Tenggarong, biwara.co – Sebagai persiapan untuk pemindahan Ibu Kota Nusantara (IKN) ke Kalimantan Timur (Kaltim), Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Pemkab Kukar) mengambil langkah proaktif dalam mempersiapkan sumber daya manusia (SDM) lokal.

Bupati Kukar, Edi Damansyah, menekankan pentingnya pelatihan tenaga kerja lokal dalam rangka menyambut IKN. Tujuannnya agar tenaga kerja lokal juga dapat bersaing dengan warga pendatang dari luar daerah.

“Kerja sama telah kami lakukan dengan berbagai lembaga pelatihan untuk memastikan para pekerja konstruksi mendapat sertifikasi yang sesuai,” ungkap Edi.

Kolaborasi antara sekolah kejuruan dan perusahaan setempat juga digalakkan oleh Pemkab Kukar untuk mempercepat penyerapan tenaga kerja.

Edi mengakui bahwa meski persiapan berjalan baik, masih terbuka peluang untuk peningkatan. Dialog dengan perusahaan telah dilakukan untuk memahami kebutuhan tenaga kerja spesifik mereka.

“Kami berdiskusi dengan para kontraktor untuk mengetahui lebih dalam tentang struktur dan kebutuhan tenaga kerja mereka,” tutur Edi. (adv/kominfokukar)

Tenggarong, biwara.co – Upaya validasi data warga oleh Dinas Sosial Kabupaten Kutai Kartanegara (Dinsos Kukar) terus berlangsung untuk memastikan akurasi informasi strata sosial. Inisiatif ini bertujuan untuk memudahkan identifikasi dan penyaluran bantuan kepada masyarakat yang memerlukannya.

Hamly, Kepala Dinsos Kukar, menegaskan bahwa saat ini tengah berlangsung pemutakhiran data melalui sistem database dan pendataan manual.

“Kadang kala, petugas lapangan belum sepenuhnya paham proses pendataan yang benar. Mereka seringkali hanya mengunjungi rumah-rumah tanpa memastikan data yang valid,” ujar Hamly.

Hamly juga mengungkapkan bahwa komunikasi intensif antar warga juga menjadi kunci utama dalam memvalidasi data di lapangan. Meski begitu, juga diperlukan kerjasama antar masyarakat dan aparat setempat untuk mencatat perubahan data dengan segera.

“Kita harus lebih aktif berkomunikasi di lapangan supaya data yang kita punya selalu up-to-date. Penting bagi keluarga untuk melaporkan ke RT jika ada perubahan seperti pindah rumah,” tambah Hamly.

Lebih lanjut, Hamly juga mengungkapkan terakit pentingnya edukasi kepada petugas pendataan agar data yang didapat lebih tepat dan akurat.

“Kami tidak hanya memperbarui data, tetapi juga memberi pelatihan kepada petugas lapangan agar mereka dapat melakukan pendataan dengan lebih efektif,” tutup Hamly. (adv/kominfokukar)

Tenggarong, biwara.co – Seleksi untuk Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (JPTP) akan dibuka oleh Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Pemkab Kukar) dalam upaya memperkuat struktur pemerintahan yang ada.

Sekretaris Daerah (Sekda) Kukar, Sunggono, mengumumkan bahwa tujuan seleksi ini adalah untuk mengisi posisi kepemimpinan dengan individu yang memiliki kompetensi dan inovasi, yang diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dalam pelayanan publik.

“Kami mengadakan seleksi JPTP untuk memastikan kepemimpinan yang efektif di bidang kesehatan, transmigrasi, ketenagakerjaan, komunikasi, perindustrian, pariwisata, dan perumahan,” ujar Sunggono.

Seleksi diharapkan mendapatkan persetujuan dari Kemenpan-RB dan akan diumumkan segera, dengan pendaftaran ditargetkan rampung pada akhir April.

“Beberapa langkah penting telah kami selesaikan dan kami siap untuk proses selanjutnya,” kata Sunggono.

Pemkab Kukar berharap dapat menyambut pemimpin baru yang akan membawa dampak positif bagi masyarakat. “Kami berkomitmen untuk memastikan OPD berfungsi dengan optimal dan memberikan layanan prima,” tutup Sunggono. (adv/kominfokukar)

Tenggarong, biwara.co – Dinas Sosial Kabupaten Kutai Kartanegara (Dinsos Kukar) mengambil langkah inovatif untuk memperkuat ekonomi masyarakat melalui wirausaha dengan meluncurkan program Ekonomi Produktif, terutama bagi warga dengan kondisi ekonomi yang belum stabil.

Hamly, Kepala Dinsos Kukar, menekankan bahwa program ini ditujukan untuk masyarakat berpendapatan rendah, dengan proses seleksi yang ketat untuk memastikan keseriusan peserta.

Ia menambahkan program ini bertujuan untuk mengajari masyarakat terkait peluang usaha dan bisnis yang dapat membantu meningkatkan pendapatan mereka.

“Kami melakukan survei awal untuk memverifikasi potensi peserta,” kata Hamly.

Hamly mengungkapkan bahwa program ini terbuka untuk semua usia, dengan bantuan khusus bagi lansia dan bantuan modal usaha bagi yang masih berpotensi.

“Kami memberikan dukungan berkelanjutan, bukan hanya sekali. Setelah satu tahun, kami akan mengevaluasi kemajuan bisnis peserta,” jelas Hamly.

Hamly juga mengatakan bahwa Dinsos Kukar juga menyediakan peralatan bagi penyandang disabilitas, meski dengan anggaran terbatas.

“Kami berharap dapat berkolaborasi lebih luas di masa depan untuk memberikan bantuan lebih banyak,” harap Hamly. (adv/kominfokukar)

Tenggarong, biwara.co – Dalam rangka meningkatkan kolaborasi dengan Kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN), Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Pemkab Kukar) menggelar diskusi tentang Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) yang mencakup Wilayah Perencanaan (WP) Jonggon dan WP Koridor Sangasanga-Muara Jawa, serta WP Perkotaan Tiru di Kabupaten Seram Bagian Barat.

Sekretaris Daerah (Sekda) Kukar, Sunggono, menegaskan bahwa pengembangan WP Jonggon direncanakan untuk menjadi kawasan agroindustri dan pendidikan yang kompetitif dan berkelanjutan.

“WP Jonggon akan dijadikan kawasan mitra IKN yang berorientasi pada agroindustri dan pendidikan,” ungkap Sunggono.

Rencana untuk WP Koridor Sangasanga-Muara Jawa adalah menjadikannya sebagai Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) yang akan melayani wilayah sekitarnya, termasuk PPK Anggana dan PPK Loa Janan, yang terkoneksi dengan WP Muara Jawa dan Pusat Kegiatan Nasional (PKN) Kota Samarinda melalui Jalan Kolektor Primer.

“Tujuan kami adalah mengembangkan WP Sangasanga-Muara Jawa menjadi kawasan mitra IKN yang maju, dengan fokus pada agroindustri, pariwisata, perdagangan, dan jasa,” lanjut Sunggono.

Berdasarkan Perda RTRW Kabupaten Kukar No 7/2023, tujuan pengaturan ruang di wilayah ini adalah menciptakan kawasan mitra IKN yang terintegrasi, dengan pembangunan yang merata dan berbasis industri, pertanian, perikanan, pariwisata, perdagangan, dan jasa yang berwawasan lingkungan.

Dengan posisi strategis Kabupaten Kukar sebagai wilayah penyangga IKN, Sunggono berharap wilayah perencanaan lain yang telah memiliki dokumen RDTR dapat menjadi fokus percepatan oleh Kementerian ATR/BPN.

“Ini diharapkan dapat memacu investasi dan pembangunan di Kabupaten Kukar,” pungkas Sunggono. (adv/kominfokukar)

Tenggarong, biwara.co – Bupati Kutai Kartanegara (Kukar), Edi Damansyah, menekankan pentingnya dukungan terhadap pendidikan anak-anak di lingkungan tempat tinggal, menyuarakan keprihatinan atas anak-anak yang harus berhenti sekolah karena masalah finansial.

“Ketua Rukun Tetangga (RT) harus peka terhadap kondisi di lingkungan mereka, khususnya terhadap anak-anak yang membutuhkan pendidikan. Kami tidak ingin ada anak yang terhambat pendidikannya karena alasan finansial,” ujar Edi Damansyah.

Beliau mengimbau Ketua RT untuk melaporkan kasus anak yang tidak dapat melanjutkan pendidikan karena faktor ekonomi kepada pihak berwenang.

Edi juga mendorong RT untuk membantu keluarga dengan anak yang terancam putus sekolah dengan mengajukan beasiswa.

Dalam program Kukar Idaman, beliau menegaskan prioritas pemberian bantuan beasiswa dalam berbagai bentuk, termasuk untuk anak yatim piatu dan keluarga kurang mampu.

Program beasiswa Kukar Idaman merupakan upaya Pemkab Kukar untuk mendukung pendidikan bagi siswa, mahasiswa, santri, dan masyarakat luas, agar generasi mendatang dari Kukar dapat bersaing dan mandiri.

“Oleh karena itu, saya meminta Ketua RT untuk mencatat secara akurat. Kami bertekad untuk memastikan tidak ada anak di Kukar yang kehilangan akses pendidikan karena masalah finansial. Ketua RT harus bertindak dengan tanggung jawab penuh untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat,” pungkas Edi Damansyah. (adv/kominfokukar)

Tenggarong, biwara.co – Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kutai Kartanegara (DPMD Kukar) mengajak Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) untuk berkontribusi aktif dalam pengembangan ekonomi desa.

Arianto, Kepala DPMD Kukar, menekankan peran vital Bumdes dalam mengelola potensi ekonomi desa, yang jika dikelola dengan baik, dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

“Kami melihat peluang ekonomi yang besar di desa-desa Kukar, dan Bumdes memiliki peran kunci dalam memanfaatkannya,” kata Arianto.

Beliau memberikan contoh keberhasilan Bumdes di Desa Sungai Payang dan Desa Loaduri Ilir, yang telah meningkatkan pendapatan desa melalui pariwisata dan sumber daya alam.

“Bumdes dapat bekerja sama dengan perusahaan lokal untuk meningkatkan pendapatan desa,” ujar Arianto.

Arianto juga berharap seluruh pihak juga dapat membantu perkembangan desa-desa di Kukar. Ia juga berkomitmen akan terus berupaya dalam pengembangan desa di Kukar agar bisa menjadi desa maju.

“Kami berkomitmen untuk memajukan desa-desa di Kukar melalui kerja sama yang solid,” tutup Arianto. (adv/kominfokukar)

Tenggarong, biwara.co – Dalam upaya meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya dokumen kependudukan, Muhammad Iryanto, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kukar, menghadapi tantangan dalam menjangkau warga.

Iryanto mengatakan bahwa meskipun telah memanfaatkan berbagai media, termasuk sosial, televisi, radio, dan podcast, masih terdapat hambatan literasi di kalangan warga.

“Mayoritas warga di Kukar lebih sering mengakses konten hiburan ketimbang informasi penting,” kata Iryanto.

Namun, Disdukcapil Kukar tidak menyerah, melainkan terus berupaya menyebarkan informasi melalui sosialisasi langsung dan kerja sama dengan RT terkait kemudahan pelayanan administrasi kependudukan (Adminduk).

“Alhamdulillah, inisiatif ini berhasil meningkatkan jumlah layanan kami secara signifikan. Jika pada tahun 2020 kami hanya memproses sekitar 400 dokumen non-KTP per hari, kini angkanya meningkat hingga 1480 dokumen per hari,” ungkap Iryanto.

Ini menandakan peningkatan kesadaran masyarakat akan kemudahan akses layanan kependudukan. Kolaborasi dengan pemerintah desa juga meningkatkan efisiensi pengurusan dokumen.

“Kami bekerja sama dengan desa untuk membantu warga yang kurang mahir teknologi. Bagi yang tidak bisa online atau tidak memiliki kuota, bisa mendapatkan bantuan di desa,” tutup Iryanto. (adv/kominfokukar)

Tenggarong, biwara.co – Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kutai Kartanegara (DPMD Kukar) terus berupaya untuk memperkuat dan meningkatkan kualitas Posyandu di desa-desa untuk memerangi stunting.

Arianto, Kepala DPMD Kukar, menegaskan bahwa pencegahan stunting harus dilakukan bersama-sama. Partisipasi dari berbagai pihak juga berguna dalam penekanan angka stunting.

“Kami telah mengintegrasikan kerja sama antar PKK, Posyandu, dan RT untuk mengatasi masalah stunting,” ujar Arianto.

Arianto juga menghimbau kepada para Ketua RT di Kukar untuk aktif menyebarkan informasi tentang penanganan stunting kepada warga. Hal ini bertujuan agar warga juga mengetahui terkait cara mencegah stunting di lingkungan keluarga mereka.

“Kami menyediakan fasilitas seperti motor dan handphone untuk RT, agar mereka dapat memastikan keterlibatan masyarakat,” kata Arianto.

Arianto juga menyoroti pentingnya fasilitas dan edukasi di Posyandu untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mengurangi angka stunting.

“Dengan kerja sama ini, kami berharap penanganan stunting akan lebih efektif,” tutup Arianto. (adv/kominfokukar)

Tenggarong, biwara.co – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Pemkab Kukar) tengah mengkaji ulang status Desa Lung Anai di Kecamatan Loa Kulu dan Kelurahan Tama Pole di Kecamatan Muara Jawa, menyusul penolakan mereka untuk diintegrasikan ke dalam wilayah Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.

Sekretaris Daerah (Sekda) Kukar, Sunggono, mengungkapkan hal ini setelah menerima surat resmi dari Desa Lung Anai yang menolak menjadi bagian dari zona Otorita IKN.

“Kami telah mendapatkan surat resmi dari Desa Lung Anai yang menyatakan penolakan mereka. Kami akan menyampaikan ini kepada Badan Otorita IKN,” ujar Sunggono.

Berdasarkan Undang-Undang Ibu Kota Negara, desa dan kelurahan di lima kecamatan termasuk Samboja, Muara Jawa, Samboja Barat, Loa Janan, dan Loa Kulu, diwajibkan masuk dalam wilayah IKN.

Sunggono menjelaskan bahwa proses delineasi, yaitu penentuan batas wilayah untuk objek atau area tertentu, masih dalam pembahasan apakah Desa Lung Anai akan termasuk dalam Detail Tata Ruang Wilayah (DTRW) IKN atau tetap dalam wilayah Kukar.

“Kami juga telah mendengar penolakan dari Kelurahan Tama Pole. Kami akan mengadakan pertemuan dengan Otorita IKN untuk membahas masalah ini lebih jauh,” tambah Sunggono.

Dia juga menekankan bahwa Pemkab Kukar telah aktif dalam diskusi terkait IKN, meskipun hasilnya belum memenuhi harapan.

“Saya berharap semua OPD dapat terus mengikuti perkembangan terkini IKN untuk kemajuan Kutai Kartanegara,” tutup Sunggono. (adv/kominfokukar)