi perhatian.

Dia berharap, Pj Gubernur Kaltim Akmal Malik bisa melanjutkan hal tersebut.
“Sekarang adalah tugas Pj melanjutkan program itu, khususnya RLH. Masih banyak pekerjaan yang harus dikerjakan bersama,” tegasnya. (SR/Adv/DPRDkaltim)

Samarinda, biwara.co – Berbagai langkah dilakukan dalam upaya memperkuat Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang perubahan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 02 Tahun 2016 terkait pengarusutamaan gender dalam pembangunan daerah.

Menurut Rusman Yaqub, Anggota Komisi IV DPRD Kaltim, organisasi perangkat daerah (OPD) yang relevan harus mempertimbangkan sejumlah kebutuhan yang berkaitan dengan penerapan Gerakan Pengarusutamaan Gender (PUG) di Kaltim.

Hal ini bertujuan untuk mendorong kesetaraan gender dan memberikan dukungan bagi pembangunan daerah yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

Dengan mengakomodir kebutuhan PUG, OPD diharapkan dapat meningkatkan kualitas penyelenggaraan program dan kegiatan pembangunan serta menciptakan lingkungan yang lebih adil dan merata bagi seluruh masyarakat Kaltim.

“Karena OPD lah yang paling paham dan pengguna dari perda ini. Sebab, OPD nanti yang akan merencanakan semua program-program yang terkait dengan pengarusutamaan gender itu,” kata Rusman Yaqub, Selasa (24/10/2024).

Kehadiran OPD dalam pembahasan Raperda Pengarusutamaan Gender, dalam rangka meminta masukan-masukan apa saja yang bisa dihimpun untuk dimasukan dalam draf raperda.

“Supaya dalam perspektif keterlibatan pembanguanan di daerah, tidak ada lagi pemilahan antara jenis kelamin. Jadi perempuan dan laki-laki itu secara prinsip sama, tidak ada lagi diskriminatif,” tegasnya.

Pengarusutamaan gender (PUG) merupakan salah satu strategi pembangunan yang bertujuan untuk mencapai kesetaraan dan keadilan hak antara laki-laki dan perempuan melalui integrasi peristiwa atau masalah.

Namun, kenyataannya masih terjadi perlakuan yang tidak merata dan setara terhadap kelompok sasaran pembangunan di lapangan.

Untuk mengatasi hal ini, Rusmani Yaqub menekankan pentingnya pendekatan data pilah penduduk dalam perspektif pengarusutamaan gender.

Dengan menggunakan pendekatan ini, sasaran pembangunan tidak hanya berfokus pada laki-laki tetapi juga memperhatikan perempuan.

Contohnya adalah dengan memperhatikan jumlah laki-laki dan perempuan dalam suatu daerah. Dengan begitu, sasaran pembangunan tidak akan terlalu didominasi oleh laki-laki saja sehingga perempuan juga dapat merasakan manfaat dari program tersebut.

Dalam upaya mencapai kesetaraan gender, pengarusutamaan gender menjadi langkah penting yang harus dilakukan.

Namun, untuk mencapainya diperlukan pendekatan yang tepat seperti data pilah penduduk agar program pembangunan dapat merata dan adil bagi semua kelompok masyarakat.

“Misalnya, jenis kelamin laki-laki berapa, perempuan berapa. Sehingga tidak seperti selama ini. Karena tidak berdasarkan data pilah penduduk, akhirnya sasaran pembangunan terlalu dominan sama yang laki-laki saja perempuan tidak,” pungkasnya. (SR/Adv/DPRDkaltim)

Samarinda, biwara.co – Sepertinya upaya pejuang literasi Kaltim untuk meningkatkan kualitas literasi masyarakat berbanding terbalik dengan data BPS Kaltim.

Dimana tingkat literasi baca tulis masyarakat dinyatakan masih sangat minim.

Ketua Komisi IV DPRD Kaltim, Akhmed Reza Fachlevi kembali menyoroti hal tersebut. Reza meminta Pemprov Kaltim konsisten melakukan upaya peningkatan minat baca di setiap tingkat kalangan masyarakat Kaltim.

Literasi baca tulis yang baik perlu dimiliki oleh setiap masyarakat agar dapat memahami proses sejarah dan budaya yang panjang di Kaltim.

Tujuannya agar masyarakat Kaltim memiliki pengetahuan dan pemahaman literasi yang lebih baik dibanding penduduk di luar Kalimantan.

“Sangat penting agar proses sejarah yang panjang ini dapat dipahami dengan baik. Untuk itu, peningkatan budaya literasi menjadi sangat relevan,” kata Reza, Selasa (24/10/2023).

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (DPK) bersama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kaltim menjadi salah satu pihak yang terus melakukan upaya peningkatan minat baca masyarakat.

Secara konsisten mereka melakuan berbagai pelatihan dan pertemuan bagi pejuang literasi terkait mengenalkan berbagai macam jenis literasi terutama meningkatkan literasi baca tulis.

Reza memberikan dukungan yang lebih besar dalam upaya meningkatkan literasi melalui Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (DPK) tersebut.

Penyediaan ruang baca di area publik dan memberi akses buku digital agar menjangkau lebih luas masyarakat untuk kembali gemar membaca buku.

Hal menjadi salah satu solusi rendahnya minat baca masyarakat yang dalam kesehariannya selalu berhubungan dengan gadget.

“Mengembangkan minat baca tidak hanya sebatas buku fisik, tetapi juga melalui media digital seperti ponsel atau aplikasi baca,” tegasnya. (SR/Adv/DPRDkaltim)

Kutim, biwara.co – Di tengah pesatnya arus informasi dan teknologi yang membutuhkan akses internet, masih banyak kabupaten di Kalimantan Timur yang tidak tersentuh jaringan internet bahkan aliran listrik.

Agiel Suwarno, Anggota DPRD Kaltim, buka suara menyoal ketimpangan akses Internet dan keterbatasan listrik khususnya di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) dalam lingkup Kalimantan Timur.

“Mestinya sudah tidak ada lagi daerah yang terisolir dengan jaringan Internet. Ternyata di sana, wilayah 3T Kaltim, masih ada beberapa desa yang tidak terjangkau internet,” kata Agiel, Selasa (24/10/2023).

Keprihatinan Agiel Suwarno bukan tanpa alasan. Kutai Timur selaku kabupaten penyumbang produk domestik regional bruto di Indonesia malah tidak memiliki jaringan internet dan listrik yang memadai.

Padahal, bisa dikatakan bahwa Kutai Timur merupakan salah satu kabupaten terkaya di Indonesia.

Kutai Timur harusnya tidak disebut sebagai daerah tertinggal, sebab hadir sejumlah perusahaan besar sebagai objek vital nasional yang beroperasi di daerah tersebut. Sebut saja PT KPC, PT GAM, Indexim, dan beberapa industri pabrik semen lainnya.

Seharusnya perusahaan- perusahaan besar tersebut membantu pemerintah daerah dalam pengadaan akses internet dan sumber listrik yang memadai bagi masyarakat di wilayah operasional mereka.

Tak hanya menyumbang sejumlah devisa negara, namun secara luas wilayah hutan Kalimantan yang masih alami turut menyumbang kredit karbon terbesar.

Sangat disayangkan bila listrik tidak tersalurkan secara merata bahkan ke daerah pedalaman Kaltim yang selalu digaungkan kaya hasil bumi dan hutannya.

“Kaltim juga penyumbang devisa kredit karbon terbesar karena masih banyak hutan alami. Tapi, listrik di Kaltim belum dinikmati sempurna,” keluh Agiel.

Politisi partai banteng itu meminta agar pemerintah provinsi terus berkoordinasi dengan PLN selaku pihak terkait yang memasok sumber listrik, agar tidak ada lagi ketimpangan akses listrik di Kaltim.

“Kami berharap pada 2024 PLN sudah bangun semua dan nyala listrik di sana. Itu harapan masyarakat di sana ketika saya pulang ke dapil,” ujar Agiel.

Di lain waktu, anggota DPRD Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) Ekti Imanuel telah mengusulkan 10.000 sambungan listrik baru untuk tahun 2024.

Target utama sambungan listrik baru ialah rumah warga di desa-desa tertinggal. Dinas energi dan sumber daya energi (ESDM) bersama PLN berencana melakukan pemanfaatan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) komunal sebagai sumber utama tenaga listrik.

“Saat ini memang ada rencana dari Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Kaltim untuk membangun 2.000 sambungan listrik PLTS pada 2024. Tapi, jumlah itu dirasa kurang sehingga perlu ditambah lagi,” ujar Ekti di Samarinda.

Menurut Ekti, program pemanfaatan PLTS Komunal itu harus memberikan manfaat bagi masyarakat, khususnya yang berada di lokasi terpencil dan sulit diakses listrik PLN.

Akses listrik harus merata di seluruh Kalimantan Timur, agar tidak ada kesenjangan dan ketimpangan menerima aliran listrik di daerah terpencil maupun perkotaan. (SR/Adv/DPRDkaltim)

Samarinda, biwara.co – DPRD Kaltim mengundang sejulah OPD di Pemprov Kaltim, guna membahas Raperda Tentang Perubahan Perda Provinsi Kalimantan Timur Nomor 02 Tahun 2016 Tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah.

Rapat bersama ini dipimpin Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kaltim, Puji Setyowati.

Ia menyampaikan, usaha peningkatan Pembangunan Pengarusutamaan Gender haruslah dilaksanakan secara serius dengan melibatkan antar OPD se Kaltim.

Komisi IV DPRD Kaltim menggelar rapat bersama sejumlah OPD Pemprov Kaltim, membahas sinergi terhadap Gerakan Pengarusutamaan Gender (PUG) di Kaltim.

“Untuk itu, kami melakukan rapat bersama, dengan melibatkan seluruh OPD agar regulasi ini dapat berjalan sesuai harapan,” kata Puji Setyowati, Selasa (24/10/2023).

Tujuan dari pembentukan regulasi pengarusutamaan gender ini adalah untuk menciptakan kesetaraan dan kesempatan yang sama bagi kaum perempuan.

Dengan demikian, tidak akan ada lagi kesenjangan dalam hal akses, partisipasi, kontrol terhadap sumber daya, dan manfaat pembangunan yang didapatkan baik oleh laki-laki maupun perempuan di berbagai bidang pembangunan.

Regulasi ini bertujuan untuk memastikan bahwa hak-hak perempuan diakui dan dipenuhi secara adil dan setara dengan hak-hak laki-laki.

Dalam konteks sosial dan ekonomi yang semakin kompleks, regulasi seperti ini sangat penting untuk menjamin keadilan gender di semua sektor kehidupan masyarakat.

Dengan demikian, pengarusutamaan gender harus menjadi prioritas utama dalam semua kebijakan pembangunan nasional agar tercipta masyarakat yang lebih adil dan merata bagi semua warganya.

“Sehingga tidak ada lagi kesenjangan dalam hal akses, partisipasi, kontrol terhadap sumber daya dan manfaat pembangunan yang didapat, baik laki-laki maupun perempuan di berbagai bidang pembangunan,” jelasnya.

Pelaksanaan Program Unggulan Gender (PUG) merupakan strategi yang dilakukan untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender dalam berbagai aspek kehidupan melalui program dan kebijakan yang memperhatikan pengalaman, aspirasi, kebutuhan, dan permasalahan yang dihadapi oleh laki-laki dan perempuan.

Hal ini bertujuan untuk memberdayakan seluruh masyarakat agar dapat merasakan manfaat dari pembangunan nasional dan daerah secara adil dan merata.

Untuk mewujudkan hal tersebut, diperlukan berbagai tahapan perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi dari seluruh kebijakan, program, serta kegiatan di segala bidang kehidupan pembangunan nasional dan daerah.

Dengan begitu, setiap langkah yang diambil akan lebih terarah dan tepat sasaran sesuai dengan tujuan PUG.

Dalam pelaksanaannya, PUG juga harus mengedepankan prinsip keterlibatan aktif seluruh elemen masyarakat dalam proses pembangunan.

Selain itu, penting juga untuk memperkuat kerja sama antara pemerintah dengan para pemangku kepentingan seperti organisasi masyarakat sipil maupun swasta guna menciptakan sinergi dalam upaya mencapai kesetaraan gender.

Secara keseluruhan, Pelaksanaan Program Unggulan Gender (PUG) memiliki peranan penting dalam mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender di Indonesia. Oleh karena itu, dukungan dari seluruh pihak sangat diperlukan agar tujuan tersebut dapat tercapai secara optimal.

“Diperlukan berbagai tahapan perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dari seluruh kebijakan, program, kegiatan di segala bidang kehidupan pembangunan nasional dan daerah,” tegasnya. (SR/Adv/DPRDkaltim)